KEMENTERIAN KEHUTANAN MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA
:: Detail News

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2000

30-06-2000
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2000

TENTANG

PERENCANAAN KEHUTANAN

 

 

  1. PENJELASAN UMUM

    Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    Kekayaan alam hutan yang tak ternilai harganya dapat dilihat dari luasnya cakupan manfaat dan hasil hutan berupa hasil nabati dan turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, obat, getah-getahan dan lain-lain, hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, benda-benda non-hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, jasa yang diperoleh dari hutan berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan serta hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan yang merupakan produk primer. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan, berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

    Agar hutan dapat diurus dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya perencanaan yang disusun secara konsepsional dan terpadu dalam satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan lainnya, serta dilaksanakan secara transparan, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu serta dengan memperhatikan kekhasan daerah.

    Perencanaan kehutanan memegang peranan yang sangat penting, karena perencanaan kehutanan merupakan fungsi pertama manajemen atau pengelolaan kehutanan yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang diemban kehutanan.

    Hubungan antara perencanaan kehutanan dengan berbagai aspek pengelolaan hutan lainnya adalah saling terkait, saling bergantung dan saling berinteraksi bahkan perencanaan kehutanan merupakan landasan pengelolaan hutan lainnya.

    Perencanaan kehutanan harus terpadu berarti tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan yang lain. Dengan demikian perencanaan kehutanan harus berwawasan global (mendunia) dan selalu memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

    Perencanaan hutan sebagaimana diatur dalam PP No. 33 tahun 1970 adalah implementasi dan amanat yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan maka Undang-undang No. 5 tahun 1967 telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999.

    Dengan demikian Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 sudah tidak relevan lagi dan oleh karenanya dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 dengan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan.

    Perencanaan kehutanan ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan berupa kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang efektif dan efisien dengan menjamin keberadaan hutan yang mantap dengan luasan yang cukup, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Kegiatan pokok dalam perencanaan kehutanan yang pertama adalah inventarisasi hutan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi hutan dan kehutanan, baik yang dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung sebagai dasar pengukuhan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyusunan rencana kehutanan dan pengembangan sistem informasi.

    Untuk menjamin keberadaan kawasan hutan yang mantap dalam luasan yang cukup ditempuh melalui proses pengukuhan hutan yang diawali oleh penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan.

    Dalam menunjuk wilayah tertentu sebagai kawasan hutan baik sebagian atau seluruhnya, sekaligus dapat pula ditentukan fungsi hutan pada wilayah tersebut.

    Mengingat Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung maka Menteri menetapkan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai atau pulau sekurang-kurangnya 30% dari luas daratan. Dengan penetapan luas kawasan hutan dan luas minimal kawasan hutan untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau, Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap Provinsi berdasarkan kondisi bio-fisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

    Sehubungan dengan hal tersebut, bagi provinsi yang luas kawasan hutannya masih di atas 30% tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya. Luas minimum tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya bagi provinsi-provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% perlu diusahakan untuk menambah luas sehingga menjadi minimum 30%.

    Luas minimum 30% merupakan ambang batas terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi dari kawasan hutan dalam DAS atau pulau, sehingga apabila luas kawasan hutan dalam DAS atau pulau kurang dari 30% maka telah terjadi ketidakseimbangan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi di dalam DAS atau pulau tersebut.

    Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan, Pemerintah melaksanakan penatagunaan hutan, yaitu membagi kawasan-kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yaitu fungsi pokok kawasan hutan konservasi, yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

    Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan tidak selalu mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas memerlukan waktu lama.

    Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan. Penatagunaan hutan pada sebagian wilayah kawasan hutan tersebut diperlukan agar kegiatan perencanaan kehutanan selanjutnya seperti pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan dapat dilaksanakan.

    Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Menteri membentuk wilayah pengelolaan yang merupakan rancang-bangun wilayah pengelolaan hutan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat unit pengelolaan.

    Dalam pembentukan wilayah pengelolaan selain mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi DAS, sosial budaya dan ekonomi, kelembagaan masyarakat dan batas administrasi pemerintahan, juga harus mempertimbangkan hubungan antara masyarakat dengan hutan, aspirasi dan kearifan tradisional masyarakat.

    Hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, pada hakekatnya tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Daerah aliran sungai (DAS) sebagai satu kesatuan merupakan salah unit perencanaan yang harus dipakai sebagai acuan utama dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

    Penyusunan rencana kehutanan merupakan tahap akhir Perencanaan Kehutanan yang meliputi rencana berdasarkan jangka waktu perencanaan, skala geografis dan rencana berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan.

    Berdasarkan dimensi waktu, perencanaan kehutanan terdiri atas rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Rencana kehutanan juga dibedakan berdasarkan rencana strategis dan rencana operasional.

    Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur kewenangan penyusunan, penilaian dan pengesahan rencana kehutanan baik berdasarkan jangka waktu perencanaan, skala geografis maupun fungsi kawasan hutan.

    Akhirnya, dalam peraturan pemerintah ini, masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan kehutanan dilibatkan peran serta dan partisipasinya sejak awal kegiatan yaitu pada saat inventarisasi hutan sampai dengan penyusunan rencana kehutanan dan pengawasan serta pengendaliannya. Dengan adanya peran serta dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan perencanaan kehutanan tidak saja merupakan perencanaan bagi pemerintah, pemerintah daerah maupun instansi kehutanan, tetapi perencanaan kehutanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

     

  2. PASAL DEMI PASAL

     

    Pasal 1
    Cukup jelas

     

    Pasal 2
    Ayat (1)
      • Optimalisasi aneka fungsi hutan yang beraneka ragam dimaksudkan agar dengan diawali perencanaan kehutanan, dapat diwujudkan aneka manfaat hutan secara optimal sesuai dengan fungsi pokok kawasan hutan yaitu manfaat ekonomi yang terutama diperoleh dari hutan produksi, manfaat sosial pada seluruh fungsi hutan dan manfaat ekologi yang diperoleh terutama pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi.
        Hutan sebagai satu kesatuan ekosistem pada hakekatnya tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan tetapi mengikuti kesatuan daerah aliran sungai, sehingga perencanaan kehutanan harus diarahkan agar tercapai peningkatan daya dukung daerah aliran sungai.
    • Huruf a

      Huruf b

    Ayat (2)

      Cukup jelas

     

    Pasal 3
    Kegiatan pokok perencanaan kehutanan dimulai dari inventarisasi hutan dan berakhir pada kegiatan penyusunan rencana kehutanan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena proses pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu yang lama.

    Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada suatu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan kawasan hutan.

     

    Pasal 4
    Dimensi jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi atas perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dimensi skala geografis meliputi perencanaan kehutanan tingkat nasional, tingkat wilayah dan tingkat unit pengelolaan. Dimensi fungsi kawasan hutan meliputi perencanaan kawasan hutan suaka alam, perencanaan kawasan hutan pelestarian alam, perencanaan kawasan taman buru, perencanaan kawasan hutan lindung dan perencanaan kawasan hutan produksi.

     

    Pasal 5
    Huruf a
      Perencanaan kehutanan jangka panjang merupakan rencana makro yang bersifat indikatif-perspektif dan kualitatif dalam kerangka pencapaian kelestarian fungsi ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial dari hutan berjangka waktu 25 tahun.

    Huruf b

      Perencanaan kehutanan jangka menengah merupakan rencana meso yang bersifat kuantitatif-kualitatif dalam kerangka pencapaian kelestarian fungsi ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial dari hutan berjangka waktu 5 tahun.

    Huruf c

      Perencanaan kehutanan jangka pendek merupakan rencana mikro yang bersifat kuantitatif dalam kerangka pencapaian kelestarian fungsi ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial dari hutan berjangka waktu 1 tahun.

     

    Pasal 6
    Huruf a
      Rencana kehutanan nasional merupakan rencana makro yang bersifat indikatif-perspektif dan kualitatif dalam kerangka pencapaian kelestarian fungsi ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial dari hutan untuk seluruh wilayah Indonesia yang mencakup rencana seluruh bidang kegiatan kehutanan.

    Huruf b

      Rencana kehutanan wilayah merupakan rencana meso yang bersifat kuantitatif-kualitatif untuk suatu wilayah serta mencakup rencana seluruh bidang kegiatan kehutanan.

