Lampiran-Lampiran dalam Format .Zip :

Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 126/KPTS-II/2003

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 

MENTERI KEHUTANAN,


Menimbang : 

  1. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Bab VII Pasal 73, ditetapkan bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan;

  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Penatausahaan Hasil Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan;

Mengingat : 

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Keten-tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

  4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;

  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

  12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

  2. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.

  3. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

  4. Hutan hak/rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

  5. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan selain kayu, termasuk komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara.

  6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

  7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.

  8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

  9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.

  10. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi.

  11. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi.

  12. Pemegang izin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Perorangan yang diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan atau pemungutan hasil hutan.

  13. Pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) adalah penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara, IPK dan IPHHK.

  14. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada Areal Penggunaan Lain (APL), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan.

  15. Industri primer hasil hutan kayu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jadi.

  16. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah industri yang mengolah hasil hutan bukan kayu dalam bentuk mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

  17. Industri pengolahan kayu lanjutan (wood working) adalah industri pengolahan kayu selain industri primer hasil hutan kayu yang mengolah kayu gergajian dan kayu lapis (raw plywood) sebagai bahan bakunya untuk diproses menjadi kusen, pintu, jendela, moulding, dowel, komponen set dan barang jadi lainnya.

  18. Blok Kerja Tebangan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

  19. Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.

  20. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.

  21. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat untuk menimbun kayu yang merupakan penggabungan kayu-kayu dari beberapa TPn.

  22. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah TPK di luar hutan baik berada di air (logpond) atau di darat (logyard) untuk menampung kayu bulat milik IUPHHK atau IPHHK atau ILS atau badan usaha lainnya.

  23. Tempat Penimbunan Kayu Industri (TPK Industri) adalah TPK yang berada di lokasi industri dalam bentuk logpond atau logyard.

  24. Tempat Penampungan adalah tempat tertutup atau terbuka milik badan usaha yang dijadikan tempat penampungan dan pendistribusian kayu bulat atau kayu bulat kecil atau kayu olahan atau hasil hutan bukan kayu yang berada di luar industri hasil hutan.

  25. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan/pemanenan yang selanjutnya disebut P2LHP dan untuk pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu disebut P2LP-HHBK.

  26. Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat/kayu Gergajian/Kayu Lapis/ Hasil Hutan Bukan Kayu (P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK)) adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat/kayu gergajian/kayu lapis/hasil hutan bukan kayu yang diterima industri primer hasil hutan/industri pengolahan kayu lanjutan, TPK Antara, Tempat Penampungan, Tempat pelelangan hasil hutan atau pelabuhan umum.

  27. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) adalah Pegawai Kehutanan (PNS maupun non PNS) yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di TPK Hutan, TPK Antara, Industri Primer Hasil Hutan, Tempat Penampungan, tempat pelelangan hasil hutan atau Pelabuhan Umum.

  28. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan.

  29. Perorangan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan adalah orang seorang yang melakukan usaha di bidang kehutanan.

  30. Pemenang Lelang adalah perorangan atau badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang hasil hutan kayu atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  31. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

  32. Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada petak kerja yang bersangkutan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu. 

  33. Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja dalam blok kerja tebangan tahunan yang memuat kelompok jenis, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu.

  34. Checking Cruising adalah kegiatan pengecekan hasil cruising dan dilaksanakan oleh personel instansi kehutanan di tingkat Kabupaten/Kota dengan intensitas sebesar 10% (sepuluh persen).

  35. Faktor pengaman (Fp) adalah angka pengali sebesar 0,8 dari perhitungan massa (volume) tegakan yang digunakan sebagai faktor kelestarian.

  36. Faktor eksploitasi (Fe) adalah efektivitas penebangan yang besarnya berkisar antara 0,7 sampai dengan 0,9 yang ditetapkan berdasarkan kemampuan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lainnya yang sah (ILS) untuk menekan limbah dalam suatu kegiatan penebangan/pemanenan pohon.

  37. Rekapitulasi LHC Kerja Blok Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja tebangan dalam blok kerja tebangan tahunan yang memuat kelompok jenis, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume yang disahkan oleh Bupati/Walikota.

  38. Buku Ukur (BU) adalah catatan harian atas hasil penebangan yang dibuat di TPn, berisi nomor batang, jenis, panjang dan volume kayu bulat yang telah diberi penandaan pada fisik kayunya dari petak/blok tebangan tahun bersangkutan, dan digunakan sebagai dasar pengisian Laporan Hasil Penebangan, sedangkan untuk KBK atau Bakau tidak perlu dilakukan penandaan dan jumlahnya diukur dalam stapel meter atau ton.

  39. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) adalah dokumen yang berisi nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat dari hasil penebangan/pemanenan pohon pada petak/blok yang ditetapkan, pengisiannya berasal dari buku ukur dan dibuat di TPK.

  40. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) adalah dokumen yang berisi kelompok jenis, jumlah batang, dan ukuran stapel meter atau meter kubik (m3) atau berat dari kayu bulat kecil hasil penebangan /pemanenan pohon dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), yang pengisiannya berdasarkan buku produksi harian dan dibuat di TPn.

  41. Laporan Hasil Penebangan Bakau (LHP-Bakau) adalah dokumen yang berisi jumlah batang, dan ukuran (berat/volume) hasil penebangan pohon Bakau pada petak/blok yang ditetapkan, pengisiannya berdasarkan buku produksi harian atau hasil pencatatan pada saat pemuatan di atas alat angkut (tongkang/ponton dan lain sebagainya) dan dibuat di TPn.

  42. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) adalah catatan hasil produksi/pemungutan/pengumpulan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berisi jenis dan ukuran (volume / berat) HHBK dan dibuat di tempat pengumpulan.

  43. Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang sesuai dengan ketentuan diperbolehkan untuk ditebang.

  44. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.

  45. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah kayu yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm berupa KBS, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, sisa pembagian batang, tonggak, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).

  46. Kayu Bahan Baku Serpih adalah KB, KBK, Bakau dan sisa pembalakan yang akan diolah menjadi serpih.

  47. Kayu Olahan adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau Bakau menjadi kayu gergajian, serpih/chip/pulp, veneer, kayu lapis, dan Laminating Veneer Lumber.

  48. Moulding (kayu bentukan) adalah kayu gergajian rimba (selain Jati) atau kayu lainnya yang dibentuk secara khusus melalui mesin pembentuk (moulder) yang berkadar air (kering udara) 20% (dua puluh persen) serta mempunyai tujuan penggunaan tertentu.

  49. Kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah langsung dari KB atau KBK dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenis di luar industri pengolahan kayu primer.

  50. Hasil hutan lelang adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari pelelangan dan dibuktikan dengan risalah lelang yang sah dan asli.

  51. Kayu hutan hak/rakyat adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan tumbuh di tanah lahan/pekarangan yang dibebani hak atas tanah, dengan jenis antara lain Mindi, Cempaka, Sengon, Mahoni, Jati, Sungkai, Cendana dan jenis pohon yang menghasilkan buah-buahan seperti Nangka, Durian, Kecapi, Mangga, Duku, Cempedak, Manggis, Sawo, Randu, Asam dan lain sebagainya termasuk kayu yang berasal dari tanaman perkebunan seperti Karet dan Kelapa.

  52. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang untuk kayu bulat; atau nomor urut bundel, jenis kayu, ukuran sortimen, jumlah keping/bundel dan volume untuk kayu olahan; atau jenis, jumlah bundel dan berat untuk HHBK, yang merupakan lampiran tak terpisahkan dengan dokumen SKSHH.

  53. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.

  54. Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) adalah dokumen angkutan sementara pengganti SKSHH yang melengkapi bersama-sama pengangkutan hasil hutan dari pelabuhan umum ke industri atau konsumen dalam Kabupaten/Kota kecuali dari pelabuhan di wilayah DKI Jakarta ke wilayah Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi (Jabotabek), yang berisi nomor SKSHH, nomor batang/jumlah bundel, jenis dan ukuran hasil hutan.

  55. Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih (FA-BBS) adalah dokumen angkutan sementara yang digunakan untuk pengangkutan kayu bahan baku serpih selain KB ke industri pulp, yang berisi kelompok jenis kayu, jumlah batang, volume (stapel meter) dan atau berat.

  56. Faktur Angkutan Bakau (FA-Bakau) adalah dokumen angkutan sementara yang digunakan untuk pengangkutan kayu Bakau ke industri chip/pulp/arang, yang berisi kelompok jenis kayu, jumlah batang, volume (stapel meter) dan atau berat.

  57. Nota/Faktur adalah tanda bukti perolehan/pembelian kayu olahan dari tempat penjualan atau Industri Pengolahan Kayu Lanjutan, yang berfungsi sebagai dokumen pengangkutan dan bukti keabsahan hasil hutan. 

  58. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) adalah dokumen mutasi kayu yang berisi persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir kayu bulat yang dibuat di TPK hutan atau di TPK Antara atau di tempat penampungan atau di industri.

  59. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK) adalah dokumen mutasi HHBK yang berisi persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir HHBK yang dibuat di tempat pengumpulan atau di tempat penampungan atau di industri.

  60. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO) adalah dokumen mutasi hasil hutan olahan yang berisi persediaan awal, perolehan/penambahan, penggunaan, pengurangan (penjualan, pemakaian sendiri) dan persediaan akhir hasil hutan olahan di industri, yang terdiri dari Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) dan Laporan Muitasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHOBK).

  61. Penandaan kayu bulat adalah kegiatan penomoran, peneraan jenis dan peneraan Tok DK dengan menggunakan Palu Tok DK pada fisik kayu bulat.

  62. Palu Tok DK adalah alat untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulat yang berisi kode Departemen Kehutanan, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Nomor Urut Palu Tok. 

  63. Tenaga Teknis Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah petugas perusahaan pemegang izin yang dapat diberi tugas dan wewenang untuk menetapkan ukuran, jenis, dan kualitas hasil hutan.

  64. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

  65. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi.

  66. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.

  67. Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) adalah unit pelaksana teknis di bidang sertifikasi penguji hasil hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

 

Pasal 2

(1)  Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.

(2) Obyek penatausahaan hasil hutan adalah semua jenis hasil hutan yang berasal dari hutan negara, hutan hak/rakyat, hasil hutan olahan dari industri primer hasil hutan dan industri pengolahan kayu lanjutan (wood working) serta hasil hutan lelang.

Pasal 3

(1)  Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis pengukuran dan pengujian.

(2)  Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat wajib dilakukan pengukuran dan penetapan jenis oleh petugas yang berwenang.

(3)  Tata cara pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 4

(1)  Hasil hutan berupa kayu bulat yang berada di petak kerja tebangan/ blok kerja tebangan dalam hutan dinyatakan sah, apabila berasal dari izin penebangan/pemanenan yang sah.

(2)  Hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu olahan di luar hutan (TPK Antara/perjalanan/industri/tempat penampungan dan lain-lain) dinyatakan sah, apabila dilengkapi bersama-sama dokumen sahnya hasil hutan, dan untuk kayu bulat, pada fisiknya tertera tanda legalitas berupa tok DK dan identitas yang terdiri dari nomor batang, jenis dan ukuran kayu.

(3) Hasil hutan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dinyatakan sah, apabila berasal dari izin pemungutan atau pengumpulan yang sah dan atau dilengkapi bersama-sama dengan dokumen sahnya hasil hutan.

(4)  Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dinyatakan sah, apabila menggunakan blanko dokumen SKSHH yang ditetapkan oleh Departemen, diterbitkan oleh P2SKSHH, isi dokumen sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut (jumlah, jenis, dan ukuran), dan tidak terdapat coretan/hapusan/ tindisan.

(5)  Apabila pengisian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, maka dinyatakan sebagai dokumen yang tidak sah.

(6)  SKSHH yang telah diterbitkan oleh P2SKSHH, kesesuaian isi dokumen dengan fisik hasil hutan yang diangkut menjadi tanggung jawab pemilik dan atau pengangkut hasil hutan.

BAB II

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN

Bagian Kesatu
Pembuatan Laporan Hasil Cruising

Pasal 5

(1)   Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) yang akan melakukan penebangan/ pemanenan, wajib melaksanakan timber cruising.

(2)   Timber cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Desember, 2 (dua) tahun sebelum penebangan dengan intensitas cruising :

  1. 100% (seratus persen) untuk IUPHHK pada hutan alam dan IUPHHK pada hutan tanaman jenis kayu perkakas/pertukangan,

  2. 10% (sepuluh persen) untuk IUPHHK pada hutan tanaman jenis kayu bukan kayu perkakas/pertukangan.

(3)   Hasil pelaksanaan timber cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk IUPHHK pada hutan alam, wajib dibuatkan LHC Petak Kerja Tebangan dengan menggunakan blanko model DK.A.101a.1 (Lampiran I.A.1).

