:: Guest Book

Buku Tamu

Buku Tamu adalah forum untuk bertanya, memberikan saran dan masukan mengenai pelayanan seputar Website Kementerian Kehutanan ( www.dephut.go.id ). Tidak diperkenankan menggunakan forum ini untuk menyebarkan fitnah, menuduh tanpa bukti atau mengungkapkan yang terkait dengan politik, suku, agama dan ras. Admininstrator sistem memiliki hak mutlak untuk menghapus topik-topik yang menyangkut hal-hal diatas. Apabila terdapat komentar yang kurang etis dan tidak mematuhi ketentuan tersebut, administrator akan menghapus komentar tersebut tanpa menyampaikan konfirmasi kepada pengirim.

Isi Buku Tamu
Nuryanto  | email  | http://anto.yahoo.com
15-11-2013
Mohon petunjuk tentang budidaya hutan rakyat tanaman gaharu.Kami akan mengadakan penanaman kayu gaharu kemitraan dengan masyarakat di desa dengan cara bagi hasil fifty-fifty.Kami mohon bantuan teknis pengadaan pusarium dan penerapannya.Atau kalau ada investor yang mau kerja sama, kami siap bernegosiasi.Alamat kami : Nuryanto.Dusun Mandilis RT 03/RW 04,Desa Sanenrejo,Kec.Tempurejo,Kab.Jember 68173,Jawa Timur.Hp.085655700636,e-Mail : nury2307@gmail.com.
anugerah  | email
13-11-2013
Kepada Yth, Dirjen PHKA Salam rimbawan Kami polhut yang ada didaerah merasa tidak diperhatikan oleh dirjen, kami merasa diabaikan, dibandingkan dgn penyuluh kehutanan yang setiap tahun dapat jatah pakaian dinas, kendaraan roda dua. mohon pak dirjen memperhatikan polhut seperti yang dilakukan terhadap penyuluh kehutanan.
FGR  | email  | http://www.example.com
09-11-2013
Mohon TNBTS Gunung Semeru di TUTUP dulu Pak, banyak Pengrusakan dan Sampah dari Para Pendaki tidak bertanggung Jawab..
yopi cahyono  | email  | http://www.example.com
03-11-2013
kenapa lokasi ujian CPNS kemenhut tahun 2013 dilaksanakan di Jakarta?bagi kami yang tidak memiliki dana untuk tes di Jakarta, mau tidak mau harus mengurungkan niat ikuti tes CPNS Kemenhut RI tahun 2013 karena dari Kabupaten Bengkayang Kalimantan barat menuju Jakarta membutuhkan anggaran yang relatif besar. walaupuns aya sudah mengikuti semua aturan dari panitia seperti pendaftaran secara online dan dinyatakan lulus administrasi serta mencetak kartu ujian, tetapi saya memiliki kendala tidak dapat mengecap kartu ujian CPNS kemenhut RI tahun 2013 dan tidak dapat mengikuti ujian CPNS kemenhut RI dikarenakan tidak memiliki anggaran untuk pergi dan pulang ke jakarta. apabila digelar di Pontianak Kalimantan Barat, banyak alumnus kehutanan yang ada di Kalbar akan mengikutinya, berhubung di gelar di Jakarta, mau tidak mau harus mau memutuskan untuk tidak ikuti ujian CPNS kemenhut RI. seharusnya kementrian Kehutanan RI berkoorinasi dengan KSDA Kalbar atau Dishut Kalbar mengenai lokasi CPNS kemenhut 2013 di Pontianak karena Kalbar sesuai dengan keputusan BKN RI bahwa masuk dalam regional V Jakarta (DKI Jakarata, Lampung dan Kalbar). ini sama juga kemhut melanggar HAM, terutama kami para pencari kerja yang tidak dapat mengikuti ujian CPNS kemenhut gara-gara tidak memiliki uang untuk pulang dan pergi Jakarta.
masran  | email  | http://www.example.com
31-10-2013
Dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kab. Luwu Utara Prov.Sulawesi Selatan telah mengeluarkan IPHHBK, sementara permenhut mendelegasikan izin tersebut ke Kepala Dinas Kab/Kota, apakah hal tersebut dapat dibenarkan, terima kasih.
alex lazar  | email  | http://www.example.com
25-10-2013
Yth. Bapak Dirjen. saya atas nama masyarakat kabupaten lembata NTT, ingin menyampaikan persoalan yang kami hadapi sbb; 1. Dengan kebijakan pemerintah menetapkan kawasan hutan di kab. lembata maka sebagian pusat desa berada dalam kawasan hutan lindung. Pemukiman pusat desa didalam kawasan lindung sudah ada jauh sebelum penetapan kawasan hutan. pemukiman dengan fasilitas pendukun seperti sekolah, gereja, mesjid dan sarana prasarana lainnya termasuk tempat ritual adat yang telah menyatu dengan masyarat setempat sejak nenek moyang dan sulit untuk dipindahkan, apapun caranya. 2.Sejak tahun 1995 Masyarakat telah mengusulkan kepada pemerintah daerah agar pemukiman tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan lindung, namun hingga saat ini tidak pernah ada realisasi dan terkesan pemerintah daerah khususnya dinas kehutanan masa bodoh, dan egoisme sektoral. 3. Kami telah mengusulkan kepada wakil kami di dprd dan katanya telah beberapa kali berkonsultasi ke kementrian kehutanan, namun belum juga ada hasilnya. saat ini dprd sedang mendorong inisiatid perda tentang pedoman penetapan inclave pemukiman dalam kawasan hutan lindung untuk memaksa pemerintah daerah segera mengajukan usulan ke kementrian kehutanan untuk dilakukan penetapan batas inclave. jika inipun tidak berhasil maka masyarakat akan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. 4. untuk itu kami mohon kepada menteri kehutanan agar dalam waktu dekat turun ke kabupaten Lembata untuk mendengar aspirasi masyarakat lembata sehubungan dengan enclave pemukiman dalam kawasan hutan lindung. 5. Demikian permohonan kami atas perhatian bapak menteri kehutanan kami haturkan limpah terima kasih.
rivan  | email
08-10-2013
pengumuman tes administrasi sampai tgl 8 oktober kenapa masih belum ada di laman www.dephut.go.id
sainuddin  | email  | http://www.example.com
08-10-2013
Maaf bagaimana Kebijakan Hutan Mangrove di Indonesia
‹ First  < 2 34 5 6 >  Last ›