PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2014                                                                        SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015
:: Detail News

P.8/Menhut-II/2007

20-02-2007

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.8/Menhut-II/2007

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK BADAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, ditetapkan bahwa Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya;

 


 


b.

bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimum Untuk Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4374);

 


 


2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

 


 


3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

 


 


4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

 


 


5.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

 


 


6.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150);

 


 


7.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 jo. Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

 


 


8.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir Nomor 66 Tahun 2006;

 


 


9.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;

 


 


10.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006;

    11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;

    12.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007; Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK BADAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum berlaku pada Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan yang mengelola Dana Reboisasi untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini untuk pedoman dalam pelaksanaan pelayanannya.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimum meliputi jenis pelayanan Pengelolaan Dana Reboisasi untuk Penyaluran, Pembayaran kembali dan Penagihan Dana Reboisasi tertunggak pada Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimum untuk operasionalnya harus dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 - 2 - 2007

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN -

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1.

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian;

2.

Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;

3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Kepala Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan;
7. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVII di seluruh Indonesia.