PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2014                                                                        SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015
:: Detail News

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2005

04-12-2007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

  1. UMUM

    Peranan sumber daya alam dan hasil pertanian dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan dan strategis, karena selain diminati di pasar Internasional juga dibutuhkan di dalam negeri. Hal ini menempatkan masalah pelestarian sumber daya alam dan pengendalian ekspor atas barang tertentu untuk kebutuhan dalam negeri menjadi tugas Pemerintah yang amat penting.

    Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelestarian sumber daya alam, menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri serta menciptakan stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri maka diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pungutan Ekspor. Sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum tersebut perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang Pungutan Ekspor. Sehubungan dengan hal ini dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu.

  2. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1

    Cukup jelas

    Pasal2

    Ayat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)

    Sebelum suatu barang ekspor ditetapkan menjadi barang ekspor tertentu, instansi terkait perlu memperhatikan saran atau usul dari pemangku kepentingan (steak holder) yang terkait.

    Pasal 3

    Ayat (1)

    Tarif yang ditetapkan secara advaloroem adalah tarif yang ditetapkan dengan prosentase.

    Tarif yang ditetapkan secara spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

    Ayat (2)

    Contoh perhitungan menurut ayat ini sebagai berikut:

    Ekspor komoditi X bulan Februari 2003 sejumlah 1.000 MT dengan tarif Pungutan Ekspor sebesar 3 % , HPE sebesar US$ 160,00 / MT dan Kurs 1 US$ = Rp. 8.800,00 maka jumlah Pungutan Ekspor terutang adalah:

    3 % x 1.000 MT x US$ 160,00 x Rp 8.800,00 = Rp 42.240.000,00

    Ayat (3)

    Contoh penghitungan menurut ayat ini sebagai berikut :

    Ekspor Komoditi Y bulan Mei 2003 sejumlah 1.000 M3 dengan tarif Pungutan Ekspor sebesar US$ 5,00/M3, dan kurs 1 US$ = Rp 8.600,00 maka jumlah Pungutan Ekspor terutang adalah :

    US$ 5,00 x 1.000 MT x Rp. 8.600,00 = Rp 43.000.000,00

    Tarif spesifik digunakan dalam hal tidak terdapat harga suatu komoditi di pasar internasional atau belum ditetapkannya Harga Patokan Ekspor (HPE).

    Ayat (4)

    Cukup jelas

    Ayat (5)

    Cukup jelas

    Ayat (6)

    Penetapan HPE pada ayat ini berpedoman pada harga rata-rata internasional sebagai berikut :

    1. Untuk komoditi CPO dan produk turunannya digunakan harga rata-rata di bursa Rotterdam dan Kuala Lumpir dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

    2. Untuk komoditi kayu digunakan harga rata-rata di bursa International Tropical Timber Organization (ITTO) dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

    3. Untuk barang ekspor lainnya (selain komoditi CPO dan Produk Turunannya dan komoditi kayu ) digunakan harga rata-rata di bursa internasional yang memperdagangkan barang ekspor tersebut dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

    4. Untuk barang ekspor yang tidak ada harga rata-ratanya di bursa internasional digunakan harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

    Ayat (7)

    Nilai kurs yang digunakan dalam penghitungan Pungutan Ekspor terutang adalah nilai kurs yang berlaku saat pembayaran Pungutan Ekspor oleh eksportir.

    Pasal 4

    Ayat (1)

    Cukup jelas

    Ayat (2)

    Yang dimaksud dengan dibatalkan pada ayat ini adalah ekspor yang tidak jadi dilakukan dan dibuktikan dengan persetujuan pembatalan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat PEB didaftarkan.

    Ayat (3)

    Cukup jelas

    Ayat (4)

    Yang dimaksud dengan force majeur pada ayat ini meliputi bencana alam, wabah penyakit, huru-hara, kebakaran yang dapat dibuktikan oleh eksportir dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

    Pasal 5

    Ayat (1)

    Pada prinsipnya Pungutan Ekspor dibayar tunai selambat-lambatnya pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, sehingga pembayaran Pungutan Ekspor dapat pula dilakukan sebelum PEB didaftarkan. Dalam hal ini terdapat perbedaan nilai kurs pada saar pembayaran dengan nilai kurs pada saat pendaftaran PEB, maka perbedaan nilai kurs tersebut tidak diperhitungkan sebagai kekurangan atau kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.

    Ayat (2)

    Cukup jelas

    Pasal 6

    Ayat (1)

    Yang dimaksud dengan kesalahan administrasi pada ayat ini antara lain akibat kesalahan pengetikan.

    Ayat (2)

    Eksportir dikenakan denda administrasi apabila pembayaran kekurangan Pungutan Ekspor dilakukan melebihi tanggal pendaftaran PEB pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

    Pasal 7

    Persyaratan yang ditentukan sebelum memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pungutan Ekspor adalah dokumen - dokumen terkait yang diperlukan untuk diverifikasi.

    Pasal 8

    Ayat (1)

    Cukup jelas

    Ayat (2)

    Cukup jelas

    Ayat (3)

    Yang dimaksud pengakhiran kegiatan usaha adalah :

    1. Eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena Pungutan Ekspor dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai;

    2. Pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;

    3. Pemerintah menetapkan tariff Pungutan Ekspor sebesar 0 % (nol persen) dan eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena Pungutan Ekspor ; atau

    4. Pemerintah menetapkan larangan ekspor atas komoditi yang bersangkutan dan eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena Pungutan Ekspor.

    Pasal 9

    Cukup jelas

    Pasal 10

    Ayat (1)

    Cukup jelas

    Ayat (2)

    Denda administrasi dihitung 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah kekurangan Pungutan Ekspor untuk waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB yang bersangkutan.

    Pasal 11

    Ayat (1)

    Cukup jelas

    Ayat (2)

    Cukup jelas

    Ayat (3)

    Pengertian pengakhiran kegiatan usaha dalam ketentuan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3)

    Ayat (4)

    Penghitungan bunga adalah sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah kelebihan terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan.

    Pasal 12

    Cukup jelas

    Pasal 13

    Ayat (1)

    Yang dimaksud dengan Kas Negara pada ayat ini adalah Rekening Bendahara Umum Negara No : 502.000.000 pada Bank Indonesia

    Ayat (2)

    Yang dimaksud dengan Bank Devisa Persepsi dalam ayat ini adalah bank devisa persepsi sesuai peraturan perundang-undangan.

    Menteri keuangan dapat menetapkan tempat Pembayaran Pungutan Ekspor selain Bank Devisa Persepsi misalnya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

    Ayat (3)

    Cukup jelas

    Pasal 14

    Ayat (1)

    Pengertian keberatan dalam ketentuan ini adalah keberatan eksportir atas perbedaan jumlah Pungutan Ekspor yang terutang antara yang dihitung oleh eksportir dengan penetapan Menteri Keuangan berdasarkan hasil verifikasi dan/atau audit.

    Ayat (2)

    Apabila pada saat pengajuan keberatan, eksportir masih mempunyai kewajiban membayar Pungutan Ekspor, eksportir wajib segera memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu penetapan atas keberatan.

    Pasal 15

    Ketentuan lebih lanjut yang akan diatur oleh Menteri Keuangan antara lain mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, penagihan, pengembalian, keberatan, angsuran atau penundaan pembayaran Pungutan Ekspor.

    Pasal 16

    Cukup jelas

    Pasal 17

    Cukup jelas

     

    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4531