(4)   Atas LHC Petak Kerja Tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya wajib dibuatkan LHC Blok Kerja Tebangan Tahunan, dengan menggunakan Blanko model DK.A.101a.2 (lampiran I.A.2) 

(5)   Hasil pelaksanaan timber cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haruf a dan b untuk IUPHHK pada hutan tanaman, wajib dibuatkan LHC tegakan Hutan tanaman dengan menggunakan blanko model DK.A.101b (lampiran I.A.3)

(6)   LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota sebagai dasar pelaksanaan checking crusing, dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Direktur Jenderal.

(7)   Berdasarkan LHC yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati/Walikota menugaskan Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan checking cruising dengan intensitas cruising 10% (sepuluh persen) dari hasil cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat bulan Desember, 1 (satu) tahun sebelum penebangan.

(8)   Berdasarkan hasil checking cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila telah memenuhi syarat, selanjutnya Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib :

  1. Membuat Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan berdasarkan LHC Blok Kerja Tebangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan menggunakan blanko model DK.A.101c (lampiran I.A.4) dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan.

  2. Menandatangan LHC Tegakan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan.

(9)   Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan dan/atau LHC Tegakan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disahkan oleh Bupati/ Walikota paling lambat pada akhir bulan Juni, 6 (enam) bulan sebelum penebangan dengan memperhatikan jatah tebangan tahunan yang dite-tapkan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).

(10)   Dalam pelaksanaan pengesahan sebagaimana pada ayat (9) Bupati/walikota dapat menugaskan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(11)   Rekapitulasi LHC Tebangan tahunan dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Asli untuk pemegang izin

  2. Tembusan kesatu untuk Kepala Dinas Provinsi.

  3. Tembusan kedua untuk Direktur Jenderal

  4. Tembusan ketiga untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota

  5. Tembusan keempat untuk arsip Bupati/Walikota

 

Bagian Kedua
Penetapan Quota Tebangan Tahunan 

Pasal 6

(1)   Direktur Jenderal menetapkan Quota Tebangan Tahunan untuk setiap Provinsi sebagai pedoman bagi Kepala Dinas Provinsi untuk mengatur/ menetapkan Jatah Tebangan Tahunan di wilayahnya.

(2)   Kepala Dinas Provinsi mengatur/menetapkan pembagian jatah produksi tahunan kepada masing-masing pemegang HPH/IUPHHK pada hutan alam dengan mempedomani Quota Tebangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Quota Tebangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri. 

Bagian Ketiga
Rencana Penebangan/Pemanenan/Pemungutan 

Pasal 7

(1)   Berdasarkan Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan dan/atau LHC Tegakan Hutan Tanaman yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) pemegang IUPHHK atau pemegang Izin Lainnya yang Sah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja (BK) kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.

(2)   Berdasarkan RKT atau BK yang telah disahkan, pemegang IUPHHK atau ILS dapat melakukan penebangan/pemanenan atas hasil hutan kayu.

(3)   Berdasarkan target penebangan atas izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) yang telah disahkan, pemegang IPHHK dapat melakukan penebangan/pemanenan atas hasil hutan kayu.

(4)   Berdasarkan target pemungutan hasil hutan bukan kayu atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), pemegang IUPHHBK/IPHHBK dapat melakukan pemungutan atas hasil hutan bukan kayu.

(5)   Berdasarkan hasil penebangan/pemanenan/pemungutan, pemegang IUPHHK, ILS, IUPHHBK, IPHH atau IPHHBK, wajib membuat : 

  1. Laporan Hasil Penebangan/Pemanenan Kayu Bulat (LHP-KB) menggunakan model blanko DK.A.104a (lampiran I.D.1) dan Rekapitulasi LHP-KB dengan blanko model DK. A.104e (lampiran I.D.5);

  2. Laporan Hasil Penebangan/Pemanenan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) menggunakan model blanko DK.A 104b (lampiran I.D.2) dan Rekapitulasi LHP-KBK dengan blanko model DK.A.104f (lampiran I.D.6);

  3. Laporan Hasil Penebangan Bakau (LHP-Bakau) menggunakan model blanko DK.A.104c (lampiran I.D.3) dan Rekapitulasi LHP-Bakau dengan blanko model DK.A.104g (lampiran I.D.7);

  4. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) menggunakan model blanko DK.A.104d (Lampiran I.D.4) dan Rekapitulasi LP-HHBK dengan blanko model DK.A.104h (lampiran I.D.8);

Bagian Keempat
Pembuatan dan Pengesahan LHP/LP

Paragraf Kesatu
Pembuatan LHP-KB

Pasal 8

(1)   Pemegang IUPHHK, IPHHK dan ILS, setelah melaksanakan penebangan/ pemanenan dan pembagian batang di TPn, wajib melakukan penandaan batang, pengukuran/pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)   Penandaan batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peneraan hasil pengukuran/pengujian berupa pemberian nomor batang, jenis kayu, ukuran diameter, dan panjang batang.

(3)   Nomor batang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah nomor petak dan nomor pohon saat cruising.

(4)   Penandaan batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan cara menoreh dengan alat pahat :

  1. pada kedua bontos untuk kayu hutan tanah kering;

  2. pada badan kayu untuk kayu hutan rawa.

(5)   Pada setiap pohon yang telah ditebang, pada setiap tunggaknya wajib diberi tanda dengan cara menoreh dengan alat pahat berupa nomor pohon pada LHC, jenis pohon, tanggal tebang, nomor petak kerja tebangan/blok kerja tebangan tahunan dan tahun Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja (BK).

(6)   Dalam hal satu pohon dipotong menjadi beberapa bagian batang, maka penomoran batang dimulai dengan huruf A pada potongan bagian pangkal dan seterusnya.

(7)   Setiap kayu bulat yang telah diberi penandaan batang, wajib dicatat setiap hari ke dalam Buku Ukur Kayu Bulat oleh petugas perusahaan dengan menggunakan blanko DK.A.102a (lampiran I.B.1).

(8)   LHP-KB berikut rekapitulasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dibuat dua kali dalam setiap bulan, yaitu pada setiap pertengahan dan akhir bulan dan dilakukan di TPK hutan dengan memasukkan data yang berasal dari Buku Ukur.

(9)   LHP-KB dibuat menurut masing-masing blok kerja tebangan, sehingga apabila dalam satu tahun penebangan terdapat lebih dari satu blok kerja tebangan, maka LHP-KB dibuat untuk masing-masing blok kerja tebangan yang dibuat secara terpisah.

(10)  Dalam hal tidak ada realisasi penebangan/pemanenan pohon, maka pemegang izin diwajibkan membuat LHP-KB nihil dengan menyebutkan alasan-alasannya pada kolom keterangan.

Pasal 9

(1)   Lokasi tempat pembuatan LHP-KB di TPK hutan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat berdasarkan usulan pemegang izin yang bersangkutan.

(2)   Pada setiap blok kerja tebangan wajib ditempatkan minimal satu orang pembuat LHP-KB, apabila dalam 1 tahun terdapat 2 blok tebangan atau lebih, maka ditempatkan 2 orang atau lebih petugas pembuat LHP-KB sesuai jumlah blok kerja tebangan.

(3)   Dalam hal 1 (satu) blok kerja tebangan berada dalam 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota atau lebih, maka pembuatan LHP-KB dibuat di masing-masing Kabupaten/Kota bersangkutan.

Paragraf Kedua
Pengesahan LHP-KB

Pasal 10

(1)   Setiap pertengahan dan akhir bulan, Pembuat LHP-KB wajib mengajukan permohonan pengesahan usulan LHP-KB kepada P2LHP dengan melampirkan bukti pembayaran PSDH dan atau DR atas kayu bulat tersebut dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesuai lampiran VII A.

(2)   Berdasarkan permohonan pengesahan usulan LHP-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila atas kayu bulat tersebut telah dibayar PSDH dan atau DR-nya, maka P2LHP segera melakukan pemeriksaan sesuai tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III.

(3)   Apabila hasil pemeriksaan fisik kayu bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan benar, maka LHP-KB disahkan oleh P2LHP.

(4)   Terhadap fisik kayu bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan pengetokan dengan Palu Tok DK sebagaimana contoh pada lampiran V, pada kedua bontos kayu untuk kayu hutan tanah kering dan pada badan kayu untuk kayu hutan rawa.

(5)   Dalam hal kayu bulat diperlukan segera untuk diangkut, maka LHP-KB dapat disahkan terlebih dahulu setelah dilakukan pemeriksaan oleh P2LHP.

(6)   LHP-KB berikut rekapitulasinya dibuat 5 (lima) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 : untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota

  2. Lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas Provinsi 

  3. Lembar ke-3 : untuk Kepala BSPHH

  4. Lembar ke-4 : untuk P2LHP 

  5. Lembar ke-5 : untuk arsip perusahaan

Paragraf Ketiga
Pembuatan LHP-KBK dan LHP-Bakau

Pasal 11

(1)   Pemegang IUPHHK dan Pemegang ILS yang memproduksi KBK dan Bakau setelah melaksanakan penebangan dan pembagian batang di TPn wajib melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan stapel meter.

(2)   Untuk keperluan pengukuran dengan stapel meter, maka KBK atau Bakau hasil penebangan wajib dikumpulkan di suatu tempat pengumpulan terbuka yang memudahkan dilakukan pengukuran, namun apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan, maka pengukuran dapat dilakukan pada saat kayu sudah berada di alat angkut.

(3)   Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat setiap hari dalam Buku Ukur Kayu Bulat Kecil/Bakau oleh petugas perusahaan yang ditunjuk dengan menggunakan blanko DKA 102.b (lampiran I B.2).

(4)   Berdasarkan data pada Buku Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibuat usulan LHP-KBK atau LHP-Bakau berikut rekapitulasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b atau c oleh petugas pembuat LHP di TPK.

Paragraf Keempat
Pengesahan LHP-KBK dan LHP-Bakau

Pasal 12

(1)   Setiap pertengahan dan akhir bulan, pembuat LHP-KBK atau LHP-Bakau, wajib mengajukan permohonan pengesahan usulan LHP-KBK atau LHP-Bakau kepada P2LHP dengan melampirkan bukti pembayaran PSDH dan atau DR atas kayu tersebut dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format dalam lampiran VII.A.

(2)   Berdasarkan permohonan pengesahan usulan LHP-KBK atau LHP-Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila atas KBK atau Bakau tersebut telah dibayar PSDH dan atau DR-nya maka P2LHP segera melakukan pemeriksaan sesuai tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III.

(3)   Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik dinyatakan telah sesuai dengan yang tercantum dalam LHP-KBK/LHP-Bakau, dan telah melunasi PSDH dan atau DR, maka LHP-KBK/LHP-Bakau segera disahkan oleh P2LHP.

(4)   Dalam hal KBK/Bakau diperlukan segera untuk diangkut sebelum periode pengesahan, maka LHP-KBK/LHP-Bakau dapat disahkan terlebih dahulu setelah dilakukan pemeriksaan oleh P2LHP serta telah dibayar PSDH dan atau DR-nya.

(5)   LHP-KBK/LHP-Bakau berikut rekapitulasinya dibuat 5 (lima) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 : untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

  2. Lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas Provinsi 

  3. Lembar ke-3 : untuk Kepala BSPHH

  4. Lembar ke-4 : untuk P2LHP

  5. Lembar ke-5 : untuk arsip perusahaan

 

Paragraf Kelima
Pembuatan LP-HHBK

Pasal 13

(1)   Pemegang IUPHHBK dan IPHHBK, setiap pertengahan dan akhir bulan wajib membuat Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) berikut rekapitulasinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) huruf d dan menyampaikan laporannya kepada Dinas Kabupaten/Kota.

(2)   Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pengukuran berat/volume/jumlah atas hasil produksi/pengumpulan HHBK dan dimasukkan dalam LP-HHBK.

Paragraf Keenam
Pengesahan LP-HHBK

Pasal 14

(1)   Setiap pertengahan dan akhir bulan, pembuat LP-HHBK wajib mengajukan permohonan pengesahan usulan LP-HHBK kepada Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LPHHBK) dengan melampirkan bukti pembayaran PSDH atas HHBK tersebut dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berada dalam areal kerjanya.

(2)   Berdasarkan permohonan pengesahan usulan LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2LPHHBK segera melakukan pemeriksaan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III.

(3)   Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, fisik HHBK telah sesuai dengan LP-HHBK dan telah dibayar PSDH-nya, maka LP-HHBK segera disahkan oleh P2LPHHBK.

(4)   LP-HHBK berikut rekapitulasinya dibuat 5 (lima) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 : untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

  2. Lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas Provinsi 

  3. Lembar ke-3 : untuk Kepala BSPHH

  4. Lembar ke-4 : untuk P2LP HHBK

  5. Lembar ke-5 : untuk arsip perusahaan


Paragraf Ketujuh
Pengangkatan Petugas Pembuat LHP

Pasal 15

(1)   Pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK dan ILS, wajib memiliki pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LHP-Bakau/LP-HHBK.

(2)   Pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LHP-Bakau/LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Teknis Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.

(3)   Sebelum diangkat sebagai pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LHP-Bakau/LP-HHBK, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengusulkan nama-nama tersebut kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan dilampiri :

  1. Copy sertifikat dan Kartu Penguji (KP) yang masih berlaku;

  2. Lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan; 

dan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan.

(4)   Keputusan pengangkatan Pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LHP-Bakau/LP-HHBK disertai dengan pemberian nomor register masing-masing petugas dan disampaikan kepada pemegang izin dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dan Kepala BSPHH.

(5)   Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara memberi nomor urut register, kode provinsi, kode kabupaten/kota, kependekan nama perusahaan pemegang izin, kependekan nama pembuat LHP dan komoditi hasil hutan bersangkutan, dengan contoh sebagai berikut :
Nomor register pembuat LHP-KB di Provinsi Kalimantan Timur : 001/19/1904/BT/SLM/KB, dengan penjelasan :

001 = Nomor urut register
19 = Kode provinsi Kalimantan Timur
1904 = Kode Kabupaten Berau
BT = Kode PT. Begitu Terang
SLM = Kependekan nama petugas a.n. Solomon
KB = Kependekan nama komoditi Kayu Bulat

(6)  Keputusan pengangkatan pembuat LHP-KB atau LHP-KBK atau LHP-Bakau atau LP-HHBK berlaku untuk 1 (satu) tahun rencana tebangan atau rencana tebangan tahun berjalan atau rencana pemungutan.

Bagian Kelima
Pengangkutan Hasil Hutan
Paragraf Kesatu 

U m u m 

Pasal 16

(1)   Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dari lokasi penebangan/pemanenan ditempat tebangan atau dari TPn yang akan diangkut ke TPK hutan wajib menggunakan Daftar Pengangkutan (DP) yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan Pemegang IUPHHK, IPHHK atau ILS dengan menggunakan blanko model DK .A. 202 (lampiran I.H.4).

(2)   Daftar Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen pengangkutan antara dan bukti keabsahan hasil hutan

(3)   Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK/TPn di hutan ke tempat lain, wajib menggunakan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

(4)   Sebagai dasar untuk penerbitan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik hasil hutan wajib mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen angkutan.

(5)   Atas rencana hasil hutan yang akan diangkut, wajib dibuatkan Daftar Hasil Hutan (DHH) sebagai dasar mengajukan permohonan penerbitan dokumen angkutan kepada pejabat yang berwenang, dengan menggunakan model blanko DK.A.105 (lampiran I.E), kecuali untuk pengangkutan KBK/Bakau ke industri pulp/chip/arang tidak perlu DHH.

(6)   Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran fisik hasil hutan yang akan diangkut tersebut dengan prosedur sebagaimana diatur pada lampiran III.

(7)   Dokumen angkutan yang sah, terdiri dari :

  1. SKSHH (model blanko DK.B. 201), lampiran I.H.1 

  2. DPP (model blanko DK.B. 202), lampiran I.H.3.

  3. FA-BBS/FA-Bakau (model blanko DK.A. 201) lampiran I.H.2. 

(8)   SKSHH, DPP, FA-BBS, dan FA-Bakau hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dari 1 (satu) pemilik, 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan dan untuk 1 (satu) alat angkut dengan 1 (satu) tujuan pengangkutan.

(9)   Apabila dalam satu alat angkut terdapat beberapa partai hasil hutan dengan tujuan yang berbeda, maka setiap partai wajib dibuatkan SKSHH sesuai dengan tujuan pengangkutannya masing-masing.

(10)  Produksi KBK, yang diangkut dari TPn/TPK Hutan ke industri pulp dapat menggunakan FA-BBS yang diterbitkan oleh petugas perusahaan yang ditunjuk.

(11)  Produksi KBK, yang diangkut dari TPn/TPK Hutan ke selain industri pulp wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSHH yang diterbitkan oleh P2SKSHH.

(12)  Produksi bakau yang akan diangkut dari TPn ke industri chip/arang dapat menggunakan FA-Bakau yang diregister oleh Dinas Provinsi setempat, dan FA-Bakau diterbitkan oleh petugas perusahaan yang ditunjuk

(13)  KBK yang diangkut keluar provinsi dengan tujuan industri pulp dapat menggunakan FA-BBS setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal. 

(14) Selain menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (10), ayat (12), Pasal 41 ayat (1) dan bukti pengangkutan berupa Nota/Faktur, semua hasil hutan yang diangkut wajib menggunakan dokumen SKSHH kecuali untuk pengangkutan hasil hutan impor.

Paragraf Kedua

Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Daftar Hasil Hutan (DHH)

Pasal 17

(1)   Ketentuan pembuatan DHH ditetapkan sebagai berikut :

  1. Setiap pengangkutan hasil hutan dengan dokumen SKSHH, wajib dibuatkan DHH yang pengisiannya menggunakan mesin tik;

  2. DHH dibuat oleh pemegang izin yang bersangkutan dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar permohonan penerbitan SKSHH;

  3. DHH dibuat 6 (enam) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen SKSHH. 

(2)   Pengisian DHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

  1. Untuk KB, pengisian nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume harus sama dengan yang tercantum dalam LHP atau DHH pada SKSHH asal atau SKSHH sebelumnya serta dengan mencantumkan nomor dan tanggal LHP/DHH tersebut;

  2. Dalam penomoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila terjadi pemotongan dari satu batang menjadi dua batang atau lebih, maka penomoran potongan kayu bulat dalam pengisian DHH harus sama dengan nomor batang pada LHP dengan menambahkan huruf a, b, dan seterusnya, demikian pula penomoran serta penandaan pada fisik kayu potongan harus sesuai dengan perubahan tersebut;

  3. Untuk KBK/Bakau yang diangkut dari hutan dengan tujuan selain ke industri pulp/chip/arang, diisi dengan nomor dan tanggal LHP, kelompok jenis dan volume/stapel meter serta keterangan dengan mencantumkan penjelasan lain bila diperlukan;

  4. Untuk kayu olahan, diisi dengan nomor urut, jenis olahan/sortimen, ukuran, jumlah keping/ikat/lembar/bundel dan volume, serta keterangan dengan mencantumkan penjelasan lain bila diperlukan;

  5. Untuk HHBK, diisi dengan nomor urut, jenis HHBK, jumlah satuan dan keterangan yang berisi penjelasan lain bila diperlukan.

 

Paragraf Ketiga

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih (FA-BBS)

Pasal 18

(1)   Setiap badan usaha, perorangan dan pemegang izin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH kepada P2SKSHH dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2)  Permohonan penerbitan SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :

  1. Laporan mutasi hasil hutan (LMKB;LMKBK/Bakau;LMHHOK;LMHHBK; LMHHOBK); 

  2. DHH;

  3. Identitas pemohon ;

  4. Bukti-bukti pemilikan hasil hutan yang sah, bagi pemilik yang akan mengangkut kembali hasil hutannya.

(3)   Setiap permohonan berlaku untuk setiap penerbitan SKSHH atau maksimal untuk keperluan 1 (satu) hari penerbitan beberapa SKSHH.

Pasal 19

(1)   Pengisian blanko SKSHH didasarkan pada rekapitulasi DHH.

(2)   Pengisian blanko SKSHH wajib dilakukan dengan mesin tik. 

(3)   Tata cara pengisian blanko dokumen SKSHH, mengikuti tata cara sebagaimana contoh pada lampiran IV.

Pasal 20

(1)   Tata cara penerbitan SKSHH untuk kayu bulat (KB) adalah sebagai berikut :

  1. P2SKSHH selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSHH, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik KB sesuai tata cara pada lampiran III;

  2. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSHH wajib meneliti terlebih dulu terhadap DHH yang diajukan untuk memastikan bahwa KB dalam DHH adalah berasal dari LHP-KB yang telah disahkan;

  3. Dalam pemeriksaan KB, P2SKSHH dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih, yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang pengukuran dan pengujian.

  4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik KB sebagaimana dimaksud huruf a, P2SKSHH segera menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH;

  5. Dalam hal alat angkut tidak dapat merapat di tempat pemuatan/TPK, sehingga proses pemuatan KB ke alat angkutnya dilakukan secara bertahap dan/atau memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka proses pemuatan tersebut dapat dilakukan setelah BAP ditandatangani oleh P2SKSHH, sehingga BAP dan DHH tersebut merupakan bukti proses pemuatan dan berfungsi sebagai bukti keabsahan KB yang diangkut menuju tempat pemuatan sebelum SKSHH diterbitkan.

  6. Penerbitan SKSHH untuk alat angkut yang tidak dapat merapat di tempat pemuatan/TPK sebagaimana dimaksud huruf e atau proses pemuatan KB di TPK ke atas alat angkut memerlukan waktu, maka SKSHH diterbitkan setelah seluruh hasil hutan yang tercantum dalam DHH termuat di atas alat angkut.

  7. Setelah penerbitan SKSHH, P2SKSHH menyerahkan dokumen SKSHH kepada yang berhak/pemohon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

  8. Pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan yang karena sesuatu hal tidak efisien dalam pengangkutan yang disebabkan faktor alam atau hambatan dalam pengangkutan, maka pelaksanaan pengangkutan diatur secara khusus oleh Kepala Dinas Provinsi.

(2)   Tata cara penerbitan SKSHH untuk KBK/Bakau adalah sebagai berikut :

  1. P2SKSHH selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSHH, wajib melakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara pemeriksaan pada lampiran III;

  2. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSHH wajib meneliti terlebih dulu terhadap DHH yang diajukan untuk memastikan bahwa KBK/Bakau dalam DHH adalah berasal dari LHP-KBK atau LHP-Bakau yang telah disahkan;

  3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan KBK/Bakau sebagaimana dimaksud huruf a, P2SKSHH segera menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH;

  4. Khusus bagi KBK/Bakau yang digunakan untuk bahan baku industri pulp/chip/arang dalam satu wilayah provinsi dan pengangkutannya dilengkapi FA-BBS/FA-Bakau maka SKSHH untuk KBK/Bakau diterbitkan 1 (satu) kali per hari berdasarkan rekapitulasi hasil penimbangan sesuai kumpulan FA-BBS/FA-Bakau (rekapitulasi hasil penimbangan dilampirkan) oleh P2SKSHH yang berada di industri.

  5. Khusus bagi KBK dari luar provinsi yang digunakan untuk bahan baku industri pulp dan dalam pengangkutannya menggunakan FA-BBS, maka SKSHH diterbitkan untuk setiap bulan oleh P2SKSHH di provinsi asal berdasarkan rekapitulasi hasil penimbangan setiap bulan yang ditanda tangani oleh P3KB pada industri pulp.

  6. Setelah penerbitan SKSHH, P2SKSHH menyerahkan dokumen SKSHH kepada yang berhak/pemohon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

(3)   Tata cara penerbitan SKSHH untuk HHBK adalah sebagai berikut :

  1. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSHH, P2SKSHH wajib melakukan pemeriksaan/pengujian HHBK sesuai dengan tata cara pemeriksaan pada lampiran III;

  2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, P2SKSHH segera menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH. 

  3. Setelah penerbitan SKSHH, P2SKSHH menyerahkan dokumen SKSHH kepada yang berhak/pemohon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

(4)   Tata cara penerbitan FA-BBS dan FA-Bakau adalah sebagai berikut :

  1. KBK yang akan diangkut untuk bahan baku serpih industri pulp, dapat menggunakan FA-BBS perusahaan industri pulp apabila asal KBK tersebut merupakan group dari perusahaan industri;

  2. Bagi KBK yang berasal dari perusahaan di luar group perusahaan industri pulp, pengangkutannya dapat menggunakan FA-BBS perusahaan industri bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal;

  3. FA-BBS diterbitkan di TPK hutan oleh petugas perusahaan asal kayu yang ditunjuk oleh Direksi perusahaan bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi setempat;

  4. Khusus untuk Bakau yang akan diangkut ke industri chip/arang, dapat menggunakan FA-Bakau yang diterbitkan oleh petugas perusahaan yang ditunjuk oleh Direksi perusahaan bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi setempat;

  5. engisian FA-BBS atau FA-Bakau dapat dilakukan dengan tulis tangan.


Paragraf Keempat

Masa Berlaku SKSHH/DPP/FA-BBS/FA-Bakau

Pasal 21

(1)   Ketentuan masa berlaku SKSHH, DPP, FA-BBS, FA-Bakau diatur sebagai berikut :

  1. Masa berlaku SKSHH ditetapkan paling lama 25 (dua puluh lima) hari;

  2. Masa berlaku DPP ditetapkan paling lama 1 (satu) hari (24 jam);

  3. Masa berlaku FA-BBS/FA-Bakau ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

(2)   Masa berlaku SKSHH, DPP dan FA-BBS/FA-Bakau ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi setempat.

(3)   Perhitungan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas waktu tempuh normal dan jarak pengangkutan serta jenis alat angkut.

(4)   Peruntukan dokumen SKSHH diatur sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 dan ke-2 : Melengkapi bersama-sama hasil hutan yang diangkut;

  2. Lembar ke-3 : Untuk Kepala BSPHH asal hasil hutan;

  3. Lembar ke-4 : Untuk Kepala Dinas Provinsi tujuan pengangkutan;

  4. Lembar ke-5 : Untuk arsip P2SKSHH;

  5. Lembar ke-6 : Untuk arsip perusahaan yang mengguna-kan SKSHH.

(5)   Peruntukan dokumen DPP diatur sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 dan ke-2 : Melengkapi bersama-sama hasil hutan yang diangkut;

  2. Lembar ke-3 : Untuk Kepala Dinas Kab. / Kota tujuan;

  3. Lembar Ke-4 : Untuk arsip penerbit.

(6)   Peruntukan dokumen FA-BBS diatur sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 dan ke-2 : Melengkapi bersama-sama KBK yang diangkut;

  2. Lembar ke-3 : Untuk Kepala Dinas Kab. / Kota tujuan;

  3. Lembar Ke-4 : Untuk arsip penerbit.

(7)   Peruntukan dokumen FA-Bakau diatur sebagai berikut :
a. Lembar ke-1 dan ke-2 : Melengkapi bersama-sama kayu Bakau yang diangkut;
b. Lembar ke-3 : Untuk Kepala Dinas Kab. / Kota tujuan;
c. Lembar Ke-4 : Untuk arsip penerbit .

Bagian Keenam

Pembuatan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

Paragraf Kesatu

Pembuatan LMKB Untuk Kayu Bulat di Hutan

Pasal 22

1)   Pemegang IUPHHK, IPHHK dan ILS, wajib membuat LMKB di TPK (logpond/logyard) di hutan dengan menggunakan model blanko DK.A.106a (lampiran I F. 1).

(2)   Tata cara pengisian LMKB adalah sebagai berikut :

  1. Pengisian kolom penambahan didasarkan pada rekapitulasi LHP-KB yang telah disahkan untuk setiap bulan;

  2. Pengisian kolom pengurangan didasarkan pada rekapitulasi penerbitan DHH/SKSHH selama 1 (satu) bulan;

  3. Pada kolom keterangan dicantumkan nomor seri dan tanggal penerbitan SKSHH serta tujuan pengangkutan;

  4. Berdasarkan jumlah persediaan pada bagian penambahan dikurangi jumlah pengurangan, maka sisanya merupakan sisa persediaan akhir bulan yang bersangkutan;

  5. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain hal selama dalam satu bulan, maka wajib dibuatkan berita acara yang diketahui oleh P2LHP dan diperhitungkan pada kolom persediaan.

(3)   LMKB dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

a. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
b. Lembar kedua untuk P2LHP;
c. Lembar ketiga untuk P2SKSHH; dan
d. Lembar ketiga untuk arsip pemegang izin.

(4)   LMKB lembar kesatu, lembar kedua, dan lembar ketiga wajib dikirim sesuai peruntukannya, dan diterima selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

(5)   LMKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis, jumlah dan volume fisik kayu.

Paragraf Kedua
Pembuatan LM-KBK/Bakau

Pasal 23

(1)   Pemegang IUPHHK, IPHHK dan ILS yang memproduksi KBK/Bakau, setiap bulan wajib membuat LM-KBK/Bakau di TPn/TPK, dengan menggunakan model blanko DK.A.106b (lampiran I F.2).

(2)   Tata cara pengisian LM-KBK/Bakau adalah sebagai berikut :
a. Pengisian kolom penambahan didasarkan pada rekapitulasi LHP-KBK/ LHP-Bakau yang telah disahkan untuk setiap bulan;
b. Pengisian kolom pengurangan didasarkan pada rekapitulasi penerbitan SKSHH/ FA-BBS/FA-Bakau selama 1 (satu) bulan;
c. Pada kolom keterangan dicantumkan nomor seri dan tanggal penerbitan SKSHH/FA-BBS/FA-Bakau serta tujuan pengangkutan;
d. Berdasarkan jumlah persediaan pada bagian penambahan dikurangi jumlah pengurangan, maka sisanya merupakan sisa persediaan akhir bulan yang bersangkutan;
e. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain hal selama dalam satu bulan, maka wajib dibuatkan berita acara yang diketahui oleh P2LHP.

(3)   LM-KBK/Bakau dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan :
a. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
b. Lembar kedua untuk P2LHP;
c. Lembar ketiga untuk P2SKSHH; dan
d. Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.

(4)   LM-KBK/Bakau lembar kesatu dan lembar kedua wajib dikirim sesuai peruntukannya, dan diterima selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

(5)   LM-KBK/Bakau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis, jumlah dan volume/berat fisik kayu.

Paragraf Ketiga
Pembuatan LM-HHBK

Pasal 24

(1)  Pemegang IUPHHBK dan IPHHBK setiap bulan wajib membuat LM-HHBK dengan menggunakan model blanko DK.A.106c (lampiran I.F.3).

(2)  Tata cara pengisian LM-HHBK adalah sebagai berikut :

  1. Pengisian kolom penambahan didasarkan rekapitulasi LP-HHBK yang telah disahkan untuk setiap bulan;

  2. Pengisian kolom pengurangan didasarkan pada rekapitulasi penerbitan SKSHH selama 1 (satu) bulan;

  3. Pada kolom keterangan dicantumkan nomor seri dan tanggal penerbitan SKSHH serta tujuan pengangkutan;

  4. Berdasarkan jumlah persediaan pada bagian penambahan dikurangi jumlah pengurangan, maka sisanya merupakan sisa persediaan akhir bulan yang bersangkutan;

  5. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain hal selama dalam satu bulan, maka wajib dibuatkan berita acara yang diketahui oleh P2LP.

(3)   Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan wajib membuat LM-HHBK dalam rangkap 4 (empat) dan menyampaikan LM-HHBK tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya, dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota.;

  2. Lembar kedua untuk P2LHP;

  3. Lembar ketiga untuk P2SKSHH; dan

  4. Lembar ketiga untuk arsip perusahaan.

(4)   LM-HHBK lembar kesatu dan lembar kedua wajib dikirim, dan diterima selambat- lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

(5)   LM-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan fisik HHBK, baik jenis, jumlah maupun volume/berat.

BAB III
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI TPK ANTARA

Bagian Kesatu
Perlakuan SKSHH di TPK Antara

Pasal 25

(1)   SKSHH yang diterima di TPK Antara/di Tempat Penampungan, diperlakukan sebagai berikut :

  1. SKSHH lembar ke-1 dan ke-2 wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK untuk segera dimatikan dengan memberi tanda cap "TELAH DIMATIKAN" pada halaman muka dokumen sebelum dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik atas hasil hutan yang diangkut.
    Pemeriksaan administrasi meliputi :

    1)  Kebenaran blanko yang digunakan;

    2)  Kebenaran nama dan specimen tanda tangan P2SKSHH;

    3)  Kebenaran nomor register P2SKSHH;

    4)  Kebenaran pengisian blanko SKSHH. 

  2. Pemeriksaan fisik hasil hutan dilakukan sesuai tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III;

  3. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, P3KB/P3KG/P3KL/ P3HHBK membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan format DK.B.101.b (lampiran I.I.2) dan menandatangani SKSHH pada kolom yang tersedia;

  4. P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK wajib mengumpulkan SKSHH lembar ke-1 dan membuat buku register penerimaan SKSHH lembar ke-1 dan selanjutnya dimasukkan Daftar Penerimaan Dokumen SKSHH Lembar ke-1, dengan menggunakan blanko model DK.B.104d (lampiran I.L.4);

  5. SKSHH lembar ke-2 berikut DHH-nya yang telah dimatikan dan ditanda tangani oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK diserahkan kembali kepada pemilik hasil hutan di tempat tujuan;

  6. Kumpulan SKSHH lembar ke-1 (asli) berikut daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf e serta Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir c, pada setiap pertengahan dan akhir bulan wajib dikirimkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.

(2)   Tata cara perlakuan terhadap dokumen yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, diatur sebagai berikut :

  1. Dalam hal SKSHH, DPP, FA-BBS atau FA-Bakau telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka dilakukan sebagai berikut :

1)   Untuk dokumen yang melengkapi pengangkutan hasil hutan di laut, maka dokumen yang telah habis masa berlakunya tersebut wajib disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.

2)   Perpanjangan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilakukan oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK setelah hasil hutan yang diangkut tersebut tiba di tempat tujuan pengangkutan.

3)   Untuk dokumen yang melengkapi pengangkutan hasil hutan di darat/sungai, maka dokumen yang telah habis masa berlakunya tersebut wajib disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pengemudi kendaraan/nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.

4)   Perpanjangan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 3) dilakukan oleh pejabat kehutanan terdekat yang menangani peredaran hasil hutan yang berada di lokasi setempat.

5)   Perpanjangan masa berlaku dokumen dilakukan pada kolom perpanjangan masa berlaku yang tersedia pada dokumen bersangkutan dengan mengisi jumlah hari dan tanggal berlakunya perpanjangan serta dengan membubuhi tanda tangan, nama jelas, jabatan dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

6)   Perpanjangan masa berlaku dokumen dihitung sejak tanggal penandatanganan.

7)   Perpanjangan masa berlaku dokumen SKSHH hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setiap pengangkutan sesuai sisa jarak dan waktu tempuh normal. 
b. Terhadap hasil hutan yang masa berlaku dokumennya telah habis dalam perjalanan sebagaimana dimaksud huruf a, wajib dilakukan pemeriksaan fisik 100 % (seratus persen) setelah sampai di tempat tujuan.

(3)   Penerbitan SKSHH dari TPK Antara atau Tempat Penampungan, ditetapkan sebagai berikut :

  1. Setiap pemilik hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan dari TPK Antara/Tempat Penampungan, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH, dengan melampirkan :

1)   LMKB/LM-KBK atau LM-Bakau/LMHHBK;

2)   Rencana pengangkutan sesuai DHH yang baru;

3)   Identitas asli pemohon (untuk perorangan);

4)   Bukti-bukti pemilikan hasil hutan sebelumnya bagi pemilik yang akan mengangkut kembali hasil hutannya (SKSHH sebelumnya).

  1. Permohonan penerbitan SKSHH ditujukan kepada P2SKSHH, dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

Bagian Kedua
Pembuatan LMKB Untuk Kayu Bulat di TPK Antara

Pasal 26

(1)    Di setiap TPK Antara wajib dibuat LMKB, dengan menggunakan blanko model DK.A.106A.

(2)   Tata cara pengisian LMKB adalah sebagai berikut :

  1. Pengisian kolom penambahan didasarkan pada rekapitulasi SKSHH yang diterima untuk setiap bulan.

  2. Pengisian kolom pengurangan didasarkan pada rekapitulasi penerbitan SKSHH selama 1 (satu) bulan.

  3. Pada kolom keterangan dicantumkan nomor seri dan tanggal penerbitan maupun penerimaan SKSHH serta asal kayu.

  4. Berdasarkan jumlah persediaan pada bagian penambahan dikurangi jumlah pengurangan, maka sisanya merupakan sisa persediaan akhir bulan yang bersangkutan.

  5. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain hal selama dalam satu bulan, maka wajib dibuatkan berita acara yang diketahui oleh P3KB dan selanjutnya dimasukkan dalam kolom pengurangan.

(3)   LMKB dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

a)   Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

b)   Lembar kedua untuk P3KB;

c)   Lembar ketiga untuk P2SKSHH; dan

d)   Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.

(4)    LMKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan fisik. baik jenis, jumlah, maupun volume.

BAB IV
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI INDUSTRI

Bagian Kesatu
Perlakuan SKSHH di Industri

Pasal 27

(1)    SKSHH/DPP yang diterima di TPK industri, diperlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. SKSHH/DPP lembar ke-1 dan ke-2 wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK untuk segera dimatikan dengan memberi tanda cap "TELAH DIMATIKAN" pada halaman muka dokumen sebelum dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik atas hasil hutan yang diangkut;

  2. Pemeriksaan administrasi meliputi :

1)   Kebenaran dan keabsahan blanko yang digunakan;

2)   Kebenaran nama dan specimen tanda tangan P2SKSHH;

3)   Kebenaran nomor register P2SKSHH;

4)   Kebenaran pengisian blanko SKSHH. 

  1. Pemeriksaan fisik hasil hutan dilakukan sesuai ketentuan dengan tata cara pada lampiran III;

  2. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, P3KB/P3KG/P3KL/ P3HHBK membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan format DK.B. 101b (lampiran I.I.2) dan menandatangani SKSHH atau DPP pada kolom yang tersedia;

  3. P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK wajib mengumpulkan SKSHH/DPP lembar ke-1 dan membuat buku register penerimaan SKSHH/DPP lembar ke-1 dan selanjutnya dimasukkan Daftar Penerimaan Dokumen SKSHH Lembar Ke-1, dengan menggunakan blanko model DK.B.104d (lampiran I.L.4);

  4. SKSHH lembar ke-2 dan DHH lembar ke-2 yang telah dimatikan dan ditanda tangani oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK dikembalikan kepada pemilik hasil hutan;

  5. Kumpulan SKSHH/DPP lembar ke-1 (asli) berikut daftar sebagaimana dimaksud pada huruf e serta berita acara sebagaimana dimaksud pada butir d, setiap pertengahan dan akhir bulan wajib dikirimkan kepada Kepala Dinas Kebupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi;

(2)   Tata cara perlakuan terhadap dokumen yang telah habis masa berlaku dalam perjalanan, diatur dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2).

