PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 48/Menhut-II/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

a.      bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 dan Nomor P.11/Menhut-II/2005 serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/Menhut-II/2005 dan Nomor SK.15/Menhut-II/2005, belum seluruhnya dapat menampung dinamika perkembangan aspirasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelelangan hasil hutan dimaksud di daerah;

b.      bahwa untuk menjaga hak-hak negara atas hasil hutan yang memiliki sifat cepat rusak sehingga mengakibatkan nilai ekonomisnya menjadi rendah dan biaya penyimpanannya tinggi, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan atas Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut pada butir a di atas;

c.       bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1.      Ordonansi tentang Barang Temuan Tahun 1889, Stbl.1889 Nomor 175 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1949 Nomor 338;

2.      Vendu Reglement Stbl.1908 Nomor 189 dan Vendu Instruksi Stbl. 1908 Nomor 190;

3.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

5.      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

6.      Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;

7.      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8.      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

9.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11.   Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

12.   Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 jo. Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

13.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

14.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

15.   Keputusan Bersama  Menteri Keuangan Menteri Kehutanan, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 51/KMK.01/1997, Nomor 72/Kpts-VI/1997, Kep.010/JA/2/1997, Nomor Pol : Kep/01/I/1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas Jenis Kayu Selain Rimba Campuran;

16.   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Memperhatikan:

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

 

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN, DAN RAMPASAN


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan :

1.      Hasil Hutan Temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya;

2.      Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana;

3.      Hasil Hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4.      Harga Limit Lelang adalah harga pokok lelang yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat harga pasar hasil hutan yang berlaku saat itu di wilayah setempat serta kondisi nyata kualitas hasil hutan yang akan dilelang berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan oleh petugas yang berwenang;

5.      Biaya Persiapan Lelang adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengurusan barang bukti hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan yang akan dilelang dan dibebankan kepada Pemenang Lelang serta bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

6.      Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang dibayarkan oleh Pemenang Lelang berdasarkan penetapan/risalah lelang oleh Juru Lelang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat;

7.      Badan Sosial adalah Badan Sosial yang tidak mencari keuntungan dan tidak di bawah instansi Pemerintah;

8.      Draught Survey adalah suatu metode penentuan kuantitas barang yang dimuat di atas kapal, berdasarkan prinsip hukum Archimedes;

9.      Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang/benda yang merupakan hak Negara.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelelangan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dimaksudkan untuk mengamankan barang bukti dan menjaga hak-hak negara dari kerugian akibat pencurian, kerusakan, penyusutan dan penurunan kualitas karena penyimpanan dalam waktu yang lama.

 

BAB III

OBYEK LELANG, PESERTA LELANG DAN PEMOHON LELANG

Pasal 3

(1)    Obyek Lelang meliputi hasil hutan kayu dan bukan kayu hasil dari temuan, sitaan dan rampasan.

(2)    Hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan yang tidak dapat dilelang meliputi satwa dan atau tumbuhan liar dan hasil hutan yang berasal dari Hutan Konservasi dan atau hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Lindung.

 

Pasal 4

(1)    Peserta lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu adalah :

a.      Perorangan;

b.      Badan usaha yang bergerak di bidang kehutanan, antara lain, Anggota Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK), Anggota Real Estate Indonesia (REI).

c.       Badan atau Lembaga lain yang bergerak dibidang Kehutanan, antara lain Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.   

(2)    Jumlah peserta lelang minimal 3 (tiga) peserta.

(3)     Peserta lelang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki KTP dan NPWP.

(4)     Peserta lelang berupa badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki :

a.      Izin usaha/SIUP;

b.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c.       Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 5

(1)    Peserta lelang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a hanya dapat mengikuti pelelangan hasil hutan kayu dengan jumlah paling banyak 100 m3 (seratus meter kubik).

(2)    Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b dapat mengikuti pelelangan hasil hutan kayu dengan jumlah di atas 100 m3 (seratus meter kubik).

 

Pasal 6

(1)    Pemohon Lelang untuk obyek lelang hasil hutan temuan adalah Kepala Instansi yang menangani bidang Kehutanan setempat.

(2)    Pemohon Lelang untuk obyek lelang hasil hutan sitaan adalah Penyidik apabila kasus dalam proses penyidikan atau Penuntut Umum apabila berkas penyidikan telah berada di Penuntut Umum.

