10-Oct-1999


MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 859/Kpts-II/1999

TENTANG

BESARNYA PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 telah ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

   

b.

bahwa tarif PSDH yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-IV/97 wajib disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum pada huruf (a);

   

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya PSDH per satuan hasil hutan bukan kayu dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah;

   

2.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

   

3.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

    4.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

    5.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;

    6.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

    7.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

    8.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;

    9.

Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Memperhatikan

:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 321/MPP/Kep/7/1999 tanggal 13 Juli 1999 tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG BESARNYA PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

PERTAMA

:

Besarnya PSDH per satuan hasil hutan bukan kayu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 173/Kpts-IV/97 tanggal 27 Maret 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku efektif mulai tanggal 1 Desember 1999.

     

Ditetapkan di : J A K A R T A     
Pada tanggal : 11 Oktober 1999 

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
ttd.                         
Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION        

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
5. Gubernur Bank Indonesia,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
7. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
8. Direktur/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia,
11. Kepala Dinas Kehutanan Dati I seluruh Indonesia.