Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan Hutan & Konservasi Alam

No.

NAMA, NOMOR, TANGGAL

TENTANG

A. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

1

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 97/Kpts-II/1998
17 Peb. 1998

Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan.

2

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 140/Kpts-II/1998.
28 Peb. 1998

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung.

3

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 460/Kpts-II/1998
20 Mei 1998

Perubahan Kep. Menhut No. 62/Kpts-II/98 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

4

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 375/Kpts-II/1998.
6 April 1998

Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi.

5

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 479/Kpts-II/1998.
8 Juni 1998

Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar

6

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 602/Kpts-II/1998.
21 Agt. 1998

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.

7

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 597/Kpts-II/1998.
18 Agt. 1998

Satuan Tugas Operasional Jagawana

8

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 691/Kpts-II/1998.
14 Okt. 1998

Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional.

9

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 692/Kpts-II/1998.
14 Okt. 1998

Perubahan Kep. Menhut No. 58/Kpts-II/96 tentang Perubahan Kep. Menteri Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/1972 jo Kep. Menhut No. 261/Kpts-VI/96

10

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 385/Kpts-II/1999
2 Juni 1999

Penetapan Lola Merah (Trochus niloticus) sebagai Satwa Buru

11

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 449/Kpts-II/1999.
17 Juni 1999

Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) di Habitat Alam (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ).

12

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 460/Kpts-II/1999
23 Juni 1999

Pengelolaan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru.

13

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 461/Kpts-II/1999
23 Juni 1999

Penetapan Musim Buru di Taman Buru dan Areal Buru.

14

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 462/Kpts-II/1999
23 Juni 1999

Perburuan Untuk Penelitian, Pengembangan dan Lain-lain.

15

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 510/Kpts-II/1999
30 Juni 1999

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 467/Kpts-II/1995 tentang Perubahan Nama Taman Nasional Bentuang Karimun menjadi Taman Nasional Betung Kerihun dengan Luas 800.000 Ha yang terletak di Kabupaten DT II. Kapuas Hulu, Propinsi DT. I Kalimantan Barat.

16

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 573/Kpts-II/1999
22 Juli 1999

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi disekitar Sungai Nantu kurang lebih '31.215 Ha, yang terletak di Kabupaten DT. II Gorontalo, Propinsi DT. I Sulawesi-Utara, menjadi Suaka Margasatwa dengan nama Suaka Margasatwa Nantu.

17

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 751/Kpts-II/1999.
23 Sept. 1999

Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Ijin Usaha Berburu telur Penyu hijau (chelonia mydas) dan Penyu sisik (Eretmochelys imbricata)

18

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 750/Kpts-II/1999.
23 Sept. 1999

Penetapan telur Penyu hijau (Chelonia Mydas) dan Penyu sisik (Eretmochelys imbricata) di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai satwa buru.

19

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 002/Kpts-II/2000
7 Jan. 2000

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

20

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 104/Kpts-II/2000.
8 Mei 2000

Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar

21

Keputusan Menteri Kehutanan
No. 127/Kpts-V/2001.
11 April 2001

Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (Gonytylus spp)

22

Keputusan Menteri Kehutanan
No. 168/Kpts-IV/2001.
11 Juni 2001

Pemanfaatan dan peredaran kayu ramin (Gonystylus spp)

23

Keputusan Menteri Kehutanan
No. 2058/Kpts-II/2001.
6 Des. 2001

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Pengambilan dan atau Pengangkutan Sampel Berupa Bagian-bagian Tumbuhan dan atau Satwa Liar dan atau Hasil daripadanya untuk kepentingan Penelitian Kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

24

Keputusan Menteri Kehutanan
No. 2085/Kpts-II/2001.
20 Des. 2001

Pembebanan Biaya Bantuan Operasi Wanalaga 2001

25

Keputusan Menteri Kehutanan
No. 2086/Kpts-II/2001.
20 Des. 2001

Pembebanan Biaya Bantuan Operasi Wanabahari 2001

26

Keputusan Menteri Keuangan
No. 656/KMK.06/2001
27 Des. 2001

Tatacara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

27

Keputusan Menteri Kehutanan
No. 107/Kpts-II/2003.
24 Maret 2003

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota

28

Keputusan Menteri Kehutanan
No. 355/Kpts-II/2003.
27 Okt. 2003

Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar.

29

Keputusan Menteri Kehutanan
No. 447/Kpts-II/2003.
31 Des. 2003

Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

B. KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PHKA

1

Keputusan Dirjen PHPA
No. 68/Kpts/DJ-VI/98
4 Mei 1998

Penunjukan Zonasi pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

2

Keputusan Dirjen PHPA
No. 73/Kpts/DJ-VI/98
8 Mei 1998

Pengelolaan Burung Walet di Habitat Alamnya.

3

Keputusan Dirjen PHPA
No. 76/Kpts/DJ-VI/98
18 Mei 1998

Pengesahan Rencana Pengelolaan Tahura Prof. Ir. Herman Johannes di Propinsi NTT.

4

Keputusan Dirjen PHPA
No. 77/Kpts/DJ-VI/98
18 Mei 1998

Pengesahan Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam Leija di Sulsel.

5

Keputusan Dirjen PHPA
No. 82/Kpts/DJ-VI/98
29 Mei 1998

Pembentukan POKJA Program Kehutanan melalui Pola Padat Karya Sektor Kehutanan Bidang PHPA.

6

Keputusan Dirjen PHPA
No. 147/Kpts/DJ-VI/98
28 Sept. 1998

Petunjuk Teknis Perlengkapan Kendaraan Operasional Jagawana.