(3)    Pemohon Lelang untuk obyek lelang hasil hutan rampasan adalah Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

 

Pasal 7

(1)    Pemohon Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat untuk dilaksanakan pelelangan.

(2)    Pelelangan hasil hutan temuan dilakukan oleh Kepala Instansi yang menangani bidang kehutanan setempat.

(3)    Untuk pelelangan hasil hutan sitaan, dilakukan sebagai berikut :

a.      Jika perkara berada pada tingkat penyidikan atau penuntutan, hasil hutan tersebut dijual lelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan persetujuan dan disaksikan oleh pihak tersangka atau kuasa hukumnya;

b.      Dalam hal persetujuan dan kesaksian pihak tersangka atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan, maka proses lelang tetap dilaksanakan;

c.       Jika perkara berada pada tingkat pengadilan, hasil hutan tersebut dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan pihak terdakwa atau kuasa hukumnya;

d.      Jika perkara telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dinyatakan hasil hutan dirampas untuk Negara, maka hasil hutan dijual lelang oleh Jaksa pelaksana putusan.

BAB IV

PERSIAPAN LELANG, HARGA LIMIT LELANG, BIAYA PERSIAPAN LELANG, BEA LELANG DAN UANG MISKIN

Pasal 8

(1)    Persiapan lelang terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dilaksanakan oleh suatu Panitia Lelang yang dibentuk oleh instansi yang menangani bidang kehutanan atas`persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota.

(2)    Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

(3)    Panitia Lelang tersebut pada ayat (1) bertugas membantu dalam proses penilaian administrasi dan penentuan pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 9

(1)    Harga Limit Lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setiap 6 (enam) bulan.

(2)    Dalam hal Harga Limit Lelang periode berjalan belum ditetapkan, maka Harga Limit Lelang menggunakan harga limit periode sebelumnya.

(3)    Harga Limit Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran Peserta Lelang berdasarkan wilayah atau lokasi dimana hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan tersebut dilelang.

(4)    Harga Limit Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk Biaya Persiapan Lelang, Bea Lelang dan Uang Miskin.

 

Pasal 10

(1)    Biaya Persiapan Lelang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setiap 6 (enam) bulan.

(2)    Dalam hal Biaya Persiapan Lelang periode berjalan belum ditetapkan, maka Biaya Persiapan menggunakan Biaya Persiapan Lelang periode sebelumnya.

(3)    Biaya Persiapan Lelang diperuntukan bagi :

a.      Biaya rapat-rapat persiapan lelang (rapat Panitia Lelang, Aanwijzing, dan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan persiapan lelang);

b.      Biaya pemasangan pengumuman lelang;

c.       Biaya pengukuran dan pengujian hasil hutan;

d.      Biaya bongkar muat hasil hutan;

e.      Biaya pengangkutan hasil hutan ke tempat penyimpanan;

f.       Biaya sewa tempat penyimpanan hasil hutan;

g.       Biaya pengamanan hasil hutan yang akan dilelang;

h.      Honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan  negara;

i.        Biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan persiapan lelang.

(4)     Instansi yang bertanggung jawab dalam penggunaan Biaya Persiapan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah instansi Pemohon Lelang.

 

 BAB   V

PELAKSANAAN LELANG

Pasal  11

(1)    Terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan harus segera diusulkan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat oleh Pemohon Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

(2)    Permohonan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi yang memuat mengenai :

a.      Jumlah batang/keping/bundel, jenis, dan volume hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang akan dilelang.

b.      Harga Limit Lelang.

c.       Biaya Persiapan Lelang.

Pasal  12

(1)    Sebelum dilakukan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan, dan atau rampasan, Pemohon lelang mengumumkan pelelangan kepada masyarakat melalui media massa cetak dan atau media elektronik yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, dengan ketentuan :

a.      Hasil hutan dalam jumlah 500 m3 atau lebih, pengumuman lelang harus menggunakan media cetak dan atau elektronik nasional.

b.      Hasil hutan dalam jumlah kurang dari 500 m3, pengumuman lelang cukup menggunakan media cetak dan atau elektronik setempat.

(2)    Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai :

a.      Waktu dan tempat pelaksanaan Aanwijzing dan pelaksanaan lelang dimaksud.

b.      Jumlah batang/keping/bundel, jenis, volume dan kondisi hasil hutan yang akan dilelang.

c.       Syarat-syarat Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 serta besarnya nilai jaminan lelang.

(3)   Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan kesempatan untuk melihat hasil hutan yang akan dilelang, setelah dilakukan Aanwijzing.

(4)   Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan penawaran sebagai Peserta Lelang dan memberikan uang jaminan lelang sekurang-kurangnya sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total Harga Limit Lelang.

(5)   Penetapan Pemenang Lelang atas hasil hutan yang dilelang didasarkan atas nilai harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang secara langsung dan terbuka.

(6)    Jika Pemenang Lelang yang ditetapkan sebagaimana ayat (5) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka pemenangnya dapat ditetapkan berdasarkan penawar tertinggi berikutnya. 

Pasal  13

(1)    Dalam hal pelelangan tidak mencapai Harga Limit Lelang, maka pelelangan harus diulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan Harga Limit Lelang yang telah ditetapkan.

(2)   Dalam hal pelelangan tidak mungkin dilaksanakan karena diperkirakan biaya lelang lebih besar dari pada harga hasil lelang atau tidak mencapai Harga Limit Lelang dan telah dilaksanakan 3 (tiga) kali atau tidak ada peminat lelang sedangkan hasil hutan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka pembelinya ditunjuk oleh Menteri Kehutanan berdasarkan pengajuan dari instansi pemohon lelang.

(3)   Dalam hal hasil hutan temuan atau rampasan tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak ada pembeli, sedangkan hasil hutan masih dapat dimanfaatkan maka :

a.      Gubernur dan atau Bupati/Walikota menyerahkan pemanfaatannya kepada  Badan Sosial setempat setelah ada persetujuan dari Menteri Kehutanan; atau

b.      Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Gubernur di provinsi lain yang membutuhkan dan bersifat mendesak akibat bencana alam atas permohonan  Gubernur yang bersangkutan.

(4)    Dalam hal hasil hutan temuan atau rampasan tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis sama sekali dan tidak dapat dimanfaatkan, maka pemohon lelang melaporkan kepada Menteri Kehutanan untuk penetapan pemanfaatan yang lain atau pemusnahannya.

(5)   Penyerahan atau pemusnahan hasil hutan temuan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) selanjutnya diberitahukan kepada Menteri Keuangan.
 

BAB VI

UANG HASIL LELANG

Pasal   14

Uang hasil lelang hasil hutan temuan dan rampasan, langsung disetorkan ke Kas Negara oleh Pemohon Lelang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pelelangan. 

Pasal 15

(1)   Uang hasil lelang hasil hutan sitaan dititipkan di Bank Pemerintah atas nama instansi Pemohon Lelang, yang selanjutnya digunakan sebagai pengganti barang bukti hasil hutan untuk diajukan di sidang pengadilan.

(2)    Jika berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan barang bukti dirampas untuk Negara, maka uang hasil lelang tersebut segera disetorkan ke Kas Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(3)    Jika berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan barang bukti dikembalikan kepada mereka dari siapa hasil hutan disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, maka uang hasil lelang diserahkan kepada yang bersangkutan dengan Berita Acara Penyerahan. 

Pasal 16

(1)    Uang hasil lelang hasil hutan rampasan segera disetorkan ke Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang menyelenggarakan pelelangan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelelangan.

(2)  Penyetoran uang hasil lelang hasil hutan rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diberitahukan oleh Kantor Lelang Negara kepada Jaksa sebagai pelaksana putusan dengan dilengkapi bukti setor.

 

BAB   VII

PENGUKURAN DAN PENGUJIAN OBYEK LELANG DAN BARANG BUKTI

Pasal 17

(1)   Pengukuran dan pengujian hasil hutan yang akan dilelang, dilakukan oleh pejabat yang berwenang/berkompeten dengan menggunakan metode/sistem pengukuran dan pengujian hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)   Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat kehutanan yang memilki sertifikat penguji hasil hutan dan atau pengawas penguji hasil hutan.

 

Pasal 18

(1)    Dalam rangka kelancaran pemeriksaan kuantitas (volume dan atau berat) hasil hutan kayu sitaan yang berada di kapal (di atas atau di dalam/palka kapal), kecuali di atas atau di dalam/palka kapal layar motor yang terbuat dari kayu, pelaksanaan pengukuran dapat  menggunakan metode Draught Survey.

(2)    Pengukuran dengan metode Draught Survey dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yang ditunjuk oleh Menteri.

