07-Jul-2000

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Nomor : 153/Kpts-II/2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KESEJAHTERAAN PEGAWAI LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang :

  1. bahwa dalam lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah dibentuk Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
  2. bahwa Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan tersebut angka 1, dalam menjalankan kegiatan usahanya belum terkoordinasi dengan baik, sehingga perlu dibentuk Badan Koordinasi untuk merumuskan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai;
  3. bahwa untuk pembentukan Badan Koordinasi tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU. No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Keputusan Presiden No. 335/M Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 002/Kpts-II/2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan susunan pengurus sebagai terlampir.
 
Kedua : Badan Koordinasi tersebut amar pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan tugas sebagai berikut:
  1. Membantu Menteri dalam menetapkan kebijakan umum peningkatan kesejahteraan pegawai;
  2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi usaha/kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  3. Melakukan pemantauan kegiatan Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
  4. Membuat laporan semesteran.
 
Ketiga : Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua surat keputusan ini meliputi:
  1. Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara;
  2. Yayasan Bina Rahardja;
  3. Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin Kehutanan (YAHUT);
  4. Koperasi Karyawan Kehutanan;
  5. Koperasi Inti Wana Lestari;
  6. Perkumpulan Kematian Keluarga Kehutanan Pusat.
Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan selaku Ketua Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
 
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Juni 2000

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
ttd.
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSC.

Tembusan :

  1. Para Pejabat eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
  2. Para Pengurus Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan
  3. Yang bersangkutan
  4. Arsip

Lampiran