    Huruf c

      Rencana unit pengelolaan hutan merupakan rencana mikro yang bersifat kuantitatif untuk suatu unit pengelolaan hutan serta mencakup rencana definitif seluruh bidang kegiatan kehutanan.

     

    Pasal 7
    Huruf a
      Perencanaan kawasan hutan konservasi merupakan perencanaan seluruh kawasan hutan konservasi yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.

    Huruf b

      Perencanaan kawasan hutan lindung merupakan perencanaan pada seluruh kawasan hutan lindung.

    Huruf c

      Perencanaan kawasan hutan produksi merupakan perencanaan pada seluruh kawasan hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

     

    Pasal 8
    Cukup jelas

     

    Pasal 9
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Inventarisasi hutan dapat dilakukan dengan cara langsung dengan mendatangi obyek ke lapangan atau secara tidak langsung dengan memanfaatkan kemajuan teknologi penginderaan jauh antara lain dengan potret udara dan citra satelit.

      Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh ini harus tetap diikuti dengan verifikasi lapangan.

      Inventarisasi hutan dilakukan melalui pengambilan unit contoh yang mewakili variasi karakteristik hutan atau melalui pencacahan/sensus.

      Intensitas pengambilan unit contoh selain tergantung pada karakteristik hutan juga tergantung pada luasan yang diinventarisasi. Semakin luas areal yang diinventarisasi, intensitas unit contoh semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil luasan yang diinventarisasi intensitas unit contoh semakin besar.

      Pencacahan/sensus atau intensitas unit contoh 100% dilakukan pada luasan kecil yang membutuhkan kepastian data dan informasi.

     

    Pasal 10
    Ayat (1)
      Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan inventarisasi hutan dilakukan antara lain dengan memberikan pedoman dan ketentuan teknis mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dihasilkan dari pelaksanaan suatu inventarisasi hutan pada berbagai tingkatan untuk menjamin penyajian data dan informasi yang terintegrasi pada berbagai tingkatan tanpa menghilangkan data dan informasi spesifik lokal.

    Ayat (2)

      Cukup jelas

     

    Pasal 11
    Ayat (1)
      Keterlibatan masyarakat dalam inventarisasi hutan tidak hanya sebagai pelaksana inventarisasi semata, tetapi juga dalam perencanaan inventarisasi maupun pengawasan dan pengendaliannya.

      Metoda dan proses inventarisasi tergantung pada keadaan fisik, sumberdaya, potensi dan kekayaan alam hutan, keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta jenis dan luasan yang diinventarisasi.

    Ayat (2)

      1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtgemeenschap);
      2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
      3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
      4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
      5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
    • Hutan adat adalah hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap).

      Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

      Bimbingan dan pembinaan inventarisasi hutan adat oleh pemerintah dan pemerintah daerah antara lain menyangkut metoda, tata cara dan teknologi inventarisasi untuk memberdayakan kehidupan masyarakat hukum adat.

     

    Pasal 12
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Data dan informasi hasil inventarisasi hutan pada berbagai tingkatan adalah sangat berharga. Oleh karena itu data dan informasi sebagai bagian integral perencanaan kehutanan harus disusun dan dikelola secara tertib dan teratur. Data dan informasi hasil inventarisasi hutan pada tingkat yang lebih rendah harus dapat dimanfaatkan oleh tingkat yang lebih tinggi dan sebaliknya.

     

    Pasal 13
    Cukup jelas

     

    Pasal 14
    Huruf a
      Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan berupa Peta Penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar. Yang dimaksud dengan batas luar adalah batas kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.

    Huruf b

      Penataan batas kawasan hutan mencakup kegiatan proyeksi batas, pemancangan patok batas (sementara) yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas, inventarisasi hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas, pengukuran dan pemetaan, pemasangan pal batas (tanda batas tetap) yang dilengkapi dengan pembuatan parit pada lokasi rawan dan pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB).

      Dalam pemancangan patok batas (sementara) dilakukan pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan terutama di lokasi yang berbatasan dengan tanah hak dan disosialisasikan sejak awal pemancangan sampai dengan penyelesaian pemasangan pal batas tetap. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat agar mengikuti penataan batas kawasan untuk menghindari adanya tumpang tindih hak. Dengan adanya keterbukaan dalam penataan batas kawasan hutan, diharapkan batas yang sudah dipancang diketahui, diakui dan dijaga oleh masyarakat.

      Pada dasarnya penatan batas kawasan hutan termasuk juga penataan batas kawasan hutan yang membatasi fungsi kawasan hutan.

      Pelaksanaan penataan batas fungsi sepanjang berada di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan prosedur dan tata caranya diatur tersendiri oleh Menteri.

      Untuk mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan maka pelaksanaan penataan batas berorientasi pada pencapaian luas kawasan hutan.

    Huruf c

      Cukup jelas

    Huruf d

      Penetapan kawasan hutan adalah pengesahan peta dan berita acara tata batas oleh Menteri.

     

    Pasal 15
    Hak masyarakat untuk mengetahui rencana tata batas kawasan hutan dituangkan dalam peta rencana tata batas yang dipasang pada tempat-tempat strategis misalnya Balai Desa, Kantor Kecamatan dan lain-lain.

     

    Pasal 16
    Ayat (1)
      Tugas Panitia Tata Batas adalah memberikan saran pendapat terhadap pelaksanaan penataan batas tentang kepastian batas kawasan hutan.

    Ayat (2)

      Pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan penataan batas kawasan hutan adalah mengikut sertakan secara aktif masyarakat sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan penataan batas untuk memberikan pertimbangan di dalam penyelesaian penataan batas agar kawasan hutan yang akan ditetapkan guna mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Untuk mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan, masyarakat secara aktif dapat berperan serta dan ikut bertanggung jawab dalam menjaga keberadaan kawasan hutan.

     

    Pasal 17
    Ayat (1)
      Hasil tata batas berupa peta dan Berita Acara Tata Batas ditandatangani oleh Bupati/Walikota setelah dibahas oleh Panitia Tata Batas.

    Ayat (2)

      Kawasan hutan tetap yang ditetapkan oleh Menteri merupakan gabungan hasil tata batas yang merupakan satu kesatuan luas yang pasti berdasarkan hasil penataan batas.

      Batas antar Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) dapat dipergunakan sebagai batas penetapan kawasan hutan tanpa harus dilakukan penataan batas kecuali terdapat batas yang berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga.

    Ayat (3)

      Penjagaan dan pengamanan batas kawasan hutan yang telah ditata batas dan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan diwujudkan dalam kegiatan patroli batas kawasan hutan, orientasi, rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan.

      Patroli batas adalah kegiatan mengawasi batas kawasan hutan dan mengambil segala tindakan yang diperlukan terhadap kemungkinan penggeseran, pencurian dan perusakan atas batas kawasan hutan. Patroli batas dilakukan oleh pengelola kawasan.

      Orientasi batas adalah kegiatan menyusuri batas kawasan hutan dan mencatat pal batas yang rusak, hilang atau bergeser dari tempatnya semula serta menggantinya dengan ajir (tanda batas sementara) sebagai bahan rekonstruksi.

      Rekonstruksi batas kawasan hutan adalah kegiatan mengembalikan posisi atau tempat kedudukan pal batas kawasan hutan pada tempatnya semula dengan jalan mengganti pal batas yang rusak, hilang atau bergeser berdasarkan hasil orientasi batas kawasan hutan dan pemeliharaan batas kawasan hutan.

      Pemeliharaan batas kawasan hutan adalah kegiatan membersihkan lorong batas dan parit batas serta mencatat dan atau mengganti pal batas yang rusak, hilang atau bergeser dari tempatnya semula.

      Pada setiap kegiatan penjagaan dan pengamanan batas kawasan hutan selalu disertai dengan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung penjagaan dan pengamanan batas kawasan hutan serta sadar akan pentingnya batas kawasan hutan.

    Ayat (4)

      Hak masyarakat untuk mengetahui hasil tata batas kawasan hutan dituangkan dalam peta hasil tata batas yang disebarluaskan kepada berbagai instansi yang terkait dan dipasang pada tempat-tempat strategis misalnya Balai Desa, Kantor Kecamatan dan lain-lain.

