SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015


Berita Harian

    Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

    Dalam rangka implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut


    Selengkapnya...
    Atlas Kayu Indonesia

    FORDA (Bogor, 29/12/2014) Lebih dari 4000 jenis pohon terdapat di Indonesia, 400 jenis diantaranya mempunyai potensi sebagai kayu perdagangan. Penelitian mengenai kayu telah banyak dilakukan, namun informasi hasil penelitian tersebut masih terpencar di banyak publikasi dengan aspek yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk dipelajari secara menyeluruh.
    Untuk mempermudah menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna tentang kayu Indonesia maka disusunlah Atlas Kayu Indonesia. Atlas kayu ini disusun untuk memberikan informasi komprehensif tentang risalah berbagai jenis kayu. Atlas ini dapat digunakan oleh para pengguna baik kalangan ilmiah, pemerintah, swasta dan praktisi.
    br>

    Selengkapnya...
    Peta Perwilayahan Jenis Pohon Andalan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan

    FORDA (Bogor,16/01/2015) Pada saat ini, Tim Peneliti Badan Litbang Kehutanan yang dipimpin oleh Prof.Ris.Dr.Ir. Pratiwi, M.Sc, telah berhasil membuat peta perwilayahan jenis-jenis pohon untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) untuk 9 pulau besar di Indonesia. Pulau tersebut adalah Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua.
    “Peta ini merupakan peta yang menyajikan informasi spasial jenis-jenis pohon yang disertai dengan persyaratan tempat tumbuh jenis-jenis pohon tersebut. Dengan adanya informasi ini, diharapkan keberhasilan RHL akan lebih optimal,” kata Pratiwi.

    Selengkapnya...
    Benih Berkualitas untuk Tegakan Berkualitas

    "Benih Berkualitas untuk Tegakan Berkualitas", demikianlah ungkapan untuk mengartikan pentingnya produksi benih dengan mengedepankan kualitas benih, dimulai dari kualitas tegakan induk hingga proses seleksi dan pengelolaan benih. Keberadaan Sumber Benih Samboja merupakan upaya ikut serta BALITEK KSDA dalam menyediakan benih tanaman kehutanan yang berkualitas. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan benih tanaman kehutanan bagi masyarakat maupun stakeholders lainnya, terutama bagi kegiatan reklamasi, rehabilitasi, dan restorasi kawasan dengan membangun tegakan-tegakan benih berkualitas.

    Selengkapnya...
    Menyulap Lahan Bekas Tambang Timah menjadi Hutan

    FORDA (Bogor, 13/01/2015)_Menghutankan kembali lahan bekas tambang timah bukanlah hal yang mustahil. Hal ini telah dibuktikan oleh Tim Peneliti Badan Litbang Kehutanan, yang dipimpin oleh Prof. Ris. Dr. Ir. Pratiwi, M.Sc. Sejak tahun 2010 sampai sekarang telah melakukan rekayasa media dengan memanfaatkan bahan campuran overburden dan tailing kuarsa di lahan bekas tambang timah sebagai media pembibitan di persemaian dan penanaman di lapangan di PT. Kobatin Bangka Tengah, Provinsi Bangka

    Selengkapnya...
    Ketua Badan Pengusahaan Batam Temui Menteri LHK Pasca Rekomendasi Ombudsman RI

    SIARAN PERS
    Nomor : S. 24 /PHM-1/2015

    Ketua Badan Pengusahaan Batam Temui Menteri LHK
    Pasca Rekomendasi Ombudsman RI
     
    Ketua Badan Pengusahaan Batam Mustofa Wijaya didukung oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Jasarmen Purba, menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di  kantor Manggala Wanabkati , Senin 12 Januari 2015.  Mustofa dan Jasarmen meminta agar putusan Rekomendasi  Ombudsman RI  untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan  No. 463/Menhut-II/2013 dapat segera ditindak lanjuti  oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sebagaimana putusan Rekomendasi Ombudsman RI, ditemukan adanya mal-administrasi yang dilakukan oleh  Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan   dalam  penerbitan Surat Keputusan (SK) Menhut No. 463/Menhut-II/2013 berupa penyimpangan prosedur dalam bentuk mengabaikan Perpres 87/2011 dan tidak mendasarkan keputusannya pada hasil Tim Terpadu sesuai ketentuan PP 10/2010.

    Selengkapnya...
    Menteri Siti Nurbaya Nyatakan Percepatan dan Dukungan Terhadap Isu Strategis Kehutanan di Provinsi Lampung

    SIARAN PERS
    Nomor : S.   21  /PHM-1/2015

    MENTERI SITI NURBAYA NYATAKAN PERCEPATAN DAN DUKUNGAN
    TERHADAP ISU STRATEGIS KEHUTANAN DI PROVINSI LAMPUNG

    3Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama dengan Gubernur Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 membahas percepatan dan dukungan terhadap isu strategis kehutanan di Provinsi Lampung. Isu-isu strategis yang dibahas antara lain pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) untuk pariwisata, pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, pemanfaatan panas bumi/geothermal, pemantapan konsep Hutan Kemasyarakatan, tindak lanjut penyelesaian Register 45 di Mesuji, hingga peningkatan kualitas Jalan Nasional di Pesisir Barat.

    Selengkapnya...
    IKM Bisa Gunakan Deklarasi Ekspor

    SIARAN PERS
    Nomor : S.  16    /PHM-1/2015

    IKM BISA GUNAKAN DEKLARASI EKSPOR

    Penyederhanaan SVLK dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Melalui Permendag ini, IKM pemilik eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK) mebel atau furniture yang belum memiliki SVLK dapat melakukan ekspor produk industri kehutanan dengan menggunakan deklarasi ekspor (DE) sebagai pengganti dokumen V-Legal, dan setiap satu deklarasi ekspor hanya dapat digunakan untuk satu kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

    Selengkapnya...
    Atlas Benih Tanaman Hutan Indonesia

    FORDA (Bogor, 05/01/2015) Salah satu kendala yang dihadapi dalam perbenihan adalah masih lemahnya sistem informasi perbenihan, sehingga diperlukan informasi yang bebas dan terbuka bagi para pengguna benih. Oleh karena itu, keberadaan atlas benih ini sangat bermanfaat bagi pengguna untuk memperoleh informasi perbenihan berbagai jenis tanaman hutan.
    Badan Litbang Kehutanan telah menerbitkan risalah benih 139 jenis tanaman hutan yang dimuat dalam 6 jilid buku Atlas Benih Tanaman Hutan Indonesia. Atlas Benih ini diterbitkan oleh Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BPTPTH), Bogor.

    Selengkapnya...
    Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2014

    Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2014

    Selengkapnya...
    More....

Siaran Pers

    Penambangan PT DMT di Luar TNRAW

    SIARAN PERS
    Nomor : S.42/PHM-1/2015

    Penambangan PT DMT di Luar TNRAW

    Sehubungan dengan adanya pemberitaan bahwa penambangan batu gunung oleh PT Daya Mulya Tunggara (DMT) telah merambah kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), kami mengklarifikasi bahwa sesuai dengan laporan Kepala Balai TNRAW, Ir. Fransisco Moga, MP tanggal 8 Januari 2015, itu tidak benar. Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 24 menyatakan bahwa kawasan taman nasional adalah zona inti dan merupakan bagian yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

    Selengkapnya...
    MENTERI LHK DAN KEPALA BNPB KOORDINASI KESIAPAN PENANGANAN BENCANA ASAP

    SIARAN PERS
    Nomor : S. /PHM-1/2015


    MENTERI LHK DAN KEPALA BNPB KOORDINASI KESIAPAN PENANGANAN BENCANA ASAP

     
    Langkah-langkah Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan (LHK) dalam kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan menjelang akhir Januari 2015. Setelah Rakor pada tingkat Provinsi Riau pada tanggal 8 Januari dan Sumatera Selatan tanggal 13 Januari, direncanakan rapat koordinasi akan dilaksanakan untuk Kalimantan Barat pada tanggal 20 Januari yang menurut rencana akan langsung dipimpin oleh Presiden disela-sela kunjungan kerja Presiden selama dua hari di Kalbar. Diantara usaha koordinasi daerah tersebut, koordinasi juga dilakukan oleh Menteri LHK pada tingkat pusat yaitu bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rapat Kerja Eselon I sampai dengan IV jajaran BNPB pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 bertempat di Pusdiklat BNPB Cibinong.

    Selengkapnya...
    Ketua Badan Pengusahaan Batam Temui Menteri LHK Pasca Rekomendasi Ombudsman RI

    SIARAN PERS
    Nomor : S. 24 /PHM-1/2015

    Ketua Badan Pengusahaan Batam Temui Menteri LHK
    Pasca Rekomendasi Ombudsman RI
     
    Ketua Badan Pengusahaan Batam Mustofa Wijaya didukung oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Jasarmen Purba, menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di  kantor Manggala Wanabkati , Senin 12 Januari 2015.  Mustofa dan Jasarmen meminta agar putusan Rekomendasi  Ombudsman RI  untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan  No. 463/Menhut-II/2013 dapat segera ditindak lanjuti  oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sebagaimana putusan Rekomendasi Ombudsman RI, ditemukan adanya mal-administrasi yang dilakukan oleh  Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan   dalam  penerbitan Surat Keputusan (SK) Menhut No. 463/Menhut-II/2013 berupa penyimpangan prosedur dalam bentuk mengabaikan Perpres 87/2011 dan tidak mendasarkan keputusannya pada hasil Tim Terpadu sesuai ketentuan PP 10/2010.

    Selengkapnya...
    Menteri Siti Nurbaya Nyatakan Percepatan dan Dukungan Terhadap Isu Strategis Kehutanan di Provinsi Lampung

    SIARAN PERS
    Nomor : S.   21  /PHM-1/2015

    MENTERI SITI NURBAYA NYATAKAN PERCEPATAN DAN DUKUNGAN
    TERHADAP ISU STRATEGIS KEHUTANAN DI PROVINSI LAMPUNG

    3Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama dengan Gubernur Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 membahas percepatan dan dukungan terhadap isu strategis kehutanan di Provinsi Lampung. Isu-isu strategis yang dibahas antara lain pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) untuk pariwisata, pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, pemanfaatan panas bumi/geothermal, pemantapan konsep Hutan Kemasyarakatan, tindak lanjut penyelesaian Register 45 di Mesuji, hingga peningkatan kualitas Jalan Nasional di Pesisir Barat.

    Selengkapnya...
    IKM Bisa Gunakan Deklarasi Ekspor

    SIARAN PERS
    Nomor : S.  16    /PHM-1/2015

    IKM BISA GUNAKAN DEKLARASI EKSPOR

    Penyederhanaan SVLK dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Melalui Permendag ini, IKM pemilik eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK) mebel atau furniture yang belum memiliki SVLK dapat melakukan ekspor produk industri kehutanan dengan menggunakan deklarasi ekspor (DE) sebagai pengganti dokumen V-Legal, dan setiap satu deklarasi ekspor hanya dapat digunakan untuk satu kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

    Selengkapnya...
    Pemerintah Tetapkan Aturan Baru Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

    SIARAN PERS
    Nomor : S. 732 /PHM-1/2014

    Pemerintah Tetapkan Aturan Baru Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

    Menyongsong pemberlakuan penuh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara bersama-sama menyusun 2 peraturan baru yang bersinergi, saling mendukung, serta sejalan dengan semangat peningkatan ekspor produk kayu yaitu dengan penyederhanaan persyaratan SVLK bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). 
    Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Permendag SVLK tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Peluncuran PermenLHK dan Permendag ini diselenggarakan pada Hari Senin, 29 Desember 2014 Pukul 12.00 WIB di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais no 5, Jakarta.

    Selengkapnya...
    Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi VII

    SIARAN PERS
    Nomor : S.725/PHM-1/2014

    Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi VII

    Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi  dan degradasi hutan, telah diterbitkan  Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011. 

    Selengkapnya...
    Pertiwana Nasional 2014

    Presiden RI Joko Widodo direncanakan akan membuka Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Wanabakti (Pertiwana) Tingkat Nasional IV Tahun 2014 pada hari Senin, 15 Desember 2014 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur – Jakarta. Pertiwana IV Nasional tahun ini mengangkat tema “One Scout, One Tree” (satu pramuka, satu pohon), berlangsung dari tanggal 15 s/d 20 Desember di Bumi Perkemahan Cibubur - Jakarta. Perkemahan ini  diikuti lebih dari 8.000 pramuka penegak dan pandega dari seluruh Indonesia dan negara-negara sahabat seperti Brunei, Malaysia, dan Vietnam, dll.

    Selengkapnya...
    Dua Unit Layanan Kementerian Kehutanan Peroleh Skor Integritas Diatas Rata-rata

    Dua Unit Layanan Kementerian Kehutanan Peroleh Skor Integritas Diatas Rata-rata

    Dua unit layanan di Kementerian Kehutanan memperoleh skor integritas diatas rata-rata pada survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua unit layanan tersebut unit layanan IUPHHK pada Hutan Alam dengan skor Total Indeks Integritas 7,27 dan unit layanan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan skor Total Indeks Integritas 7,45. Indeks integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga tahun 2014 adalah 7,22, secara umum telah berada diatas standar minimal yang ditetapkan KPK yaitu 6,00. Dari 40 unit layanan yang disurvei KPK, 26 unit memperoleh skor total integritas diatas indeks rata-rata 7,22; 14 unit dibawah indeks rata-rata 7,22. Dari 14 unit dengan indeks dibawah rata-rata tersebut, 2 unit diantaranya memperoleh skor total integritas dibawah 6

    Selengkapnya...
    Kepri Usulkan Perubahan Kawasan Hutan

    SIARAN PERS
    Nomor : S.681/PHM-1/2014

    Kepri Usulkan Perubahan Kawasan Hutan
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berdiskusi dengan Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani membahas usulan perubahan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 21 November 2014 di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti – Jakarta. Hadir bersama Menteri LH dan Kehutanan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Dirjen Planologi Bambang Soepiyanto, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Bambang Hendroyono, Kepala Biro Hukum dan Kepala Pusat Humas Kemenhut.

    Gubernur Kepri menyampaikan bahwa total daratan wilayah Provinsi Kepulauan Riau seluas 826.641 ha berdasarkan TGHK, dimana 732.984 ha merupakan kawasan hutan termasuk di dalamnya kampung tua, kebun, lahan garapan, kota, fasilitas umum dan sosial serta infrastruktur pemerintahan. Berdasarkan SK.867/Menhut-II/2014 luas areal penggunaan lain di Kepri yakni  27,94% sisanya adalah kawasan hutan. Untuk itu, Muhammad Sani mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merubah kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seluas 530.584 ha atau 64.18% dari luas daratan Kepri. 



    Selengkapnya...
    More....

INFO LAIN
Hit Counter