PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1998
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN KEPADA DAERAH

 
U M U M

Selama ini Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I sesungguhnya tidak efektif lagi karena sebagian besar kewenangan di bidang kehutanan yang telah diserahkan kepada Daerah tersebut telah ditarik kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan dalam lingkup urusan kehutanan, antara lain:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tabun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Hal tersebut mengakibatkan dasar hukum penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan di Daerah tidak jelas sehinggai pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tidak jelas pula.

Keadaan tersebut menimbulkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan, serta pemborosan penggunaan sumberdaya.

Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan menurut prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, serta dengan meletakkan titik berat otonomi tersebut pada Daerah Tingkat II.

Untuk menentukan jenis urusan dan atau kegiatan di bidang kehutanan yang dapat diserahkan kepada Daerah, maka ditetapkan kriteria pembagian kewenangan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagai berikut:

  1. Suatu urusan di bidang kehutanan menjadi kewenangan Daerah Tingkat I apabila:
    1. lebih banyak bersifat pemantauan dan evaluasi;
    2. menyangkut kepentingan beberapa Daerah Tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
    3. diperkirakan lebih berdaya guna dan berhasil dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I.
  2. Suatu urusan di bidang kehutanan menjadi kewenangan Daerah Tingkat II apabila:
    1. bersifat langsung operasi;
    2. bersifat pelayanan kepada masyarakat;
    3. diperkirakan lebih berhasil guna dan berdaya guna dilakukan oleh Daerah Tingkat II;
    4. meningkatkan partisipasi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a

Huruf b

Pasal 3
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 4
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 5
Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf h

Huruf i

Huruf j

Pasal 6
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)

Ayat (8)

Ayat (9)

Ayat (10)

Pasal 7
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 8
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 9
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 10
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 11
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 12
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 13
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 14
Penetapan pungutan sebagai akibat dafi penyerahan sebagian urusan di bidang kehutanan kepada Daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan yang mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri adalah pembinaan yang bersifat menyeluruh agar pelaksanaan urusan rumah tangga Daerah benar-benar sesuai dengan tujuan penyerahannya, seperti peningkatan daya guna dan hasil guna, keutuhan Negara Kesatuan, stabilitas politik serta peningkatan pelayanan dan pembangunan Daerah.
Pasal 17
Penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dibina oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
Pasal 18
Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Hutan Negara yang terdapat di dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat, Daerah Tingkat I JAwa Tengah, dan Daerah Tingkat I Jawa Timur, kecuali Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata, dan Taman Nasional.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3769


[ PP No. 62/1998 | Perundangan 1998 ]

Home | Pembangunan Kehutanan |Peraturan Perundangan | Kehutanan Propinsi | Umum ]
[ Dari Menteri | Profil | Daftar E-mail | Buku Tamu | Situs Terkait ]