PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2014                                                                        SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015
:: Detail News

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 348/Kpts-II/1997

08-07-1997
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 348/Kpts-II/1997

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 446/Kpts-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam telah diatur antara lain Tata cara Permohonan Pengusahaan Pariwisata Alam;

     

  2. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan terhadap Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, maka dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dari huruf a diatas dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994;
  4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo
    Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
  5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
  6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 446/Kpts-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
Pasal I

Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/Kpts-II/1996 tentang Tatacara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam diubah menjadi sebagai berikut :

  1. Pasal 7 diubah sebagai berikut :
    1. Konsep persetujuan prinsip atau penolakan atas permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, disiapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pertimbangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja untuk ditandatangani Menteri.
    2. Persetujuan Prinsip atau penolakan atas permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan langsung kepada Pemohon.
    3. Dalam hal Menteri menyetujui Permohonan, kepada pemohon diwajibkan untuk menyusun Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam yang dilengkapi dengan rencana tapak (Site Plan) dan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.
  2. Dalam Pasal 8 ayat (1) kata kata : dari Ketua Tim Pertimbangan dihapus.
Pasal II
Ketentuan Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 Juli 1997

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :

  1. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
  2. Sdr. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
  3. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
  4. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia
  5. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di seluruh Indonesia
  6. Para Kepala Taman Nasional di Seluruh Indonesia