KEMENTERIAN KEHUTANAN MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA
:: Detail News

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Planologi Kehutanan Dalam Era Otonomi Daerah di Propinsi Sumatera Utara

18-11-2007

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PLANOLOGI KEHUTANAN
DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI PROPINSI SUMATERA UTARA

I. Dasar Hukum RTRWP

  1. UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
  2. UU No. 5 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria
  3. Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Sumatera Utara
  4. Perda No. 4 Tahun 1994 tentang RTRWP Sumatera Utara
  5. SK Gubsu No. 650/458/BPSU/V/97 Tahun 1997 tentang Paduserasi RTRWP Sumut - TGHK

Propinsi Sumatera Utara mempunyai luas daratan 7.168.000 Ha, dengan luas hutan berdasarkan hasil paduserasi TGHK-RTRWP seluas 3.675.918 Ha (51,28%), dengan fungsi :

  1. Hutan Lindung : 1.294.470 Ha (35,21%)
  2. Hutan KOnservasi : 362.333 Ha (9,86%)
  3. Hutan Produksi Terbatas : 1.316.155 Ha (35,80%)
  4. Hutan Produksi : 502.839 Ha (13,68%)
  5. Hutan Produksi Konversi : 200.120 Ha (5,54%)

Penataan Batas

  1. Batas luar = 9.978 km; realisasi = 7.581,65 km; sisa = 2.396,35 km
  2. Batas fungsi = 4.035 km; realisasi = 1.025,35 km; sisa = 3.000,47 km
  3. Rekonstruksi batas = 3.078 km

Pemanfaatan Kawasan Hutan

  1. HPH (10 perusahaan) dengan luas 627.081 Ha (3 HPH aktif, 1 HPH tidak aktif dan 6 HPH telah habis masa ijinnya/ belum ada perpanjangan)
  2. HPHTI (10 perusahaan) dengan luas areal 507.283 Ha
  3. IPHHK sebanyak 66 ijin dengan luas 6.600 Ha (Kab. Karo 1, Labuhan Batu 3, Tapanuli Utara 6, Dairi 11, Madina 24 dan Tapanuli Selatan 31 ijin)
  4. IUPHHK sebanyak 3 ijin dengan luas 26.000 Ha (Kabupaten tapanuli Selatan 15.500 Ha, Dairi 5.500 Ha dan Asahan 5.000 Ha)
  5. Perkebunan (PTPN, Asing, Swasta dan Rakyat) : 2.500.000 Ha
  6. Lahan Kritis : 1.343.000 Ha (dalam kawasan hutan : 300.000 Ha dan di luar kawasan hutan 1.043.000 Ha)
  7. Perambahan hutan (HL, HPT dan HP) : 550.000 Ha

II. Dasar Hukum Tata Ruang dalam rangka Otonomi Daerah

  1. UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  2. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
  3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  5. Perda No. 4 Tahun 1994 tentang RTRWP
  6. Keputusan Gubsu 650/458/BPSU/V/97 Tahun 1997 tentang Paduserasi RTRWP Sumut - TGHK

III. Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten

  1. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
    1. Pasal 4 ayat (2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain
    2. Pasal 10 ayat (1) daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Pasal 11 ayat (2) Bidang pemerintahan yang waib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
  2. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
    Pasal 8 ayat (1) Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, baik penataan ruang wilayah nasional, wilayah propinsi dan wilayah kabupaten/ kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan.
  3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    Pasal 18 ayat (2) luas kawasan hutan yang harus dipertahankan adalah minimal 30% dari luas DAS atau pulau

IV. Organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara (Perda Sumut No. 3 Tahun 2001)

Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 13 eselon IIIa (5 Subdis, 1 bagian tata usaha dan 7 UPT Dinas), yaitu Bagian Tata Usaha, Subdis Program, Subdis Penatagunaan Hutan, Subdis Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, Subdis Pengusahaan Hutan dan Subdis Tertib Peredaran Hasil Hutan. UPT Dinas terdiri dari 5 Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BPPHH) dan 2 Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan (BPPK).

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara

V. Tugas dan Fungsi Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan

  1. Sebagai UPT Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Balai Pengkuran dan Perpetaan Kehutanan (BPPK) mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi hutan, pengukuran dan perpetaan hutan.
  2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BPPK menyelenggarakan fungsi :
    1. Pelaksanaan inventarisasi hutan, pengolahan hasil inventarisasi serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaannya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
    2. Pelaksanaan pengukuran, perpetaan hutan dan rekonstruksi, penggandaan peta serta memberikan bimbingan teknis pelaksanaannya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
    3. Pelaksanaan pengukuran dan perpetaan batas lokasi ijin pengusahaan hutan, calon lokasi tanaman reboisasi dan penghijauan, lokasi perkebunan, transmigrasi, pinjam pakai kawasan dan lainnya sesuai ketentuan dan standar yangditetapkan
    4. Pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran hutan, serta melaksanakan rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
    5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

VI. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut

  1. RTRWP tidak sinkron dengan RTRWP
    1. Penyusunan Tata Ruang Kabupaten mempedomani pengelolaan DAS
    2. RTRWP bersifat mengatur arahan fungsi ruang dan tidak mengatur penguasaan lahan
  2. Dengan adanya otonomi daerah maka Panitia Tata Batas perlu direvisi dengan melibatkan aparat propinsi
  3. Adanya moratorium, tertutupnya kemungkina pelepasan kawasan hutan untuk kebun di Sumatera Utara perlu dikaji ulang.
  4. Perlu dikaji ulang pelepasan kawasan dengan mneyediakan areal pengganti. Dana pengganti yang telah disetor sebesar Rp. 7 milyar perlu penegasan dari Menteri Kehutanan untuk penggunaannya.
  5. Perlu dipertimbangkan adanya pelimpahan wewenang pemberian perijinan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan lain di luar kehutanan dengan luasan tertentu kepada pemerintah daerah.
  6. Kawasan hutan yangsudah dilepas atau sudah mendapat HGU tetapi tidak dimanfaatkan perlu segera dievaluasi untuk dicabut ijinnya.
  7. Perlu adanya evaluasi pemanfaatan kawasan hutan untuk non kehutanan yang tidak memenuhi prosedur
  8. Adanya percepatan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan
  9. Untuk kepastian hukum perlu percepatan penataan batas luar dan batas fungsi serta rekonstruksi dan pemeliharaan batas
  10. Perlu adanya dukungan penegakan hukum. Di Sumut terdapat 224 kasus illegal logging danperambahan hutan, dan sampai sekarang masih dalamproses penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

VII. Revisi RTRWP

RTRWP Sumatera Utara pada saat sekarang sedang diadakan revisi dengan melibatkan Baplan Kehutanan, Pemprop, Pemkab dan DPRD Sumatera I=Utara dan diharapkan pada akhir Tahun 2002 telah disahkan.

Terhadap permasalahan yang bersifat parsial akan diajukan oleh Pemkab melalui Gubernur kepada Menteri Kehutanan.

Medan, Oktober 2002
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROPINSI SUMATERA UTARA,
ttd.
Ir. DARORI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080049355