:: Detail News

Rakor KPH Kalteng & Kalsel 2008

12-12-2008

RUMUSAN RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN KPH
DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH & KALIMANTAN SELATAN
HOTEL HBI, 1-2 DESEMBER  2008

  1. Peserta rapat sepakat bahwa pembangunan KPH di Provinsi Kalteng dan Kalsel merupakan kepentingan dan kebutuhan yang sangat mendesak berdasarkan argumen berikut:
    • KPH merupakan mandat peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
    • KPH merupakan instrumen kunci bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyeimbangkan fungsi publik dan fungsi privat sumberdaya hutan.
    • KPH merupakan prasyarat terwujudnya pengelolaan hutan lestari demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    • KPH merupakan instrumen negara untuk mengelola konflik kepentingan terhadap sumberdaya hutan di tingkat tapak.
    • KPH merupakan prasyarat Good Forestry Governance.
  2. Peserta Rapat sepakat bahwa kelengkapan perangkat hukum pembangunan KPH sebagaimana dimandatkan dalam PP 44/2004, PP 6/2007 jo PP 3/2008 merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan KPH yang harus segera ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama payung hukum kelembagaan KPH.
  3. Peserta rapat sepakat bahwa pembangunan KPH merupakan wujud nyata desentralisasi kehutanan:
    • Di mana semua kerjasama antar tingkat pemerintahan dapat dioperasikan.
    • Di mana ada hubungan operasional antara kepemerintahan kehutanan dengan pengelolaan hutan di tingkat tapak.
    • Di mana pengelolaan hutan diselenggarakan secara lestari dan profesional.
    • Di mana distribusi manfaat ekonomi (untuk memaksimumkan manfaat bagi masyarakat) dapat dikelola secara transparan dan bertanggung-gugat.
  4. Peserta rapat sepakat untuk membentuk “TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KPH PROPINSI (TIM P2KPH)” untuk memerankan fungsi “liasion”, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, supervisi, asistensi teknis, fasilitasi inisiatif pembentukan organisisasi pengelola tingkat tapak dan sosialisasi pembangunan KPH. TIM P2KPH merupakan satuan kerja fungsional  yang bersifat ad hoc , ditetapkan oleh Gubernur dan direkognisi oleh Menteri Kehutanan.
  5. TIM P2KPH terdiri dari:
    • Penanggungjawab:  Gubernur/Sekda Propinsi
    • Ketua:  Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
    • Sekretaris:
    • Anggota: 
      • Pakar
      • LSM
      • Teknis
    • Nara Sumber:
      • Kepala Bapeda
      • Kepala Biro Ekonomi
      • Kepala Biro Organisasi
      • Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
      • Pemerintah Pusat (semua UPT Dephut di Propinsi)
  6. Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng dan Kalsel agar menindaklanjuti pembentukan TIM P2KPH Propinsi. Tim P2KPH diharapkan dapat dibentuk selambat-lambatnya  “Akhir Desember 2008 (Kalsel)” dan “Akhir Februari 2009 (Kalteng)” .
  7. Pendanaan TIM P2KPH dapat berasal dari APBN, Dana Dekonsentrasi, APBD maupun Donor/sumber lain yang tidak mengikat.
  8. TIM P2KPH diharapkan dapat menyusun rencana aksi pembangunan KPH, yang secara garis besar  mencakup:
    • KALTENG:
      • Sosialisasi KPH ke Kabupaten/Kota dan stakeholders lainnya.
      • Percepatan penyusunan rancang bangun KPH Propinsi Kalteng , untuk proses ini diperlukan upaya untuk melakukan overlay antara peta TGHK dengan permasalahan yang aktual terjadi.
      • Percepatan Rekomendasi Teknis Instansi Kehutanan yang bertanggungjawab dalam bidang konservasi di Propinsi Kalteng untuk  penetapan KPH Konservasi.
      • Percepatan pembentukan KPH model, termasuk inisiatif pembentukan organisasinya.
      • Inisiatif untuk mempercepat proses pengukuhan kawasan seluruh wilayah pengelolaan hutan tingkat Propinsi Kalteng.
    • KALSEL:
      • Inisiatif untuk pembentukan organisasi KPH di tingkat tapak dengan mengacu pada pembelajaran dari KPH Model dan desain yang sudah dibuat.
      • Mempercepat pembentukan dan penetapan wilayah KPH.
      • Menyusun rencana pengelolaan untuk KPH model.
      • Pentahapan implementasi pembangunan KPH melalui konvergensi kegiatan pembangunan dari seluruh instansi kehutanan.
  9. Peserta Rapat sepakat bahwa Tim P2KPH membutuhkan komitmen yang tinggi dan dukungan penuh dari para pengambil keputusan di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat menyelesaikan target kerjanya pada tahun 2011.

Banjarmasin, 2 Desember 2008

TIM PERUMUS:

  1. Gogod Adi Cahyono: Pusdalbanghut Reg. III
  2. Haryanto R Putro: Fakultas Kehutanan IPB
  3. Ali Djajono: Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan
  4. Kus Darmodjo: BP2HP Wilayah XII Palangkaraya
  5. Alpius Patanan: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
  6. Sri Suwanto: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
  7. Benny Soedirman F: BP2HP Wilayah XI Banjarbaru
  8. Ahmad Jauhari: Fakultas Kehutanan UNLAM
  9. A Asyhari: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
  10. Lanang Budi Wibowo: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
  11. Mulia Awaludin: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar

Mengetahui
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III,
ttd.
SRI SURANI NANIE
NIP.080036077