MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 146/Kpts-II/2003

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI PENGGGUNAAN KAWASAN HUTAN/ EX KAWASAN HUTAN
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90; Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor 23-VIII-90 tanggal 25 Juli 1990, telah ditetapkan ketentuan dan persyaratan tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

b.  bahwa berdasarkan kenyataan masih banyak pemohon yang mendapat persetujuan pencadangan atau Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, namun tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan;

c.  bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut, dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan pelepasan kawasan hutan dalam rangka efisiensi penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan;

d.  bahwa untuk keperluan evaluasi pelepasan kawasan hutan oleh Kelompok Kerja (POKJA), maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/ Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
  7. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990; Nomor 519/Kpts/HK.050/90; Nomor 23-VIII-1990;
  8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 jo. Nomor 250/Kpts-II/1996;
  9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001;
  10. Keputusan Menteri kehutanan Nomor 10334/Kpts-VII/2002.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN/ EX KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Evaluasi adalah kajian dan penilaian terhadap tindak lanjut persetujuan pencadangan dan tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut penyelesaian dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan.

  2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

  3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

  4. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah untuk kepentingan usaha perkebunan dan tidak dipertahanan sebagai hutan tetap.

  5. Lahan Berhutan adalah kawasan hutan yang memiliki kondisi penutupan lahan terdiri dari hutan rawa, hutan mangrove dan hutan lahan kering baik primer maupun sekunder.

  6. Lahan Tidak Berhutan adalah kawasan hutan yang memiliki kondisi penutupan lahan terdiri dari tanah kosong, semak belukar, padang alang-alang.

  7. Pelepasan Kawasan Hutan adalah mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk keperluan usaha perkebunan.

  8. Persetujuan Pencadangan adalah persetujuan awal pencadangan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

  9. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah Surat Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budidaya perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas.

  10. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu dari kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)   Maksud pedoman evaluasi adalah untuk memberikan arahan pelaksanaan evaluasi kawasan hutan/ ex kawasan hutan yang digunakan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan.

(2)   Tujuan dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai optimalisasi dan efisiensi penggunaan lahan kawasan hutan/ ex kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan.

BAB III
PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Pertama
Sasaran dan Pelaksana Evaluasi

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan evaluasi meliputi :
a.   Tahap Persetujuan Pencadangan.
b.   Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 4

(1)   Evaluasi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Restrukturisasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan.

(2)   Dalam pelaksanaan evaluasi Kelompok Kerja dapat dibantu oleh Sub Kelompok Kerja (Sub POKJA) dan/atau Tim Evaluasi Lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan.

(3)   Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kepada Menteri Kehutanan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Kedua
Tahap Persetujuan Pencadangan

Paragraf 1
U m u m

Pasal 5

Evaluasi tahap persetujuan pencadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi :
a.  evaluasi atas pelaksanaan tata batas dan persiapan baik fisik maupun administratif;
b.  evaluasi atas penutupan lahan berhutan dan tidak berhutan.

Pasal 6

(1)   Pemegang persetujuan pencadangan yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan diterbitkan tidak melaksanakan tata batas dan persiapan baik fisik maupun administratif, persetujuan pencadangannya dapat dibatalkan.

(2)   Sebelum sanksi pembatalan ditetapkan, kepada pemegang persetujuan pencadangan diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3)   Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

(4)   Apabila setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang persetujuan pencadangan tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka persetujuan pencadangan dibatalkan.

(5)   Pembatalan persetujuan pencadangan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

(6)   Apabila dalam masa pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang persetujuan pencadangan dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang berlaku, maka persetujuan pencadangan diproses lebih lanjut.

Pasal 7

Kawasan hutan yang persetujuan pencadangannya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap merupakan kawasan hutan.

Pasal 8

Pemegang persetujuan pencadangan yang telah memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) wajib menunjukkan bukti dengan menyampaikan data/peta sekurang-kurangnya dengan tingkat ketelitian citra satelit beresolusi spasial 30 meter bahwa:
a.  Kawasan hutan yang dimohon saat pengajuan permohonan merupakan lahan berhutan atau tidak berhutan;
b.  Kawasan hutan yang dimohon saat dilakukan evaluasi merupakan lahan yang tidak berhutan.

Paragraf 2
Penutupan Lahan Berhutan

Pasal 9

(1)   Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ternyata menunjukkan bahwa lahan tersebut seluruhnya berhutan, maka persetujuan pencadangannya ditangguhkan oleh Menteri Kehutanan sampai ada areal pengganti dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak berhutan.

(2)   Penyediaan areal pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemegang persetujuan pencadangan setelah mendapat izin lokasi dari Bupati/ Walikota dan rekomendasi dari Gubernur yang didasarkan atas survey lokasi oleh Tim Teknis Daerah.

(3)   Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dituangkan dalam surat pemberitahuan oleh Menteri Kehutanan.

(4)   Apabila pada areal yang telah diberikan persetujuan pencadangan ada bagian-bagian tertentu yang tidak berhutan, maka proses selanjutnya adapat diberikan pada areal yang tidak berhutan.

(5)   Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan jangka waktu :
a.  sampai tersedianya areal pengganti; atau
b.  sampai tersusunnya National Forets Programme (NFP).

Paragraf 3
Penutupan Lahan Tidak Berhutan

Pasal 10

(1)   Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan pada saat permohonan, dan kondisi pada saat evaluasi merupakan kawasan hutan tidak berhutan, maka persetujuan pencadangan dapat diproses lebih lanjut.

(2)   Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan pada saat permohonan, dan kondisi pada saat evaluasi merupakan kawasan hutan yang tidak berhutan dan telah menjadi kebun, maka merupakan pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan.

(3)   Atas pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)   Dalam hal kawasan hutan yang telah menjadi kebun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan :

  1. kawasan hutan tetap, persetujuan pencadangannya diproses lebih lanjut menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tanaman (IUPHHBKT) selama 1 (satu) daur;

  2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, persetujuan pencadangannya diproses lebih lanjut menjadi SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 11

(1)   Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan pada saat permohonan merupakan areal berhutan dan kondisi pada saat evaluasi tidak berhutan, tidak memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), telah melakukan penebangan kayu, maka merupakan pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan.

(2)   Atas pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka :

  1. diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  2. membayar pungutan di bidang kehutanan dan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)   Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan pada saat permohonan merupakan areal berhutan dan kondisi pada saat evaluasi tidak berhutan, telah memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), telah melakukan penebangan kayu, maka persetujuan pencadangan diproses lebih lanjut.

Pasal 12

(1)   Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan pada saat permohonan merupakan areal berhutan dan kondisi pada saat evaluasi tidak berhutan, tidak memperoleh IPK, telah melakukan penebangan kayu dan telah menjadi kebun, maka merupakan pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan.

(2)   Atas pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka :
a.  diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.  membayar pungutan di bidang kehutanan dan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)   Dalam hal kawasan hutan yang telah menjadi kebun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :

  1. kawasan hutan tetap, persetujuan pencadangannya diproses lebih lanjut menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tanaman (IUPHHBKT) selama 1 (satu) daur;

  2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, persetujuan pencadangannya diproses lebih lanjut menjadi SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 13

(1)   Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan pada saat permohonan merupakan areal berhutan dan kondisi pada saat evaluasi tidak berhutan, telah memperoleh IPK, dan telah melakukan penebangan kayu dan telah menjadi kebun, maka merupakan pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan.

(2)   Atas pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)   Dalam hal kebun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :

  1. kawasan hutan tetap, persetujuan pencadangannya diproses lebih lanjut menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tanaman (IUPHHBKT) selama 1 (satu) daur;

  2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, persetujuan pencadangannya diproses lebih lanjut menjadi SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 14

(1)   Pemegang persetujuan dilarang memindahtangankan atau menjual persetujuan pencadangannya kepada pihak lain.

(2)   Apabila pemegang persetujuan pencadangan memindahtangankan atau menjual persetujuan pencadangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka persetujuan pencadangan dibatalkan oleh Menteri kehutanan.

Bagian Ketiga
Tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 15

(1)   Pemegang Surat keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Keputusan Pelepasan Kawasan Hutannya diusulkan untuk dibatlkan apabila:

  1. Tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut untuk usaha perkebunan, dan/atau

  2. Tidak melaksanakan kegiatan perkebunan antara lain luas dan jenis tanaman sesuai dengan Proyek Proposal yang telah disetujui oleh Dinas Teknis di bidang Perkebunan tingkat Provinsi yang bersangkutan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan/atau

  3. Tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha.

(2)   Sebelum sanksi pembatalan ditetapkan, kepada pemohon diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3)   Pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

(4)   Apabila dalam masa pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemegang Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku maka pemberian peringatan berikutnya dapat dihentikan untuk dilakukan evaluasi kembali.

Pasal 16

Pembatalan Persetujuan Pencadangan atau SK Pelepasan Kawasan Hutan tidak menghapus proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan evaluasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/ Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/Kpts-II/2000 jo. Nomor 210/Kpts-II/2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 April 2003  

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.          
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
                    ttd.
            Ir. S U Y O N O
           NIP. 080035380

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  2. Menteri Pertanian;

  3. Menteri Dalam Negeri;

  4. Menteri Keuangan;

  5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

  6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

  7. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;

  8. Gubernur di Seluruh Indonesia;

  9. Bupati/ Walikota di Seluruh Indonesia;

  10. Kepala Kanwil/ Dinas Pertanahan Provinsi di Seluruh Indonesia;

  11. Kepala Kantor/ Dinas Pertanahan Kabupaten di Seluruh Indonesia;

  12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di Seluruh Indonesia;

  13. kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia.


[ Menu Utama | SK Menhut ]

[ E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]