PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2014                                                                        SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015
:: Detail News

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.315/MENHUT-II/2004

24-08-2004


MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.315/MENHUT-II/2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. ACRISINDO UTAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 40.570 (EMPAT PULUH RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI PROVINSI GORONTALO

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca

:

1.

Surat Direktur Utama PT. Acrisindo Utama Nomor 99.AU.SP.12.99 tanggal 16 Desember 1999 perihal Permohonan Hak Pengusahaan Hutan;

   

2.

Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 1996 tentang Perseroan Terbatas PT. Acrisindo Utama yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 19 tanggal 4 Juni 1999 oleh Notaris yang sama, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Nomor C2-13.594 HT.01.01.Th.97 tanggal 29 Desember 1997.

Menimbang

:

a.

bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional;

   

b.

bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut huruf a, kepada PT. Acrisindo Utama telah diberikan pencadangan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (d/h Pencadangan Hak Pengusahaan Hutan) pada hutan alam atas areal hutan produksi seluas ± 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar yang terletak di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor 26/Menhhut-VI/2001 tanggal 12 Januari 2001;

   

c.

bahwa berdasarkan hasil telaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai surat Nomor 228/VII-KP/RHS/2003 tanggal 18 Nopember 2003 dan Nomor 230/VII-INV/RHS/2003 tanggal 18 Nopember 2003, luas areal hutan tersebut huruf b, yang layak diusahakan adalah seluas ± 40.570 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh) hektar;

   

d.

bahwa berdasarkan penilaian Departemen Kehutanan melalui Lembaga Penilai Independen (LPI) areal hutan tersebut huruf c, telah memenuhi syarat untuk dikelola sebagai unit manajemen pemanfaatan hutan secara lestari;

   

e.

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT. Acrisindo Utama telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;

   

f.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam kepada PT. Acrisindo Utama atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.570 (Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) Hektar yang terletak di Provinsi Gorontalo.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

    2.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;

    3.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

    4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

    5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

    6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

    7.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

    8.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

    9.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;

    10.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

    11.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

    12.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;

    13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

    14.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

    15.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

    16.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;

    17.

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

    18.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

    19.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;

    20.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-II/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

    21.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;

    22.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari;

    23.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam;

    24.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;

    25.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan;

    26.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH;

    27.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;

    28.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi;

    29.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Kayu di Hutan Produksi dengan Koperasi;

    30.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

    31.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.149/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.

Memperhatikan

:

Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara sesuai surat No. 522/04/1794 tanggal 14 Desember 1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

 

KESATU

:

Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam kepada PT. Acrisindo Utama atas areal hutan seluas ± 40.570 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Randangan - Sungai Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana terlukis pada peta areal kerja terlampir.

KEDUA

:

Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK pada hutan alam tersebut pada Amar KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.

KETIGA

:

PT. Acrisindo Utama sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam berhak :

   

1.

Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam Keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya.

   

2.

Diberikan jatah produksi hasil hutan kayu tahunan :

      a. Etat luas maksimum ..... 702 hektar/tahun.
      b. Etat volume maksimum (JPT) ..... 46.366 m3/tahun.

KEEMPAT

:

PT. Acrisindo Utama sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

   

1.

Membuat dan menyerahkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;

   

2.

Membuat dan menyerahkan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK disahkan;

   

3.

Membuat dan menyerahkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;

   

4.

Melakukan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;

   

5.

Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku;

   

6.

Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32);

   

7.

Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;

   

8.

Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberikan izin ini;

   

9.

Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin;

   

10.

Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku;

   

11.

Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu pada hutan alam;

   

12.

Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK pada hutan alam yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   

13.

Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikan IUPHHK pada hutan alam dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan areal kerjanya;

   

14.

Melaksanakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan;

   

15.

Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;

   

16.

Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan;

   

17.

Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu;

   

18.

Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

   

19.

Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya;

   

20.

Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian;

   

21.

Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA

:

1.

IUPHHK pada hutan alam ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.

   

2.

Pemegang IUPHHK pada hutan alam dilarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan.

KEENAM

:

1.

IUPHHK pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

   

2.

Areal hutan yang dibebani IUPHHK pada hutan alam ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.

KETUJUH

:

1.

Apabila di dalam areal IUPHHK pada hutan alam terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

   

2.

Apabila lahan tersebut pada butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Acrisindo Utama dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN

:

1.

Minimal setiap 3 (tiga) tahun IUPHHK pada hutan alam ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

   

2.

Pemegang IUPHHK pada hutan alam dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN

:

PT. Acrisindo Utama harus melunasi kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPHH) yang terutang sesuai dengaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Keputusan ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

KESEPULUH

:

Dalam hal PT. Acrisindo Utama tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran IIUPH yang terhutang sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka IUPHHK pada hutan alam ini tidak diserahkan dan ditarik kembali.

KESEBELAS

:

Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KESEBELAS

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Agustus 2004

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Keuangan;
  4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  5. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
  6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  7. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
  8. Gubernur Gorontalo;
  9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo;
  10. Bupati Boalemo;
  11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boalemo;
  12. Direktur Utama PT. ACRISINDO UTAMA.

L a m p i r a n dalam PDF File 46 KB