31-Aug-2004


MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.08/Menhut-II/2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 151/KPTS-II/2003
TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN
BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 telah ditetapkan intensitas cruising pada hutan tanaman sebesar 100% (seratus persen) untuk kelas perusahaan kayu perkakas/pertukangan; atau intensitas cruising pada hutan tanaman sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kelas perusahaan bukan kayu perkakas/pertukangan;
   

b.

bahwa berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ketentuan cruising tersebut huruf a dinilai tidak efektif karena pada umumnya tanaman pada hutan tanaman baik jenis, jarak tanam maupun umur adalah seragam;

   

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

   

2.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

   

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

   

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

   

5.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

 


 


6.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;

 


 


7.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

 


 


8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

 


 


9.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

 


 


10.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

 


 


11.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi;

 


 


12.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

 


 


13.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

 


 


14.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;

 


 


15.

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

 


 


16.

Keputusan Presiden 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

 


 


17.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

 


 


18.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 151/KPTS-II/2003 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN.

Pasal I

Mengubah Pasal 19 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menjadi sebagai berikut:

Pasal 19

(2) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang merencanakan kegiatan penebangan/pemanenan wajib melaksanakan cruising pada blok kerja tahunan dengan:

a. Intensitas sampling 10% (sepuluh persen) untuk kelas perusahaan kayu perkakas/pertukangan; atau

b. Intensitas sampling 2,5% (dua koma lima persen) untuk kelas perusahaan bukan kayu perkakas/pertukangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Agustus 2004

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;

  3. Gubernur seluruh Indonesia;

  4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

  5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d V;

  6. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;

  7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;

  8. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia.