PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2014                                                                        SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015
:: Detail News

NOMOR : P.45/Menhut-II/2005

29-12-2005

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.45/Menhut-II/2005

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia Kehutanan, perlu diberikan kesempatan bagi pegawai Departemen Kehutanan untuk mengikuti pendidikan baik Program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana dan Pendidikan dan Pelatihan Jangka Panjang di Luar Negeri;

   

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 500/Kpts-II/2002 tanggal 18 Pebruari 2002 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan belum menampung aturan tentang Cost Sharing Status Pegawai Negeri Sipil dan Diklat Jangka Panjang di Luar Negeri;

   

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Menteri kehutanan tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;

    2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian;
    3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
    7. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan Pelatihan;
    8. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 495/Kpts-II/1984 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Departemen Kehutanan;
    9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.07/Menhut-II/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar S2 dan S3 Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan;
    10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tanggal 6 Mei 2005 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Departemen Kehutanan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Departemen Kehutanan untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana, baik di dalam maupun di Luar Negeri;

2.

Pendidikan dan Pelatihan (DIklat) Jangka Panjang adalah program Diklat dan atau kerjasama riset di Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Lembaga pelaksana dengan jangka waktu 6 (enam) bulan keatas;

3.

Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan yang bekerja pada unit kerja di pusat beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah;

4.

Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan dalam status tugas belajar;

5.

Sponsor adalah Lembaga atau Negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat;

6.

Bidang Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan kebutuhan Departemen Kehutanan;

7.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan;

8.

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

Pasal 2

(1)

Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan atau profesi, keterampilan dan sikap PNS lingkup Departemen Kehutanan agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

(2)

Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan PNS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)

Tugas Belajar kepada PNS lingkup Departemen Kehutanan diberikan untuk program pendidikan : Diploma III dan IV, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3).

(2)

Izin Diklat jangka panjang kepada PNS lingkup Departemen Kehutanan diberikan untuk program Diklat dan atau kerjasama riset berjangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan khususnya di Luar Negeri.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

(1)

Rencana Diklat dalam rangka Tugas Belajar dibuat berdasarkan kebutuhan Departemen Kehutanan untuk setiap periode 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.

(2)

Pusat Diklat Kehutanan bersama-sama Biro Kepegawaian, menyusun rencana Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (1) dengan memperhatikan usulan Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.

(3)

Rencana pendidikan tersebut pada ayat (1) dalam garis besarnya memuat :

  a. Kebutuhan tenaga dengan kualifikasi Diploma, Sarjana dan Pascasarjana dan bidang studi yang dibutuhkan;
  b. Kebutuhan anggaran;
  c. Tempat atau Perguruan Tinggi yang memiliki bidang studi yang dibutuhkan.

(4)

Rencana Pendidikan Tugas Belajar disahkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 5

(1)

PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar adalah Pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

a.

Status PNS (PNS);

  b. Lulus seleksi 4 (empat) kriteria utama Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kehutanan yaitu : integritas moral profesional, kepemimpinan dan kerjasama, dengan rekomendasi disarankan plus atau disarankan;
  c. Nilai DP3 2 (dua) tahun terakhir minimal baik untuk semua unsur;
  d. Batas usia maksimal 35 tahun untuk program Diploma dan Sarjana (S1), 43 tahun untuk program S2, dan 45 tahun untuk program S3;
  e. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan Departemen Kehutanan sebagaimana tercantum pada Rencana Pendidikan;
  f. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai dengan katagori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai dengan kategori sedang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
  g. Ada rekomendasi dari unit kerja Eselon I yang bersangkutan; dan
  h. Telah diterima pada Perguruan Tinggi tempat belajar.

(2)

PNS yang dapat diberikan Diklat Jangka Panjang adalah pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

a.

Status PNS (PNS);

  b. Nilai DP3 2 (dua) tahun terakhir minimal baik untuk semua unsur;
  c. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai dengan katagori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
  d. Ada rekomendasi dari unit kerja Eselon I.

(3)

Sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Diklat Kehutanan bersama-sama Biro Kepegawaian.

BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)

Seluruh informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dan Diklat dari masing-masing unit kerja Eselon I, lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh Pusat Diklat Kehutanan, untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing unit kerja Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.

(2)

Persyaratan administrasi untuk mengikuti program tugas belajar dan Diklat disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.

(3)

Persyaratan administrasi ayat (2) disampaikan ke Pusat Diklat Kehutanan dalam rangkap 2 (dua).

(4)

Pusat Diklat Kehutanan bersama-sama Biro Kepegawaian melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi.

(5)

PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon Karyasiswa dan calon peserta Diklat Departemen Kehutanan, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi .

Pasal 7

(1)

Calon Karyasiswa untuk program Diploma Sarjana dan Pascasarjana dan Calon Peserta Diklat yang telah ditetapkan sebagaimana Pasal 6 ayat (5) akan didaftarkan ke Perguruan Tinggi tempat belajarnya dan ke Lembaga Diklat oleh Pusat Diklat Kehutanan dan atau oleh sponsor.

(2)

Pusat Diklat Kehutanan membuat usulan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar dan Surat Penugasan Diklat Jangka Panjang kepada Biro Kepegawaian, bagi calon Karyasiswa yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar.

Pasal 8

(1)

Jangka waktu Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah :

 

a.

Program Diploma disesuaikan dengan jangka waktu program pendidikannya;

  b. 4 (empat) tahun bagi program Strata 1 (S1);
  c. 2 (dua ) tahun bagi program Strata 2 (S2);
  d. 4 (empat) tahun bagi program Strata 3 (S3).

(2)

Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

(3)

Jangka waktu Diklat jangka panjang diatas 6 (enam) bulan sesuai penetapan Lembaga Pelaksana Diklat.

(4)

Surat Keputusan Tugas Belajar dan Surat Penugasan Diklat Jangka Panjang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Mnteri berdasarkan rekomendasi Pusat Diklat Kehutanan.

(5)

Dalam Surat Keputusan Tugas Belajar dan Surat Penugasan Diklat Jangka Panjang dapat ditetapkan langsung seluruh jangka waktu tugas belajar berdasarkan rekomendasi Pusat Diklat Kehutanan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)

Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar dan Diklat Jangka Panjang PNS Departemen Kehutanan dapat bersumber dari Departemen Kehutanan dan atau sponsor dalam dan luar negeri.

(2)

Cost Sharing yaitu pembiayaan Tugas Belajar dimana sebagian komponen beasiswanya bersumber dari sponsor dan sebagiannya lagi bersumber dari Departemen Kehutanan sesuai dengan kemampuan keuangan Departemen Kehutanan, dan sifatnya tidak mengikat.

Pasal 10

(1)

Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Departemen Kehutanan dengan status dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin, komponen biaya Tugas Belajar terdiri dari antara lain:

 

a.

Biaya pendaftaran, tidak termasuk biaya pendaftaran ulang, dibayarkan pada saat pendaftaran;

  b. Biaya matrikulasi bagi mereka yang diwajibkan untuk mengikuti;
  c. Biaya pendidikan dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  d. Biaya hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  e. Biaya tunjangan buku dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  f. Biaya operasional (alat tulis, diktat, foto copy, dll.) dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  g. Tunjangan praktek dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  h. Tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/thesis/disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
  i. Biaya perjalanan pergi dan pulang dari tempat asal ke tempat pendidikan dibayarkan 2 (dua) kali yaitu pada saat meninggalkan tempat tugas dan kembali ke tempat tugas;
  j. Biaya fiskal bagi Karyasiswa yang studi di luar negeri, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
  k. Biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan dibayarkan setiap tahun dan hanya diperuntukkan bagi Tugas Belajar di luar negeri.

(2)

Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Departemen Kehutanan dengan status tidak dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin, komponen biaya beasiswa tidak diberikan biaya hidup.

(3)

Karyasiswa program Strata 3 (S3) di Luar Negeri dapat memperoleh bantuan tambahan, berupa bantuan biaya perjalanan bagi karyasiswa untuk mengunjungi keluarganya di tanah air setiap tahun maksimal 3 (tiga) kali selama masa pendidikannya.

(4)

Bantuan biaya perjalanan pada ayat (3) diatas diberikan dengan memperhatikan bukti-bukti administrasi yang sah.

(5)

Komponen biaya Tugas Belajar dengan sumber dana anggaran Departemen Kehutanan sudah termasuk biaya pajak.

(6)

Apabila Tugas Belajar dibiayai dari sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dari sponsor tersebut.

Pasal 11

(1)

Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Departemen Kehutanan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(2)

Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dan Diklat Jangka Panjang dengan sumber dana sponsor dilaksanakan dan diatur oleh sponsor yang bersangkutan.

(3)

Tata cara pembayaran beasiswa Tugas Belajar melalui Cost Sharing disepakati atas dasar ketentuan yang berlaku.

BAB VI
STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasal 12

(1)

Status kepegawaian Karyasiswa Departemen Kehutanan tetap pada Unit Kerja masing-masing.

(2)

Status Tugas Belajar;

 

a.

Status Tugas Belajar dibebaskan sepenuhnya dari jabatan dan tugas rutin;

  b. Status Tugas Belajar tidak sepenuhnya dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin.

(3)

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

Hak kepegawaian Karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1)

Kewajiban Karyasiswa meliputi :

 

a.

Menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;

  b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
  c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
  d. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian dan Peraturan Tugas Belajar yang berlaku;
  e. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala kepada Pusat Diklat Kehutanan dan Biro Kepegawaian, serta Unit Kerja asal Karyasiswa;
  f. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Pusat Diklat Kehutanan, dan Biro Kepegawaian, serta unit kerjanya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya;
  g. Mempresentasikan skripsi/thesis/disertasi sera karya tulis yang dibuatnya dalam suatu pertemuan ilmiah sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan kembali;
  h. Mengabdi kembali kepada Departemen Kehutanan selama minimal 3 (tiga) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Diploma dan Strata 1 (S1), dan 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3);
  i. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar, Karyasiswa baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, program Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) harus segera melaporkan diri kepada Kepala Pusat Diklat Kehutanan, serta Kepala Biro Kepegawaian, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai mengikuti Karyasiswa.

(2)

Kepegawaian PNS yang mengikuti Diklat Jangka Panjang meliputi :

 

a.

Menyerahterimakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada Atasan Langsung;

  b. Mengikuti program Diklat sesuai apa yang termuat dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
  c. Menjaga nama baik Bangsa dan Negara Indonesia;
  d. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia setempat atau yang terdekat segera setelah yang bersangkutan berada di negara tujuan;
  e. Melapor kepada Unit Kerja Eselon I dan Atasan Langsung pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program Diklat;
  f. Menyerahkan laporan akhir mengenai program Diklat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan selesai mengikuti program Diklat kepada Unit Kerja Eselon I dan Instansi Atasan pegawai yang bersngkutan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Diklat Kehutanan, Kepala Biro Kepegawaian, dan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri;
  g. Memberikan paparan hasil mengikuti Diklat di lingkungan Unit Kerjanya agar dapat lebih bermanfaat bagi karyawan lainnya.

BAB VII
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

Bagi Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan Perpanjangan Tugas Belajar.

Pasal 16

(1)

Perpanjangan Tugas Belajar dapat diberikan kepada Karyasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

a.

Memenuhi kewajiban sesuai Pasal 14 ayat 1) huruf e;

  b. Mendapatkan rekomendasi teknis dari pembimbing yang diketahui oleh Ketua Program Studi;
  c. Mendapat rekomendasi dar Unit Kerja Eselon I berasngkutan.

(2)

Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada Pusat Diklat Kehutanan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.

(3)

Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 17

Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk Perpanjangan Tugas Belajar adalah:

a.

Diploma 1 (satu) kali perpanjangan selama 6 (enam) bulan;

b.

Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), 1 (satu) kali perpanjangan selama 1 (satu) tahun;

c.

Strata 3 (S3), 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing 1 (satu) tahun.

Pasal 18

(1)

Bagi Karyasiswa yang dibiayai dari Departemen Kehutanan dapat diberikan biaya perpanjangan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan untuk program Diploma, S1 dan S2, serta jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk program S3.

(2)

Bagi Karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor apabila pihak sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan dapat diberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana ayat (1).

BAB VIII
PEMANTAUAN/ EVALUASi

Pasal 19

(1)

Pusat Dikalt Kehutanan bersama-sama Biro Kepegawaian memantau, menilai dan mengevaluasi Karyasiswa melalui laporan Kemajuan belajar dari Karyasiswa dan melalui supervisi langsung ke Perguruan Tinggi tempat Karyasiswa mengikuti pendidikan.

(2)

Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan.

(3)

Karyasiswa program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) yang lulus dengan predikat cumlaude dapat diusulkan oleh Pusat Diklat Kehutanan kepada Sekretaris Jenderal untuk langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sepanjang bidang studi sesuai kebutuhan Departemen Kehutanan dan tersedia anggarannya.

(4)

Karyasiswa program Strata (S1) dan Strata (S2) yang lulus dengan predikat biasa baru dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila telah mengabdi minimal 2 (dua) tahun.

BAB IX
S A N K S I

Pasal 20

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a.

Teguran tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;

b.

Dihentikan sementara beasiswa apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajarnya

c.

Tidak diproses penempatan dan pengaktifan kembali dalam jabatannya apabila Karyasiswa yang telah lulus tidak melaksanakan presentasi;

d. Dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila pegawai yang bersangkutan berhenti atas kemauan sendiri sebagai PNS sebelum masa baktinya sebagaimana Pasal 14 huruf h dipenuhi;
e. Kembali ketempat tugas semula dan dikenakan sanksi bagi PNS apabila secara akademik Karyasiswa tidak mampu melanjutkan Tugas Belajarnya yang dinyatakan secara tertulis oleh Ketua Program Studi;
f. Dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila mengundurkan diri dari Karyasiswa sebelum masa tugasnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
g. Status Tugas Belajarnya dicabut dan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila Karyasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu maksimal perpanjangannya;
h. Pencabutan status Tugas Belajar dan atau pengembalian ke tempat tugas semula dan atau pengenaan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal;
j. Dikenakan kewajiban untuk mengembalikan dana sebesar 2 (dua) kali biaya pendidikan, baik yang bersumber dari Departemen Kehutanan maupun dari sponsor serta disetor ke Kas Negara, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah selesai sekolah namun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 21

(1)

Perpindahan bidang studi dan atau perpindahan Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pertimbangan Tugas Belajar dan Perguruan Tinggi tempat belajar.

(2)

Syarat-syarat perpindahan Bidang Studi dan perpindahan Perguruan Tinggi akan diatur kemudian.

Pasal 22

Penempatan kembali Karyasiswa yang telah lulus ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan formasi jabatan dan bidang studinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 500/Kpts-II/2002 dan Nomor 83/Kpts-II/2003 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Desember 2005

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.:

1.

Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;

2.

Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;

3.

Sdr. Para Direktur Jenderal Lingkup Departemen Kehutanan;

4.

Sdr. Para Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;

5. Sdr. Para Kepala Pusat Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Sdr. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan di Seluruh Indoensia.