SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015


Berita Harian

    Data Penggunaan Kawasan Hutan Periode Januari 2015

    Data Penggunaan Kawasan Hutan Periode Januari 2015: (1) Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan; (2) Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Non Pertambangan; (3)Rekapitulasi Realisasi Jumlah SSBP dari Wajib Bayar dan Jumlah Setoran/Pembayaran PNBP PKH TA 2015; dan (4) Peta Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

    Selengkapnya...
    Cemara Laut , Mengubah Pantai Berpasir yang Marginal menjadi Potensial

    Dengan teknik rehabilitasi menggunakan cemara laut atau cemara udang (Casuarina equisetifolia), lahan pantai berpasir yang semula gersang dan tidak dimanfaatkan, dapat meningkat produktivitasnya sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Demikian temuan Ir. Beny Haryadi, M.Sc, peneliti Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS, Surakarta.

    Selengkapnya...
    Memupuk Asa Masyarakat Adat, Pemerintah Terus Bangun Kepercayaan Rakyat

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memimpin rapat Tim Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kantor Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis 12 Februari 2015. Turut hadir dalam rapat tersebut Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM yang dipimpin komisioner Sandra Moniaga.

    Selengkapnya...
    Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan Untuk Kesejahteraan Rakyat

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mewujudkan hutan untuk kesejahteraan rakyat dengan menerbitkan keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) maupun Hutan Desa di Jakarta, Kamis 12 Februari 2015. Penetapan Areal Kerja HKm di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah seluas 1.550 Ha, serta Penetapan Areal Kerja Hutan Desa antara lain di Desa Emil Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan seluas 3.080 Ha, Desa Bukit Baru seluas 2.280 Ha, Desa Harowu Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah seluas 1.750 Ha serta Hutan Desa Rabambang seluas 440 Ha.

    Selengkapnya...
    Keputusan Dirjen BPDAS PS SK.4/V-DAS/2015

    Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Nomor SK.4/V-DAS/2015 tangal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013.

    Selengkapnya...
    Record of Discussion

    1th Meeting of the Joint Implementation Committee Indonesia-EU VPA (Record of Discussion)

    Selengkapnya...
    Alat Sidik Cepat Pemilihan Jenis Tanaman Hutan Kota

    Berangkat dari keberhasilan penciptaan alat sidik cepat pemilihan jenis tanaman hutan rakyat, Ir. Budiman Achmad, M.Sc, Peneliti Balai Penelitian Teknologi Agroforestry (BPTA Ciamis) bekerjasama dengan Ir. Subarudi, M.Wood, Sc, Peneliti Pusat Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak) mencoba untuk membuat alat sidik cepat pemilihan jenis tanaman hutan kota. Alat ini telah dipublikasikan pada tahun 2013 di Banten dan bisa menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah (Pemda).
    “Umumnya, Pemda menanam hutan kota berdasarkan ketersediaan jenis atau bantuan dari dinas. Padahal dalam pengembangan hutan kota harus mempunyai tujuan spesifik, seperti mengurangi polusi, konservasi, rekreasi maupun ketersediaan air,”kata Budiman.

    Selengkapnya...
    Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS

    Sistem perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) disusun secara hierarki berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga komunikasi data dan informasi dengan pihak terkait bisa berjalan lebih lancar. Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Paimin, M.Sc, Drs.Irfan Budi Pramono, M.Sc, Ir. Purwanto, M.Si dan Ir. Dewi Retna Indrawati, MP, peneliti Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS Surakarta, dalam bukunya yang berjudul “Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai”
    DAS merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP No. 37 tahun 2012). Pada daerah aliran sungai terdapat berbagai macam penggunaan lahan, misalnya hutan, lahan pertanian, pedesaan dan jalan.

    Selengkapnya...
    Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015

    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Selengkapnya...
    Pengembangan Budidaya Lebah Madu

    FORDA (22/01/2015) “Pengembangan perlebahan sangat penting mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang ini. Keadaan alam dan kondisi ilklim yang sangat mendukung untuk usaha budidaya lebah, seperti tersedianya sumber pakan (bee forage) sepanjang tahun dan aneka jenis lebah madu. Hal tersebut diungkapkan oleh Drs.Kuntadi, M.Sc, peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (Puskonser), Bogor (21/01).
    “Selain itu, masyarakat secara tradisional sudah mengenal budidaya lebah dan potensi pasar produk perlebahan masih sangat terbuka, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun permintaan pasar internasional, “ kata Kuntadi

    Selengkapnya...
    More....

Siaran Pers

    Memupuk Asa Masyarakat Adat, Pemerintah Terus Bangun Kepercayaan Rakyat

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memimpin rapat Tim Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kantor Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis 12 Februari 2015. Turut hadir dalam rapat tersebut Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM yang dipimpin komisioner Sandra Moniaga.

    Selengkapnya...
    MENTERI LHK APRESIASI SEMANGAT TANAM POHON MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN

    MENTERI LHK APRESIASI SEMANGAT TANAM POHON MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN


    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi dan mendukung semangat penanaman dan pelihara pohon yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut disampaikan Menteri LHK saat melaksanakan kunjungan kerja ke Minahasa Selatan, Kamis 5 Februari 2015. Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Direktur Jenderal BPDASPS Hilman Nugroho serta Kepala Badan P2SDM Tahrir Fathoni.
    Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh penghargaan sebagai Juara 1 Lomba Penanaman Pohon Tingkat Nasional Kategori Kabupaten pada puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2014. Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu menyampaikan bahwa penanaman dan pelihara pohon telah menjadi budaya masyarakat di Minahasa Selatan. Semangat gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat di Minahasa Selatan dikenal dengan istilah Mapalus yang dilandasi oleh ketulusan hati nurani, penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan. Gerakan penanaman dan pelihara pohon tersebut menjadi wujud kepedulian masyarakat Minahasa Selatan terhadap lingkungan yang lebih baik bagi sekarang dan masa yang akan datang.

    Selengkapnya...
    Komisi IV DPR-RI Dukung Kebijakan dan Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    SIARAN PERS

    No.: S.   81   /PHM-1/2015

     

    Komisi IV DPR-RI Dukung Kebijakan dan Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

     
    Komisi IV DPR-RI mendukung arah kebijakan dan program-program prioritas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015-2019, sehingga dapat membantu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta energi, dukungan pembangunan infrastruktur, dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dengan pengelolaan hutan yang lestari.
    Hal itu dikemukakan pada Rapat Kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Komisi IV DPR-RI Senin (2/2/15). Rapat Kerja dipimpin oleh Edhy Prabowo dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya beserta jajarannya.

    Selengkapnya...
    PENYELESAIAN RTRWP KALTENG

    SIARAN PERS
    Nomor : S.   /PHM-1/2015

    PENYELESAIAN RTRWP KALTENG

    Sore tadi (30/1/2015), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan rapat dengan Menteri Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Muhammad Marwan, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)Agustin Teras Narang dan Pimpinan DPRD Kalteng serta Anggota Pansus Perda RTRW Kalteng. Hasilnya bisa disepakati finalisasi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya dispute atau terus mengalami perdebatan dalam beberapa tahun.

    Selengkapnya...
    Ombudsman Apresiasi BKSDA Bengkulu

    SIARAN PERS
    Nomor : S.  /PHM-1/2015

    Ombudsman Apresiasi BKSDA Bengkulu
    Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mengapresiasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu atas proses penyelesaian laporan masyarakat dan saran perbaikan kualitas pelayanan publik. Ombudsman juga menutup laporan pengaduan dari masyarakat dengan Berita Acara Nomor: 009/XI/bkl/2014 tanggal 19 November 2014, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang BKSDA Bengkulu dalam pencekalan keluarnya kulit kerang mati (Tridacna gigas) di Kecamatan Enggano serta memberikan saran perbaikan untuk permasalahan tersebut.

    Selengkapnya...
    Penambangan PT DMT di Luar TNRAW

    SIARAN PERS
    Nomor : S.42/PHM-1/2015

    Penambangan PT DMT di Luar TNRAW

    Sehubungan dengan adanya pemberitaan bahwa penambangan batu gunung oleh PT Daya Mulya Tunggara (DMT) telah merambah kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), kami mengklarifikasi bahwa sesuai dengan laporan Kepala Balai TNRAW, Ir. Fransisco Moga, MP tanggal 8 Januari 2015, itu tidak benar. Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 24 menyatakan bahwa kawasan taman nasional adalah zona inti dan merupakan bagian yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

    Selengkapnya...
    MENTERI LHK DAN KEPALA BNPB KOORDINASI KESIAPAN PENANGANAN BENCANA ASAP

    SIARAN PERS
    Nomor : S. /PHM-1/2015


    MENTERI LHK DAN KEPALA BNPB KOORDINASI KESIAPAN PENANGANAN BENCANA ASAP

     
    Langkah-langkah Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan (LHK) dalam kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan menjelang akhir Januari 2015. Setelah Rakor pada tingkat Provinsi Riau pada tanggal 8 Januari dan Sumatera Selatan tanggal 13 Januari, direncanakan rapat koordinasi akan dilaksanakan untuk Kalimantan Barat pada tanggal 20 Januari yang menurut rencana akan langsung dipimpin oleh Presiden disela-sela kunjungan kerja Presiden selama dua hari di Kalbar. Diantara usaha koordinasi daerah tersebut, koordinasi juga dilakukan oleh Menteri LHK pada tingkat pusat yaitu bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rapat Kerja Eselon I sampai dengan IV jajaran BNPB pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 bertempat di Pusdiklat BNPB Cibinong.

    Selengkapnya...
    Ketua Badan Pengusahaan Batam Temui Menteri LHK Pasca Rekomendasi Ombudsman RI

    SIARAN PERS
    Nomor : S. 24 /PHM-1/2015

    Ketua Badan Pengusahaan Batam Temui Menteri LHK
    Pasca Rekomendasi Ombudsman RI
     
    Ketua Badan Pengusahaan Batam Mustofa Wijaya didukung oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Jasarmen Purba, menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di  kantor Manggala Wanabkati , Senin 12 Januari 2015.  Mustofa dan Jasarmen meminta agar putusan Rekomendasi  Ombudsman RI  untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan  No. 463/Menhut-II/2013 dapat segera ditindak lanjuti  oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sebagaimana putusan Rekomendasi Ombudsman RI, ditemukan adanya mal-administrasi yang dilakukan oleh  Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan   dalam  penerbitan Surat Keputusan (SK) Menhut No. 463/Menhut-II/2013 berupa penyimpangan prosedur dalam bentuk mengabaikan Perpres 87/2011 dan tidak mendasarkan keputusannya pada hasil Tim Terpadu sesuai ketentuan PP 10/2010.

    Selengkapnya...
    Menteri Siti Nurbaya Nyatakan Percepatan dan Dukungan Terhadap Isu Strategis Kehutanan di Provinsi Lampung

    SIARAN PERS
    Nomor : S.   21  /PHM-1/2015

    MENTERI SITI NURBAYA NYATAKAN PERCEPATAN DAN DUKUNGAN
    TERHADAP ISU STRATEGIS KEHUTANAN DI PROVINSI LAMPUNG

    3Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama dengan Gubernur Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 membahas percepatan dan dukungan terhadap isu strategis kehutanan di Provinsi Lampung. Isu-isu strategis yang dibahas antara lain pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) untuk pariwisata, pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, pemanfaatan panas bumi/geothermal, pemantapan konsep Hutan Kemasyarakatan, tindak lanjut penyelesaian Register 45 di Mesuji, hingga peningkatan kualitas Jalan Nasional di Pesisir Barat.

    Selengkapnya...
    IKM Bisa Gunakan Deklarasi Ekspor

    SIARAN PERS
    Nomor : S.  16    /PHM-1/2015

    IKM BISA GUNAKAN DEKLARASI EKSPOR

    Penyederhanaan SVLK dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Melalui Permendag ini, IKM pemilik eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK) mebel atau furniture yang belum memiliki SVLK dapat melakukan ekspor produk industri kehutanan dengan menggunakan deklarasi ekspor (DE) sebagai pengganti dokumen V-Legal, dan setiap satu deklarasi ekspor hanya dapat digunakan untuk satu kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

    Selengkapnya...
    More....

INFO LAIN
Hit Counter