REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
LAND REHABILITATION AND SOCIAL FORESTRY 

Untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan serta memulihkan kembali fungsi lahan yang kritis diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang sungguh-sungguh. Kegiatan rehabilitasi lahan kritis telah dimulai sejak tahun 1976 antara lain melalui program bantuan Reboisasi dan Penghijauan (INPRES), kemudian sejak Tahun Anggaran 1994/1995 melalui DIPDA Tingkat II. Sejauh ini upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan, karena upaya-upaya tersebut hanya terbatas pada aspek teknis dan dikerjakan dalam kerangka sistem keproyekan. Berdasarkan hasil studi terbukti bahwa akar masalahnya adalah aspek kelembagaan yang pada masa lalu belum tertangani dengan baik.

Pada tanggal 31 Januari 2001 dikeluarkan SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tanggal 31 Januari 2001 tentang standar dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan acuan dari seluruh pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan seperti tesebut pada SK Menhut adalah terpilihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS dan mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan

LAHAN KRITIS

Penetapan lahan kritis mengacu pada definisi lahan kritis yang ditetapkan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas toleransi. Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian.

Penilaian kekritisan lahan tergantung pada fungsi lahan yaitu sebagai berikut:

  1. Fungsi Kawasan Hutan Lindung

    Pada fungsi kawasan lindung, kekritisan lahan dinilai berdasarkan keadaan penutupan lahan/ penutupan tajuk pohon  (bobot 50%), kelerengan lahan (bobot 20%), tingkat erosi (bobot 20%) dan manajemen/ usaha pengamanan lahan (bobot 10%).

  2. Fungsi Kawasan Budidaya Untuk Usaha Pertanian

    Pada fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian, kekritisan lahan dinilai berdasakan produktifitas Lahan yaitu rasio terhadap produksi komoditi umum optional pada pengelolaan tradisional (bobot 30%), kelerengan lahan (bobot 20%), Tingkat Erosi yang diukur berdasarkan tingkat hilangnya lapisan tanah, baik untuk tanah dalam maupun untuk tanah dangkal (bobot 15%), batu-batuan (bobot 5%) dan manajemen yaitu usaha penerapan teknologi konservasi tanah pada setiap unit lahan (bobot 30%).

  3. Fungsi Kawasan Hutan Lindung Di luar Kawasan Hutan

    Pada fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan, kekritisan lahan dinilai berdasarkan vegetasi permanen yaitu prosentase penutupan tajuk pohon (bobot 50%), kelerengan Lahan (bobot 10%), tingkat Erosi (bobot 10%) dan manajemen (bobot 30%).

Berdasarkan kriteria tersebut, Luas lahan kritis seluruh Indonesia s.d. akhir tahun 2002 adalah:

    Dalam Kawasan Hutan      :        8.136.647 ha.
   
Luar Kawasan Hutan        :      15.106.234 ha.

Kegiatan rehabilitasi lahan kritis sejak TA. 1999/2000 s.d. TD. 2002 diuraikan lebih lanjut seperti pada Tabel-4 berikut :

Tabel-4.   Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis  

Tahun

Didalam Kawasan Hutan

Diluar Kawasan Hutan

TA. 1999/2000

12.952 ha

336.282 ha

TD. 2000

26.811 ha

167.139 ha

TD. 2001

31.336 ha

76.140 ha

TD. 2002

48.590 ha

2.794 ha

Jumlah

119.589 ha

582.355 ha

Data tersebut di atas tidak termasuk kegiatan rehabilitasi di kawasan pantai.

REBOISASI HUTAN LINDUNG

Reboisasi atau rehabilitasi hutan lindung bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan lindung kritis di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipasif. Kepastian ini merupakan prioritas karena sesuai dengan fungsinya.

Kegiatan utamanya adalah penanaman kawasan hutan lindung dengan tanaman hutan dan tanaman kehidupan yang bermanfaat yang dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat setempat. Penanaman ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat penutupan lahan yang optimal sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, sehingga tercipta keharmonisan antara fungsi hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode 5 tahun terakhir sejak Tahun 1998/1999 s.d. Tahun 2002, kegiatan reboisasi hutan lindung adalah :

Rencana kegiatan reboisasi    :     124.664 Ha.
Realisasi kegiatan reboisasi   :       68.758 Ha.

Sedangkan untuk kegiatan reboisasi Tahun 2002 adalah sebagai berikut

   Rencana kegiatan reboisasi    :     46.295 Ha. 
  
Realisasi kegiatan reboisasi   :       4.291 Ha.
 

HUTAN KEMASYARAKATAN

Hutan Kemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 Tahun 2001 adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan kemasyarakatan diselenggara-kan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik serta kepastian hukum. Sedangkan pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Hutan kemasyarakatan dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi DKI Jakarta karena tidak adanya kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Dalam periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s.d. tahun 2002, dalam rangka hutan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Tabel II.3.1. s.d. Tabel II.3.4.) :

  • Pembuatan tanaman hutan kemasyarakatan seluas 31.668 Ha

  • Pelatihan petugas lapangan kehutanan sebanyak 3.026 orang.

  • Pelatihan petani peserta sebanyak 12.635 orang.

  • Untuk tahun 2002, kegiatan yang dilaksanakan adalah (Tabel II.3.1. s.d. tabel II.3.4.):

  • Pembuatan tanaman hutan kemasyarakatan seluas 0 Ha (Tidak ada kegiatan pembuatan tanaman HKm).

  • Pelatihan petugas lapangan kehutanan sebanyak 0 orang (Tidak ada kegiatan).

  • Pelatihan petani peserta sebanyak 180 orang.

PENGHIJAUAN

Kegiatan penghijauan adalah upaya memulihkan atau memperbaiki keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan melalui kegiatan tanam menanam dan bangunan konservasi tanah agar dapat berfungsi sebagai produksi dan sebagai media pengatur tata air yang baik serta upaya mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya.

Pelaksanaan kegiatan penghijauan berupa kegiatan–kegiatan sebagai  berikut  :

  1. Pembuatan Hutan/Kebun Rakyat

    Kegiatan berupa penanaman lahan kosong dan pekarangan di luar kawasan oleh masyarakat dengan jenis tanaman keras, MPTS (Multi Purpose Trees Species) dan buah-buahan.

    Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh penutupan lahan yang optimal untuk mengendalikan lahan kritis, menghasilkan kayu bakar, kayu bangunan untuk keperluan masyarakat lokal, konservasi tanah, memperbaiki iklim mikro dan tata air serta lingkungan.

    Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s.d. tahun 2002, kegiatan hutan/kebun rakyat mencapai 316.509 Ha,  namun data tahun 2002 belum masuk (tidak tersedia data).

  2. Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD).

    Kebun Bibit Desa adalah unit persemaian yang tidak permanen berupa kebun pembibitan jenis tanaman penghijauan yang dibuat oleh kelompok tani di sekitar desa.

    Pembuatan KBD selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s.d. tahun 2002, telah dilaksanakan sebanyak 2.623 unit. Namun data tahun 2002 belum tersedia.

  3. Pembuatan UP-UPSA / UP-UPM

    UP-UPSA adalah suatu unit percontohan usahatani yang memadukan pola usahatani produktif dengan teknik konservasi tanah sehingga secara teknis mampu mengurangi erosi dan sedimentasi.

    UP-UPM adalah suatu unit percontohan usahatani pada wilayah yang tingkat usaha pertanian tanaman semusimnya masih terbelakang. Dasar pemikirannya adalah dalam rangka mengurangi perladangan berpindah dengan meningkatkan pola dan cara bertani melalui usaha pertanian menetap.

    Pembuatan UP-UPSA / UP-UPM selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s/d tahun 2002 telah dilaksanakan sebanyak 1.973 unit dari rencana 2.237 Unit. Namun data untuk tahun 2002 belum tersedia.

  4. Pembuatan Dam Pengendali/Dam Penahan.

    Dam Pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air), dengan konstruksi urugan tanah, urugan tanah dengan lap, kedap air atau konstruksi beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi dan banjir dan dibuat pada alur jurang/ sungai kecil, dengan tinggi maksimum 8 m. Manfaat dari Dam Pengendali antara lain mengendalikan endapan aliran air yang ada di permukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulunya, menaikkan permukaan air tanah di sekitarnya, memperbaiki iklim mikro setempat, dan tempat penyediaan air bagi masyarakat (rumah tangga, irigasi , ternak dll).

    Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 m, yang bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatkan permukaan air tanah di bagian hilirnya.

    Pembuatan Dam Pengendali/Dam Penahan selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s/d tahun 2002 telah dilaksanakan sebanyak 1.552 unit dari rencana 2.313 unit. Namun data untuk tahun 2002 belum tersedia.

  5. Pembuatan Gully Plug

    Gully Plug adalah suatu konservasi tanah teknik sipil yang berfungsi sebagai pengendali jurang berupa bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur dengan konstruksi bronjong batu, kayu/bambu atau pemasangan batu spesi.

    Pembuatan Gully Plug selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s/d tahun 2002 telah dilaksanakan sebanyak 1.224 unit dari rencana 1.361 unit. Namun data untuk tahun 2002 belum tersedia.

    Manfaat pembuatan Gully Plug antara lain :

    • memperbaiki lahan yang rusak akibat gerusan air sehingga terjadi jurang/parit

    • mencegah  bertambah  luasnya  kerusakan lahan akibat terjadinya jurang/parit yang semakin lebar

    • mengendalikan  erosi  dan  lumpur/sedimen/ endapan  dan  air dari daerah atas sehingga dapat mengendalikan hilir dari sedimen dan banjir

    • memperbaiki kondisi tata air daerah sekitarnya

    Lokasi dengan kriteria sebagai berikut :

    • lahan dengan kemiringan 30 %

    • daerah kritis

    • daerah tangkapan air maksimum 10 ha

    • lebar dan kedalaman alur/parit/jurang maksimum 3x3 m

    • panjang alur/parit/jurang sampai sekitar 250m

    • kemiringan alur/parit/jurang maksimum 5 %

  6. Pembuatan Sumur Resapan

    Bangunan Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

    Pembuatan Sumur Resapan selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s/d tahun 2002 telah dilaksanakan sebanyak 2.235 unit dari rencana 2.899 unit. Namun data untuk tahun 2002 belum tersedia.

  7. Rehabilitasi Teras

    Teras adalah bangunan konservasi tanah yang dibuat dengan penggalian dan pengurugan tanah, membentuk bangunan utama berupa bidan olah, guludan dan saluran air yang mengikuti kontur, serta dapat pula dilengkapi dengan bangunan pelengkapnya seperti Saluran Pembuangan Air (SPA) dan terjunan air yang tegak lurus kontur. Sasaran fisik pembuatan teras adalah lahan yang dimanfaatkan secara intensif / terus menrus untuk penanaman tanaman semusim dan / atau tanaman tahunan, dengan kemiringan lahan yang bervariasi menurut sifat fisika tanah dan kondisi iklim setempat.

    Pelaksanaan Rehabilitasi Teras  selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s/d tahun 2002 telah dilaksanakan seluas 34.814 Ha dari rencana 35.282 Ha. Namun data untuk tahun 2002 belum tersedia.

HUTAN BAKAU

Hutan bakau adalah zona peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang memiliki nilai penting untuk perlindungan pantai, penahanan endapan lumpur dan fungsi keseimbangan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan bakau merupakan ekosistem hutan, sehingga pemerintah bertanggungjawab dalam pengelolaannya.

Kegiatan hutan bakau yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

  • Pembuatan unit percontohan empang parit sebanyak 48 unit (97,96 %) dari rencana 49 unit.

  • Penanaman/rehabilitasi hutan bakau seluas 6.930 ha (71,95 %) dari rencana 9.632 ha.

  • Bantuan bibit areal dampak hutan bakau sebanyak 4.992.400 batang (90,06 %) dari rencana sebanyak 5.543.400 batang.

  • Pelatihan petugas lapangan penghijauan sebanyak 843 orang (100 %) dari rencana 843 orang

  • Pelatihan petani peserta dan LSM sebanyak 1.770 orang (100 %) dari rencana 1.770  orang.

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50% dan/atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman per-hektar (Keputusan Menhut No. 49/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997).

Kegiatan pengembangan pengelolaan hutan rakyat merupakan usaha untuk mengelola hutan rakyat berdasarkan azas kelestarian lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahte-raan masyarakat, penyediaan bahan baku industri dan peningkatan mutu lingkungan.

Pelaksanaan usaha hutan rakyat dilakukan melalui unit-unit usaha. Satu unit usaha merupakan unit pengelolaan usaha hutan rakyat yang terdiri dari beberapa kelompok tani dengan luas lahan minimal 900 ha. Usaha hutan rakyat dapat dikembangkan pada lahan milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan hutan rakyat yang bertujuan disamping untuk rehabilitasi lahan juga untuk menghasilkan kayu rakyat.

Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s.d. tahun 2002, kegiatan hutan rakyat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Pembuatan areal model hutan rakyat seluas 2.975 ha (98,35 %) dari rencana 3.025 ha.

  • Pengembangan/pembangunan hutan rakyat seluas 8.428 ha (92,87 %) dari rencana 9.075 ha.

  • Bantuan persemaian untuk areal dampak hutan rakyat sebanyak 28.440.000 batang (98,61 %) dari rencana sebanyak 28.840.000 batang.

  • Pelatihan petani peserta sebanyak 11.728 orang dari rencana 14.228 orang.

  • Temu usaha dalam rangka pengembangan hutan rakyat sebanyak 76 kali dari rencana 82 kali.

Untuk mencukupi kebutuhan kayu dan non-kayu sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri, sejak tahun 1997 pemerintah mengadakan pembangunan kehutanan melalui kredit bunga lunak yaitu Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) yang sekaligus mempercepat penanganan lahan kritis yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

PERSUTERAAN ALAM

Kegiatan persuteraan alam merupakan kegiatan agro-industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997 yang dimaksud dengan persuteraan alam adalah bagian kegiatan perhutanan sosial dengan hasil kokon atau benang sutera yang terdiri dari kegiatan penanaman murbei, pembibitan ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera dan pengolahan kokon.

Usaha tani persuteraan alam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku industri persuteraan alam dan peningkatan mutu lingkungan. Pelaksanaan usahatani persuteraan alam dilakukan melalui unit-unit usaha. Satu unit usahatani merupakan unit pengelolaan usahatani persuteraan alam dengan luas kebun murbei minimal 50 ha atau setara dengan jumlah tanaman murbei sebanyak 500.000 batang. Usahatani persuteraan alam dapat dikembangkan pada lahan hak milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan usahatani persuteraan alam.

Kegiatan persuteraan alam yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 1998/1999 s.d. tahun 2002, adalah sebagai berikut:

  • Pembuatan tanaman murbei seluas    43.739,25 ha.

  • Produksi benang sutera sebanyak 471.270 kg.

Sejak tahun 1997 dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, Departemen Kehutanan telah menyalurkan kredit usaha persuteraan alam (KUPA) yang disalurkan ke petani sutera di 5 (lima) provinsi, yaitu: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

PERLEBAHAN

Perlebahan adalah kegiatan pemanfaatan dan budidaya lebah dan produk–produknya (madu, jelly, lilin dan hasil lainnya) serta vegetasi penunjangnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar–besarnya bagi kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Usaha perlebahan cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Manfaat langsung dari kegiatan ini adalah berupa madu, royal jelly dan lilin, sengan manfaat tidak langsung antara lain membantu proses penyerbukan tanaman, menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan gizi masyarakat dan menghemat devisa negara.

Hasil kegiatan perlebahan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia adalah berupa madu dengan produksi pada tahun 2002 sebesar 1.675,340 ton.  Untuk kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi madu sebesar 11.277,705 ton.

PEMBANGUNAN TEGAKAN BENIH MERANTI

Meranti merupakan pohon yang menjadi sasaran untuk dieksploitasi baik melalui penebangan yang resmi maupun penebangan liar (illegal logging) sehingga keberadaan populasinya sangat dikhawatirkan. Terlebih lagi pertumbuhan Meranti sangat tergantung kepada ketersediaan benih Meranti yang pohon induknya semakin tidak tersedia dan berbuahnya hanya sekali dalam 4 atau 5 tahun ditambah lagi benihnya bersifat rekalsitran, yaitu benih yang tidak dapat disimpan dalam kondisi yang kering dan suhu rendah dan mempunyai masa dormansi yang sangat pendek (1 – 2 minggu). Untuk itu dipandang perlu segera melakukan penanaman kembali Meranti pada habitatnya.

Dampak yang diinginkan dari kegiatan pembangunan Tegakan Benih Meranti adalah :

1)    Terselamatkannya sebagian tanaman Meranti untuk masa yang akan datang.

2)    Tersedianya tegakan benih Meranti yang secara bertahap mampu menyediakan benih dan atau bibit sebesar 1.000.000 batang per tahun secara berkesinambungan yang diperlukan untuk mendukung Program Pembangunan Hutan Tanaman Meranti pada masa yang akan datang.

3)    Menggalang motivasi masyarakat untuk menanam Meranti.

Kegiatan pembangunan Tegakan Benih Meranti ini baru dilaksanakan pada tahun 2002, dengan luas 2.900 Ha tersebar di 10 propinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah).

For protecting forest and land from degradation and recover its critical functions combating, it is needed a serious efforts on rehabilitation actions. This program have begun in 1976 through Reforestation and Afforestation Assistance Programme (INPRES).  These activities are mainly implemented in the framework of project basis, so it caused unsatisfied results due to institutional problems that are improperly handled.

Minister of Forestry issued a decree No. 20/Kpts-II/2001 dated 31 January 2003, concerning criteria and standard on rehabilitation of forests and lands as a guidance for all parties to implement integrated and sustainable forests and lands rehabilitation activities. The purpose of forests and lands rehabilitation are to recover the degraded natural forest and land resources in order to achieve optimal function optimal and maximum benefit for all parties, to ensure environmental balance and water scheme in watershed areas (DAS) and to support sustainable forestry development.   

CRITICAL LANDS

Determination of critical lands referred to degradation condition of lands and decreasing of its functions. These critical lands have closed relation to the lands under regreening and reforestation programme, such as protection forests,  protection areas outside forest lands, and agricultural areas. 

Assessment of the critical lands depends on its functions: protection forests are based on its land cover, crown density, slope, erosion and land management; agricultural areas are based on land productivity, and protection area outside the forest lands are based on its land cover, crown density, slope, erosion and land management . 

Based on the above criteria, critical land areas in Indonesia up to at the end of 2002 are :

Within forest lands  :    8,136,647 ha.
Out side forest lands   :    15,106,234 ha.

Land rehabilitation activities since 1999/2000 to 2002 are mentioned in Table–4 as follows :

Table-4.  Progress of critical lands rehabilitation activities

Year

Within forest lands

Outside forest lands

·    1999/2000

12,952 ha

336,282 ha

·    2000

26,811 ha

167,139 ha

·    2001

31,336 ha

76,140 ha

·    2002

48,590 ha

2,794 ha

Total

119,589 ha

582,355 ha

Notes :  this figure is not including rehabilitation activities on the coastal area.

REFORESTATION OF PROTECTION FOREST

Reforestation or rehabilitation of protection forests are aimed to restore protection forest land within watershed areas (DAS) which is conducted through local people participatory. The main activities are planting the particular critical protection forest with specific living tree species (tanaman kehidupan) that provide benefits to the local communities, and to harmonize between forest function and people needs.

Within the last five years period of time since 1998/1999 to 2002, there are rehabilitation activities in protection forest land as follows :

Target of reforestation   :     124,664 Ha.
Realization of the reforestation   :    68,758 Ha.

Meanwhile, reforestation activities in the year of 2002 as follows :

Target of reforestation    :  46,295 Ha.
Realization of the reforestation    :   4,291 Ha.

COMMUNITY FOREST

By referring to Minister of Forestry Decree no. 31/2001, forest community areas are state forest that are managed for empowering local people without reducing its main functions. This program is conducted based on sustainable forest functions including aspects of ecosystem, sustainable people prosperity, fair natural resource management, social equality, public accountability, and law enforcement. While, forest utilization is an activity to take optimal benefit for people prosperity by means of utilization of environmental services, forest product harvesting both timber and non timber forest products.

This program is implemented to the whole of Indonesia except DKI Jakarta due to lack of forest area that suitable for this program.

Within the 5 last years from 1998/1999 to 2002, there are such relevant activities to community forest as figured in Table II.3.1. to Table II.3.4 :

  • community forest plantation development is about 31,668 Ha

  • training for forestry field officials is about 3,026 people.

  • training for farmers is about 12,635 people.

In the year of 2002, the activities (Table II.3.1. up to table II.3.4.) are as follows :

  • there is no community forest plantation development activities and training for forest field officials in the year of 2002.

  • training for 180 farmesr.

AFFORESTATION (REGREENING)

The purposes of afforestation are to recover and to improve critical land  conditions outside forest lands through planting and civil engineering of land conservation in order to improve its function as a media of water management and production as well as to maintain and to improve land use as its functions. 

Afforestation consisting of activities such as:

  1. Establishment of private forest

    This is conducted by planting bare land or home garden outside forest with hardwood species, MPTS (Multi Purpose Trees Species), and horticulture.

    The aim of program is to get optimal land cover for controlling critical lands, producing fuel wood and timber for local people, conserving lands, and improving micro-climate, water management and environment. 

    During last five years period since 1998/1999 up to 2002, there are about 316,509 Ha of new private forest.  Nevertheless, in 2002 there is lack of data available.

  2. Establishment of Village Nursery / Kebun Bibit Desa (KBD).

    Village nursery is a temporary nursery producing seeds for afforestation made by local farmer group.

    Realization of the activities for the last five years are 2,623 unit (1998/1999 to 2002) meanwhile in 2002 there is no data available.

  3. Establishment of Small Farm Pilot Project

    UP-UPSA is a small farm pilot project unit which is integrating a productive small farm and soil conservation technique to reduce erosion and sedimentation.

    UP-UPM is a small farm pilot project unit in an under developing seasonal crops farm area to reduce shifting cultivation activities by improving farmer capability on permanent farm.

    Implementation of this activity during last 5 years (1998-2002) is 1,973 units from the target of 2,237 units.

  4. Establishment of Dam control

    Dam control establishment during the last five years (1998-2002) are 1,552 unit from the target of 2,313 unit.

  5. Establishment of Gully Plug

    Gully Plug is a civil engineering technique of soil conservation for controlling water run off through the rigs by establishing gully  lengthwise with stones wrapped, woody or bamboo.

    During the last five years from 1998/1999 to 2002, it has been established 1,224 units from the target of 1,361 units.

    The benefits of Gully Plug are :

    • to improve land destruction caused by water run off

    • to prevent land destruction caused by larger gully

    • to control erosion and  water run off from up hill to avoid particular flooding in the downstream area.

    • to improve watershed areas condition

    Gully plug is suitable for location with conditions of :

    • land with slope more than 30 %

    • critical areas

    • catchment reservoir region with maximum 10 ha

    • wide and deep of the gully maximum of 3x3 m

    • length of the gully approximately 250 m

    • slope of the gully max 5 %

  6. Establishment of well absorption

    Well absorption is a building that enable to capture and storage the water run off on the surface of earth.

    During the last five years from 1998/1999 to 2002, there have been developed about 2,235 units  from the target of 2,899 units.

  7. Regreening bank 

    Bank of hill is a soil conservation building that developed by digging and piling soil  lengthways. the contour may be equipped by waterwork  in order to enable to be used intensively for planting particular crops and trees which is appropriate with the micro-climate and its slope.

    Regreening the hill’s bank during the last five years from 1998/1999 to 2002 is about 34,814 ha from the target of 35,282 ha.

MANGROVE FOREST DEVELOPMENT

Mangrove is a zone between land and marine ecosystem that are valuable for protect coastal area and also balance its environment. According to Forestry Act no. 41/1999 mangrove is categorized as forest ecosystem that’s why Government must responsible to manage properly.

There are some related activities during the last five years such as :

  • Development of pilot project unit called as empang parit around 48 units as figured at Table II.5.1

  • Reforestation of mangrove area of 6,930 ha as figured at Table II.5.2

  • Procurement of seedling for related impacts of mangrove around 4,992,400 stem as figured at Table II.5.4

  • Training for regreening field officer about 843 people as figured at Table II.5.3

  • Training of community forest farmer participatory and NGO about 1,770 people as figured at Table II.5.5

DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST (HUTAN RAKYAT)

Community forest is private owned forest at least 0.25 ha with particular trees coverage of 50 % or at least 500 stems per hectare as Minister of Forestry Decision No. 49/Kpts-II/1997 dated 20th January 1997.

The purpose of community forest development in Indonesia are mainly to improve the people prosperity and provide raw material for particular wood industries and also improve quality of environment. Usually, 1 unit community forest managed by farmer groups that cover at least 900 ha of area outside the forest land.

During the last five year (1998-2002) there are some related activities such as :

  • Establishment of pilot model for community forest approximately 2,975 ha as figured at Table II.6.1

  • Development of community forest about 8,428 ha as figured at Table II.6.2

  • Nurseries aid for impact areas of community forest development approximately 28,440,000 stems as figured at Table II.6.3

  • Training for community forest owner about 11,728 people as figured at Table II.6.4.

  • Business meeting on development of community forest around 76 times as figured at Table II.6.5.

Government encourage this activities by providing soft Interest since 1997 through Community Forest Scheme called “Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR)” in order to overcome critical land problems and improve people prosperity.

SERICULTURE AND APICULTURE

Sericulture is a agro-industry activity as mentioned at MOF decree no. 50/Kpts-II/1997 dated 20th January 1997. The aim of this activities are to improve people prosperity, provide raw material for silk industries and enhance environmental quality.  One unit of this activity cover plantation of Murbei about 50 ha outside the forest land or around 500,000 stems.

During the last five years (1998-2002) there are activities such as :

  • Establishment of murbei plantation about 43,739,25 ha as figured at Table II.7.1

  • Production of natural silk yarn about 471,270 kg as figured at Table II.7.2

Since year of 1997 MOF have support such activities through programme called “kredit usaha persuteraan alam (KUPA)” in five provinces : Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

APICULTURE / BEE-KEEPING

Apiculture that called as well as bee-keeping is an effort for culturing bee and relevant product and also its vegetation  for supporting village people prosperity and maintenance its sustainability.

During the last five years (1998-2002) there are around 11,277,705 tons product of honey. While in year of 2002 there production roughly 1,675,340 tons. 

ESTABLIHMENT OF MERANTI SEED ORCHADS

Meranti is the most interesting dipterocarp that being targeted for harvesting the natural forest both legal or illegal activities. As a result its population became scarce and its grow basically depend on seedling availability in which meranti Tree have a fruit about 4 to 5 years and its seed has a very short dormant time (1 to 2 weeks). Therefore, it is needed for planting this species in its habitats.

The important impacts of the activities are

1)    Preserve particular gene of Meranti species for future needs.

2)    Availability of Meranti Seed Orchard that enable to provide sustainable seedling about 1 million annually for supporting a Programme of Development Meranti Forest Plantation.

The programme proceeded in 2002 within 10 provinces  (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah) with area of 2,900 ha as figured at Table II.8.2