PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2014                                                                        SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015
:: Detail News

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.3162/MENHUT-VI/BPPHH/2005

25-07-2005

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.3162/MENHUT-VI/BPPHH/2005

TENTANG


PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
ATAS NAMA PT TANJUNG JOHOR WOOD INDUSTRY

DI PROVINSI JAMBI


MENTERI KEHUTANAN,


Membaca:

Surat Direktur PT. Tanjung Johor Wood Industry No. 119/TJ/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004, Perihal Pendaftaran Ulang IUI-PHHK a.n. PT Tanjung Johor Wood Industry.

Menimbang:

  1. bahwa PT. Tanjung Johor wood Industry telah diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Aneka Industri atas nama Menteri Perindustrian Nomor 305/DJAI/ITU-6/PMDN/VII/1991 jo. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian Nomor 237/T/Industri/1992;

  2. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 kewenangan Pengaturan , pembinaan, dan pengembangan IPHHK diatur oleh Menteri Kehutanan;

  3. bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2004 disebutkan bahwa setiap izin usaha industri primer hasil hutan kayu wajib melakukan pendaftaran ulang;

  4. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data atau dokumen daftar ulang dan kinerja PT. Tanjung Johor Wood Industry , yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;

  5. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu memberikan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu atas nama PT. Tanjung Johor Wood Industry dengan keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, pembinaan dan Pengembangan Industri;

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin USaha Industri;

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;

  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu;

  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;

  12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;

  13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

  14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

  15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

  16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;

  17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut - II/2004 tentang Pendafataran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

  18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.456/Menhut-II/2004 tentang 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;

  19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada :

Nama

:

PT. Tanjung Johor Wood Industry

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:

01.118.072.6-331.000

Alamat Perusahaan

:

Jl Fatmawati No 24 Jambi Telp (0741) 26888,26404,23824 Fax.(0741)25163

Lokasi Pabrik

:

Desa Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kodya Jambi.

untuk menjalankan perusahaan industri primer hasil hutan kayu :

1. Jenis Industri

:

Kayu Lapis

Kapasitas izin

:

117.900 m/ tahun

2. Jenis Industri

:

Penggergajian Kayu

Kapasitas izin

:

12.000 m/ tahun

Daftar mesin utama produksi adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kewajiban - kewajiban dan larangan-larangan Pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Tanjung Johor Wood Industry sebagai berikut :
  1. Dilarang melakukan perluasan industri dan melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa izin.

  2. Dilarang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan.

  3. Dilarang menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang izin pemanfaatannya tidak sah dan tidak didukung dokumen yang sah.

  4. Dilarang melakukan kegiatan usaha industri primer hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin ini.

  5. Wajib menyampaikan laporan bulanan, semesteran dan tahunan kegiatan industri sesuai ketentuan yang berlaku.

  6. Wajib membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil HUtan Olahan Kayu (LMHHOK) sesuai ketentuan.

  7. Wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sesuai ketentuan.

  8. Wajib memiliki tenaga pengukur dan penguji hasil hutan.

  9. Wajib mendapatkan persetujuan lebih dahulu apabila melakukan penggantian dan atau penambahan mesin utama produksi.

  10. Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.

  11. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan supply-demand dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu daari hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, dan peremajaan perkebunan), serat menjalin kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat (Community Development) dalam pengadaan bahan baku dari pembangunan hutan tanaman.

  12. Wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang industri, terutama yang terkait dengan industri primer hasil hutan kayu, termasuk dalam hal ini industri perkayuan yang bersifat integrated.

KETIGA :

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

Pembaharuan Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA :

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Aneka Industri atas nama Menteri Perindustrian Nomor 305/DJAI/ITU-6/PMDN/VII/1991 jo. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian Nomor 237/T/Industri/1992 sepanjang yang menyangkut izin usaha industri primer hasil hutan kayu.

KEENAM : Pembaharuan Izin Usaha Industri Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2005
a.n. Menteri Kehutanan
Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan,
ttd.
Ir SUHARIYANTO
NIP 080035341

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,
ttd.
Hari Budianto , SH, MH
NIP. 080057821

 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  2. Menteri Perindustrian;

  3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

  4. Gubernur Jambi;

  5. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

  6. Walikota Jambi;

  7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I;

  8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;

  9. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian di Provinsi Jambi;

  10. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Kehutanan wilayah kota Jambi ;

  11. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang perindustrian di wilayah kota Jambi ;

  12. Direktur Utama PT. Tanjung Johor Wood Industry.

 

Lampiran