7

Keputusan Dirjen PHPA
No. 155/Kpts/DJ-VI/98
7 Okt. 1998

Petunjuk Pelaksanaan Patroli, Penjagaan dan Operasi Jagawana.

8

Keputusan Dirjen PHPA
No. 172/Kpts/DJ-VI/98
5 Nop. 1998

Susunan Pengurus Forum Komunikasi Kader Konservasi Pusat periode tahun 1998/1999.

9

Keputusan Dirjen PHPA
No. 24/Kpts/DJ-VI/98
23 Peb. 1999

Pembentukan Kelompok Kerja YLI.

10

Keputusan Dirjen PHPA
No. 35/Kpts/DJ-VI/99
8 Maret 1999

Prosedur Kerja Komisi A Pusat AMDAL Dephutbun dalam menilai AMDAL Pembangunan Kehutanan.

11

Keputusan Dirjen PHPA
No. 44/Kpts/DJ-VI/99
19 Maret 1999

Patokan Jatah Pemanfafatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Di lindungi UU tidak termasuk daftar Appendik CITES Tahun 1999.

12

Keputusan Dirjen PHPA
No. 36/Kpts/DJ-VI/99
19 Maret 1999

Prosedur Kerja Dirjen PKA Komisi Pusat AMDAL Dephutbun dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

13

Keputusan Dirjen PHPA
No. 39/Kpts/DJ-VI/99
19 Maret 1999

Tata Cara Penyusunan Dokumen AMDAL Upaya Pemantauan Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

14

Keputusan Dirjen PHPA
No. 45/Kpts/DJ-VI/99
19 Maret 1999

Pengesahan Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam Bantimurung Kab. Maros Propinsi Sulawesi Selatan

15

Keputusan Dirjen PHKA
No. 47/Kpts/DJ-V/2000
14 April 2000

Penetapan Jatah Tangkap Lola Merah (Trochus niloticus) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2000/2001.

16

Keputusan Dirjen PHKA
No. 140/Kpts/DJ-V/2000
22 Desember 2000

Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Lingkup Ditjen PHKA.

17

Keputusan Dirjen PHKA
No. 12/Kpts/DJ-V/2001
30 Januari 2001

Penetapan Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa yang tidak Dilindungi Undang-undang dan termasuk Dalam Appendix CITES untuk Periode Tahun 2001.

18

Keputusan Dirjen PHKA
No. 14/Kpts/DJ-V/2001
6 Pebruari 2001

Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Siberut.

19

Keputusan Dirjen PHKA
No. 15/Kpts/DJ-V/2001
6 Pebruari 2001

Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Wasur.

20

Keputusan Dirjen PHKA
No. 16./Kpts/DJ-V/2001
6 Pebruari 2001

Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Kelimutu.

21

Keputusan Dirjen PHKA
No. 17/Kpts/DJ-V/2001
6 Pebruari 2001

Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

22

Keputusan Dirjen PHKA
No. 18/Kpts/DJ-V/2001
6 Pebruari 2001

Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Bukit Berbak.

23

Keputusan Dirjen PHKA
No. 44/Kpts/DJ-V/2001
16 April 2001

Penetapan Kouta Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa yang tidak Termasuk Dalam Daftar Appendix CITES untuk Periode Tahun 2001.

24

Keputusan Dirjen PHKA
No. 62/Kpts/DJ-V/2001
18 Mei 2001

Perubahan dan Penambahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 12/Kpts/DJ-V/2001 tentang Penetapan Quota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-undang yang termasuk Appendix CITES untuk Periode Tahun 2001.

25

Keputusan Dirjen PHKA
No. 65/Kpts/DJ-V/2001
30 Mei 2001

Zonasi Taman Nasional Komodo.

26

Keputusan Dirjen PHKA
No. 568/DJ-IV/KKH/2001
11 Juni 2001

Pelaksanaan Tugas Pelayanan Masyarakat di Bidang KSDA.

27

Keputusan Dirjen PHKA
No. 596/DJ-IV/HO/2001
14 Juni 2001

Surat Edaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

28

Keputusan Dirjen PHKA
No. 921/DJ-IV/HO/2001
21 Agustus 2001

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

29

Keputusan Dirjen PHKA
No. 01/Kpts/DJ-IV/2002
28 Januari 2002

Penetapan Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang dan Termasuk Dalam Appendix CITES untuk Periode Tahun 2002.

30

Keputusan Dirjen PHKA
No. 01.1/Kpts/DJ-IV/2002
28 Januari 2002

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penebangan Liar dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal Skor Dana Reboisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2002 (Perpanjangan Tahun 2001).

31

Keputusan Dirjen PHKA
No. 09/Kpts/DJ-IV/2002
17 Mei 2002

Penetapan kuota Tangkap Ikan Arwana Irian (Scleropages jardini) di Provinsi Papua Tahun 2002.

32

Keputusan Dirjen PHKA
No. 21/Kpts/DJ-IV/2002
13 September 2002

Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia.

33

Keputusan Dirjen PHKA
No. 22/Kpts/DJ-IV/2002
13 September 2002

Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

34

Keputusan Dirjen PHKA
No. 55/Kpts/DJ-IV/2002
18 Desember 2002

Petunjuk Teknis Pakaian, Atribut dan Perlengkapan Polisi Hutan di Indonesia.

35

Keputusan Dirjen PHKA
No. SK.10/IV-KKH/2004
10 Pebruari 2004

Pedoman Teknis Penampungan Koral

35

Keputusan Dirjen PHKA
No. SK.79/IV/Set-3/2005
30 Juni 2005

Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa