ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA


Dasar Hukum Pembentukan

PERDA PROVINSI SULAWESI UTARA No. 10 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Tugas Pokok dan Fungsi

  1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada provinsi di bidang kehutanan.

  2. Melaksanakan tugas Tupoksi PP No. 25 tahun 2000.

  3. Perda provinsi Sulawesi Utara No. 10 tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000

Keadaan Pegawai

No. Jenis Pendidikan Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah
1. Pasca Sarjana - - - 2 2
2. Sarjana - - 44 7 51
3. Sarjana Muda - - 3 - 3
4. SLTA Umum - 53 29 - 82
5. SLTA Kejuruan - 36 24 - 60
6. SLTP Umum 1 5 - - 6
7. SLTP Kejuruan - 1 - - 1

JUMLAH

205


Permasalahan Umum

  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dengan tegas mengariskan kewenangan Bidang Kehutanan adalah Kewenangan Provinsi, masih banyak yang bias.

  2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sangat perlu disinkronisasikan dengan Jiwa OTDA

  3. Kewenangan dan tanggungjawab serta tata hubungan kerja belum diatur dengan jelas, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta sinergi dalam pengelolaan hutan.

  4. Produksi & Produktivitas hutan alam masih sangat rendah.

  5. Usaha kearah hutan buatan (man-made forest) / hutan tanaman industri, hutan rakyat, dll, masih kurang. Demikian pula dengan pengusahaan hasil hutan non kayu, hasil hutan ikutan dan jasa hutan masih sangat terbatas.

  6. Pola pengusahaan hutan hanya tertuju pada kayu & rotan.

  7. Ekosistem pantai dan Hutan Lindung banyak mengalami kerusakan.

  8. Kebutuhan lahan hutan semakin meningkat.

  9. Kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar hutan masih rendah.

  10. Kualitas SDM yang masih terbatas kemampuan profesionalnya sehingga kurang proaktif mengantisipasi permasalahan dan menciptakan peluang.

  11. Kelembagaan Kehutanan di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota masih belum menyatu dan terpadu dimana wewenang dan tanggungjawab dalam banyak hal bertindihan dan kurang jelas.

  12. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dilapangan, apalagi pembangunan kehutanan berada pada wilayah yang sukar dijangkau dengan kendaraan umum.

Permasalahan Teknis

  1. Luas kawasan hutan yang berhutan semakin sedikit karena banyak kawasan hutan secara illegal telah dikonversi untuk kepentingan non kehutanan, seperti pemukiman, perkebunan/perladangan, tambak dan lain-lain.

  2. Semakin maraknya gangguan keamanan kawasan akibat pencurian kayu/penebangan liar, Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), penggembalaan ternak dan kebakaran hutan yang kesemuanya itu mengakibatkan penurunan manfaat hutan, baik dari fungsi produksi dan ekologis.

  3. Produksi dan produktivitas hutan alam di Sulawesi Utara masih sangat rendah, dimana pada kenyataannya hasil hutan selama ini hanya bertumpu pada produksi hutan alam dengan jenis komoditi kayu dan rotan.

  4. Kondisi ekosistem pantai yang mengalami kerusakan dan belum dapat secara optimal mendukung pembangunan perikanan/kelautan dan kelestarian garis pantai.

  5. Kondisi hutan lindung yang sebagian besar telah rusak dan kurang optimal berfungsi sebagai media pengatur tata air (hirologic regime regulation) sehingga menggangu fungsi hidoorologis yang dibutuhkan pembangunan sektor ekonomi lainnya terutama dibagian hilir DAS.

  6. Letak kawasan hutan yang tersebar dengan aksesibilitas rendah sehingga menyulitkan dalam pengawasan dan pembangunan serta pengembangan potensinya.

  7. Batas kawasan hutan kurang jelas di lapangan karena banyaknya pal batas yang rusak atau dihilangkan

  8. Terbatasnya sarana prasarana yang mendukung mobilitas kegiatan lapangan, apalagi pembangunan kehutanan berada pada wilayah yang sukar dijangkau dengan kendaraan umum.

Permasalahan Sosial Ekonomi

  1. Kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat terutama yang berdomisili dis ekitar utan masih rendah. Masyarakat yang kondisi ekonominya masih lemah kurang dapat diharapkan partisipasi positifnya dalam pembangunan kehutanan, karena pada tingkat hidup dimana mereka masih bergelut dengan kebutuhan dasar (basic needs) perhatiannya masih kurang terhadap faktor lingkungan dan keamanan (safety needs) termasuk didalammnya keamanan dna kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

  2.  Peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan masih rendah. Hal ini dikarenakan  :

  1. Pengelolaan hutan masih menitikberatkan pada aspek ekonomi, sedangkan aspek ekologis dan sosial masih belum diperhatikan secara sungguh-sungguh. Keadaan ini diperparah dengan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung disektor Kehutanan. Hal ini tercermin dalam pengelolaan hutan yang selama ini berorientasi pada kayu (timber oriented) yang mengakibatkan multi manfaat hutan terabaikan dan hutan menjadi rusak.

Permasalahan Kelembagaan

  1. Kewenangan tanggungjawab serta tata hubungan kerja Instansi Kehutanan yang belum diatur secara jelas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Otonomi Daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 dengan tegas menggariskan kewenangan Bidang Kehutanan adalah kewenangan Provinsi, namun masih banyak yang bias. Demikian pula dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih sangat perlu disinkronisasikan dengan jiwa Otonomi Daerah. Seyogyanya dipahami bahwa permasalahan kehutanan meskipun kelihatannya sederhana namun penyelesaiannya kompleks karena umumnya tersublimasi ke semua bidang pembangunan dan aspek kehidupan masyarakat terutama di daerah setempat, sehingga peran pemerintah daerah harus dikedepankan & untuk penyelesaiannya perlu kemantapan koordinasi dengan semua pihak yang terkait & langsung mengena pada inti permasalahan yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta sinergi dalam pengelolaan hutan antara Pusat dan Daerah. Demikian pula mekanisme tata hubungan kerja antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga sesegera mungkin kewenangan pengelolaan hutan di Provinsi akan link and match dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di Kabupaten/Kota.

  2. Belum ada lembaga swadaya masyarakat yang mengkoordinir kepentingan & permasalahan masyarakat di bagian hulu (uppershed) dan masyarakat hilir (downstream) setiap Daerah Aliran Sungai (DAS)

  3. Adanya peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang tidak atau kurang sinkron antara Pusat & Daerah. Hal ini karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang benar dalam implementasi di lapangan. Akibatnya adalah terjadi tumpang tindih & interpretasi berdasarkan kepentingan masing-masing Daerah.