Home

PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 1996

16/11/2007 05:36

PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 1996
    Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam Sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes
  • SK Menhut No. 12/Kpts-II/1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya Untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan/atau Masyarakat
  • SK Menhut No. 28/Kpts-II/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Badan Konsultasi Orang Utan
  • SK Menhut No. 36/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam selaku Pemegang Kewenangan Pelaksanaan (Management Authority) CITES
  • SK Menhut No. 41/Kpts-II/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Perubahan Pasal 16 Keputusan Menhut No. 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  • SK Menhut No. 57/Kpts-II/1996 tanggal 15 Pebruari 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 26/Kpts-II/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan
  • SK Menhut No. 58/Kpts-II/1996 tanggal 16 Pebruari 1996 tentang Perubahan Keputusan Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 jo Keputusan Menhut No. 261/Kpts-IV/1990 tentang Pohon-pohon Didalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi
  • SK Menhut No. 89/Kpts-II/1996 tanggal 13 Maret 1996 tentang Penyempurnaan BAB III Lampiran Keputusan Menhut No. 64/Kpts-IV/94 tentang Pedoman Penelitian dan Pemeriksanaan (Post Audit) Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Hasil Hutan (IHH)
  • SK Menhut No. 101/Kpts-II/1996 tanggal 22 Maret 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usaha Perhutanan Rakyat Kepada Mitra Usaha
  • SK Menhut No. 102/Kpts-II/1996 tanggal 22 Maret 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usaha tani Persuteraan Alam Kepada Mitra Usaha
  • SK Menhut No. 141/Kpts-II/1996 tanggal 3 April 1996 tentang Pola Kehumasan Departemen Kehutanan
  • SK Menhut No. 142/Kpts-II/1996 tanggal 4 April 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 650/Kpts-II/1990 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
  • SK Menhut No. 160/Kpts-II/1996 tanggal 10 April 1996 tentang Biaya Satuan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Jenis Karet
  • SK Menhut No. 178/Kpts-II/1996 tanggal 28 April 1996 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Berdiameter 29 cm Kebawah Untuk Perusahaan HTI Patungan dengan PT. Inhutani I
  • SK Menhut No. 182/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996 tentang Tim Pertimbangan Banding Atas Sanksi Pelanggaran Dibidang Eksploitasi Hutan, Tata Usaha Kayu dan Tata Usaha Iuran Hasil Hutan dan/atau Dana Reboisasi
  • SK Menhut No. 187/Kpts-II/1996 tanggal 26 April 1996 tentang Mekannisme Penilaian Hasil Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hask Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
  • SK Menhut No. 205/Kpts-II/1996 tanggal 6 Mei 1996 tentang Pembebasan Pembayaran Iuran Hasil Hutan (IHH) Terhadap Kayu Bulat Sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) m3 yang Berasal dari Kayu Sitaan dan kayu Temuan untuk Membantu Keperluan Bencana Alam di Propinsi Dati I Jambi
  • SK Menhut No. 213/Kpts-II/1996 tanggal 8 Mei 1996 tentang Bapak Angkat Orang Utan (Pongo pygmaeus) di Pusat Rehabilitasi/Reintroduksi Orang Utan Wana riset Samboja, Propinsi Kalimantan Timur
  • SK Menhut No. 246/Kpts-II/1996 tanggal 29 Mei 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 70/Kpts-II/1996 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri
  • SK Menhut No. 250/Kpts-II/1996 tanggal 3 Juni 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 418/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Persyaratan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Pertanian
  • SK Menhut No. 260/Kpts-II/1996 tanggal 3 Juni 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 569/Kpts-II/1995 tentang Pembayaran Angsuran Sanksi Denda Administratif
  • SK Menhut No. 345/Kpts-II/1996 tanggal 5 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 195/Kpts-II/1991 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
  • SK Menhut No. 346/Kpts-II/1996 tanggal 5 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 935/Kpts-II/1992 tentang Tata Cara Pengenaan, Pembagian dan Penatausahaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
  • SK Menhut No. 358/Kpts-IV/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 271/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
  • SK Menhut No. 359/Kpts-IV/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 272/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan Penggunaan Dana Reboisasi
  • SK Menhut No. 363/Kpts-II/1996 tanggal 11 Juli 1996 tentang Uji Coba dan Alih Pedoman Survei Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia (PPSSEKI)
  • SK Menhut No. 375/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan
  • SK Menhut No. 378/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 172/Kpts-II/1996 tentang Penunjukan BUMN Lingkup Departemen Kehutanan untuk Melaksanakan Pekerjaan Proyek Bidang Rehabilitasi Hutan/Reboisasi dan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan
  • SK Menhut No. 380/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Pedoman Pembentukan Perusahaan Patungan Bidang Pengusahaan Hutan pada Areal Eks HPH
  • SK Menhut No. 381/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 166/Kpts-II/1991 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Dana Pemerintah Lainnya pada Deparetemen Kehutanan
  • SK Menhut No. 413/Kpts-II/1996 tanggal 6 Agustus 1996 tentang Penetapan Standar Biaya Pembangunan Hutan Kemasyarakatan dan Rehabilitasi Hutan Lindung dengan Sumber Dana Pemerintah Lainnya (DPL) yang Dilaksanakan oleh BUMN/Pihak ke III
  • SK Menhut No. 417/Kpts-II/1996 tanggal 7 Agustus 1996 tentang Penerbitan Dokumen SKB dan SAKO Secara Official Assesment untuk HPH dan IPKH Bumi Raya Utama Group
  • SK Menhut No. 446/Kpts-II/1996 tanggal 23 Agustus 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Ijin Pengusaha Pariwisata Alam
  • SK Menhut No. 447/Kpts-II/1996 tanggal 23 Agustus 1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam
  • SK Menhut No. 590/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Penerbitan SAKO Secara Official Assesment untuk Industri Pengolahan Kayu Hulu (IKPH) yang Tidak Didukung Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
  • SK Menhut No. 591/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Taman Buru
  • SK Menhut No. 592/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Kebun Buru
  • SK Menhut No. 593/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Lokasi Buru di Areal Buru
  • SK Menhut No. 594/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Hulu
  • SK Menhut No. 603/Kpts-II/1996 tanggal 19 September 1996 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan
  • SK Menhut No. 605/Kpts-II/1996 tanggal 20 September 1996 tentang Penetapan Tarif Iuran Hasil Hutan Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih untuk Seluruh Indonesia Periode 1 Oktober 1996 sampai dengan 31 Maret 1997
  • SK Menhut No. 606/Kpts-II/1996 tanggal 20 September 1996 tentang Tarif Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Seluruh Indonesia Periode 1 Oktober 1996 sampai dengan 31 Maret 1997
  • SK Menhut No. 615/Kpts-II/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Kepemilikan dan Keterkaitan HPH dengan IKPH
  • SK Menhut No. 616/Kpts-II/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Pengawasan Pemburuan Satwa Buru
  • SK Menhut No. 617/Kpts-II/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Pemasukan Satwa Liar dari Wilayah Lain dalam Negara Republik Indonesia ke Taman Buru dan ke Kebun Buru
  • SK Menhut No. 618/Kpts-II/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Tata Cara Pengendalian Peledakan Populasi Satwa Liar yang Tidak Dilindungi
  • SK Menhut No. 658/Kpts-II/1996 tanggal 16 Oktober 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 442/Kpts-II/1996 tentang Pengenaan Iuran Menangkap/Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar dan Tumbuhan Alam yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Baik Didalam Maupun ke Luar Negeri Serta Iuran Jarahan Satwa Buru
  • SK Menhut No. 659/Kpts-II/1996 tanggal 16 Oktober 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 179/Kpts-II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pendayagunaan Gajah (Elephas maximus sumatranus) Binaan
  • SK Menhut No. 688/Kpts-II/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Hak Pengusahaan Pariwisata Alam, dan Kegiatan Survai Pencadangan Areal Hak Pengusahaan Hutan
  • SK Menhut No. 690/Kpts-II/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang Pagu Kredit Usaha Rakyat dan Pagu Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
  • SK Menhut No. 707/Kpts-II/1996 tanggal 8 Nopember 1996 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas Lingkup Departemen Kehutanan
  • SK Menhut No. 764/Kpts-II/1996 tanggal 13 Desember 1996 tentang Badan Pembinaan Perlebahan Nasional
  • Instruksi Menhut No. 239/Menhut-II/1996 tanggal 29 Pebruari 1996 Penyempurnaan Instruksi Menhut No. 1295/Menhut-II/1996 tentang Pengumpulan, Penurunan, dan Penjualan Kayu Ebony Eks Tebangan Rakyat
  • SK Dirjen PH No. 233/Kpts/IV-Set/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bambu
  • SK Dirjen PH No. 239/Kpts/IV-Set/1996 tanggal 19 Agustus 1996 tentang Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI)
  • SK Dirjen PH No. 261/Kpts/IV-PPHH/1996 tanggal 19 September 1996 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pendistribusian/Penjualan Sebagian Hasil Produksi HPH untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan/atau Masyarakat
Share