:: Guest Book

Buku Tamu

Buku Tamu adalah forum untuk bertanya, memberikan saran dan masukan mengenai pelayanan seputar Website Kementerian Kehutanan ( www.dephut.go.id ). Tidak diperkenankan menggunakan forum ini untuk menyebarkan fitnah, menuduh tanpa bukti atau mengungkapkan yang terkait dengan politik, suku, agama dan ras. Admininstrator sistem memiliki hak mutlak untuk menghapus topik-topik yang menyangkut hal-hal diatas. Apabila terdapat komentar yang kurang etis dan tidak mematuhi ketentuan tersebut, administrator akan menghapus komentar tersebut tanpa menyampaikan konfirmasi kepada pengirim.

Isi Buku Tamu
aziz  | email
18-06-2012
Kpd YTh Dir PEPDAS ditjen BPDAS PS nama DAS ditetapkan oleh Menhut Kalo satuan wilayah pengelolaan (SWP DAS)...siapa yag berhak menetapkan dan apa persyaratannya ? Bagaimana prosedur penetapan SWP DAS ?
yesi  | email
18-06-2012
min mau tanya kalo alamat BPTH wilayah Maluku dan Papua itu sama tidak yah dengan BPTH ambon?
Andri Resdiana  | email
17-06-2012
Maaf mau tanya,, untuk tahun sekarang ada penerimaan SPORC tidak ya..?? Mohon infonya.. Terima kasih..
Hendra Gunawan, A.Md.  | email
15-06-2012
ralat jawaban untuk poin Kedua (2) : "65% dari unsur pertama" seharusnya adalah "unsur utama". mohon maaf atas kekeliruan dan terima kasih atas perhatiannya. Admin ropeg.
http://www.dephut.go.id/index.php/guest_book/details/7153
15-06-2012
menjawab inbox : thathit adi candra Rabu, 13/06/2012 - 10:01 Jawaban pertanyaan Pertama (1): Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 130.KEP/M.PAN/12/2002 BAB VIII Pasal 22 Syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah : a. Berijazah Diploma D-II atau D-III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur muda tingkat I, golongan II/b. c. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di bidang Penyuluhan Kehutanan (tidak bisa dihutang). d. Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan(DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah : a. Berijazah Sarjana (S1)/ D-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. b. Serendah-rendahnya menduduki Pangkat Penata Muda, Golongan III/a. c. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di bidang Penyuluhan Kehutanan (tidak bisa dihutang). d. Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan(DP3) sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Jawaban pertanyaan Kedua (2): Berdasarkan Surat Edaran No. SE.4/II-Peg/2009 Poin 4 : Penetapan Angka Kredit dalam Perpindahan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)/ Penyuluh Kehutanan Terampil ke Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)/ Penyuluh Kehutanan Keahlian : a. Jumlah Angka Kredit yang diperhitungkan dalam proses perpidahan jalur keterampilan dan jalur keahlian adalah sebesar 65% dari unsur pertama pada jalur keterampilan ditambah dengan nilai AK (Angka Kredit) dari Ijazah S1/D-IV. b. Semua AK dari unsur penunjang tidak diperhitungkan. c. Pemotongan 35% unsur utama pada Penetapan Angka Kredit (PAK) baru dilakukan secara proporsional merata untuk semua sub unsur utama (Pendidikan, Diklat Kedinasan, Kegiatan substantif dan pengembangan profesi). sebagai penanda adanya proses perpindahan jenjang Keterampilan ke Keahlian. d. Penetapan PAK perpindahn ditetapkan oleh pejabat Penetapan Angka Kredit (PAK) dari unit eselon I masing-masing. catatan : Jabatan Penyuluh Kehutanan yang akan beralih dari tingkat Terampil ke Ahli harus mengikuti dan lulus diklat Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli yang mana prosedur pengajuan usulnya ditujukan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan. dijawab oleh nara sumber : Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Jawaban dari : nama : Hendra Gunawan, A.Md. admin website biro kepegawaian
mansurpardede  | email  | aspirasi tapanuli
14-06-2012
Kepada Bapak Menteri Kehutanan RI yang terhormat. Selaku masyarakat dan pecinta lingkungan di Kabupaten Toba Samosir,saya secara pribadi merasa sangat miris melihat keadaan apabila Kabupaten Toba Samosir sedang dilanda musim kering dan angin kencang. Dalam hal ini,kami merasa kasihan kepada Petugas pengendali kebakaran hutan pada Dishutbun Toba Samosir karena mereka sangat respek terhadap keadaan tersebut namun tidak dibekali dengan peralatan yang memadai.
Tb Rifza Adriansyah  | email
14-06-2012
Bpk. Ferdinand rio yth, untuk hal LPSE, bapak dapat membaca di situs htttp://lpse.dephut.go.id Ferdinand rio Senin, 11/06/2012 - 17:20 | E-mail Mengapa Pengumuman pelelangan di Website kementerian Kehutanan tidak ditayangkan seluruhnya di LPSE Kementerian Kehutanan. terkesan dipilih-pilih. misalnya paket pada BBKSDA papua barat, ada yang ditayangkan ada yang tidak.
Mar  | email
13-06-2012
Salam...! Melalui pesan singkat ini saya hendak menanyakan tentang biaya pengurusan SKAU. Apakah segala biaya yang timbul untuk pengecekan lokasi dan pengurusan SKAU nya ke Dinas Provinsi menjadi tanggungjawab si pemohon SKAU...? kalau memang demikian, apasaja dasar hukumnya..? Mohon penjelasannya! Atas informasinya saya ucapkan terimkasih.
‹ First  < 80 8182 83 84 >  Last ›