30-Nov-2006

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.519/MENHUT-II/2006

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR 125/KPTS-II/1988 TANGGAL 29 FEBRUARI 1988

TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

KEPADA PT. DUTA MAJU TIMBER

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

  1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/1988 tanggal 29 Februari 1988, kepada PT. DUTA MAJU TIMBER telah diberikan perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atas areal hutan produksi seluas + 56.534 (lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar, terletak pada kelompok hutan Batang Air Haji, Batang Indrapura dan Batang Topan, Provinsi Sumatera Barat;

  2. bahwa berdasarkan monitoring perkembangan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan di Departemen Kehutanan, perusahaan yang bersangkutan tidak menyerahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2004 dan 2005;

  3. bahwa sebagai tindak lanjut tersebut huruf b, Menteri Kehutanan dengan surat masing-masing Nomor S.45/Menhut-VI/BPHA/2006 tanggal 26 januari 2006, Nomor S.216/Menhut-Vi/BPHA/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan Nomor S.470/Menhut-VI/BPHA/2006 tanggal 29 Mei 2006 telah memberikan Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III kepada PT. DUTA MAJU TIMBER, namun tanggapan Peringatan I dengan surat Nomor 001/DIR/DMT/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 tidak dapat diterima, Peringatan II tidak mendapat tanggapan dan tanggapan Peringatan III dengan surat Nomor 10/DMT-PGD/VI/2006 tanggal 10 juni 2006 tidak dapat diterima;

  4. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf c dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehutanan 6887/Kpts-II/2002 jis NNomor 10031/Kpts-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003, pelanggaran yang dilakukan PT. DUTA MAJU TIMBER dapat dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin HPH/IUPHHKnya;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/1988 tanggal 26 Februari 1988 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. DUTA MAJU TIMBER.

Mengingat:

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;

  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi;

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

  10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

  12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

  13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;

  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2006.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA

:

Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 215/Kpts-II/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. DUTA MAJU TIMBER.

KEDUA

:

Memerintahkan kepada PT. DUTA MAJU TIMBER, untuk :

  1. Menghentikan semua kegiatan di dalam areal kerja HPH/IUPHHK pada Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/1988 tanggal 29 Februari 1988.

  2. Memenuhi semua kewajiban finansial yang belum diselesaikan dan membuat serta melaporkan pertanggung jawaban yang meliputi seluruh aspek kegiatan teknis dan finansial yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana karya Tahunan Pengusahaan Hutan dan atau Bagan Kerja Tahunan selama berlangsungnya HPH/IUPHHK pada Hutan Alam kepada Pemerintah cq. Departemen Kehutanan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

:

Apabila PT. DUTA MAJU TIMBER tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana tersebut Amar KEDUA, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

:

 

KEEMPAT

:

Menugaskan Gubernur Sumatera Barat, untuk :

  1. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Amar KESATU dan Amar KEDUA Keputusan ini.

  2. Mengurus dan mengawasi areal hutan eks HPH/IUPHHK pada Hutan Alam PT. DUTA MAJU TIMBER, yang telah dikuasai Negara sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sampai ada penetapan lebih lanjut.

  3. Mengurus serta mengawasi barang-barang tidak bergerak yang terdapat di dalam eks areal HPH/IUPHHK pada Hutan Alam PT. DUTA MAJU TIMBER, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku menjadi milik Pemerintah tanpa ganti rugi, sedangkan barang-barang bergerak digunakan sebagai jaminan apabila masih ada tunggakan atau kewajiban lain yang belum dilunasi kepada Pemerintah.

  4. Melakukan serah terima barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud angka 3, dengan membuat Berita Acara Serah Terima, dan melakukan pengurusan serta pengawasan.

KELIMA

:

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Amar KEEMPAT dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud Amar KESATU.

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Nopember 2006

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.
Suparno, SH.
NIP. 080068472


Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

  1. Menteri Dalam Negeri.

  2. Menteri Keuangan.

  3. Para Pejabat Eselon I Departemen Kehutanan.

  4. Gubernur Sumatera Barat.

  5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I.

  6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumater Barat.

  7. Bupati Pesisir Selatan.

  8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

  9. Direktur Utama PT. DUTA MAJU TIMBER.