     

    Pasal 18
    Cukup jelas

     

    Pasal 19
    Cukup jelas

     

    Pasal 20
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

     

    Pasal 21
    Cukup jelas

     

    Pasal 22
    Ayat (1)
      • Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

        Kawasan hutan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

        Kawasan hutan pelestarian alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

        Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

        Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
        Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

        Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan fungsi produksi secara terbatas. Kegiatan pemanfaatan pada hutan produksi terbatas hanya dapat diberikan untuk budidaya hutan alam dan tidak boleh untuk hutan tanaman.

        Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok produksi. Kegiatan pemanfaatan pada hutan produksi tetap dapat diberikan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

        Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.

    • Huruf a

      Huruf b

      Huruf c

    Ayat (2)

      • Cagar alam adalah kawasan hutan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
        Suaka margasatwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
    • Huruf a

      Huruf b

    Ayat (3)

      • Taman nasional adalah kawasan hutan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
        Taman wisata alam adalah kawasan hutan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
        Taman hutan raya adalah kawasan hutan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
    • Huruf a

      Huruf b

      Huruf c

    Ayat (4)

      Kriteria berupa ukuran dan atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan fungsi kawasan hutan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

     

    Pasal 23
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      • Hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dengan menitikberatkan kepentingan menyejahterakan masyarakat.
        Hutan penelitian adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian.
        Hutan pendidikan-pelatihan adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan-pelatihan.
        Kawasan dengan tujuan istimewa adalah kawasan hutan yang pemanfaatannya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat setempat atau komunitas lokal tanpa merubah status kawasan dan fungsi hutannya dan ditetapkan oleh Menteri.
    • Huruf a

      Huruf b

      Huruf c

      Huruf d

    Ayat (3)

      Cukup jelas

     

    Pasal 24
    Ayat (1)
      Hutan kota adalah suatu areal lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan di kawasan perkotaan pada tanah negara dan atau tanah yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan untuk pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika dan dengan areal yang utuh sebagai satu kesatuan ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai hutan kota.

      Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota. Dengan demikian wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan wilayah administratif pemerintahan kota.

    Ayat (2)

      Cukup jelas

     

    Pasal 25
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

     

    Pasal 26
    Ayat (1)
      Cukup jelas

     

    Ayat (2)
      Cukup jelas

     

    Pasal 27
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian untuk melakukan perubahan fungsi hutan diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama pihak lain yang terkait.

    Ayat (3)

      Cukup jelas

     

    Pasal 28
    Ayat (1)
      Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis dan tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan religi, transmigrasi, cadangan pangan nasional dan budidaya perkebunan.

      Tujuan strategis berkaitan dengan pembangunan proyek strategis yang dibangun untuk kepentingan pembangunan yang mempunyai pengaruh besar bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan umum, yang diprioritaskan oleh pemerintah, dan proyek tersebut tidak dapat menggunakan lokasi lain kecuali kawasan hutan karena sifatnya.

    Ayat (2)

      Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.

    Ayat (3)

      • Pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas kawasan hutan produksi dan atau hutan lindung kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

        Pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi adalah pinjam pakai dengan membebani peminjam untuk menyediakan dan menyerahkan tanah bukan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan hutan.

        Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi adalah pinjam pakai tanpa membebani peminjam untuk menyediakan dan atau menyerahkan tanah bukan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan hutan.
        Tukar menukar kawasan hutan adalah kegiatan melepaskan kawasan hutan produksi dan atau hutan lindung untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah pengganti menjadi kawasan hutan.
        Pelepasan kawasan hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

        Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi bukan kawasan hutan adalah kawasan hutan yang tidak dipertahankan sebagai hutan tetap atau untuk keperluan lainnya.

        Penggunaan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan tanaman keras berupa pepohonan atau berwujud pohon misalnya karet dan kemiri dilakukan tanpa pelepasan kawasan hutan. Dengan demikian status dan fungsinya tetap sebagai kawasan hutan.
    • Huruf a

      Huruf b

      Huruf c

      Huruf d

      Huruf e

     

    Pasal 29
    Cukup jelas

     

    Pasal 30
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Kepentingan umum terbatas adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan dimiliki oleh instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, misalnya untuk keperluan pembuatan jalan umum, bendungan, saluran pembuangan air, saluran pengairan, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, bak penampung air dan pipa saluran air bersih.

