:: Detail News

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 6652/Kpts-II/2002

04-07-2002

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 6652/Kpts-II/2002

TENTANG

PENUGASAN PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

  1. bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, disebutkan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau hutan tanaman diwajibkan membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHH-K), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuannya;

  2. bahwa dalam rangka debirokratisasi dan deregulasi perizinan di bidang kehutanan, maka dipandang perlu untuk menugaskan penilaian dan pengesahan penilaian Rencana Karya Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau hutan tanaman dengan Keputusan Menteri.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

  7. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

  8. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;

  9. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

  10. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

  11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : a. Menugaskan kepada Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Propinsi untuk menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan ( HPH ) dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
    b. Menugaskan kepada Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi untuk menilai dan mengesahkan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ( IUPHH-K ) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman ( HPHT ) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ( HPHTI ) dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
       
       
KEDUA : Penilaian dan pengesahan RKT sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, berdasarkan penetapan quota tebang tahunan/ Annual Allowable Cut (AAC) yang ditetapkan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
       
       
KETIGA : Penetapan quota tebang tahunan/ Annual Allowable Cut (AAC) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berpedoman pada Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHH-K) pada hutan alam atau hutan tanaman.
       
       
KEEMPAT : Ketentuan penilaian dan pengesahan RKT IUPHH-K pada hutan alam atau hutan tanaman berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau hutan tanaman.
       
       
KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
       
       
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 Juli 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth :

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;

  3. Para Gubernur di seluruh Indonesia;

  4. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

  5. Para Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;

  6. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;

  7. Para Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia.