KEMENTERIAN KEHUTANAN MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA
:: Detail News

Nomor : S.51/Menhut-VII/2005

11-02-2005


MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.51/Menhut-VII/2005  

11 Pebruari 2005

Lampiran : -    
Hal : Ijin Usaha Perkebunan    

Kepada Yth. :

Gubernur dan Bupati / Walikota
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat Menteri Kehutanan No. 1432/enhut-VII/02 tanggal 7 Agustus 2002 perihal Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf c Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/1990; No. 519/Kpts/HK.050/7/1990 dan No. 23-VIII-1990 disebutkan bahwa permohonan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan harus dilengkapi dengan Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan (PPUB).

       
2.

PPUB sebagaimana butir 1 di atas telah diganti dengan Ijin Usaha Perkebunan (IUP), dan didalam Pasal 10 butir f Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 disebutkan bahwa untuk memperoleh IUP, perusahaan perkebunan sebagaimana Pasal 4 ayat 1 wajib memenuhi syarat-syarat antara lain berupa pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang kawasan hutan.

       
3.

Berdasarkan hasil pemantauan kami, masih terdapat pemegang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang Saudara berikan dan lokasinya berada pada kawasan hutan, telah membuka kawasan hutan sebelum ada ijin pelepasan kawasan hutan.

       
4.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami tegaskan kembali kepada Saudara sebagai berikut:

       
  a.

Berkaitan dengan surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 22 Mei 2000 dan ditegaskan dengan Surat Menteri Kehutanan No. 1712/Menhut-VII/2001 tanggal 26 September 2001 perihal moratorium/penangguhan sementara pelepasan kawasan hutan, agar Saudara tidak menerbitkan IUP yang lokasinya berada pada kawasan hutan.

       
  b.

Untuk memberitahukan kepada pemegang IUP yang lokasinya berada pada kawasan hutan agar menghentikan pembukaan kawasan hutan sebelum ada ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian Saudara.

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H. M. S. KABAN

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pertanian.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
5. Kepala Badan Planologi Kehutanan.
6. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
7. Kepala Dinas Provinsi yang menangani bidang Kehutanan seluruh Indonesia.
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang Kehutanan seluruh Indonesia.