    Ayat (4)

      Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi hanya dapat diberikan untuk kepentingan umum secara terbatas dan pertahanan kemananan nasional yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

      Pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi dapat diberikan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat komersial yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, koperasi, perusahaan swasta dan perorangan.

    Ayat (5)

      Cukup jelas

    Ayat (6)

      Batas minimal kawasan hutan ditetapkan sebesar 30% dari luas DAS atau pulau. Dengan demikian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan yang kondisinya mendekati 30% hanya dapat dilakukan dengan cara tukar menukar kawasan hutan.

      Tanah pengganti kawasan hutan harus memenuhi persyaratan antara lain jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain, atau bebas dari pembebanan, letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan, terletak dalam DAS atau sub DAS yang sama atau wilayah DAS lain dalam provinsi yang sama atau dalam provinsi yang lain dalam pulau yang sama, dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional dan diutamakan yang mempunyai kriteria kawasan lindung.

      Besarnya ratio tukar menukar kawasan hutan disesuaikan dengan tujuan penggunaan kawasan hutan dengan berpegang pada ketentuan ratio tukar menukar minimal 1:1.

     

    Pasal 31
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

     

    Pasal 32
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Cukup jelas

    Ayat (5)

      Cukup jelas

    Ayat (6)

      Cukup jelas

     

     

    Pasal 33
    Cukup jelas

     

    Pasal 34
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

     

    Pasal 35
    Pembentukan wilayah pengelolaan hutan konservasi meletakkan manfaat ekologi berupa perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa sebagai bobot utama yang kemudian baru diikuti oleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

    Pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi meletakkan manfaat ekonomi sebagai bobot utama yang kemudian baru diikuti oleh pemanfaatan ekologi dan manfaat sosial.

    Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung meletakkan manfaat perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah sebagai bobot utama kemudian baru diikuti oleh pemanfaatan ekonomi dan manfaat sosial.

     

    Pasal 36
    Dalam pembentukan wilayah pengelolaan tingkat unit pengelolaan juga harus mempertimbangkan hubungan antara masyarakat dengan hutan, aspirasi dan kearifan tradisional masyarakat.

    Pembentukan unit pengelolaan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

     

    Pasal 37
    Cukup jelas

     

    Pasal 38
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Cukup jelas

     

    Pasal 39
    Ayat (1)
      Daerah aliran sungai merupakan dasar perencanaan kehutanan pada setiap tingkatan. Dengan demikian daerah aliran sungai harus dijadikan acuan dasar dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

    Ayat (2)

      Cukup jelas

     

    Pasal 40
    Cukup jelas

     

    Pasal 41
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

     

    Pasal 42
    Ayat (1)
      Neraca sumber daya hutan merupakan stock ketersediaan sumberdaya hutan dalam proses penambahan dan pengurangannya sehingga pada kurun waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dengan perkataan lain, neraca sumber daya hutan menggambarkan persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir yang terjadi terhadap sumberdaya hutan dari waktu ke waktu. Selain itu neraca sumber daya hutan merupakan indikator tingkat pemanfaatan (input) dan tingkat pembinaan hutan (output) sehingga berfungsi pula sebagai salah satu alat pengendali dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.

      Pembuatan neraca sumber daya hutan pada setiap wilayah pengelolaan hutan (Provinsi, Kabupaten/kota dan unit pengelolaan) mencakup neraca mengenai kawasan, potensi dan jasa, dalam bentuk volume fisik maupun nilai.

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

     

    Pasal 43
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Keterbukaan penyusunan rencana kehutanan berarti masyarakat berhak mengetahui rencana kehutanan. Rencana kehutanan harus disebarluaskan kepada berbagai pihak.

      Rencana kahutanan harus aspiratif berarti Rencana Kehutanan memperhatikan dan mendengarkan aspirasi yang tumbuh dari dalam masyarakat.

      Rencana kehutanan harus partisipatif berarti tidak boleh dikerjakan sendiri, namun harus melibatkan peran serta aktif masyarakat mulai dari penyusunannya sampai dengan pengawasan dan pengendalian atas rencana yang telah disusun.

      Obyektivitas rencana kehutanan dimaksudkan agar tidak terjadi bias. Dengan demikian rencana kehutanan harus didasarkan pada data dan fakta yang ada.

