:: Detail News

NOMOR : P.16/Menhut-II/2004

15-10-2004

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.16/Menhut-II/2004

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 300/KPTS-II/2003 TENTANG
PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 telah ditetapkan pendaftaran ulang izin usaha industri primer hasil hutan kayu;

   

b.

bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan tersebut huruf a, batas waktu pendaftaran ulang izin usaha industri primer hasil hutan kayu sampai dengan tanggal 15 April 2004, namun batas waktu tersebut dinilai belum cukup bagi pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu untuk melengkapi semua persyaratan pendaftaran ulang;

   

c.

bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan huruf a secara efektif dan efisien, perlu mengubah dan menambah beberapa pasal;

   

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

    2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
    3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
    4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
   

5.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
    9. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal;
    10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    11. Keputusan Presiden 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
    12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 300/KPTS-II/2003 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 7 ayat (1) menjadi sebagai berikut :

(1) Waktu pendaftaran ulang IU IPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

2. Mengubah Pasal 9 menjadi sebagai berikut :

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi mengusulkan kepada Gubernur Provinsi untuk memproses penerbitan Keputusan tentang permohonan pendaftaran ulang IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.

(2) Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur Provinsi dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran ulang IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.

(3) Dalam hal usulan dari Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pendaftaran ulang IU IPHHK dapat diterima, Gubernur Provinsi menerbitkan Keputusan tentang Pembaharuan IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagai bukti pendaftaran ulang.

(4) Gubernur dapat menugaskan Kepala Dinas Provinsi untuk menerbitkan Keputusan Pembaharuan IU IPHHK atau surat penolakan permohonan pendaftaran ulang IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.

(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran ulang IU IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) permohonan pendaftaran ulang IU IPHHK dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pembaharuan IU IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagai bukti pendaftaran ulang.

(7) Bagi IU IPHHK yang ditolak permohonan pendaftaran ulang IU IPHHK selain karena melewati batas waktu 15 April 2004, maka IU IPHHK-nya dinyatakan tidak berlaku lagi dan dapat mengajukan permohonan IU IPHHK sesuai ketentuan yang berlaku.

(8) Khusus bagi industri kayu lapis di luar Papua yang izinnya diterbitkan setelah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 yang menggunakan bahan baku kayu non hutan alam, diizinkan untuk tetap beroperasi dan diproses pendaftaran ulangnya.

(9) Khusus bagi IPHHK di luar Papua yang izinnya diterbitkan setelah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 namun menggunakan bahan baku kayu dari hutan alam, diwajibkan untuk menggunakan bahan baku kayu non hutan alam dengan menyampaikan jaminan bahan baku kayu berkelanjutan sesuai ketentuan, dapat diproses pendaftaran ulang IU IPHHK-nya.

(10) Format Keputusan Pembaharuan IU IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

3. Menambah dengan menyisipkan 1 (satu) pasal baru pada BAB IV yaitu Pasal 10 A, yang berbunyi:

Bagi IU IPHHK yang ditolak karena melewati batas waktu 15 April 2004, dapat mengajukan permohonan pendaftaran ulang kembali atau diproses kembali permohonan pendaftaran ulang IU IPHHK-nya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Oktober 2004

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

  3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  4. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;

  5. Gubernur di seluruh Indonesia;

  6. Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;

  7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d IV;

  8. Kepala Dinas Provinsi diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;

  9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia.