Bina Usaha Kehutanan

Berita selengkapnya dapat dilihat pada lampiran berikut:

Perihal: Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang IUPHHK-HT Yang Belum Melunasi Penggantian Nilai Tegakan.
 
Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran berikut:

Perihal: Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang IUPHHK-HT Yang Belum Melunasi Penggantian Nilai Tegakan.
 
Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran berikut:

Tentang :
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran berikut :

Tentang
Besaran Kurs Dolar Amerika (US$) Dalam Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan.

Selengkapnya pada lampiran berikut:

Tentang

Penetapan Rencana Produksi Hasil Hutan Kayu Nasional Tahun 2012 Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam Yang Dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Klik disini untuk selengkapnya

Nomor :1087/BIKPHH-1/2012

Perihal : Kode Referensi 15 Digit

Ditujukan Kepada Yth :

  1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
  2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
  3. Kepala BP2HP Wilayah I s/d XVIII

Seluruh Indonesia

 

Nomor : S.1078/BIKPHH-1/2012

Perihal : Pengunduran Waktu Pemberian Masukan Draf Revisi Permenhut No. P.18/MENHUT-II/2007

Ditujukan Kepada Yth :

Nomor :1087/BIKPHH-1/2012

Perihal : Kode Referensi 15 Digit

Ditujukan Kepada Yth :

  1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
  2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
  3. Kepala BP2HP Wilayah I s/d XVIII

Seluruh Indonesia

 

Nomor : S.1078/BIKPHH-1/2012

Perihal : Pengunduran Waktu Pemberian Masukan Draf Revisi Permenhut No. P.18/MENHUT-II/2007

Ditujukan Kepada Yth :

Nomor: S.1026/BIKPHH-2/2012 Tanggal 14 September 2012

Perihal: Pelaksanaan Pembekalan Pengukuran dan Pengenalan Jenis Kayu dari Hutan Hak

Ditujukan kepada Yth:

  1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan
  2. Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota atau Kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi kehutanan
  3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d XVIII

Seluruh Indonesia

 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran berikut: