PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA

NOMOR   44   TAHUN  2004

TENTANG

PERENCANAAN KEHUTANAN

 

UMUM

Perencanaan kehutanan perlu disusun secara konsepsional dan terpadu dalam satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya lainnya. Perencanaan Kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu serta dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

 

Perencanaan kehutanan memegang peranan penting, karena merupakan fungsi pertama dalam pengurusan hutan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Perencanaan kehutanan mempunyai keterkaitan dan  keterpaduan dengan sektor lain dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, regional, nasional dan global yang berwawasan lingkungan.

 

Perencanaan kehutanan  ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan berupa kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang efektif dan efisien, dengan menjamin keberadaan hutan yang mantap dengan luasan yang cukup,  mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

 

Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, terdiri dari pulau-pulau besar, menengah dan kecil serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung maka Menteri menetapkan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai atau pulau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daratan. Dengan penetapan luas kawasan hutan dan luas minimal kawasan hutan untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau, Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap Provinsi berdasarkan kondisi bio-fisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya masih di atas 30% (tiga puluh per seratus) tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya. Luas minimum tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh per seratus) perlu menambah luas hutannya.

 

Untuk mengetahui dan memperoleh data  dan informasi hutan dan kehutanan dilakukan inventarisasi hutan yang antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyusunan rencana kehutanan dan pengembangan sistem informasi.  Guna mewujudkan keberadaan kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional ditempuh melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan.

 

Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan, Pemerintah melaksanakan penatagunaan hutan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Fungsi pokok kawasan hutan yang dimaksud adalah fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Untuk kawasan hutan yang luas, maka pelaksanaan  penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setelah penunjukan, tanpa menunggu selesainya proses pengukuhan, karena kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang luas memerlukan waktu lama. Hal tersebut perlu dilakukan, agar kegiatan perencanaan kehutanan selanjutnya, seperti pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan tidak terhambat.

 

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  pembentukan wilayah pengelolaan hutan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), sosial budaya dan ekonomi, kelembagaan masyarakat dan batas administrasi pemerintahan, hubungan antara masyarakat dengan hutan, aspirasi dan kearifan tradisional masyarakat.

 

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, disusun rencana kehutanan baik menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis maupun fungsi pokok kawasan hutan.

 

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa perencanaan kehutanan meliputi : inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan. Sebagaimana diatur dalam Bagian Kelima Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan antara lain mengatur Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Namun demikian, mengingat materi tersebut merupakan materi tersendiri dan disamping itu sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri, maka untuk perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

 

Dengan demikian perencanaan kehutanan merupakan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku usaha, lembaga profesi dalam penyelenggaraan kehutanan.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

     Cukup jelas

 

Pasal 2

     Ayat (1)

Pedoman dan arah untuk mewujudkan tujuan perencanaan kehutanan yang dirumuskan dalam bentuk visi, misi dan strategi yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.

     Ayat (2)

          Cukup jelas

 

Pasal 3

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

Peta kehutanan adalah peta yang menginformasikan tema-tema kehutanan antara lain  fungsi hutan, penutupan hutan, unit pengelolaan hutan.

Peta kehutanan dibuat dengan menggunakan peta dasar yang antara lain memuat informasi tentang garis pantai, sungai, jalan, kondisi topografi dan batas administrasi pemerintahan.

Peta kehutanan disajikan dengan tingkat ketelitian untuk :

a.  tingkat nasional minimal skala 1 : 1.000.000

b.  tingkat provinsi minimal skala 1 : 250.000

c.  tingkat kabupaten/kota minimal skala 1 : 100.000

d.  tingkat Daerah Aliran Sungai minimal skala 1: 250.000

e.  tingkat unit pengelolaan minimal skala 1 : 50.000

Penetapan skala peta didasarkan pada kedalaman informasi yang akan disajikan, luas kawasan dan ketersediaan peta dasar pada wilayah dimaksud.

Data numerik adalah data yang disajikan dalam bentuk  angka tentang hutan dan kehutanan.

     Ayat (3)

          Cukup jelas

 

Pasal 4

     Huruf a

          Cukup jelas

     Huruf b

          Cukup jelas

     Huruf c

Kearifan tradisional merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat.

 

Pasal 5

     Ayat (1)

          Hasil inventarisasi hutan meliputi data dan informasi antara lain tentang :

          a.  Status, penggunaan dan penutupan lahan;

          b.  Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;

          c.  Iklim;

          d.  Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam;

          e.  Kondisi sumber daya manusia dan demografi;

          f.  Jenis, potensi dan sebaran flora;

          g.  Jenis, populasi dan habitat fauna;

          h.  Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat;

     Ayat (2)

          Cukup jelas

     Ayat (3)

          Cukup jelas

     Ayat (4)

          Cukup jelas

 

Pasal 6

     Cukup jelas

 

Pasal 7

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat nasional dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh seperti potret udara, citra satelit dan radar, serta secara terestris dengan intensitas sampling minimal 0,0025%.

Hasil inventarisasi hutan tingkat nasional memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1 : 1.000.000.

     Ayat (3)

Inventarisasi hutan tingkat nasional dapat  dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.

     Ayat (4)

          Cukup jelas

     Ayat (5)

          Cukup jelas

 

Pasal 8

Pedoman inventarisasi hutan memuat tata cara pelaksanaan inventarisasi hutan tingkat wilayah, tingkat DAS dan tingkat Unit Pengelolaan.

 

Pasal 9

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaksanakan dengan intensitas sampling lebih besar dari inventarisasi hutan tingkat nasional. Hasil  inventarisasi hutan tingkat  provinsi lebih detail dari hasil inventarisasi hutan tingkat nasional yang memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1 : 250.000.

     Ayat (3)

          Cukup jelas

     Ayat (4)

Hasil inventarisasi hutan nasional dimaksud adalah hasil inventarisasi hutan periode 5 (lima) tahun terakhir.

     Ayat (5)

Inventarisasi hutan tingkat wilayah provinsi dapat  dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.

 

Pasal 10

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan intensitas sampling lebih besar dari inventarisasi hutan tingkat provinsi. Hasil  inventarisasi hutan tingkat  kabupaten/kota lebih detail dari hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi yang memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1 : 100.000.

     Ayat (3)

          Cukup jelas

     Ayat (4)

Hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dimaksud adalah hasil inventarisasi hutan periode 5 (lima) tahun terakhir.

     Ayat (5)

Inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/kota dapat  dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.

 

Pasal  11

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

          Cukup jelas

     Ayat (3)

          Cukup jelas

     Ayat (4)

          Cukup jelas

     Ayat (5)

          Cukup jelas

     Ayat (6)

Inventarisasi hutan tingkat DAS  dapat  dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.

 

Pasal 12

     Ayat (1)

Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilakukan dengan mengacu pada hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dan dilaksanakan dengan intensitas sampling lebih besar dari inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota. Hasil  inventarisasi hutan tingkat  unit pengelolaan lebih detail dari hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota yang memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1 : 50.000.

     Ayat (2)

          Cukup jelas

     Ayat (3)

Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan  dapat  dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata

     Ayat (4)

          Cukup jelas

 

Pasal 13

     Cukup jelas

 

Pasal 14

     Ayat (1)

Yang dimaksud sistem informasi kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya.

     Ayat (2)

          Cukup jelas

     Ayat (3)

          Cukup jelas

 

Pasal 15

     Cukup jelas

 

Pasal 16

     Cukup jelas

 

Pasal 17

     Cukup jelas

 

Pasal 18

     Ayat (1)

          Huruf a

               Cukup jelas

          Huruf b

Penunjukan wilayah tertentu secara partial adalah penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. 

Penunjukan partial tersebut merupakan konsekuensi dari kegiatan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan meliputi:

1.  areal pengganti dari tukar menukar kawasan hutan.

2.  areal kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi.

3.  areal bukan kawasan hutan seperti tanah timbul.

4.  tanah milik yang diserahkan secara sukarela.

     Ayat (2)

Untuk penunjukan kawasan hutan provinsi yang dilakukan sebelum ditetapkan RTRWP tetap mengacu pada penunjukan kawasan hutan provinsi sebelumnya. 

Peninjauan ulang (review) kawasan hutan berikut fungsinya dalam RTRWP dan RTRW kabupaten/kota harus mengacu pada penunjukan kawasan hutan provinsi.

     Ayat (3)

Usulan/rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota diajukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

     Ayat (4)

          Cukup jelas

     Ayat (5)

          Cukup jelas

     Ayat (6)

          Cukup jelas

 

Pasal 19

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

Pada lokasi-lokasi yang rawan perambahan kawasan hutan dapat dilengkapi pembuatan parit batas.  

Pengakuan hasil pemancangan patok batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengakuan  Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan, yang telah mengakomodir hak-hak atas lahan/tanah. Berita Acara  tersebut ditanda tangani oleh tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat di sekitar trayek batas kawasan hutan  dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa setempat atau yang disebut dengan nama lain.

Pada saat pemasangan pal batas  sekaligus dilakukan pengukuran posisi pal batas.

Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.

     Ayat (3)

Pedoman penyelenggaraan penataan batas  memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi:

a.  pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek batas, pelaksanaan penataan batas, pemetaan kawasan hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;

b.  pengawasan dan pembinaan;

c.  pelaporan;

d.  pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas;

e.  orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan.

     Ayat (4)

Petunjuk pelaksanaan penataan batas memuat petunjuk teknis penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi:

a.  pembuatan peta kerja, peta hasil tata batas sementara dan peta tata batas;

b.  pembuatan dan pemasangan/pemancangan tanda-tanda batas fisik kawasan hutan di lapangan meliputi bentuk fisik tanda batas (pal batas, tugu batas, papan pengumuman, rintis batas, lorong batas, dan pada lokasi yang rawan dibuat parit batas) dan pemberian inisial nomor dan huruf pada pal batas/tugu, batas/papan pengumuman;

c.  pengukuran ikatan dan batas kawasan hutan serta pemetaan kawasan hutan;

d.  pembuatan dokumen-dokumen hasil penataan batas dan pemetaan kawasan hutan seperti berita acara tata batas dan peta tata batas;

e.  pengaturan dan penyelenggaraan rapat panitia tata batas dan panitia batas fungsi;

f.  tenaga kerja dan peralatan;

g.  pembuatan batas sementara dan batas definitif;

h.  pembuatan laporan;

i.  pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas;

j.  pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan.

     Ayat (5)

          Cukup jelas

 

Pasal 20

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat  (2)

          Cukup jelas

     Ayat (3)

          Cukup jelas

     Ayat (4)

          Pelaksanaan tata batas dilakukan oleh instansi yang menangani bidang kehutanan.

     Ayat (5)

          Cukup jelas

     Ayat (6)

          Cukup jelas

 

Pasal 21

     Huruf a

Peta penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dibuat dengan skala minimal 1 : 250.000.

Peta penunjukan kawasan hutan secara partial dibuat dengan skala minimal 1 : 50.000.

     Huruf b

Peta Rencana Trayek Batas  dibuat dengan  skala minimal 1 : 250.000.

     Huruf c

Peta pemancangan patok batas sementara dibuat dengan skala minimal 1 : 25.000.

     Huruf d

Peta penataan batas kawasan hutan dibuat dengan   skala minimal 1 : 25.000.

     Huruf e

Peta Penetapan Kawasan Hutan dibuat dengan skala minimal 1 : 100.000.

 

Pasal 22

     Ayat (1)

Penetapan kawasan hutan didasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Temu Gelang yang luasnya sudah dapat diketahui secara pasti berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.

Yang dimaksud temu gelang adalah poligon tertutup hasil tata batas kawasan hutan sehingga dapat diketahui luas kawasan hutan.

     Ayat (2)

          Cukup jelas

     Ayat (3)

          Cukup jelas 

 

Pasal 23

     Cukup jelas

 

Pasal 24

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

Kriteria  penetapan fungsi kawasan hutan yang berupa Cagar Alam (CA), Suaka Marga Satwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA) diatur dalam  Peraturan Pemerintah tentang  Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

     Ayat (3)

          Huruf a

               Cukup jelas

          Huruf b

               Angka 5

Yang dimaksud dengan daerah resapan air yaitu daerah percurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

          Huruf c

               Cukup jelas

     Ayat (4)

          Cukup jelas

     Ayat (5)

          Penetapan fungsi kawasan hutan termasuk didalamnya penataan batas fungsi kawasan hutan tersebut.