     

    Pasal 44
    Ayat (1)
      Rencana strategis merupakan rencana kehutanan yang berkaitan dengan keputusan tentang sasaran utama atau sasaran pokok dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam jangka panjang dan atau jangka menengah.

      Rencana operasional adalah rencana kehutanan tentang kegiatan yang bersifat spesifik, detail dan berjangka pendek yang merupakan alat untuk membantu pencapaian sasaran utama atau sasaran pokok dan kebijaksanaan yang akan ditempuh.

    Ayat (2)

      Rencana strategis berjangka panjang mempunyai jangka waktu perencanaan 25 tahun. Rencana strategis berjangka menengah mempunyai jangka waktu perencanaan 5 tahun.

    Ayat (3) Rencana operasional berjangka pendek mempunyai rentang waktu perencanaan 1 tahun.

    Ayat (4)

      Antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional harus terdapat hubungan yang erat dimana rencana operasional harus berdasarkan pada rencana strategis. Dengan demikian rencana strategis merupakan induk bagi penyusunan rencana operasional.

     

    Pasal 45
    Semua jenis rencana kehutanan pada hakekatnya tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus merupakan satu kesatuan utuh yang saling melengkapi, mengisi dan menunjang satu sama lain secara serasi dan terpadu.

     

    Pasal 46
    Huruf a
      Rencana kehutanan nasional merupakan rencana kehutanan seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

    Huruf b

      Rencana kehutanan wilayah adalah rencana kehutanan pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

    Huruf c

      Rencana kehutanan tingkat unit pengelolaan adalah rencana kehutanan pada satu kesatuan terkecil kawasan hutan yang dikelola secara proporsional, efektif dan efisien untuk mendapatkan manfaat sosial, ekologi dan ekonomi secara optimal dan lestari.

     

    Pasal 47
    Cukup jelas

     

    Pasal 48
    Ayat (1)
      • Rencana kehutanan nasional jangka panjang adalah rencana kehutanan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berjangka waktu 25 tahun.
        Rencana kehutanan nasional jangka menengah adalah rencana kehutanan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berjangka waktu 5 tahun.
        Rencana kehutanan nasional tahunan adalah rencana kehutanan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berjangka waktu 1 tahun.
    • Huruf a

      Huruf b

      Huruf c

    Ayat (2)

      • Rencana kehutanan wilayah lima tahun adalah rencana kehutanan pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang berjangka waktu perencanaan 5 tahun.
        Rencana kehutanan wilayah tahunan adalah rencana kehutanan pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang berjangka waktu perencanaan 1 tahun.
    • Huruf a

      Huruf b

    Ayat (3)

      • Rencana unit pengelolaan jangka panjang adalah rencana kehutanan pada satu kesatuan terkecil kawasan hutan yang dikelola secara proporsional, efektif dan efisien untuk mendapatkan manfaat sosial, ekologi dan ekonomi secara optimal dan lestari yang berjangka waktu 25 tahun.
        Rencana unit pengelolaan hutan jangka menengah adalah rencana kehutanan pada satu kesatuan terkecil kawasan hutan yang dikelola secara proporsional, efektif dan efisien untuk mendapatkan manfaat sosial, ekologi dan ekonomi secara optimal dan lestari yang berjangka waktu 5 tahun.
        Rencana unit pengelolaan hutan tahunan adalah rencana kehutanan pada satu kesatuan terkecil kawasan hutan yang dikelola secara proporsional, efektif dan efisien untuk mendapatkan manfaat sosial, ekologi dan ekonomi secara optimal dan lestari yang berjangka waktu 1 tahun.
    • Huruf a

      Huruf b

      Huruf c

    Ayat (4)

      Cukup jelas

     

    Pasal 49
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Cukup jelas

     

    Pasal 50
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Cukup jelas

    Ayat (5)

      Cukup jelas

     

    Pasal 51
    Ayat (1)
      Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai badan eksekutif beserta perangkat daerah otonom yang lain yang berada di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

    Ayat (2)

      Instansi kehutanan wilayah adalah instansi pemerintah di wilayah yang diserahi tugas di bidang kehutanan.

     

    Pasal 52
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

     

    Pasal 53
    Ayat (1)
      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

     

    Pasal 54
    Cukup jelas

     

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ....