Rekalkukasi Sumber Daya Hutan Indonesia Tahun 2003

 

KATA PENGANTAR

 

Assalaamu ‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Rekalkukasi Sumber Daya Hutan Indonesia Tahun 2003 yang menampilkan Penutupan Lahan pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan penafsiran citra landsat 7 ETM+ Liputan Tahun 1999/2000 untuk seluruh Indonesia.

Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2003 merupakan penyempurnaan hasil rekalkulasi sumber daya hutan pada tahun 2002.  Pada edisi tahun 2003 ini rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilengkapi dengan data spasial penutupan lahan untuk Provinsi Papua serta beberapa penyempurnaan antara lain pada data digital kawasan hutan dan batas administrasi pemerintahan serta informasi lainnya dari para pengguna.

Data yang disajikan dalam buku ini merupakan basis data penutupan lahan yang dapat diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Dengan semakin rincinya penutupan lahan yang disajikan, diharapkan data dan informasi ini dapat memberikan dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan kehutanan baik secara nasional maupun regional.  Diharapkan pula data ini dapat mendukung perencanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu kesatuan ekosistem.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembangunan kehutanan di era otonomi daerah dengan memperhatikan berbagai komitmen tentang pembangunan kehutanan yang mengacu pada Resource Base Management.

Wassalaamu ‘alaikum Wr.Wb.

 

  Jakarta, Oktober 2003                           
KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN,
ttd.                             
Dr. Ir. BOEN M. PURNAMA, M.Sc.        

NIP. 080037272                    


 

ABSTRAK

 

Tekanan terhadap sumber daya hutan yang diakibatkan oleh over cutting, illegal logging, perambahan yang disertai okupasi lahan, terutama pada era reformasi dan otonomi daerah sangat dirasakan pada saat ini.  Kondisi hutan yang menurun juga telah terjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan dalam lima tahun terakhir terutama pada tahun 1997/1998 (khususnya Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 3,2 juta ha, Baplan 1998).  Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya hutan (SDH) yang akan berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat.  Sebagai langkah awal kegiatan pengelolaan hutan yang berorientasi kepada Resource Base Management, perlu dilakukan rekalkulasi SDH yang diharapkan dapat menjadi base line pembangunan kehutanan di masa datang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan selama ini.

Rekalkulasi penutupan lahan telah dilakukan terhadap kawasan hutan seluruh Indonesia berdasarkan data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000.  Rekalkulasi dilakukan terhadap kawasan hutan sesuai fungsinya, yaitu Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan Hutan Produksi yang dirinci menjadi Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK).  Penafsiran penutupan lahan pada masing-masing fungsi hutan secara garis besar dikelompokkan ke dalam hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, non hutan dan tidak ada data.

Hasil rekalkulasi menunjukkan bahwa lahan berhutan pada: 1) hutan lindung seluas 20,80 juta ha atau 69,6 % dari hutan lindung yang dilakukan rekalkulasi seluas 29,89 juta ha; 2) hutan konservasi seluas 12,879 juta ha atau 65,2 % dari hutan konservasi yang dilakukan rekalkulasi seluas 19,74 juta ha; 3) hutan produksi seluas 48,953 juta ha  atau 58,5 % dari hutan produksi yang dilakukan rekalkulasi seluas 83,67 juta ha.


 

BAB I
Pendahuluan

  1. Latar Belakang

    Hutan tropis Indonesia sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu dalam pengurusan dan pengelolaan hutan diperlukan perlindungan dan pemanfaatan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

    Penyelenggaraan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, antara lain dilakukan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari sebagaimna yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 3.

    Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, sehingga setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Dalam pemanfaatan hutan dan kawasan hutan pun harus disesuaikan dengan fungsi pokok hutan tersebut.

    Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan dan pengurangan luas tutupan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta berbagai gejala alam lainnya.  Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan tercapai secara optimal dan lestari.

    Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 guna mencapai tujuan secara maksimal dan merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Demikian pula masyarakat dan atau perorangan turut berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan dan pemanfaatannya.

    Berdasarkan data yang ada, sumber daya hutan selama periode 1985-1997 untuk 3 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mengalami laju deforestasi seluas ± 1,6 juta ha per tahun (Baplan, 1998) yang antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, over cutting dan illegal loging, penjarahan, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan.  Oleh karena itu pemantauan kondisi sumberdaya hutan tingkat nasional perl dilakukan secara periodik paling tidak 3 tahun sekali.

    Data kondisi sumberdaya hutan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari sistem informasi kehutanan merupakan bahan pendukung dalam perencanaan pembangunan kehutanan di masa mendatang yaitu sebagai bahan dalam kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan.

    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dilakukan Rekalkulasi Sumber Daya Hutan, khususnya rekalkulasi penutupan lahan pada kawasan hutan, baik di dalam Hutan Konservasi, Hutan Lindung, maupun Hutan Produksi di seluruh Indonesia.  Hasil Rekalkulasi SDH tahun 2003 ini merupakan upaya melengkapi dan menyempurnakan hasil rekalkulasi tahun 2002 dengan menambahkan data penutupan lahan Provinsi Papua.

  2. Tujuan

    Tujuan rekalkulasi sumberdaya hutan adalah untuk menyajikan data kondisi penutupan lahan pada kawasan hutan yaitu pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagai bahan dalam perencanaan pengelolaan hutan secara lestari (Sustainable Forest Management).

  3. Sasaran

    Tersedianya data penutupan lahan pada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

  4. Ruang Lingkup

    Penutupan lahan per provinsi seluruh Indonesia, baik kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain yang dirinci ke dalam 24 kelas.

 

BAB II
METODOLOGI

 

  1. Sumber Data

    Data yang digunakan dalam rekalkulasi sumberdaya hutan adalah data digital yang tersedia pada Pusat Perpetaan Kehutanan Badan Planologi Kehutanan pada tingkat ketelitian skala 1:250.000.  Data tersebut meliputi:

    1. Data digital penutupan lahan hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 1999/2000.  Penutupan lahan diklasifikasi menjadi 24 klas, yaitu sebagai berikut:

      1. Hutan;

        1. Hutan lahan kering primer

        2. Hutan lahan kering sekunder

        3. Hutan rawa primer

        4. Hutan rawa sekunder

        5. Hutan mangrove primer

        6. Hutan mangrove sekunder

        7. Hutan tanaman

      2. Non Hutan;

        1. Semak/Belukar

        2. Belukar rawa

        3. Savana

        4. Perkebunan

        5. Pertanian lahan kering

        6. Pertanian lahan kering dan Semak

        7. Transmigrasi

        8. Sawah

        9. Tambak

        10. Tanah Terbuka

        11. Pertambangan

        12. Pemukiman

        13. Tubuh Air

        14. Rawa

        15. Airport

      3. Tidak Ada Data;

        1. Awan

        2. Tidak Ada Data

    2. Data digital kawasan hutan bersumber dari Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan untuk 23 propinsi (Tahun 1999-2001), sedangkan untuk Propinsi          Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah bersumber dari Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Konservasi (yaitu KSA-KPA dan Taman Buru), Hutan Produksi (yaitu Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

  2. Analisa dan Penyajian Data

    Rekalkulasi sumber daya hutan dilaksanakan melalui analisa data penutupan lahan pada kawasan hutan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis.  Tahapan rekalkulasi adalah sebagai berikut :

    1. Penyiapan data digital kawasan hutan dan penutupan lahan provinsi,

    2. Overlay data digital penutupan lahan dengan data kawasan hutan,

    3. Penghitungan luas penutupan lahan pada setiap kawasan hutan. Dalam penghitungan luas menggunakan spesifikasi: proyeksi yang digunakan adalah Mercator, spheroid WGS 84, angka luas dibulatkan kedalam ribu ha.

    4. Penyajian luas penutupan lahan dalam bentuk peta dan tabel.

    Proses selengkapnya disajikan pada Bagan 1.

    Bagan 1.  Bagan Alur Proses Rekalkulasi Sumberdaya Hutan

 

BAB III
HASIL REKALKULASI SUMBER DAYA HUTAN

 

Total areal yang dilakukan rekalkulasi seluas 187,784 juta ha terdiri dari kawasan hutan seluas 133,128 juta ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 54,656 juta ha.  Hasil Rekalkulasi menunjukkan bahwa:

  1. Luas lahan berhutan pada kawasan hutan untuk seluruh daratan Indonesia adalah 83,892 juta ha atau 63,0 %, non hutan seluas 31,952 juta ha atau 24,0 % dan tidak ada data seluas 17,284 juta ha atau 13,0 %. 

  2. Pada Areal Penggunaan Lain (APL) luas lahan berhutan 8,066 juta ha atau 14,8 %, luas lahan non hutan 41,374 juta ha atau 75,7 % dan tidak ada data seluas 5,216 juta ha atau 9,5 %.

    Tabel  III.1 :   Luas Penutupan Lahan Seluruh Indonesia (Ribu Ha)

    KONDISI

    KAWASAN HUTAN

    APL

    TOTAL

    HUTAN TETAP

    HPK

    Jumlah

    %

    Jumlah

    %

    Jumlah

    %

    HL

    KSA-KPA

    HP

    HPT

    Jumlah

    A. Hutan

    20.852,6

    12.926,1

    20.945,8

    18.129,4

    72.853,9

    11.038,3

    83.892,2

    63,0

    8.066,4

    14,8

    91.958,6

    49,0

    B. Non Hutan

    4.748,4

    2.867,0

    10.527,0

    4.340,5

    22.482,9

    9.469,5

    31.952,4

    24,0

    41.374,1

    75,7

    73.326,5

    39,0

    C. Tidak Ada Data

    4.359,6

    3.678,0

    3.859,6

    3.159,3

    15.056,6

    2.227,0

    17.283,5

    13,0

    5.215,7

    9,5

    22.499,3

    12,0

    INDONESIA

    29.960,6

    19.471,1

    35.332,4

    25.629,2

    110.393,4

    22.734,7

    133.128,1

    100

    54.656,2

    100

    187.784,3

    100

    Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000

    Luas penutupan lahan berdasarkan kondisi hutan per fungsi kawasan hutan untuk masing-masing provinsi disajikan pada lampiran 1.

  1. Rekalkulasi pada Hutan Lindung

    Hasil penghitungan luas  penutupan lahan pada Hutan Lindung menunjukkan:

    1. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lahan berhutan tertinggi yaitu 90,8 %.  Sedangkan provinsi lain yang memiliki lahan berhutan diatas 80 % adalah Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

    2. Penutupan lahan berhutan untuk Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB dan Papua berkisar antara 75 % sampai 79 %.

    3. Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur memiliki lahan berhutan kurang dari 40 % dan Provinsi Lampung memiliki lahan berhutan terendah yaitu 17,4 %.

    Selengkapnya data penutupan lahan di kawasan Hutan Lindung tersaji dalam Tabel III.2 berikut ini.

    Tabel  III.2 :  Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Lindung Per Provinsi (Ribu Ha)

    No.

    PROPINSI

    Penutupan Lahan

    HUTAN

    NON HUTAN

    Tidak Ada Data

    Jumlah luas
    kawasan lindung

    Primer

    Sekunder

    Tanaman

    Jumlah

    %

    Jumlah

    %

    Jumlah

    %

    1

    N. Aceh Darussalam

    960,0

    599,8

    3,7

    1.563,5

    84,3

    158,9

    8,6

    131,4

    7,1

    1.853,8

    2

    Sumatera Utara

    330,0

    360,1

    34,4

    725,4

    46,6

    622,9

    40,0

    207,5

    13,3

    1.555,7

    3

    Riau

    34,6

    204,9

    3,5

    243,0

    60,0

    105,1

    26,0

    56,7

    14,0

    404,8

    4

    Sumatera Barat

    223,6

    325,8

    -

    549,4

    58,2

    294,5

    31,2

    100,6

    10,6

    944,4

    5

    Bengkulu

    164,5

    10,1

    -

    174,6

    69,6

    43,8

    17,5

    32,4

    12,9

    250,8

    6

    Jambi

    43,2

    52,7

    0,1

    96,0

    55,0

    22,6

    12,9

    55,8

    32,0

    174,3

    7

    Sumatera Selatan

    165,7

    60,9

    -

    226,7

    36,3

    350,1

    56,0

    48,5

    7,8

    625,3

    8

    Bangka Belitung

    14,5

    48,3

    -

    62,8

    29,5

    117,1

    54,9

    33,4

    15,6

    213,3

    9

    Lampung

    12,4

    42,8

    -

    55,1

    17,4

    241,3

    76,0

    21,3

    6,7

    317,

    SUMATERA

    1.949,2

    1.705,5

    41,7

    3.696,4

    58,3

    1.956,2

    30,9

    687,5

    10,8

    6.340,1

    10

    Banten

    2,2

    3,2

    10,2

    15,6

    51,6

    11,1

    36,9

    3,5

    11,5

    30,2

    11

    DKI Jakarta

    -

    -

    -

    -

    -

    0,1

    100,0

    -

    -

    0,1

    12

    Jawa Barat

    23,8

    77,8

    8,8

    110,4

    52,4

    94,0

    46,3

    6,4

    3,

    210,8

    13

    Jawa Tengah

    -

    44,3

    8,6

    52,9

    70,9

    21,7

    29,1

    0,0

    0,0

    74,6

    14

    D.I.Yogyakarta

    -

    -

    2,0

    2,0

    64,8

    1,1

    35,2

    -

    -

    3,0

    15

    Jawa Timur

    80,8

    162,7

    39,9

    283,5

    80,1

    69,9

    19,8

    0,4

    0,1

    353,8

    JAWA

    106,8

    288,1

    69,5

    464,4

    69,0

    197,9

    29,4

    10,3

    1,5

    672,5

    16

    Kalimantan Barat

    1.108,8

    661,6

    -

    1.770,4

    77,2

    392,4

    17,1

    130,4

    5,7

    2.293,2

    17

    Kalimantan Tengah

    476,8

    285,8

    0,0

    762,6

    90,8

    35,1

    4,2

    42,7

    5,1

    840,4

    18

    Kalimantan Timur

    1.851,7

    490,1

    0,0

    2.341,8

    83,9

    83,8

    3,0

    366,7

    13,1

    2.792,3

    19

    Kalimantan Selatan

    25,7

    175,3

    9,4

    210,4

    43,5

    109,2

    22,6

    164,4

    34,0

    484,0

    KALIMANTAN

    3.463,0

    1.612,8

    9,4

    5.085,2

    79,3

    620,5

    9,7

    704,2

    11,0

    6.400,9

    20

    Sulawesi Utara

    49,9

    21,3

    -

    71,2

    39,0

    43,5

    23,8

    68,0

    37,2

    182,6

    21

    Gorontalo

    90,6

    45,8

    -

    136,4

    78,5

    16,9

    9,8

    20,4

    11,7

    173,7

    22

    Sulawesi Tengah

    351,6

    514,3

    -

    865,9

    65,2

    68,4

    5,1

    394,2

    29,7

    1.328,5

    23

    Sulawesi Tenggara

    407,3

    218,4

    -

    625,7

    58,5

    72,3

    6,8

    371,7

    34,8

    1.069,7

    24

    Sulawesi Selatan

    303,3

    970,4

    -

    1.273,7

    64,4

    403,3

    20,4

    301,3

    15,2

    1.978,3

    SULAWESI

    1.202,7

    1.770,2

    -

    2.972,9

    62,8

    604,3

    12,8

    1.155,5

    24,4

    4.732,7

    25

    Bali

    42,5

    6,6

    -

    49,1

    49,0

    22,7

     22,6

    28,5

    28,4

    100,3

    26

    NTB

    272,5

    94,4

    -

    366,9

    75,9

    77,8

       6,1

    38,4

    7,9

    483,1

    27

    NTT

    48,6

    176,0

    -

    224,6

    32,4

    403,7

    58,2

    65,6

    9,5

    693,92

    BALI & NUSA TENGGARA

    363,6

    277,0

    -

    640,6

    50,2

    504,2

    39,5

    132,5

    10,4

    1.277,3

    28

    Maluku Utara

    288,8

    209,9

    -

    498,6

    68,4

    45,2

    6,2

    184,8

    25,4

    728,6

    29

    Maluku

    181,5

    147,6

    0,6

    329,7

    52,4

    103,5

    16,4

    196,2

    31,2

    629,3

     MALUKU UTARA & MALUKU

    470,25

    357,5

    0,6

    828,3

    61,0

    148,6

    10,9

    381,0

    28,1

    1.358,0

    30

    Papua

    6.925,8

    238.5

    0,5

    7.164,8

    78,1

    716,7

    7,8

    1.288,6

    14,1

    9.170,1

    INDONESIA

    14.481,4

    6.249,6

    121,7

    20.852,6

    69,6

    4.748,4

    15,8

    4.359,6

    14,6

    29.960,6

    Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000

    Kondisi sumberdaya hutan pada Hutan Lindung memerlukan perhatian khusus karena Hutan Lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi hidrologis untuk menunjang kehidupan di kawasan bawahnya.  Beberapa provinsi yang memiliki Hutan Lindung yang minim dengan penutupan berhutan yang rendah perlu diperhitungkan daya dukung hidrologinya dalam memenuhi kebutuhan akan air, dengan alternatif peningkatan peran kawasan lindung lainnya seperti sempadan sungai, mata air dan danau di luar kawasan hutan. Kondisi tekanan penduduk terhadap hutan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan rehabilitasi terhadap Hutan Lindung.

    Untuk Provinsi DKI Jakarta yang hanya memiliki kawasan hutan seluas 100 ha dengan penutupan lahan berupa non hutan, maka peran kawasan lindung seperti jalur hijau dan kawasan sempadan sungai perlu ditingkatkan dalam menunjang fungsi hidrologis sungai-sungai yang ada.  Pembangunan Hutan Kota secara nyata akan sangat membantu upaya konservasi air di DKI Jakarta khususnya dan di wilayah perkotaan umumnya.

  2. Rekalkulasi pada Hutan Konservasi

    Hasil penghitungan luas penutupan lahan pada Hutan Konservasi menunjukkan:

    1. Lahan berhutan di Pulau Sumatera pada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 88,6 % dan Bengkulu 84,6 %, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan sudah di bawah 50 %.

    2. Provinsi lainnya yang masih memiliki lahan berhutan di atas 80 % adalah Provinsi Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.  Di Pulau Sulawesi hanya Provinsi Gorontalo yang masih di atas 70 %, sedangkan provinsi lainnya, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 50 % serta Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan kurang dari 50 %.

    3. Untuk Provinsi Papua (Irian Jaya) dari total kawasan konservasi seluas 8,156 juta ha, lahan berhutan sebanyak 66,0 %, Non hutan 12,6 % dan tidak ada data 21,4 %.

    4. Lahan berhutan pada kawasan konservasi di DKI Jakarta hanya 8,9 % dari total luas daratan kawasan konservasi seluas 272,34 ha, selebihnya didominasi oleh perairan seluas 108.000 ha.

      Data selengkapnya tersaji dalam Tabel III.3 berikut.

      Tabel III.3 : Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Konservasi Per Provinsi (Ribu Ha)

      No.

      PROPINSI

      Penutupan Lahan

      HUTAN

      NON HUTAN

      Tidak Ada Data

      Jumlah luas
      kawasan konservasi

      Primer

      Sekunder

      Tanaman

      Jumlah

      %

      Jumlah

      %

      Jumlah

      %

      1

      N. Aceh Darussalam

      601,7

      119,9

      7,6

      729,1

      88,6

      22,7

      2,8

      71,2

      8,7

      823,0

      2

      Sumatera Utara

      91,6

      89,6

      0,2

      181,5

      67,1

      19,0

      7,0

      69,7

      25,8

      270,2

      3

      Riau

      79,9

      153,6

      2,8

      236,3

      65,3

      30,7

      8,5

      94,5

      26,2

      361,5

      4

      Sumatera Barat

      354,9

      248,3

      -

      603,1

      77,9

      64,1

      8,3

      107,1

      13,8

      774,3

      5

      Bengkulu

      359,5

      30,5

      -

      390,0

      84,6

      49,7

      10,8

      21,6

      4,7

      461,3

      6

      Jambi

      265,4

      83,7

      -

      349,1

      48,9

      187,4

      26,3

      177,2

      24,8

      713,7

      7

      Sumatera Selatan

      164,5

      74,6

      -

      239,1

      32,5

      300,0

      40,8

      196,1

      26,7

      735,2

      8

      Bangka Belitung

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      9

      Lampung

      164,6

      59,4

      -

      224,0

      57,0

      160,3

      40,8

      8,6

      2,2

      392,9

      SUMATERA

      2.082,0

      859,5

      10,6

      2.952,2

      65,1

      834,0

      18,4

      746,0

      16,5

      4.532,2

      10

      Banten

      51,9

      2,3

      11,7

      66,0

      82,0

      7,1

      8,8

      7,4

      9,2

      80,5

      11

      DKI Jakarta

      -

      0,0

      -

      0,0

      8,9

      0,2

      91,1

      -

      -

      0,2

      12

      Jawa Barat

      20,1

      60,1

      6,0

      86,2

      79,2

      15,0

      13,8

      7,6

      7,0

      108,8

      13

      Jawa Tengah

      0,0

      2,9

      0,2

      3,1

      36,0

      4,7

      53,8

      0,9

      10,2

      8,7

      14

      D.I. Yogyakarta

      -

      -

      0,2

      0,2

      28,4

      0,5

      71,6

      -

      -

      0,8

      15

      Jawa Timur

      83,9

      110,3

      3,6

      197,9

      86,1

      27,5

      12,0

      4,3

      1,9

      229,7

      JAWA

      155,9

      175,7

      21,8

      353,4

      82,4

      55,0

      12,8

      20,2

      4,7

      428,6

      16

      Kalimantan Barat

      932,0

      252,1

      -

      1.184,1

      82,8

      189,7

      13,3

      56,9

      4,0

      1.430,7

      17

      Kalimantan Tengah

      321,5

      194,9

      -

      516,4

      81,6

      76,7

      12,1

      39,6

      6,3

      632,7

      18

      Kalimantan Timur

      984,7

      189,1

      9,9

      1.183,7

      66,9

      238,9

      13,5

      346,6

      19,6

      1.769,2

      19

      Kalimantan Selatan

      -

      68,8

      2,4

      71,2

      55,0

      45,6

      35,2

      12,6

      9,7

      129,4

       KALIMANTAN

      2.238,1

      705,0

      12,3

      2.955,5

      74,6

      550,9

      13,9

      455,7

      11,5

      3.962,1

      20

      Sulawesi Utara

      66,8

      34,5

      -

      101,3

      40,9

      19,6

      7,9

      126,5

      51,2

      247,4

      21

      Gorontalo

      88,8

      65,1

      -

      153,8

      79,5

      9,9

      5,1

      29,8

      15,4

      193,6

      22

      Sulawesi Tengah

      138,8

      189,0

      -

      327,8

      54,1

      44,1

      7,3

      233,6

      38,6

      605,5

      23

      Sulawesi Tenggara

      102,4

      58,9

      -

      161,3

      53,6

      46,7

      15,5

      92,7

      30,8

      300,7

      24

      Sulawesi Selatan

      14,9

      48,5

      -

      63,4

      48,6

      19,7

      15,1

      47,4

      36,3

      130,5

       SULAWESI

      411,7

      396,0

      -

      807,6

      54,7

      139,9

      9,5

      530,1

      35,9

      1.477,7

      25

      Bali

      5,0

      6,9

      -

      11,9

      50,9

      7,0

      29,9

      4,5

      19,1

      23,3

      26

      NTB

      33,9

      32,2

      -

      66,1

      43,4

      60,7

      39,9

      25,5

      16,7

      152,3

      27

      NTT

      66,3

      72,1

      -

      138,5

      48,2

      140,8

      49,0

      7,8

      2,7

      287,1

       BALI & NUSA TENGGARA

      105,2

      111,3

      -

      216,4

      46,8

      208,5

      45,1

      37,8

      8,2

      462,7

      28

      Maluku Utara

      2,1

      18,1

      -

      20,1

      39,4

      5,5

      10,8

      25,5

      49,9

      51,2

      29

      Maluku

      179,2

      57,6

      -

      236,8

      59,0

      46,7

      11,6

      117,6

      29,3

      401,0

       MALUKU & MALUKU UTARA

      181,3

      75,6

      0,6

      256,9

      56,8

      52,2

      11,5

      143,1

      31,6

      452,2

      30

      Papua

      5.184,8

      198,6

      0,6

      5.384,1

      66,0

      1.026,4

      12,6

      1.745,2

      21,4

      8.155,7

      INDONESIA

      10.359,0

      2.521,6

      45,4

      12.926,1

      66,4

      2.867,0

      14,7

      3.678,0

      18,9

      19.471,1

      Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000

    Berdasarkan penutupan lahan di kawasan konservasi yang ditunjukkan oleh tabel di atas, perlu dilakukan penelaahan peta Zonasi/Blok pada kawasan konservasi ataupun checking lapangan.  Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah lahan non hutan merupakan zona/blok pemanfaatan atau zona/blok inti dan rimba.  Sehingga dapat ditentukan rencana tindak yang akan dilakukan terhadap pengelolaan kawasan tersebut, misalnya rehabilitasi untuk kawasan konservasi yang memungkinkan atau pengamanan untuk kawasan konservasi yang mensyaratkan siklus alami khususnya Zona/Blok Inti.

  3. Rekalkulasi pada Hutan Produksi

    Penutupan lahan pada Hutan Produksi dirinci menjadi Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi sebagaimana berikut:

    1. Hutan Produksi

      Hasil perhitungan luas penutupan lahan pada Hutan Produksi menunjukkan:

      1. Provinsi Papua memiliki 78,3 % lahan berhutan.  Sedangkan Provinsi lain yang masih memiliki lahan berhutan diatas 60 % adalah Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Jaa Tengah, Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat.

      2. Provinsi yang memikili lahan berhutan di bawah 40 % adalah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DI. Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Timur.

      3. Provinsi yang memiliki hutan produksi dengan luasan yang kecil adalah Bali seluas 2,1 ribu ha dengan penutupan berhutan 7,3 %, DI. Yogyakarta seluas 12,6 ribu ha dengan penutupan berhutan 7,5 % dan Banten seluas 27,5 ribu ha, dengan penutupan lahan berhutan 41,6 %.

      Data selengkapnya disajikan dalam tabel III.4 berikut ini.

      Tabel  III.4  :  Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Produksi Per Provinsi (Ribu Ha)

      No.

      PROPINSI

      Penutupan Lahan

      HUTAN

      NON HUTAN

      Tidak Ada Data

      Jumlah luas
      kawasan hutan produksi

      Primer

      Sekunder

      Tanaman

      Jumlah

      %

      Jumlah

      %

      Jumlah

      %

      1

      N. Aceh Darussalam

      126,1

      266,7

      50,4

      443,2

       69,0

          125,1

         19,5

      73,7

       11,5

      642,0

      2

      Sumatera Utara

      21,1

      205,8

      8,7

      235,6

       45,3

          245,9

         47,2

      38,9

         7,5

      520,4

      3

      Riau

      87,9

      1.060,3

      78,6

      1.226,7

       67,5

          421,0

         23,2

      170,2

       9,4

      1.818,0

      4

      Sumatera Barat

      12,1

      222,2

      -

      234,3

       54,7

          100,7

         23,5

      93,3

       21,8

      428,4

      5

      Bengkulu

      2,8

      18,9

      0,7

      22,4

       59,0

            14,9

         39,3

      0,6

         1,7

      38,0

      6

      Jambi

      59,1

      436,1

      79,6

      574,8

       56,9

          241,1

         23,9

      194,5

       19,2

      1.010,4

      7

      Sumatera Selatan

      80,4

      32,9

      91,0

      204,3

       11,5

        1.357,1

         76,6

      210,4

       11,9

      1.771,9

      8

      Bangka Belitung

      10,5

      109,7

      -

      120,2

       24,8

          309,1

         63,8

      55,2

       11,4

      484,5

      9

      Lampung

      -

              0,0

      78,3

      78,3

       45,5

            93,3

         54,3

      0,3

         0,2

      171,9

      SUMATERA

      400,1

      2.352,6

      387,3

      3.139,9

      45,6

      2.908,3

         42,2

      837,1

       12,2

      6.885,3

      10

      Banten

      -

      7,6

      3,8

      11,4

       41,6

            15,8

      57,6

             0,2

         0,8

      27,5

      11

      DKI Jakarta

      -

      -

      -

      -

      -

          0,2

      100,0

      -

      -

      0,2

      12

      Jawa Barat

           0,6

      47,2

      75,4

      123,3

       39,2

          190,2

      60,5

             1,1

         0,3

      314,5

      13

      Jawa Tengah

      -

      27,3

      271,3

      298,7

       63,8

          159,1

      34,0

             10,6

         2,3

      468,4

      14

      D.I. Yogyakarta

      -

      -

      0,9

      0,9

         7,5

            11,6

      92,5

      -

      -

      12,6

      15

      Jawa Timur

      183,3

      51,4

      208,4

      443,1

       52,6

          394,6

      46,9

             4,5

         0,5

      842,1

      JAWA

      183,9

      133,6

      559,9

      877,4

      52,7

          771,6

      46,3

           16,3

      1,0

      1.665,4

      16

      Kalimantan Barat

      58,1

      879,0

      15,0

      952,2

      41,8

        1.112,6

      48,9

         211,9

         9,3

      2.276,6

      17

      Kalimantan Tengah

      247,9

      3.367,8

      55,1

      3.670,7

      61,0

      2.073,6

      34,5

      270,6

      4,5

      6.015,0

      18

      Kalimantan Timur

      462,0

      2.015,9

      211,6

      2.689,5

      58,1

        1.428,7

      30,9

         508,0

       11,0

      4.626,2

      19

      Kalimantan Selatan

      2,6

      253,0

      94,8

      350,3

      41,8

      306,1

      36,5

      182,0

      21,7

      838,4

      KALIMANTAN

      770,5

      6.515,7

      376,6

      7.662,7

      55,7

      4.921,0

      35,8

      1.172,2

      8,5

      13.756,2

      20

      Sulawesi Utara

      10,1

      27,0

      -

      37,1

      55,9

      21,1

      31,7

      8,2

      12,4

      66,4

      21

      Gorontalo

      33,2

      34,9

      -

      68,2

      69,2

      19,6

      19,9

      10,8

      10,9

      98,5

      22

      Sulawesi Tengah

      54,4

      208,6

      -

      263,0

      56,7

      59,7

      12,9

      141,2

      30,4

      463,9

      23

      Sulawesi Tenggara

      95,0

      203,9

      -

      299,0

      52,9

      142,4

      25,2

      124,1

      21,9

      565,5

      24

      Sulawesi Selatan

      16,7

      74,0

      -

      90,8

      45,7

      78,5

      39,5

      29,6

      14,9

      198,9

      SULAWESI

      209,5

      548,5

      -

      758,1

      54,4

      321,2

      23,1

      313,9

      22,5

      1.393,1

      25

      Bali

      0,1

      0,1

      -

      0,2

      7,3

      1,7

      80,9

      0,2

      11,7

      2,1

      26

      NTB

      57,2

      45,9

      -

      103,2

      60,6

      53,9

      31,7

      13,0

      7,7

      170,1

      27

      NTT

      6,7

      52,2

      -

      58,9

      18,7

      197,6

      62,8

      58,0

      18,5

      314,5

      BALI & NUSA TENGGARA

      64,0

      98,2

      -

      162,2

      33,3

      253,3

      52,0

      71,3

      14,6

      486,8

      28

      Maluku Utara

      66,1

      220,0

      -

      286,1

      54,3

      105,6

      20,0

      135,3

      25,7

      527,0

      29

      Maluku

      95,2

      169,9

      -

      265,1

      40,0

      210,1

      31,7

      187,7

      28,3

      663,0

      MALUKU UTARA & MALUKU

      161,3

      389,9

      -

      551,2

      46,32

      315,7

      26,5

      323,1

      27,1

      1.190,0

      30

      Papua

      6.790,4

      830,5

      173,3

      7.794,3

      78,3

      1.035,9

      0,01

      1.125,5

      11,3

      9.955,6

      INDONESIA

      8.579,7

      10.869,0

      1.497,1

      20.945,8

      59,3

      10.527,0

      29,8

      3.859,6

      10,9

      35.332,4

      Sumber:  Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000

      Pada kawasan Hutan Produksi yang umumnya diperuntukkan bagi pemanfaatan hasil hutan kayu, terdapat hanya lima provinsi yang memiliki penutupan lahan berhutan di atas 60 %, sedangkan provinsi lainnya sudah di bawah 60 %.  Penutupan lahan dengan kriteria hutan tanaman hasil kegiatan Hutan Tanaman Industri, terdata umumnya pada Indonesia bagian Barat.  Sedangkan di Indonesia bagian Timur, walaupun sudah dilaksanakan kegiatan HTI namun hasilnya tidak dapat diamati dari hasil penafsiran citra satelit, kecuali di Provinsi Papua.  Oleh karena itu, untuk memenuhi bertambahnya kebutuhan akan kayu khususnya pada Indonesia bagian Timur, kegiatan hutan tanaman dapat menjadi prioritas kegiatan pada program pembangunan kehutanan di wilayah tersebut.

    2. Hutan Produksi Terbatas

      Hasil perhitungan luas penutupan lahan pada Hutan Produksi Terbatas menunjukkan:

      1. Provinsi Papua memiliki lahan berhutan 90,5 % dan Kalimantan Tengah memiliki 84,3 % dari luas kawasan HPT yang ada.  Provinsi lain yang memiliki lahan berhutan di atas 70 % adalah Provinsi Bengkulu, Kalimantan Timur, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat.

      2. Provinsi yang memiliki lahan berhutan di bawah 40 % adalah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Timur.  Sedangkan Provinsi Bali dengan kawasan HPT seluas 6,3 ribu ha, hanya 14,7 % yang berhutan.

      Selengkapnya data penutupan lahan pada Hutan Produksi Terbatas disajikan dalam tabel III.5. berikut ini.

      Tabel III. 5. :  Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Produksi Terbatas Per Provinsi (Ribu  Ha)

      No.

      PROPINSI

      Penutupan Lahan

      HUTAN

      NON HUTAN

      Tidak Ada Data

      Jumlah kawasan HPT

      Primer

      Sekunder

      Tanaman

      Jumlah

      %

      Jumlah

      %

      Jumlah

      %

      1

      N. Aceh Darussalam

      12,1

      5,6

      0,0

      17,7

      47,1

      16,2

      43,1

      3,7

      9,8

      37,5

      2

      Sumatera Utara

      167,2

      394,8

      228,3

      790,3

      45,4

      760,1

      43,7

      190,0

      10,9

      1.740,4

      3

      Riau

      37,2

      972,0

      326,6

      1.335,8

      58,0

      712,6

      30,9

      255,6

      11,1

      2.303,9

      4

      Sumatera Barat

      41,9

      89,5

      -

      131,4

      58,8

      66,8

      29,9

      25,3

      11,3

      223,4

      5

      Bengkulu

      43,3

      92,5

      -

      135,8

      73,4

      47,4

      25,6

      1,9

      1,0

      185,1

      6

      Jambi

      107,1

      103,4

      0,6

      211,1

      69,7

      58,2

      19,2

      33,7

      11,1

      302,9

      7

      Sumatera Selatan

      17,3

      4,7

      7,1

      29,0

      12,0

      209,6

      86,8

      2,8

      1,1

      241,4

      8

      Bangka Belitung

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      9

      Lampung

      4,8

      4,6

      -

      9,4

      26,8

      25,6

      73,2

      -

      -

      35,0

      SUMATERA

      430,9

      1.667,0

      562,6

      2.660,5

      52,5

      1,896,4

      37,4

      512,9

      10,1

      5.069,8

      10

      Banten

      -

      12,0

      20,0

      32,1

      49,3

      31,4

      48,3

      1,6

      2,4

      65,0

      11

      DKI Jakarta

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      12

      Jawa Barat

      18,2

      61,3

      9,5

      89,0

      50,3

      82,0

      46,4

      5,7

      3,2

      176,7

      13

      Jawa Tengah

      -

      13,0

      43,0

      56,0

      47,2

      56,3

      47,4

      6,4

      5,4

      118,7

      14

      D.I. Yogyakarta

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      15

      Jawa Timur

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

       JAWA

      18,2

      86,3

      72,5

      177,0

      49,1

      169,7

      47,1

      13,7

      3,8

      360,5

      16

      Kalimantan Barat

      501,3

      990,4

      -

      1.491,7

      61,7

      686,4

      28,4

      238,7

      9,9

      2.416,7

      17

      Kalimantan Tengah

      998,6

      1.832,1

      21,2

      2.851,8

      84,3

      340,8

      10,1

      191,2

      5,7

      3.383,8

      18

      Kalimantan Timur

      2.218,5

      1.839,2

      64

      4.064,0

      78,6

      371,9

      7,2.

      737,4

      14,3

      5.173,3

      19

      Kalimantan Selatan

      4,2

      57,6

      9,7

      71,5

      53,9

      14,8

      11,2

      46,4

      34,9

      132,7

      KALIMANTAN

      3.722,6

      4,719,2

      37,3

      8.479,0

      76,3

      1.413,9

      12,7

      1.213,7

      10,9

      11.106,6

      20

      Sulawesi Utara

      43,3

      75,0

      -

      118,3

      54,3

      44,6

      20,5

      55,1

      25,3

      218,0

      21

      Gorontalo

      126,8

      149,9

      -

      276,7

      78,8

      28,2

      8,0

      46,2

      13,2

      351,1

      22

      Sulawesi Tengah

      326,7

      586,6

      -

      913,2

      64,3

      113,8

      8,0

      393,3

      27,7

      1.420,3

      23

      Sulawesi Tenggara

      130,0

      184,4

      -

      314,4

      68,0

      36,9

      8,0

      111,3

      24,1

      462,5

      24

      Sulawesi Selatan

      125,5

      433,6

      -

      559,1

      65,9

      186,4

      22,0

      103,6

      12,2

      849,0

      SULAWESI

      752,2

      1.429,4

      -

      2.181,6

      66,1

      410,0

      12,4

      709,4

      21,5

      3,301.0

      25

      Bali

      0,3

      0,6

      -

      0.9

      14,8

      3,7

      58,9

      1,6

      26,3

      6,3

      26

      NTB

      149,8

      50,1

      -

      200,0

      72,1

      54,9

      19,8

      22,5

      8,1

      277,3

      27

      NTT

      2,8

      72,6

      -

      75,4

      32,4

      124,8

      53,7

      32,2

      13,9

      232,4

      BALI & NUSA TENGGARA

      152,9

      123,3

      -

      276.2

      54.4

      183,4

      35,5

      56,4

      10,9

      516,0

      28

      Maluku Utara

      186,01

      257,1

      -

      443,2

      66,5

      65,9

      9,9

      157,0

      23,6

      666,0

      30

      Maluku

      201,8

      377,6

      -

      579,3

      62,4

      93,6

      10,1

      255,4

      27,5

      928,4

      MALUKU UTARA & MALUKU

      387,8

      634,7

      -

      1.022,5

      64,1

      159,5

      10,0

      412,4

      25,9

      1.594,5

      29

      Papua

      2.983,7

      348,3

      0,6

      3.332,5

      90,5

      107,6

      2,9

      240,9

      6,5

      3.681,0

      INDONESIA

      8.448,2

      9,008,1

      673,0

      18.129,4

      70,7

      4,340,5

      16,9

      3,159,3

      12,3

      25.629,2

      Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000

      Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan cadangan potensi kayu dan sumber benih permudaan alam. Dari hasil rekalkulasi sumberdaya hutan pada seluruh provinsi, terdata memiliki penutupan lahan berhutan yang umumnya kurang dari 70 % dengan penutupan hutan sekunder yang lebih luas dibandingkan hutan primernya.

      Seperti halnya pada hutan Produksi, penutupan hutan tanaman di kawasan HPT sangat minim, kecuali Provinsi Sumatera Utara dan Riau yang memilik hutan tanaman lebih luas dibandingkan hutan primernya. Umumnya hutan tanaman terdapat pada Indonesia Bagian Barat, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat hutan tanaman seluas 0,6 ribu ha di Provinsi Papua.

      Upaya regenerasi jenis-jenis kayu unggulan dan langka, menjadi pertimbangan utama dalam rangka mempertahankan keanekaragaman jenis flora yang ada di Indonesia.  Tidak saja untuk jenis kayu unggulan bagi perdagangan, melainkan pula guna mempertahankan ketersediaan plasma nutfah yang terdapat di Hutan Produksi.

    3. Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

      Hasil perhitungan luas penutupan lahan pada Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK), menunjukkan:

      1. Tidak seluruh provinsi memiliki kawasan HPK, dan dari yang memiliki HPK Provinsi Sulawesi Utara memiliki lahan berhutan 84,4 %.  Provinsi lain yang memiliki lahan berhutan di atas 60 % adalah Gorontalo dan Sulawesi Tengah.  Papua dengan HPK seluas 8,783 juta ha memiliki penutupan lahan berhutan seluas 6.401,4 ribu ha atau 72,9 %

      2. Provinsi lainnya memiliki lahan berhutan berkisar antara 30 % sampai 40 %, beberapa di bawah 20 % dan Provinsi Sumatera Selatan hanya 3,0 %. Khusus Pulau Jawa tidak memiliki kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi.

      Data penutupan lahan pada Hutan Produksi yang dapat di-Konversi selengkapnya disajikan dalam tabel III.6. berikut.

      Tabel III. 6 :  Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Produksi yang dapat di-Konversi Per Provinsi (Ribu  Ha)

      No.

      PROPINSI

      Penutupan Lahan

      HUTAN

      NON HUTAN

      Tidak Ada Data

      Jumlah kawasan HPK

      Primer

      Sekunder

      Tanaman

      Jumlah

      %

      Jumlah

      %

      Jumlah

      %

      1

      N. Aceh Darussalam

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      2

      Sumatera Utara

      21,2

      59,6

      32,3

      113,0

        31,3

          242,2

        67,1

              5,7

          1,6

      361,0

      3

      Riau

      38,8

      1.031,4

      116,6

      1.186,8

        25,8

       2.995,3

        65,2

           413,3

        9,0

      4.595,3

      4

      Sumatera Barat

      13,7

      73,1

      -

      86,7

        48,6

            67,5

        37,8

            24,3

        13,6

      178,6

      5

      Bengkulu

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      6

      Jambi

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      7

      Sumatera Selatan

      -

      17,6

      0,1

      17,7

          3,0

          543,1

        91,5

            33,1

          5,6

      593,8

      8

      Bangka Belitung

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      9

      Lampung

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      SUMATERA

      73,6

      1.181,7

      148,9

      1,404,3

        24,5

       3.848,0

        67,2

           476,4

        8,3

      5,728,7

      10

      Banten

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      11

      DKI Jakarta

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      12

      Jawa Barat

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      13

      Jawa Tengah

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      14

      D.I. Yogyakarta

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      15

      Jawa Timur

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      JAWA

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      16

      Kalimantan Barat

      5,1

      290,7

      -

      295,8

      58,7

      169,0

      33,6

      38,8

      7,7

      503,6

      17

      Kalimantan Tengah

      40,5

      1.597,5

      39,0

      1.677,0

      38,9

      2.538,7

      58,8

      99,4

      2,3

      4.315,1

      18

      Kalimantan Timur

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      19

      Kalimantan Selatan

      -

      14,8

      14,5

      29,3

      14,74

      119,3

      59,9

      50,7

      25,3

      199,4

      KALIMANTAN

      45,6

      1.903,0

           53,4 

      2.002,0

      39,9

      2.827,9

      56,3

      189,0

      3,8

      5.018,0

      20

      Sulawesi Utara

          0,0

      12,8

      -

      12,8

        84,4

             0,8

          5,3

              1,6

        10,3

      15,2

      21

      Gorontalo

      2,4

      10,6

      -

      13,1

        60,9

             6,1

        28,6

              2,3

        10,5

      21,4

      22

      Sulawesi Tengah

      40,9

      124,0

      -

      164,9

        61,1

            37,7

        14,0

            67,3

        24,9

      269,9

      23

      Sulawesi Tenggara

      7,0

      47,6

      -

      54,6

        31,7

            78,0

        45,3

            39,6

        23,0

      172,3

      24

      Sulawesi Selatan

      1,2

      40,8

      -

      42,0

        41,0

            39,7

        38,8

            20,6

        20,1

      102,3

      SULAWESI

      51,6

      235,8

      -

      287,4

      49,5

      162,3

      27,9

      131,3

      22,6

      581,1

      25

      Bali

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      26

      NTB

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      27

      NTT

      10,2

      6,1

      -

      16,3

        14,4

            91,1

        80,7

              5,5

          4,9

      112,9

      BALI & NUSA  TENGGARA

      10,2

      6,1

      -

      16,3

      14,4

      91,1

      80,7

      5,5

      4,9

      112,9

      28

      Maluku Utara

      63,5

      295,0

      -

      358,6

      41,6

      342,8

      39,7

      161,3

      18,7

      862,7

      29

      Maluku

      274,1

      293,7