 

Pasal 25

     Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi:

1.  Penggunaan untuk tujuan strategis, yang meliputi :

a.  kepentingan religi;

b.  pertahanan keamanan;

c.  pertambangan;

d.  pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;

e.  pembangunan jaringan telekomunikasi; atau

f.  pembangunan jaringan instalasi air.

2.  Penggunaan untuk kepentingan umum terbatas, yang meliputi :

a.  jalan umum dan jalan (rel) kereta api;

b.  saluran air bersih dan atau air limbah;

c.  pengairan;

d.  bak penampungan air;

e.  fasilitas umum

f.   repiter telekomunikasi;

g.  stasiun pemancar radio; atau

h.  stasiun relay televisi.

     Ayat (2)

          Cukup jelas

 

Pasal 26

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

Wilayah pengelolaan hutan provinsi dan kabupaten/kota merupakan wilayah pengurusan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup kegiatan-kegiatan:

a.  perencanaan kehutanan;

b.  pengelolaan hutan;

c.  penelitian dan pengembangan; pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan

d.  pengawasan.

 

Pasal 27

     Cukup jelas

 

Pasal 28

     Ayat (1)

Unit Pengelolaan Hutan merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil  pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam merumuskan kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan mempertimbangkan:

a.  karakteristik lahan;

b.  tipe hutan;

c.  fungsi hutan;

d.  kondisi daerah aliran sungai;

e.  kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat;

f.   kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat;

g.  batas administrasi pemerintahan;

h.  hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan;

i.  batas alam atau buatan yang bersifat permanen;

j.  penguasaan lahan.

     Ayat (2)

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya dapat terdiri dari satu atau kombinasi dari Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Nasional, Hutan Taman Wisata Alam, Hutan Taman Hutan Raya, dan Hutan Taman Buru.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan lindung.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya  merupakan hutan produksi.

Unit pengelolaan dibentuk sesuai dengan fungsi hutannya, dimana di dalam  pengelolaanya dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat adat.

 

Pasal 29

     Cukup jelas

 

Pasal 30

     Cukup jelas

 

Pasal 31

     Cukup jelas

 

Pasal 32

     Cukup jelas

 

Pasal 33

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

          Cukup jelas

     Ayat (3)

          Cukup jelas

     Ayat (4)

Pelaksanaan atas dukungan keberadaan dan kecukupan luas atas provinsi dan atau kabupaten/kota yang memberi manfaat antara lain dilakukan dengan memberikan kontribusi dan kompensasi yang disepakati bersama.

     Ayat (5)

          Cukup jelas

 

Pasal 34

    Cukup jelas

 

Pasal 35

     Cukup jelas

 

Pasal 36

     Cukup jelas

 

Pasal 37

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah dibidang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

 

Pasal  38

Rencana kehutanan jangka panjang adalah rencana kehutanan 20 (dua puluh) tahun memuat rencana makro bersifat indikatif.

Rencana kehutanan jangka menengah adalah rencana kehutanan 5 (lima) tahun memuat rencana yang bersifat strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun berdasarkan rencana kehutanan jangka panjang.

Rencana kehutanan jangka pendek adalah rencana kehutanan 1 (satu) tahun memuat rencana yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif yang merupakan penjabaran rencana kehutanan jangka menengah.

 

Pasal 39

     Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain adalah rencana-rencana kehutanan tersebut harus saling mengisi dan menunjang.

     Ayat (2)

          Cukup jelas

     Ayat (3)

          Cukup jelas

     Ayat (4)

          Cukup jelas

 

Pasal 40

     Cukup jelas

 

Pasal  41

     Ayat (1)

          Cukup jelas

     Ayat (2)

          Huruf a

Konsultasi dimaksud untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pihak (stakeholders).

          Huruf b

               Cukup jelas

          Huruf c

               Cukup jelas

 

Pasal 42

     Cukup jelas

 

Pasal 43

     Cukup jelas

 

Pasal 44

     Cukup jelas

 

Pasal 45

     Cukup jelas

 

Pasal 46

     Cukup jelas

 

Pasal 47

     Cukup jelas

 

Pasal 48

     Cukup jelas

 

Pasal 49

     Cukup jelas

 

Pasal 50

         Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4452