:: Detail News

PUG Sektor Kehutanan

12-11-2007

PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

 

Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan agar bisa saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan (sinergi) baru yang lebih kuat dan bermanfaat bagi umat manusia. Namun dalam perkembangannya, dirasakan telah terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga menimbulkan diskriminasi, marjinalisasi, subordinasi, beban ganda, ataupun tindak kekerasan. Secara statistik, kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Situasi ini salah satunya terjadi dari hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio kultural suatu masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan jaman, kaum perempuan mulai menyadari ketertinggalannya, sehingga mendorong perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam mengaktualisasikan dirinya untuk berperan di dalam pembangunan dan mendapatkan akses yang sama. Namun demikian, disadari bahwa tanpa keterlibatan laki-laki maka perjuangan kaum perempuan tersebut tidak akan berhasil dengan baik. Dengan alasan tersebut maka dipergunakan pendekatan Gender.

Hubungan/relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki perlu dirubah melalui perubahan struktural menjadi relasi sosial yang setara. Dalam relasi sosial yang setara, perempuan dan laki-laki merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupan, baik di lingkungan keluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan mulai mendapat perhatian "serius" dari pemerintah dengan dimasukkannya isu perempuan dalam GBHN tahun 1978. Selanjutnya, dibentuklah lembaga Menteri Peranan Wanita pada 1978 yang kemudian berubah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan pada akhir tahun 1999, dimana sebagai mitra sejajar pria, perempuan dapat lebih berperan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun secara formal kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mendapat pengesahan dengan diterbitkannya UU No. 7 tahun 1984 tentang "Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan" (ratifikasi konvensi CEDAW). Setelah itu diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita No. 02/Kep/MENUPW/IV/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah, Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 1995 tentang "Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah", Instruksi Mendagri No. 17 tahun 1996 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah", serta yang terbaru adalah Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000 tentang "Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional".

Berdasarkan Inpres terakhir disebutkan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan definisi tersebut maka perempuan, selain juga laki-laki, diharapkan dapat ikut serta secara aktif berkiprah dalam pembangunan sesuai dengan kemampuannya, jadi bukan berarti memberikan pengecualian ataupun kuota, khususnya pada perempuan. Strategi yang harus ditempuh agar kebijakan pembangunan nasional responsif gender adalah melalui pengarusutamaan gender. Oleh karena itu, melalui Inpres No. 9 tahun 2000, ditegaskan strategi pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.

Sasaran strategi pengarusutamaan gender adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan gender sendiri, mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender sekaligus kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis meliputi kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran-peran sosial untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, pemberantasan buta aksara dan sebagainya, sedangkan kebutuhan strategis, di antaranya berupa kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan, kontrol terhadap sumber daya dan lain-lain. Kebutuhan strategis gender juga meliputi perubahan hak-hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi, persamaan upah, dan sebagainya.

Dengan adanya legalitas, maka digelarlah berbagai kegiatan yang nuansanya pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia. Salah satunya di bidang kehutanan.

 

Pengarusutamaan Gender Bidang Kehutanan

Berdasarkan Inpres No. 9 tahun 2000 dan peraturan lain yang ada, Departemen Kehutanan bertanggungjawab membangun sistem pembangunan kehutanan yang responsif gender. Secara konkrit, Departemen Kehutanan harus dengan sengaja dan terencana, mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, yaitu memastikan laki-laki dan perempuan yang ada di dalam bidang kehutanan mempunyai peran, mendapatkan akses, manfaat, dan melakukan kontrol, yang adil dalam pembangunan kehutanan.

Dengan dasar tersebut di atas, maka pada tahun 2003 di Departemen Kehutanan telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender tingkat Departemen Kehutanan (Pokja PUG Dephut) melalui SK Menhut No. 82/Kpts-II/2003. Pokja PUG Dephut bertugas untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di sektor kehutanan. Dalam pelaksanaannya, Pokja PUG Dephut dibantu oleh pokja PUG dari setiap Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.

Pokja PUG Dephut yang dibentuk bedasarkan SK Menteri Kehutanan No. 82/KPts-II/2003, tanggal 10 Maret 2003, dan mempunyai tugas:

a. melakukan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan baik dalam perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek, dan perencanaan kegiatan;

b. melakukan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pada sektor kehutanan;

d. melakukan koordinasi antar lintas instansi/lembaga dan antar Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada masing-masing Eselon I dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kegiatan dalam rangka pengarusutamaan gender yang telah dilaksanakan di sektor kehutanan antara lain:

penyamaan persepsi kepada jajaran departemen kehutanan pusat (eselon I, II, III, dan IV, serta pejabat fungsional yang setara) melalui kegiatan sosialisasi gender dengan pembicara dari Menneg PP dan PSW IPB.

Penyamaan persepsi juga dilakukan di daerah melalui kegiatan sosialisasi. Daerah yang telah dikunjungi yaitu Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Peserta yang mengikuti sosialisasi adalah wakil-wakil dari UPT-UPT kehutanan dan beberapa dinas kehutanan di propinsi tersebut. Pembicara dalam acara tersebut adalah dari Pusat Studi Wanita (PSW) Perguruan Tinggi setempat atau dari Biro Pemberdayaan Perempuan yang ada di Propinsi tersebut.

melakukan koordinasi dengan pihak terkait melalui rapat dan studi banding (seperti Pusat Studi Wanita, Perguruan tinggi, dan instansi yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender). Instansi yang telah dikunjungi yaitu: Departemen Pertanian, Departemen Kehakiman dan HAM, BPPT, BKKBN, Departemen Pendidikan dan Kegudayaan, dan Kantor Menneg PP.

menyusun atau mengumpulkan data terpilah gender (belum lengkap);

menyusun buku Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Departemen Kehutanan (telah disahkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 528/Menhut-II/Peg/2004); dan

peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan leadership terutama bagi eselon III dan IV serta staf senior perempuan lingkup Dephut pusat.

pokja PUG masing-masing Eselon I telah melakukan analisis gender terhadap data dan perencanaan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain itu, pokja PUG Eselon I juga berupaya untuk menindaklanjuti buku panduan sesuai kegiatan yang ada dan mengimplementasikannya dalam perencanaan program dan kegiatan masing-masing.

Program Kerja Pokja PUG Dephut Tahun 2005

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pokja PUG Dephut pada tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM melalui Pelatihan PUG di Pusat

2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Daerah

3. Penyusunan Leaflet/buku saku

4. Rapat-rapat Koordinasi

Penutup

Tahapan yang diperlukan untuk menyiapkan pelaksanaan PUG, yaitu

menumbuhkembangkan komitmen pumpinan untuk melaksanakan PUG;

adanya kerangka kebijakan yang responsif gender sebagai wadah pengintegrasian pelaksanaan PUG;

struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG;

sumberdaya yang memadai untuk pelaksanaan PUG;

sistem informasi dan pendataan berdasarkan jenis kelamin;

instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan PUG, termasuk data terpilah gender;

dorongan dan peranserta masyarakat kepada pemerintah

Pembangunan kehutanan yang bias gender akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan pembangunan seyogyanya didasarkan pada studi yang komprehensif dan berpedoman pada fakta di lapangan, termasuk kepentingan laki-laki dan perempuan.

Perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluai PUG di bidang kehutanan hanya dapat terselenggara apabila didukung oleh kemauan, kemampuan dan kesempatan yang dimiliki seluruh pihak yang terkait. Kegiatan PUG perlu ditindaklanjuti dengan kerangka tindak dan aksi yang nyata sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja atau personel.