KEMENTERIAN KEHUTANAN MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA
:: Detail News

Prosedur Tugas Belajar S2 & S3 bagi PNS lingkup Departemen Kehutanan

13-11-2007

S U R A T E D A R A N

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi Tugas Belajar S2 dan S3 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Departemen Kehutanan, bersama ini kami sampaikan Prosedur Tugas Belajar bagi PNS lingkup Departemen Kehutanan sebagai berikut:

1. PNS Departemen Kehutanan yang akan mengikuti Tugas Belajar S2 dan S3 harus terlebih dahulu mengikuti seleksi berdasarkan 4 (empat) kriteria utama SDM aparatur Departemen Kehutanan yang meliputi Integritas Moral, Profesionalisme, Kepemimpinan dan Kerjasama.

2. PNS yang dinyatakan lulus seleksi 4 (kriteria) adalah PNS yang hasil seleksinya termasuk kategori "disarankan plus" dan "disarankan". Sedangkan PNS yang tidak lulus seleksi adalah PNS yang hasil seleksinya termasuk kategori "dipertimbangkan" dan "tidak disarankan".

3. PNS yang dinyatakan lulus seleksi 4 (empat) kriteria akan direkomendasikan untuk mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan atau sponsor tugas belajar S2 dan S3.

4. PNS yang dinyatakan lulus seleksi 4 (empat) kriteria, dapat berinisiatif mencari sponsor/beasiswa sendiri, Departemen Kehutanan c.q. Pusat Diklat Kehutanan akan menindaklanjuti proses penerbitan SK Tugas Belajar yang bersangkutan, sepanjang bidang studi yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan Departemen Kehutanan.

5. PNS yang telah diterima di Perguruan Tinggi dan telah mendapatkan beasiswa, harus melengkapi persyaratan Tugas Belajar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/kpts-II/2002 tanggal 18 Pebruari 2002 jo. No. 83/Kpts-II/2003 tanggal 10 Maret 2003, yaitu:

a. DP3 2 (dua) tahun terakhir.

b. SK jabatan terakhir.

c. Surat penerimaan dari Perguruan Tinggi dan surat keterangan pembiayaan dari sponsor.

d. Usia maksimal 43 tahun untuk program S2 dan 45 tahun untuk program S3.

e. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman dispilin pegawai kategori sedang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pnegenaan sanksi disiplin PNS, dari unit eselon I (satu) masing-masing (Sekditjen/Sekbadan/Sekitjen/Kapus/Karo).

f. Surat rekomendasi dari unit kerja eselon I yang bersangkutan.

g. Menandatangani surat perjanjian antara Departemen Kehutanan c.q. Kepala Biro Kepegawaian dengan yang bersangkutan, di atas materi Rp. 6000,-

6. Berkas persyaratan butir 5 (lima) disampaikan kepada Pusat Kehutanan melalui unit eselon I (satu) masing-masing (Sekditjen/Sekbadan/Sekitjen/Kapus/Karo) untuk proses penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum PNS tersebut melaksanakan tugas belajar.

7. Prosedur tugas belajar ini berlaku sejak tanggal 16 Septemebr 2004.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT,
ttd.
Ir.BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 080056895

Sumber:
Surat Edaran Kapusdiklat Kehutanan No. SE.574/DIK-2/2005, 13 April 2005.