MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 163/Kpts-II/2003

TENTANG

PENGELOMPOKAN JENIS KAYU SEBAGAI DASAR PENGENAAN IURAN KEHUTANAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 311/Kpts-IV/1995 telah ditetapkan pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 707/Kpts-II/1997;

b.  bahwa berdasarkan evaluasi ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 311/Kpts-IV/1995 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 574/Kpts-II/1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 707/Kpts-II/1997 tersebut pada butir a, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dalam perkembangannya mengalami perubahan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang berkembang;

c.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo. Peratuan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
  9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 707/Kpts-II/1997;
  12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOMPOKAN JENIS KAYU SEBAGAI DASAR PENGENAAN IURAN KEHUTANAN.

PERTAMA

:

Menetapkan pengelompokan jenis kayu untuk dipergunakan sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR) seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Dalam hal terdapat jenis kayu tertentu yang belum ditetapkan pada Amar PERTAMA, jenis kayu tertentu tersebut dimasukkan ke dalam kelompok Rimba Campuran/ Komersial Dua.

KETIGA

:

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 311/Kpts-IV/1995 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 574/Kpts-II/1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 707/Kpts-II/1997 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku efektif mulai tanggal 01 Juli 2003.

 

Ditetapkan di : J A K A R T A 
Pada tanggal : 26 Mei 2003    

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.          
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
                    ttd.
            Ir. S U Y O N O
           NIP. 080035380

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Menteri Keuangan;

  3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

  4. Gubernur Bank Indonesia;

  5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

  6. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;

  7. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;

  8. Para Bupati/ Walikota di Seluruh Indonesia;

  9. Para Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi di Seluruh Indonesia;

  10. Para Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia;

  11. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di Seluruh Indonesia.