(3)   Pemegang izin industri pengolahan kayu hanya diizinkan untuk menerima KB/KBK/Kayu Bakau/K /HHBK yang berasal dari perizinan yang sah.

(4)   Hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang sah dengan tujuan sesuai yang tercantum dalam dokumen yang bersangkutan.

(5)   Penerimaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK dengan menyerahkan SKSHH/ DPP lembar ke-1 dan ke-2.

(6)   P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK, wajib melakukan pemeriksaan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III. 

Bagian Kedua
Perlakuan SKSHH/FA-BBS/FA-Bakau di Industri Pulp/Chip/Arang

Pasal 28

(1)   Pemegang izin industri pulp/chip/arang yang menerima dan mengolah KBK/ Bakau, wajib memiliki timbangan yang berfungsi dengan baik dan telah ditera oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)   Kayu Bahan Baku Serpih atau Bakau yang diterima di industri pulp/chip/arang, wajib dilaporkan kepada P3KB dan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai tata cara pada lampiran III.

(3)   P3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari wajib membuat Rekapitulasi Hasil Penimbangan/Pengukuran selama 1 (satu) hari sebagai dasar pembuatan rekapitulasi bulanan yang disahkan oleh P3KB bersangkutan.

(4)   Bagi pengangkutan bahan bakaku serpih dari luar provinsi, maka Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikirimkan kepada masing-masing pemegang izin di tempat asal yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan SKSHH oleh P2SKHH yang ditunjuk.

(5)   Penerbitan SKSHH untuk KBK, diberi cap "KBK" pada kolom yang terletak pada bagian tengah atas SKSHH, dengan dilampiri rekapitulasi hasil penimbangan/pengukuran FA-BBS, sedangkan untuk Bakau diberi cap "BAKAU" dengan dilampiri rekapitulasi faktur angkutan bakau.

(6)   Apabila dalam satu partai KBK yang ditimbang di industri pulp terdapat kayu bulat (kayu dengan diameter 30 cm ke atas) dan atau terdapat jenis kayu indah/mewah agar dipisahkan dari partai KBK tersebut dan dibuatkan daftar ukur tersendiri serta dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar perhitungan pengenaan suplisi pungutan PSDH dan atau DR.

(7)   P3KB wajib mengumpulkan FA-BBS/FA-Bakau/SKSHH lembar ke-1 dan membuat buku register penerimaan FA-BBS/FA-Bakau/SKSHH lembar ke-1 dan selanjutnya dimasukkan Daftar Penerimaan Dokumen FA-BBS/FA-Bakau/SKSHH Lembar Ke-1, dengan menggunakan blanko model DK.B.104d (lampiran I.L.4).

(8)   FA-BBS/FA-Bakau/SKSHH lembar ke-2 yang telah dimatikan dan ditanda tangani oleh P3KB dikembalikan kepada pemilik hasil hutan;

(9)   Kumpulan SKSHH lembar ke-1 (asli) berikut daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap akhir bulan wajib dikirimkan kepada Kepala Dinas Kebupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi;

Bagian Ketiga
Penerbitan Dokumen SKSHH dan Pengangkutan Hasil Hutan Olahan

Pasal 29

(1)   Setiap kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, panel kayu (Veneer, kayu lapis, block board, laminated veneer lumber, Medium Density Fiberboard) yang akan diangkut dari dan ke industri kayu, wajib dibuatkan DHH oleh perusahaan/perorangan yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar permohonan penerbitan SKSHH.

(2)   DHH kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi nomor urut, jenis olahan, nomor bundel/packing, ukuran, volume dan kolom keterangan yang diisi dengan mencantumkan penjelasan lain bila diperlukan.

(3)   Setiap pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, dan panel kayu dari dan ke industri serta pengangkutan ke tempat penampungan, wajib dilengkapi dengan SKSHH.

(4)   Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, dan panel kayu dari tempat penampungan ke konsumen (tidak untuk diolah lagi atau diperjualbelikan) dalam wilayah Kabupaten/Kota tidak perlu menggunakan SKSHH, tetapi cukup menggunakan Nota/Faktur perusahaan bersangkutan.

(5)   Setiap pengangkutan kayu olahan berupa moulding, dowel, pintu, jendela, furniture, dan barang jadi lainnya dari industri pengolahan kayu lanjutan atau dari tempat penjualan tidak perlu menggunakan SKSHH, tetapi cukup menggunakan nota/faktur perusahaan penjual atau industri bersangkutan.

(6)   Setiap pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat pengumpulan, wajib menggunakan dokumen SKSHH.

(7)   Pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang telah diolah berupa rotan polish, hati rotan, kulit rotan, minyak kayu putih, minyak Cendana, minyak Lawang, minyak Keruing, tikar, atap sirap, serpih Cendana, bubuk Cendana, wajib menggunakan dokumen SKSHH.

Pasal 30

(1)   Kayu olahan yang dapat diterbitkan SKSHH adalah kayu olahan yang berasal dari industri primer hasil hutan kayu dan tempat penampungan yang memiliki perizinan yang sah.

(2)   Setiap pemegang izin atau pemilik kayu olahan hasil hutan yang akan mengangkut untuk tujuan dalam negeri dan ekspor, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH, dengan melampirkan :

  1. LMKB dan atau LMHHOK;
  2. Rencana pengangkutan sesuai DHH;
  3. Identitas asli pemohon (untuk perorangan);
  4. Bukti-bukti pemilikan kayu olahan sebelumnya bagi pemilik yang akan mengangkut kembali kayu olahannya ke tujuan industri.

(3)   Permohonan penerbitan SKSHH ditujukan kepada P2SKSHH dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(4)   Tata cara penerbitan SKSHH untuk kayu olahan adalah sebagai berikut :

  1. P2SKSHH selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSHH, wajib melakukan pemeriksaan fisik kayu olahan sesuai tata cara pada lampiran III;
  2. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSHH wajib meneliti terlebih dulu terhadap DHH yang diajukan untuk memastikan bahwa kayu olahan dalam DHH adalah berasal dari persediaan yang tercantum dalam LMHHOK;
  3. Dalam pemeriksaan kayu olahan, P2SKSHH dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih sesuai dengan kebutuhan;
  4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu olahan sebagaimana dimaksud huruf a, P2SKSHH segera menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH;
  5. Dalam hal alat angkut tidak dapat merapat di tempat pemuatan TPK industri, sehingga proses pemuatan kayu olahan ke alat angkutnya dilakukan secara bertahap dan/atau memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka proses pemuatan tersebut dapat dilakukan setelah BAP dan DHH ditandatangani oleh P2SKSHH dan selanjutnya BAP dan DHH merupakan dokumen pendukung proses pemuatan bertahap tersebut sebelum diterbitkannya SKSHH.
  6. Penerbitan dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud pada huruf e, diterbitkan setelah seluruh kayu olahan yang tercantum dalam DHH termuat di atas alat angkut.

(5)   Setelah penerbitan SKSHH, P2SKSHH menyerahkan dokumen SKSHH kepada yang berhak/pemohon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

Bagian Keempat
Pembuatan LMKB, LMHHOK dan LMHHOBK

Pasal 31

(1)   Pemegang izin industri primer hasil hutan kayu, setiap bulan wajib membuat LMKB dengan menggunakan model blanko DK.A. 106a/DK.A 106b (lampiran I.F.1/I.F.2), LMHHOK dengan menggunakan model blanko DK.A.107a / DK.A.107b (lampiran I G.1/I.G.2), atau LMHHOBK dengan menggunakan model blanko DK.A.106c (lampiran I.F.3).

(2)   Tata cara pembuatan LMKB mengikuti ketentuan pada pasal 22 ayat (2) dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Lembar kesatu untuk Dinas Kabupaten/Kota;

  2. Lembar kedua untuk Dinas Provinsi; 

  3. Lembar ketiga untuk P3KB; dan

  4. Lembar ketiga untuk arsip pemegang izin usaha industri.

(3)   Tata cara pengisian LMHHOK adalah sebagai berikut :

  1. Kolom persediaan awal bahan baku, diisi jenis hasil hutan olahan berikut satuan jumlah dan satuan volume/berat masing-masing hasil hutan olahan, yang merupakan persediaan akhir bulan sebelumnya;

  2. Kolom perolehan bahan baku, diisi perolehan bahan baku sesuai jenis hasil hutan olahan berikut satuan jumlah dan satuan volume/berat masing-masing;

  3. Kolom penggunaan bahan baku, diisi penggunaan bahan baku sesuai jenis hasil hutan olahan berikut satuan jumlah dan satuan volume/berat masing-masing;

  4. Kolom persediaan akhir bahan baku, diisi berdasarkan hasil penghitungan persediaan awal ditambah perolehan bahan baku dalam bulan berjalan dikurangi dengan penggunaan bahan baku;

  5. Kolom persediaan awal hasil hutan olahan , diisi jenis olahan, satuan dan volume;

  6. Kolom produksi hasil hutan olahan, diisi produksi hasil hutan olahan pada bulan berjalan;

  7. Kolom penggunaan/penjualan hasil hutan olahan, diisi berdasarkan penggunaan/penjualan hasil hutan olahan pada bulan berjalan;

  8. Kolom persediaan akhir hasil hutan olahan, diisi berdasarkan hasil penghitungan persediaan awal ditambah produksi hasil hutan olahan bulan berjalan dikurangi penggunaan/penjualan.

(4)   LMHHOK dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Lembar kesatu untuk Dinas Kabupaten/Kota;

  2. Lembar kedua untuk Dinas Provinsi; 

  3. Lembar ketiga untuk P3KG/P3KL; dan

  4. Lembar keempat untuk arsip pemegang izin usaha industri.

(5)   Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengirim LMKB, LMHHOK atau LMHHOBK lembar kesatu dan kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

(6)   Tata cara pengisian LMHHOBK mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Lembar kesatu untuk Dinas Kabupaten/Kota;

  2. Lembar kedua untuk Dinas Provinsi; 

  3. Lembar ketiga untuk P3HHBK; dan

  4. Lembar keempat untuk arsip pemegang izin usaha industri.



BAB V
PERLAKUAN SKSHH YANG BERADA DI PEMBELI HASIL HUTAN 
DILUAR INDUSTRI 

Pasal 32

(1)   Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, pada setiap Kecamatan wajib menempatkan petugas kehutanan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang penatausahaan hasil hutan, yang ditugaskan untuk mematikan dan menatausahakan SKSHH lembar ke-1.

(2)   Setiap pembeli hasil hutan untuk keperluan diluar industri pengolahan hasil hutan yang membeli hasil hutan dari pemegang izin yang sah, maka SKSHH/DHH lembar ke-1 dan ke-2 yang menyertai pengangkutan hasil hutan tersebut wajib dilaporkan kepada petugas kehutanan yang ditunjuk di tingkat Kecamatan atau instansi kehutanan terdekat untuk dimatikan, paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya hasil hutan.

(3)   Setelah petugas kehutanan yang ditunjuk mematikan SKSHH/DHH lembar ke-1 dan lembar ke-2 serta menandatangani SKSHH pada kolom yang tersedia, maka SKSHH/DHH lembar ke-2 wajib dikembalikan kepada pemilik hasil hutan;

(4)   Kumpulan SKSHH lembar ke-1 (asli) wajib dibuat daftar register penerimaan SKSHH lembar ke-1 dan selanjutnya dimaksukkan Daftar Penerimaan Dokumen SKSHH Lembar Ke-1, dengan menggunakan blanko model DK.B.104d (lampiran I.L.4).

(5)   Kumpulan SKSHH lembar ke-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada setiap pertengahan dan akhir bulan wajib dikirimkan kepada Kepala Dinas Kebupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi;

BAB VI
HASIL HUTAN DARI HUTAN HAK/RAKYAT, HASIL HUTAN LELANG, HASIL HUTAN EKSPOR/IMPOR DAN HASIL HUTAN 
DI PELABUHAN UMUM

Bagian Kesatu
Hasil Hutan Dari Hutan Hak/Rakyat

Pasal 33

(1)   Setiap orang atau badan hukum yang memiliki hutan hak/rakyat yang akan melakukan penebangan pohon, wajib melaporkan rencana penebangan kepada Kepala Desa setempat atau pejabat setara yang diangkat Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2)   Penyampaian rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

  1. Bukti pemilikan hak atas tanah (copy alas titel/hak atas tanah);

  2. Peta areal hutan hak/rakyat yang berisi letak, luas dan batas-batasnya diketahui oleh Camat setempat;

  3. Potensi tegakan hutan hak/rakyat.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan hasil hutan hak/rakyat diatur oleh Kepala Dinas Provinsi bersangkutan dengan tetap mengikuti/ mengacu Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Pohon yang akan ditebang benar-benar berada pada hutan hak/rakyat sesuai dengan bukti pemilikan yang sah;

  2. Status tanah tidak dalam sengketa;

  3. Dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHH yang diberi cap Kayu Rakyat (KR);

  4. Kayu yang akan diterbitkan SKSHH untuk diangkut/dijual ke industri pengolahan kayu wajib dilakukan pengukuran oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan (PHH);

  5. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Hasil Hutan dengan cap KR (DHH-KR), dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan ditanda tangani oleh petugas bersangkutan sebagai dasar penerbitan SKSHH oleh P2SKSHH;

Pasal 34

Ketentu mengenai pemberlakuan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 35

(1)   Pemilik hutan hak/rakyat termasuk pemilik kebun yang memanfaatkan kayu bulat produksi dari land clearing wajib membuat dan melaporkan realisasi penebangan/pemanenan dan pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan format blanko LMKB.

(2)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi.

Bagian Kedua
Ekspor dan Impor Hasil Hutan

Pasal 36

(1)   Dalam pelaksanaan ekspor, hasil hutan berupa kayu gergajian, chip/serpih/pulp,kayu lapis, veneer, laminated veneer lumber, rotan bulat, rotan poles, kulit rotan dan hati rotan yang diangkut sampai tujuan pelabuhan muat wajib dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH.

(2)   SKSHH sebagaimana disebut pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(3)   SKSHH lembar ke-1 dan lembar ke-2, wajib diserahkan kepada petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat untuk dimatikan dan selanjutnya untuk setiap akhir bulan, perusahaan eksportir bersangkutan wajib menyerahkan lembar ke-1 SKSHH kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dimana Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berada.

(4)   SKSHH lembar ke-2 diserahkan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagai bukti hasil hutan yang diekspor adalah sah.

(5)   Semua badan usaha atau perorangan yang melaksanakan ekspor hasil hutan, setiap bulan wajib melaporkan realisasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

(6)   Khusus untuk ekspor kayu gergajian dan rotan bulat asalan/rotan bulat poles, eksportir wajib mempunyai rekomendasi memenuhi persyaratan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

(1)   Setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan impor kayu bulat dan kayu gergajian, wajib melaporkan kepada P3KB/P3KG di pelabuhan atau industri pengolahan kayu dengan dilengkapi dokumen-dokumen impor berupa manifest atau B/L untuk diketahui.

(2)   Dalam hal kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pengangkutan secara bertahap atau sekaligus dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, maka wajib dilengkapi surat keterangan yang dibuat oleh pemilik kayu bersangkutan dengan menyebutkan jumlah dan jenis kayu yang diangkut serta dilampiri dengan copy dokumen impornya.

Bagian Ketiga
Hasil Hutan Lelang

Pasal 38

(1)   Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi dimana lokasi hasil hutan akan dilelang, wajib menetapkan harga dasar/limit lelang hasil hutan.

(2)   Penentuan harga dasar/limit lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara bersama-sama oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi, Kantor Perindustrian dan Perdagangan.

(3)   Tata cara penetapan harga dasar/limit lelang hasil hutan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(4)   Semua badan usaha atau perorangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang hasil hutan oleh instansi yang berwenang, wajib melaporkan risalah lelang asli selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak penetapan pemenang lelang, kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat atau kepada Dinas Provinsi bagi Kabupaten/Kota yang belum ada instansi yang menangani bidang kehutanan. 

(5)   Hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum diangkut atau dijual atau dipergunakan sendiri, wajib dilakukan pemeriksaan oleh pegawai kehutanan yang berkualifikasi minimal sebagai PHH sesuai tata cara pada lampiran III, untuk mengetahui kebenaran antara fisik hasil hutan dengan risalah lelang.

(6)    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat perbedaan jenis, ukuran dan volume/berat hasil hutan dengan risalah lelangnya, maka hasil hutan yang tidak sesuai dengan risalah lelang dinyatakan hasil hutan yang tidak sah dan wajib diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7)   Khusus terhadap hasil hutan lelang berupa kayu bulat dan kayu pacakan, setelah diperiksa wajib diterakan tapak palu tok DK khusus lelang.

(8)   Tok DK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bentuk, pengadaan dan penggunaan-nya diatur oleh masing-masing Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi bagi Kabupaten/Kota yang belum ada instansi yang menangani bidang kehutanan.

(9)   Pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan lelang, wajib dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH/DHH yang diterbitkan oleh P2SKSHH setempat.

Bagian Keempat
Hasil Hutan di Pelabuhan Umum

Pasal 39

(1)   Di setiap pelabuhan umum yang ada aktivitas keluar masuknya hasil hutan, wajib ditempatkan P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK yang bertugas melakukan pemeriksaan hasil hutan.

(2)   SKSHH lembar ke-1 dan ke-2 untuk pengangkutan dengan tujuan pelabuhan umum atau tujuan lain namun mengalami transit/dibongkar di pelabuhan umum, wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK di pelabuhan untuk dimatikan saat itu juga dengan memberi cap "TELAH DIMATIKAN" pada kolom SKSHH yang tersedia serta dicantumkan tanggal saat dokumen tersebut dimatikan.

Pasal 40

(1)   Bagi pengangkutan hasil hutan kayu dengan tujuan pengangkutan ke pelabuhan umum, setelah dokumen SKSHH dimatikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2), maka segera dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen dengan fisik hasil hutan, dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III, dan SKSHH lembar ke-2 yang telah dimatikan dikembalikan kepada pemilik hasil hutan.

(2)   Apabila dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan tidak sesuai dengan isi SKSHH, baik jenis dan/atau jumlah batang/bundel/keping dan/atau ukuran diameter/panjang/tebal/lebar atau volume/berat di atas toleransi yang ditetapkan, maka P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK segera membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

(3)   P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK, wajib membuat buku register penerimaan SKSHH dan melaporkan rekapitulasi penerimaan SKSHH berikut SKSHH lembar ke-1 pada setiap pertengahan dan akhir bulan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan menggunakan model blanko DK.B.104d (Lampiran I.L.4).

Pasal 41

(1)   Bagi pengangkutan hasil hutan yang transit/dibongkar di pelabuhan umum, setelah dokumen SKSHH-nya dimatikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2), maka dokumen pengangkutan lanjutan dengan tujuan sesuai yang tercantum dalam SKSHH adalah DPP.

(2)   Penggunaan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam wilayah Kabupaten/Kota dimana pelabuhan tersebut berada, sedangkan untuk pengangkutan keluar Kabupaten/Kota tetap menggunakan SKSHH.

(3)   DPP diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik hasil hutan yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan bersangkutan setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas Provinsi.

(4)   Tata cara penerbitan DPP, diatur sebagai berikut :

  1. Penerbitan DPP dilakukan dengan menggunakan model blanko DK.B.202 (lampiran I.H.3) dan pengisiannya wajib diisi dengan mesin tik;

  2. DPP hanya dapat diterbitkan untuk mengangkut hasil hutan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam SKSHH;

  3. DPP diterbitkan secara berurutan terhadap satu partai hasil hutan per SKSHH dengan penomoran yang dimulai dari nomor 1, dan seterusnya;

  4. DPP yang diterima di tujuan SKSHH, wajib dilaporkan kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK untuk dimatikan dan sebagai dasar pemeriksaan kebenaran isi DPP dan isi SKSHH;

  5. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan fisik, SKSHH lembar ke-1 dan ke-2 dan DPP wajib ditanda tangani oleh P3KB/P3KG/P3KL/ P3HHBK pada kolom yang tersedia;

  6. Penerbit DPP wajib membuat Buku Register kedatangan/ penerimaan hasil hutan per alat angkut dalam setiap pengangkutan, dengan menyebutkan nama alat angkut, nomor seri SKSHH, asal hasil hutan, volume/jenis dan tujuan pengangkutan;

(5)   Bagi pengangkutan hasil hutan yang menggunakan alat angkut darat melalui pelabuhan penyeberangan/ferry maupun pelabuhan umum dan tidak mengalami penggantian alat angkut, maka tidak perlu diterbitkan DPP dan SKSHH berlaku sampai dengan tempat tujuan, akan tetapi dokumen SKSHH-nya wajib dilaporkan kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK untuk diberi cap diketahui pada halaman belakang lembar ke-1 SKSHH.

(6)   Apabila dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis masa berlakunya, maka P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK, wajib melakukan pemeriksaan terhadap fisik hasil hutan, dan apabila telah sesuai dengan ketentuan, maka terhadap hasil hutan tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku.

BAB VII
TUGAS, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN P2LHP, P2SKSHH DAN P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK

Bagian Kesatu
Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 42

(1)   Tugas Pokok P2LHP :

  1. Melakukan pemeriksaan kebenaran pengisian LHP;

  2. Melakukan pemeriksaan fisik hasil hutan atas hasil hutan yang di-LHP-kan;

  3. Melakukan pengecekan hasil penebangan/pemanenan/pemungutan hasil hutan pada lokasi bersangkutan;

  4. Mengesahkan LHP.

(2)   P2LHP mempunyai fungsi untuk mengendalikan penebangan/pemanenan/ pemungutan hasil hutan pada lokasi-lokasi yang ditetapkan berdasarkan izin yang sah.

(3)   P2LHP bertangggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.

Pasal 43

(1)  Tugas Pokok P2SKSHH :

  1. Melayani permohonan pemegang izin atau perorangan untuk menerbitkan SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku.

  2. Melakukan pemeriksaan fisik hasil hutan yang dimohon untuk diangkut.

  3. Membuat buku register penerimaan, persediaan dan penerbitan SKSHH.

  4. Membuat laporan penerbitan SKSHH.

(2)   P2SKSHH berfungsi sebagai penanggung jawab penerbitan SKSHH dalam mengendalikan peredaran hasil hutan, agar hasil hutan yang beredar benar-benar berasal dari perizinan yang sah.

(3)   P2SKSHH yang berasal dari Dinas Provinsi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Provinsi, sedangkan yang berasal dari Dinas Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 44

(1)   Tugas Pokok P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK :

  1. Membuat buku register penerimaan hasil hutan.

  2. Melakukan pemeriksaan administrasi berupa kebenaran isi dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS atau FA-Bakau.

  3. Melakukan pemeriksaan fisik hasil hutan atas hasil hutan yang diterima atau yang akan diangkut sesuai ketentuan yang berlaku.

  4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan apabila ditemukan adanya penerimaan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen angkutan dan membuat laporan kepada atasan langsung untuk dilakukan tindakan pengamanan dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(2)   P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK juga mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap penerimaan di tempat tujuan dalam peredaran hasil hutan, agar hasil hutan yang diterima langsung di industri pengolahan kayu atau melalui pelabuhan umum benar-benar berasal dari perizinan yang sah.

(3)   P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan 

Pasal 45

(1)   Persyaratan untuk diangkat sebagai P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH dan P3KB/P3KG P3KL/P3HHBK adalah sebagai berikut :

  1. Pegawai Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi setempat. 

  2. Memiliki sertifikat minimal Penguji Hasil Hutan (PHH) dan paling lambat 1 (tahun) setelah diangkat sebagai P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH dan P3KB/P3KG/ P3KL/P3HHBK, pegawai yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat Pengawas Penguji Hasil Hutan.

  3. Diangkat sebagai Penguji Hasil Hutan dan memiliki Kartu Penguji Hasil Hutan sesuai dengan komoditas hasil hutan yang masih berlaku dari Kepala BSPHH atas nama Direktur Jenderal.

  4. Memiliki dedikasi tinggi, berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab.

(2)   Kepala BSPHH minimal 1 (satu) tahun sekali menetapkan daftar nama PHH yang memenuhi kualifikasi dan kelayakan kinerja yang digunakan sebagai bahan pengangkatan pejabat/petugas dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan.

(3)  Tata cara pengangkatan P2LHP, P2SKSHH, dan P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas Provinsi menetapkan personil P2LHP, P2SKSHH, dan P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK dengan Keputusan setelah melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota dan Provinsi, dan dengan mempertimbangkan daftar nama yang ditetapkan Kepala BSPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

  2. Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a, antara lain memuat nama, jabatan, pangkat, alamat dan wilayah kerja di mana pejabat/petugas tersebut diangkat.

  3. Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri daftar yang memuat specimen tanda tangan masing-masing pegawai yang diangkat;

  4. P2LHP/P2SKSHH/P3KB/P3KL/P3HHBK wajib diberi nomor register untuk masing-masing pejabat/petugas, dengan contoh sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5).

(4)   Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal, sedangkan khusus untuk penetapan P2SKSHH, salinan Keputusannya disampaikan juga kepada Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia, dengan melampirkan specimen tanda tangan seluruh P2SKSHH yang diangkat.

(5)   Dinas Provinsi setelah menerima salinan Keputusan Pengangkatan P2SKSHH, wajib menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi bersangkutan.

(6)   Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib meneruskan kepada para petugas kehutanan yang ditempatkan di pelabuhan dan industri pengolah kayu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberhentian P2LHP, P2SKSHH, atau P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK

Pasal 46

(1)   P2LHP, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK berhenti karena :

  1. Berhenti sebagai Pegawai Kehutanan karena mengundurkan diri atau diberhentikan; dan berhenti sebagai pegawai perusahaan;

  2. Mutasi atau pindah tugas ke tempat lain;

  3. Melakukan pelanggaran.

  4. Tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b. 

(2)   Pemberhentian sebagai P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH, atau P3KB/P3KG/ P3KL/P3HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d, dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan dilampiri :

  1. Copy keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Kehutanan; atau

  2. Copy keputusan mutasi/pindah tugas ketempat lain bagi Pegawai Kehutanan.

(3)   Kepala Dinas Provinsi dalam menetapkan Keputusan pemberhentian P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK, salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BSPHH setempat. 

(4)   Dalam hal P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BSPHH atas nama Direktur Jenderal segera mencabut Kartu Penguji Hasil Hutan pegawai yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai PHH.

Pasal 47

(1)   Pemberhentian sebagai P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/ P3KL/P3HHBK karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf c, karena :

  1. P2LHP atau P2LP-HHBK mensahkan LHP/LP fiktif hasil hutan; atau mensahkan LHP/LP tidak sesuai dengan fisik hasil hutan; mensahkan LHP tanpa dilakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku atau melakukan manipulasi terhadap hasil pemeriksaan administrasi dan atau fisik atau tidak membuat/mengisi buku register;

  2. P2SKSHH tidak melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku; atau menerbitkan dokumen SKSHH susulan; atau menerbitkan SKSHH dalam keadaan kosong; atau mengisi lembar ke-1 dan ke-2 berbeda dengan isi lembar ke-3 dan seterusnya; atau menerbitkan SKSHH atas hasil hutan yang diduga belum dibayar PSDH dan atau DR nya oleh pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK atau pemegang izin sah lainnya; atau menghilangkan blanko SKSHH baik sengaja maupun tidak sengaja;

  3. P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK mematikan dokumen SKSHH tanpa memeriksa fisik hasil hutan; atau meloloskan penerimaan hasil hutan tanpa dokumen; atau tidak membuat buku register; atau menghilangkan dokumen SKSHH asli lembar ke-1 atau ke-2.

(2)   Pemberhentian P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH, P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

(3)   Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi.

(4)   Khusus terhadap pelanggaran berupa tidak membuat/mengisi buku register, sebelum dikenakan sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada P2LHP, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK tersebut diberikan peringatan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali.

(5)   Apabila P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih melakukan perbuatan pelanggaran yang sama, Kepala Dinas Provinsi menetapkan pemberhentian pegawai yang bersangkutan dan disampaikan kepada Kepala BSPHH setempat.

(6)   Berdasarkan salinan Keputusan pemberhetian P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BSPHH atas nama Direktur Jenderal segera mencabut Kartu PHH yang bersangkutan dan menerbitkan pemberhentian sebagai PHH.

(7)   Pelanggaran yang dilakukan oleh P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/P3KL/ P3HHBK selain dikenakan sanksi pemberhentian sebagai P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH atau P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK dapat juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBAKUAN BLANKO, KODEFIKASI DAN TANDA LEGALITAS

Bagian Kesatu
Model dan Jenis Blanko

Pasal 48

(1)   Blanko Penatausahaan Hasil Hutan terdiri dari 2 (dua) model, yaitu model DK.A dan DK.B. (DK merupakan singkatan dari Departemen Kehutanan).

(2)   Model blanko DK.A adalah blanko yang ditetapkan oleh Departemen dan dicetak/dibuat pihak ketiga/pemegang izin, terdiri dari :

  1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC);

  2. Buku Ukur;

  3. Daftar Pengangkutan (DP);

  4. Daftar Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Hutan (DPPHH);

  5. Laporan Hasil Penebangan (LHP);

  6. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK);

  7. Daftar Hasil Hutan (DHH);

  8. Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMHH);

  9. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO);

  10. Faktur Angkutan Kayu Bahan Baku Serpih (FA-BBS)/Faktur Angkutan - Bakau (FA-Bakau).

(3)   Model DK.B adalah blanko yang ditetapkan dan dicetak oleh Pemerintah :

  1. Blanko Dokumen :
    1)    Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pengadaannya oleh Departemen Kehutanan.
    2)    Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) pengadaannya oleh Dinas Propinsi.

  2. Blanko Pelaporan :
    1)    Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota.
    2)    Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (RPHH) pengadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota.
    3)    Daftar Laporan Hasil Penebangan (DLHP) pengadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota.
    4)    Rekapitulasi Penerbitan SKSHH pengadaannya oleh Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.
    5)    Daftar Penerimaan SKSHH Lembar Ke-1 di Tempat Tujuan pengadaannya oleh Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.
    6)    Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan (DLAHH) pengadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota
    7)    Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DRPHH) pengadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota.
    8)    Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan pengadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota.
    9)    Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan (DGLHP) pengadaannya oleh Dinas Provinsi.
    10)  Daftar Gabungan Laporan Angkutan Hasil Hutan (DGLAHH) pengadaannya oleh Dinas Provinsi.
    11)  Daftar Gabungan Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DGRPHH) pengadaannya oleh Dinas Provinsi.
    12)  Daftar Gabungan Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan (DGLPHHO) pengadaannya oleh Dinas Provinsi.
    13)  Rekapitulasi Tahunan Penerbitan SKSHH pengadaannya oleh Dinas Provinsi.

(4)   Khusus untuk blanko dokumen angkutan FA-BBS/FA-Bakau, SKSHH dan DPP, apabila dipandang perlu, formatnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada.

(5)   Perubahan format blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Kodefikasi 

Pasal 49

(1)   Pembakuan Kode Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.

(2)   Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maka kode Provinsi, Kabupaten/Kota berikutnya menggunakan kode dengan mengikuti nomor kode Provinsi, Kabupaten/Kota yang terakhir dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII.

(3)   Pembakuan kode blanko penatausahaan hasil hutan terdiri dari :

  1. Urutan pertama nomor blanko menggunakan angka 1, menunjukkan blanko pelaporan, seperti DK A. 101, DKB 101, dan seterusnya;

  2.  Urutan pertama nomor blanko menggunakan angka 2, menunjukkan blanko dokumen, seperti DKA. 201, DKB 201, dan seterusnya.

(4)  Ketentuan Nomor Seri Blanko Dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau diatur sebagai berikut :

  1. Penetapan nomor seri blanko dokumen SKSHH dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan cara memberi kode urutan pencetakan dan tujuh digit angka latin; 

  2. Penetapan nomor seri blanko DPP dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi setempat;

  3. Penetapan nomor seri blanko DPP dilakukan dengan cara memberi kode propinsi, dan nomor seri terdiri dari enam digit angka latin dan diberi cap Dinas Provinsi setempat;

  4. Penetapan nomor seri blanko FA-BBS dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan cara memberi kode/singkatan nama perusahaan dan nomor seri terdiri dari enam digit angka latin;

  5. Penetapan nomor seri blanko FA-Bakau dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi;

  6. Penetapan nomor seri blanko FA-Bakau dilakukan dengan cara memberi kode Kabupaten/Kota dan nomor seri terdiri dari lima digit angka latin dan diberi cap Dinas Kabupaten/Kota.

(5)   Bentuk, ukuran dan kodefikasi Palu Tok DK diatur sebagai berikut : 

  1. Bentuk lingkaran dengan ukuran diameter 5 (lima) cm;

  2. Lingkaran tersebut dibagi menjadi tiga bagian dengan ukuran :
    1)   Bagian atas dan bawah masing-masing 1,75 cm;
    2)   Bagian tengah 1,5 cm;
    3)   Bagian pertama (atas) merupakan kode Provinsi; 
    4)   Bagian kedua (tengah) merupakan kode Kabupaten/Kota; 
    5)   Bagian ketiga merupakan kode nomor urut palu tok DK yang sekaligus merupakan Tanda Pengenal Perusahaan. 

  3. Palu tok DK dibuat dari bahan baja/besi yang berkualitas baik;

  4. Contoh model tok DK sebagaimana contoh pada lampiran V.

BAB IX
PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN BLANKO PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN TANDA LEGALITAS HASIL HUTAN 

Bagian Kesatu
Pengadaan Blanko

Pasal 50

(1)   Pengadaan blanko Penatausahaan Hasil Hutan diatur sebagai berikut :

  1. Blanko Daftar Pengangkutan (DP), pengadaannya dilaksanakan oleh Pemegang Izin.

  2. Blanko LHP-KB/LHP-KBK/LHP-Bakau/LP-HHBK dicetak dan digandakan oleh masing-masing badan usaha atau perorangan yang mempunyai izin untuk memproduksi hasil hutan, sesuai dengan jumlah kebutuhan;

  3. Pengadaan blanko dokumen SKSHH dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan di cetak di perusahaan percetakan yang ditunjuk Menteri sesuai ketentuan yang berlaku;

  4. Blanko dokumen DPP pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan dicetak di perusahaan percetakan yang ditunjuk Dinas Provinsi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;

  5. Blanko dokumen FA-BBS pengadaannya dilaksanakan oleh masing-masing pemegang izin industri pulp dan dicetak di perusahaan percetakan atas persetujuan Direktur Jenderal;

  6. Blanko dokumen FA-Bakau pengadaannya dilaksanakan oleh masing-masing pemegang izin dan dicetak pada perusahaan percetakan yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)   Pengadaan Palu Tok DK dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Provinsi atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota, dengan jumlah kebutuhan sesuai dengan rencana produksi kayu bulat per tahun.

(3)   Pendistribusian palu tok DK diatur sebagai berikut :

  1. Dinas Provinsi dalam mendistribusikan palu tok DK kepada masing-masing Dinas Kabupaten/Kota agar diperhitungkan sesuai dengan rencana kebutuhan atas dasar target produksi kayu bulat dan jumlah P2LHP selaku pemegang palu tok DK;

  2. Penyerahan palu tok DK, wajib dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan yang dibuat antara Dinas Propinsi dengan Dinas Kabupaten/ Kota.

(4)   Dinas Kabupaten/Kota selanjutnya mendistribusikan Palu Tok DK dimaksud kepada P2LHP dan wajib dibuat Berita Acara Serah Terima Palu Tok DK antara Dinas Kabupaten/Kota dengan P2LHP.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pendistribusian Blanko Angkutan Hasil Hutan

Pasal 51

(1)   Dinas Provinsi membuat rencana kebutuhan blanko dokumen SKSHH selama 1 (satu) tahun yang didasarkan atas pertimbangan target produksi kayu bulat dan KBK/Bakau dari perizinan yang sah, target produksi kayu olahan, target produksi hasil hutan bukan kayu, dan jenis alat angkut.

(2)   Rencana kebutuhan blanko SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya awal bulan Nopember tahun berjalan.

(3)   Pendistribusian blanko dokumen SKSHH dari Departemen diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(4)   Dalam tingkat Provinsi, Kepala Dinas Provinsi diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur pendistribusian dan penggunaan SKSHH, DPP dan FA-BBS.

Bagian Ketiga
Penatausahaan, Penyimpanan dan Penghapusan
Blanko Dokumen Angkutan Hasil Hutan

Pasal 52

(1)   Penatausahaan blanko Penatausahaan Hasil Hutan diatur sebagai berikut :

  1. Direktur Jenderal menetapkan personil pengelola blanko SKSHH dan FA-BBS di Direktorat Jenderal serta tata cara penatausahaannya;

  2. Setiap pemegang IUPHHK/IUPHHBK/IPHHK/IPHHBK dan ILS, wajib menyerahkan blanko LHP-KB/LHP-KBK/LHP-Bakau/LP-HHBK/FA-Bakau kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk diregistrasi;

  3. Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan cara memberi nomor urut untuk masing-masing pemegang izin, jenis blanko, kependekan nama pemegang izin, kependekan nama Dinas Kabupaten/Kota, bulan, tahun, dan diberi paraf serta cap stempel Dinas Kabupaten/Kota, pada sudut kanan atas halaman depan setiap lembar;

  4. Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, wajib menetapkan Pejabat Pengelola blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS/FA-Bakau yang bertanggung jawab atas penerimaan, pendistribusian, penggunaan dan persediaan.