(3)    Hasil pengukuran dengan metode Draught Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan :

a.      Sebagai dasar melaksanakan proses pelelangan hasil hutan oleh Penyidik/Penuntut Umum.

b.      Sebagai dasar permintaan izin kepada Hakim yang menyidangkan perkaranya untuk proses pelaksanaan pelelangan hasil hutan, apabila perkara sudah berada di Pengadilan.

Pasal  19

(1)   Untuk proses Penyidikan lebih lanjut, hasil hutan sitaan sebagaimana  dimaksud pada Pasal 18, harus dilakukan pengukuran 100 % (seratus persen) oleh petugas yang berwenang/berkompeten.

(2)   Pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Pasal  20

(1)    Dalam hal hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, volumenya lebih dari hasil pengukuran dengan metode Draught Survey sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, maka Pemenang lelang wajib membayar kekurangan pembayaran harga lelang.

(2)    Dalam hal pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 18, volumenya lebih kecil dari hasil pengukuran pengukuran dengan metode Draught Survey sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, maka kelebihan pembayaran harga lelang dikembalikan kepada Pemenang lelang.

(3)   Kekurangan dan atau kelebihan pembayaran harga lelang, dilakukan setelah diterbitkan Risalah Lelang oleh Kantor Pelayanan Pitang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat.

BAB VIII

TINDAK LANJUT

Pasal 21

Setelah proses pelelangan selesai, Pemohon Lelang melaporkan pelaksanaan pelelangan secara lengkap dan berjenjang kepada Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 22

(1)   Pemenang lelang diwajibkan untuk membayar biaya pelelangan yang terdiri :

a.      Harga Lelang atas obyek lelang

b.      Biaya Persiapan Lelang

c.       Bea Lelang dan Uang Miskin

(2)    Biaya Persiapan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan oleh Pemenang Lelang kepada Pemohon lelang.

(3)    Bea Lelang dan Uang Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang menyelenggarakan pelelangan. 

Pasal 23

Terhadap Pemenang Lelang atas hasil hutan temuan, sitaan, dan atau rampasan tidak dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR).

Pasal 24

Penatausahaan hasil hutan atas hasil hutan yang dilelang, berpedoman pada peraturan mengenai penatausahaan hasil hutan yang berlaku.

Pasal 25

(1)    Pemenang lelang yang telah ditetapkan, mengajukan permohonan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Kepala instansi yang menangani bidang Kehutanan dimana penyelenggaraan pelelangan dilaksanakan dengan melampirkan petikan Risalah Lelang, bukti setor uang hasil lelang, Biaya Persiapan Lelang, Bea Lelang dan Uang Miskin.

(2)    Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala instansi yang menangani bidang Kehutanan setempat memerintahkan kepada P2SKSHH untuk memberikan pelayanan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1)   Pejabat yang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, terhadap pelelangan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan adalah Pejabat Departemen Kehutanan, Gubernur/Bupati/Walikota dan Instansi terkait.

(2)   Dalam pelaksanaan lelang hasil hutan kayu sitaan, temuan, dan atau rampasan dilakukan pemantauan/monitoring oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan provinsi yang anggota terdiri atas unsur :

a.      Dinas Kehutanan Provinsi,

b.      Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota,

c.       Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan,

d.      Kejaksaan, dan

e.      Kepolisian.

(3)    Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan/ monitoring lelang kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, untuk selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melaporkan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada :

a.      Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan,

b.      Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

 

BAB X

PERALIHAN

Pasal 27

(1)    Biaya honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya persiapan lelang yang masih belum dimanfaatkan, pemanfaatannya diserahkan kepada instansi pemohon lelang yang bersangkutan.

(2)    Pihak-pihak yang diberi honor adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proses penangkapan dan proses hukum kasus illegal logging, antara lain : aparat instansi kehutanan, Kepolisian dan Kejaksaan.

 

BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

(1)    Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 dan Nomor P.11/Menhut-II/2005, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/Menhut-II/2005 dan Nomor SK.15/Menhut-II/2005 dan peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(2)    Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di:  JAKARTA            
Pada Tanggal:  12 Juni 2006       

MENTERI KEHUTANAN,             
Ttd.                          
H.M.S. KABAN, S.E, MSi.          
 

Salinan : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1.      Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2.      Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3.      Ketua Mahkamah Agung;

4.      Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

5.      Menteri Keuangan;

6.      Menteri Perindustrian;

7.      Menteri Perdagangan;

8.      Jaksa Agung Republik Indonesia;

9.      Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

10.   Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;