06-Jul-2005

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : SK.2378/MENHUT-VI/BPPHH/2005

 

TENTANG

 

PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

ATAS NAMA PT. EWAN SUPER WOOD

DI PROVINSI RIAU

 

MENTERI KEHUTANAN,

 

Membaca :

Surat Direktur PT. Ewan Super Wood No. 011/ESW/I/2004 tanggal 28 Januari 2004, perihal Pendaftaran Ulang IUI-PHHK a.n. PT. Ewan Super Wood.

Menimbang

:

a.

bahwa PT. Ewan Super Wood telah diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai Keputusan Menteri Perindustrian No. 427/DJAI/ITU-6/PMDN/XII/1992;

    b.

bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan IPHHK diatur oleh Menteri Kehutanan;

    c.

bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2004 disebutkan bahwa setiap izin usaha industri primer hasil hutan kayu wajib melakukan pendaftaran ulang;

    d.

bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data atau dokumen daftar ulang dan kinerja PT. Ewan Super Wood, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;

    e.

bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu atas nama PT. Ewan Super Wood dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

    2.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diubah dengan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2004;

    3.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

    4.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

    5.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

    6.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

    7.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

    8.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;

    9.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

    10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

    11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

    12.

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;

    13.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan;

    14.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jeni-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

    15.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

    16.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

    17.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2004 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Indusri Primer Hasil Hutan Kayu;

    18.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/Menhut-II/2004 tentang 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;

    19.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan :        

PERTAMA

:

Memberikan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada :

    - Nama : PT . Ewan Super Wood
    - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.200.527.8-211
    - Alamat Perusahaan : Jl. Kaharuddin Nasution KM. 15 Pekanbaru
Telp. (0761) 679166, 679177, 679188, Fax. (0761) 679299
    - Lokasi Pabrik : Jl Teratak Buluh KM. 15 Kodya Pekanbaru - Riau

 

 

untuk menjalankan perusahaan industri primer hasil hutan kayu :

    - Jenis Industri : Kayu lapis
    - Kapasitas Izin : 17.250 m3/tahun

 

 

Daftar mesin utama produksi adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA

:

Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Ewan Super Wood sebagai berikut :

    1.

Dilarang melakukan perluasan industri dan melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa izin.

    2.

Dilarang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan.

    3.

Dilarang menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang ijin pemanfaatannya tidak sah dan tidak didukung dokumen yang sah.

    4.

Dilarang melakukan kegiatan usaha industri primer hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin ini.

    5.

Wajib menyampaikan laporan bulanan, semesteran dan tahunan kegiatan industri sesuai ketentuan yang berlaku.

    6.

Wajib membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) sesuai ketentuan.

    7.

Wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sesuai ketentuan.

    8.

Wajib memiliki tenaga pengukur dan penguji hasil hutan.

    9.

Wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu apabila melakukan penggantian dan atau penambahan mesin utama produksi.

    10.

Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.

    11.

Wajib melaksanakan upaya keseimbangan supply-demand dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu dari hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, dan peremajaan perkebunan), serta menjalin kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat (Community Development) dalam pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman.

    12.

Wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang industri, terutama yang terkait dengan industri primer hasil hutan kayu, termasuk dalam hal ini industri perkayuan yang bersifat integrated.

KETIGA

:

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

:

Pembaharuan Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

:

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 427/DJAI/ITU-6/PMDN/XII/1992.

KEENAM

:

Pembaharuan Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta          
pada tanggal : 7 juli  2005     

 

a.n. Menteri Kehutanan          
Direktur Jenderal            
Bina produksi Kehutanan

 

ttd.                

 

Ir. SUHARIYANTO           
NIP. 080035341              

 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :       

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Gubernur Riau;
5. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
6. Walikota Pekanbaru;
7. Kepala pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
9. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian di Provinsi Riau;
10. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kota Pekanbaru;
11. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian di wilayah Kota Riau;
12. Direktur Utama PT. Ewan Super Wood.