(2)   Penyimpanan dan Pengamanan Blanko Dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS, dan FA-Bakau diatur sebagai berikut :

  1. Blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau yang berada di Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota dan para pejabat/petugas penerbit, wajib disimpan di tempat yang aman dari gangguan pencurian, kerusakan karena kelembaban, serangga, jamur dan kebakaran;

  2. Petugas yang menyimpan blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS, dan FA-Bakau wajib membuat Daftar yang memuat jumlah penerimaan, jumlah yang diserahkan/digunakan dan jumlah persediaan (menggunakan model blanko DK.B.104a sesuai lampiran I.L.1) dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menyebabkan kerugian negara dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(3)  Tata cara penghapusan blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau adalah sebagai berikut :

  1. Kerusakan blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau pada waktu pengiriman, penyimpanan sebagai akibat dimakan rayap, salah cetak, dan lain-lain, wajib dibuatkan Berita Acara Pembatalan oleh pengelola blanko dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan. Terhadap blanko dokumen SKSHH yang rusak tersebut diberi tanda cap "TIDAK BERLAKU' pada lembar pertama dan kedua pada pojok kanan atas oleh pengelola blanko;

  2. Kesalahan pengisian blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS atau FA-Bakau oleh pejabat/petugas penerbit wajib dibuatkan Berita Acara Pembatalan dengan menggunakan format sesuai lampiran VI a dan dimatikan dengan diberi tanda cap "TIDAK BERLAKU' pada lembar pertama dan kedua, pada sudut kanan atas;

  3. Berita Acara Pembatalan blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau akibat kesalahan pengisian, wajib dicatat dalam buku register oleh pejabat/petugas penerbit, dilaporkan dan diserahkan kepada pengelola blanko pada setiap pertanggung jawaban penggunaan blanko;

  4. Terhadap blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau yang rusak dan telah dibuat Berita acara pembatalan wajib dicatat dalam buku register oleh pengelola blanko, dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Dinas Provinsi pada setiap akhir bulan atau pada setiap pertanggung jawaban penggunaan blanko, sebagai dasar penghapusan untuk dimusnahkan;

  5. Khusus untuk penghapusan blanko dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk dibuatkan persetujuan penghapusan untuk dimusnahkan;

  6. Pemusnahan dilakukan setiap triwulan oleh Tim Penghapusan yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 1 orang wakil dari Dinas Provinsi dan 1 orang wakil dari Kepolisian;

  7. Setiap penghapusan wajib dibuatkan Berita Acara Penghapusan dokumen dengan menggunakan format sesuai lampiran VI b dan wajib dicatat dalam buku register oleh pengelola blanko, dan Kepala Dinas Provinsi wajib melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal; 

(4)   Pembatalan dan penghapusan blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau yang hilang diatur sebagai berikut :

  1. Apabila terjadi kehilangan blanko sewaktu pengiriman maupun penyimpanan sebagai akibat dicuri atau tercecer, wajib dilaporkan oleh pengelola blanko kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian untuk dibuatkan berita acara;

  2. Berdasarkan laporan dan berita acara kehilangan dari Kepolisian, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk proses pembatalan;

  3. Kepala Dinas Provinsi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima laporan kehilangan segera menerbitkan keputusan tentang pembatalan blanko dokumen SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau tersebut dan untuk blanko dokumen SKSHH disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia dengan tembusan Direktur Jenderal;

  4. Apabila blanko dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dikemudian hari ditemukan, maka blanko dokumen tersebut wajib diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk kepentingan pembuktian dan pengusutan/penyidikan lebih lanjut;

  5. Setelah blanko dokumen dikembalikan oleh pihak Kepolisian karena perkara sudah diputuskan dan berdasarkan putusan hakim blanko dokumen tersebut dirampas untuk negara serta blanko tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi, maka segera dikirim kepada Dinas Provinsi untuk dimusnahkan dengan tata cara sesuai ayat (3) butir e.

BAB X
P E L A P O R A N

Pasal 53

(1)   Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima LHP-KB/LHP-KBK/LHP-Bakau/LP-HHBK lembar kesatu dari perusahaan/perorangan, setiap bulan wajib membuat DLHP-KB/DLHP-KBK/DLHP-Bakau/DLP-HHBK dengan model blanko DK.B 103a/DK.B.103b/DK.B.103c/DK.B. 103d (lampiran I.K), seba-nyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 bulan yang sama menyampaikan kepada :

  1. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi;

  2. lembar kedua, untuk BSPHH;

  3. lembar ketiga, untuk arsip.

(2)   Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DLHP-KB/DLHP-KBK/DLHP-Bakau/DLP-HHBK lembar kesatu dari Dinas Kabupaten/Kota, setiap bulan wajib membuat DGLHP-KB/DGLHP-KBK/DGLHP-Bakau/DGLP-HHBK dengan model blanko DK.B.108a/DK.B.108b/DK.B.108c/DK.B.108d (lampiran I.P), sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 20 bulan yang sama dengan peruntukan:

  1. lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal;

  2. lembar kedua, untuk arsip.

(3)   Laporan penerimaan, distribusi dan penggunaan blanko SKSHH, DPP FA-BBS dan FA-Bakau diatur sebagai berikut .

  1. Pejabat/Petugas Penerbit SKSHH, DPP dan FA-BBS pada setiap akhir bulan yang bersangkutan wajib melaporkan jumlah penerimaan, penerbitan dan persediaan blanko dokumen angkutan dengan model blanko DK.B.104b (lampiran I.L.2) dan menyampaikan Daftar Penerbitan SKSHH, DPP, FA-BBS atau FA-Bakau dengan model blanko DK.B.104c (lampiran I.L.3) kepada instansi yang menyerahkan;

  2. Dinas Kabupaten/Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya wajib membuat laporan penerimaan, penyerahan dan persediaan blanko serta realisasi penerbitan SKSHH, DPP, FA-BBS atau FA-Bakau untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi setempat dengan menggunakan model blanko DK.B.104a (lampiran I.L.1), dan menyampaikan daftar penerbitan dengan model blanko DK.B.104c (lampiran I.L.3);

  3. Dinas Provinsi setiap triwulan wajib membuat laporan penerimaan, pendistribusian, penyerahan dan persediaan blanko SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau kepada Direktur Jenderal dengan model blanko DK.B.104a (lampiran I.L.1) dan melaporkan daftar penerbitan dengan model blanko DK.B.104c (lampiran I.L.3);

  4. Pada setiap awal tahun berikutnya atau paling lambat setiap tanggal 31 Januari, Kepala Dinas Provinsi wajib melaporkan rekapitulasi persediaan, pendistribusian dan persediaan SKSHH, DPP, FA-BBS dan FA-Bakau kepada Direktur Jenderal sesuai model blanko DK.B.112 (lampiran I.T) dalam rangkap 2 (dua) , dengan peruntukan :

    1)   Lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal;
    2)   Lembar kedua, untuk arsip.

(4)   Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima rekapitulasi penerbitan dokumen dari pejabat/petugas penerbit SKSHH, DPP, FA-BBS atau FA-Bakau, setiap bulan wajib membuat Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan (DLAHH) Dalam Negeri dengan model blanko DK. B 105a (lampiran I.M.1) atau DLAHH Ekspor dengan menggunakan model blanko DK.B.105b (lampiran I.M.2) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sama dengan peruntukan :

  1. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi;

  2. Lembar kedua, untuk Kepala BSPHH;

  3. Lembar ketiga, untuk arsip.

(5)   Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DLAHH dari Kepala Dinas Kabupaten, setiap bulan wajib membuat Daftar Gabungan Laporan Angkutan Hasil Hutan (DGLAHH) Dalam Negeri dengan menggunakan model blanko DK.B. 109a (lampiran I.Q.1) atau DGLAHH Ekspor dengan menggunakan model blanko DK.B.109b (lampiran I.Q.2), sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan peruntukan :

  1. Lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal;

  2. Lembar kedua, untuk arsip.

(6)   P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK di Industri atau TPK Antara atau Tempat Penampungan, setelah melakukan pemeriksaan, setiap bulan wajib membuat Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (RPHH) dengan menggunakan model blanko DK.B.102 ( lampiran I.J), sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan :

  1. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

  2. lembar kedua, untuk BSPHH setempat; dan

  3. lembar ketiga, untuk arsip P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK.

(7)   Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima RPKB/RPKG/RPKL/RPHHBK lembar kesatu, setiap bulan wajib membuat Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DRPHH) dengan model blanko DK.B.106 (lampiran I.N), sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sama dengan peruntukan :

  1. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi;

  2. lembar kedua, untuk BSPHH; dan

  3. lembar ketiga, untuk arsip.

(8)   Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DRPHH, setiap bulan wajib membuat Daftar Gabungan Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DGRPHH) dengan menggunakan model blanko DK.B.110 (lampiran I.R), sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan peruntukan :

  1. lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; dan,

  2. lembar kedua, untuk arsip.

(9)   Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima LMHHO lembar kesatu dari pemegang izin, setiap bulan wajib membuat Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Kayu (DLPHHO-K) dengan model blanko DK.B.107a (lampiran I.O.1) atau Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Bukan Kayu (DLPHHO-BK) dengan model blanko DK.B.107b (lampiran I.O.2) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sama dengan peruntukan :

  1. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provnsi;

  2. lembar kedua, untuk BSPHH; dan

  3. lembar ketiga, untuk arsip.

(10)  Kepala Dinas Provnsi setelah menerima DLPHHO-K atau DLPHHO-BK dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, setiap bulan wajib membuat Daftar Gabungan Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Kayu (DGLPHHO-K) dengan menggunakan model blanko DK.B. 111a (lampiran I.S.1) dan Daftar Gabungan Laporan Hasil Produksi Hasil Hutan Olahan-Bukan Kayu (DGLPHHO-BK) dengan model blanko DK.B. 111b (lampiran I.S.2) sebanyak 2 (dua) rangkap dan dilaporkan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan peruntukan :

  1. lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; dan

  2. lembar kedua, untuk arsip.

Pasal 54

(1)   Pemegang izin ekspor hasil hutan, setiap bulan wajib melaporkan realisasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

(2)   Semua badan usaha atau perorangan yang melakukan impor hasil hutan berupa kayu bulat dan atau gergajian wajib melaporkan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dengan dilengkapi copy dokumen impor.

(3)   Pemegang izin pemungutan/pengumpulan/penampungan/industri HHBK hutan bukan kayu yang melakukan ekspor HHBK atau hasil olahannya, setiap bulan wajib melaporkan realisasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

(1)   Direktorat Jenderal, wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penatausahaan hasil hutan termasuk audit blanko dokumen SKSHH.

(2)   Dinas Provinsi, wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya. 

(3)   Dinas Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanakan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.

(4)   BSPHH, wajib melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pemantauan teknis terhadap kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB XII
P E N E L I T I A N

Pasal 56

(1)   Untuk mengetahui kebenaran laporan produksi, pengangkutan dan persediaan hasil hutan, Dinas Provinsi dapat melakukan pemeriksaan terhadap realisasi produksi, pengangkutan dan persediaan hasil hutan yang dilaporkan pemegang izin.

(2)   Untuk mengetahui kebenaran laporan penerimaan, pengolahan, produksi, pemasaran/penjualan/pengangkutan dan persediaan KB/KBK/Bakau dan kayu olahan, wajib dilakukan stock opname di TPK industri kayu/Tempat Penampungan milik pemegang izin oleh Dinas Kabupaten/Kota atau oleh Dinas Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang belum membentuk instansi yang membidangi kehutanan.

(3)   Stock opname sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan atau pada akhir masa berlakunya perizinan yang sah.

Pasal 57

(1)   Petugas dari Departemen maupun Dinas Provinsi berwenang melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.

(2)   Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan secara uji kebenaran atau secara post audit. 

(3)   Tata cara pelaksanaan uji kebenaran atau post audit ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Apabila terdapat perbedaan jumlah, jenis, tanda legalitas (khusus untuk kayu bulat di luar KBK dan Bakau) dan volume hasil hutan yang dimiliki, diangkut atau dikuasai dengan dokumen angkutan sah yang menyertainya, maka hanya terhadap hasil hutan yang tidak sesuai dengan dokumen SKSHH/DHH-nya/DPP/FA-BBS/FA-Bakau saja yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 59

(1)   Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari wilayah kerja Perhutani untuk Provinsi di wilayah Jawa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri tersendiri.

(2)   Sambil menunggu terbitnya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pengangkutan hasil hutan produksi Perhutani dari TPK ke konsumen atau industri milik Perhutani wajib menggunakan SKSHH yang diterbitkan oleh P2SKSHH.

(3)   P2SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai Perhutani yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan yang diajukan Kepala Unit Perhutani dengan memperhatikan daftar nama PHH yang diterbitkan Kepala BSPHH setempat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1)   TPK/TPn/TPK-Antara/TPK Industri yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Keputusan ini, dianggap telah ditetapkan sebagai TPK/TPn/TPK-Antara/TPK Industri berdasarkan Keputusan ini.

(2)   Terhitung mulai 12 ( dua belas ) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, semua P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH dan P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK, harus berkualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan.

(3)   Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan penerimaan fisik hasil hutan berupa kayu gergajian dan kayu lapis untuk sementara dapat dilaksanakan oleh P3KB sampai tersedianya P3KG dan P3KL. 

(4)   Penyesuaian blanko penatausahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, diberikan sampai dengan batas waktu paling lambat 30 Juni 2003.

(5)   Penggunaan palu tok DK mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2003. 

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku :

  1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts-IV/90 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 525/Kpts-II/1991 tentang Tata Usaha Kayu;

  2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 486/Kpts-IV/1995 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 532/Kpts-IV/1995 tentang Tata Usaha Kayu di Wilayah Jawa; 

  3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 590/Kpts-II/1996 tentang Penerbitan Dokumen Sako Secara Official Assesment untuk Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang tidak didukung HPH;

  4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;

  5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 13.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan;

  6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK);

  7. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 62

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 4 April 2003

MENTERI KEHUTANAN ,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

  1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

  2. Menteri Dalam Negeri; 

  3. Menteri Keuangan;

  4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

  5. Menteri Perhubungan;

  6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

  7. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;

  8. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan

  9. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;

  10. Gubernur di seluruh Indonesia;

  11. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

  12. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia;

  13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

  14. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia.


[ Menu Utama | SK Menhut ]

[ E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]