PENTINGNYA AKREDITASI LABORATORIUM UJI

 

 

Latar Belakang

Di era perdagangan global dewasa ini tuntutan terhadap mutu produk kayu olahan untuk tujuan ekspor, seperti kayu lapis, kayu gergajian dan produk panel kayu lainnya, semakin nyata. Tuntutan tersebut bentuknya bahkan tidak lagi memerlukan pembuktian yang hanya didasarkan pada bentuk fisik barang, melainkan juga berdasarkan dokumen resmi yang menyertainya. Dokumen yang menerangkan bahwa barang tersebut telah memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, agar dapat diakui, harus dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang terakreditasi. Di sinilah keberadaan laboratorium penguji terakreditasi menjadi semakin penting peranannya, karena laboratorium tersebutlah yang memiliki core competency untuk memberikan pengakuan atas mutu suatu barang berdasarkan uji yang dilakukannya.

Kenyataan itulah mungkin yang mendorong Gubernur Riau mengajukan permintaan kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Depperindag agar Balai Penguji Mutu Barang (BPMB) Dinas Depperindag Propinsi Riau dapat ditunjuk sebagai Laboratorium Penguji Kadar Air Kayu Olahan untuk ekspor, sebagaimana dibahas dalam pertemuan yang diadakan oleh Deperindag tanggal 8 Juni 2004.

Dengan demikian, sudah semestinya Departemen Kehutanan berada pada pilihan untuk segera mendorong akreditasi laboratorium pengujian yang dimilikinya agar dapat memenuhi tuntutan pasar. Persyaratan mutu yang pengujiannya telah menjadi tuntutan pasar tersebut tentunya tidak hanya terbatas pada uji kadar air, namun akan berkembang sesuai dengan persyaratan mutu produk kayu olahan dan hasil hutan lainnya yang menjadi obyek perdagangan.

Laboratorium yang berada di bawah binaan Departemen Kehutanan secara umum terbagi menjadi laboratorium pengujian bidang hasil hutan kayu dan bukan kayu, benih dan bibit tanaman kehutanan, tanah dan kualitas air serta lingkungan. Bahkan laboratorium tertentu memiliki bidang pengujian yang lebih spesifik, seperti pengujian kayu lapis dan kayu lamina. Khusus untuk laboratorium hasil hutan, secara spesifik memiliki kapasitas untuk melakukan berbagai pengujian terhadap persyaratan mutu produk kayu olahan seperti penentuan kadar air, uji emisi formaldehyde, dan uji fisis-mekanis kayu lainnya.

Hal tersebut bukan hanya karena laboratorium-laboratorium pengujian hasil hutan memiliki sarana-prasarana yang memadai, namun juga didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten di bidangnya. Namun demikian, disayangkan sekali bahwa sampai saat ini belum ada laboratorium uji yang dimiliki Departemen Kehutanan tersebut yang sudah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Padahal, kalau kita melihat tuntutan di tingkatan pengguna saat ini, keberadaan laboratorium penguji terakreditasi sudah menjadi kebutuhan tak terpisahkan dari komponen mutu barang yang diperjual-belikan.

 

Bagaimana Prosedur Akreditasi Laboratorium?

Dalam Sistem Standardisasi Nasional, lembaga yang berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap laboratorium penguji dan kalibrasi adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sistem dan pelaksanaan akreditasi laboratorium ini diatur dalam pedoman yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), yaitu Pedoman BSN 123-1999 mengenai ‘Informasi singkat tentang KAN dan sistem akreditasi laboratorium’ dan Pedoman BSN 117-1999 (ISO/IEC Guide 58: 1993) mengenai ‘Sistem akreditasi laboratorium kalibrasi dan laboratorium penguji - Persyaratan umum untuk pelaksanaan dan pengakuan’.

Namun demikian, sebagai informasi awal kami berusaha menyajikan prosedur akreditasi laboratorium penguji dan kalibrasi (www.bsn.or.id/KAN/prosedurlab&li.asp) sebagai berikut:

1.    Laboratorium disarankan untuk mempelajari kriteria akreditasi dibawah ini lebih mendalam.

-    Prosedur akreditasi

-    Formulir permohonan (FR 01.01 dan FR 01.02)

-    Persyaratan akreditasi (SNI 19-17025-2000) dapat diperoleh di Pusat Informasi dan Dokumentasi BSN e-mail :dokinfo@bsn.or.id

-    Kebijakan KAN

2.    Apabila laboratorium berminat untuk diakreditasi, maka laboratorium menyerahkan surat permohonan dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

-    Panduan Mutu laboratorium dengan status terkendali

-    Formulir permohonan (FR 01.01 dan FR 01.02) yang telah diisi dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan

-    Fotocopy legalitas hukum berdirinya laboratorium/perusahaan dan surat keterangan keberadaan laboratorium apabila laboratorium merupakan bagian dari suatu perusahaan

3.    Sekretariat KAN mengevaluasi kelengkapan semua dokumen dan apabila belum lengkap, Sekretariat KAN meminta laboratorium untuk melengkapinya.

4.    Bila laboratorium memerlukan, KAN dapat memberikan penilaian awal (pra asesmen) dengan mengirimkan satu orang Asesor Kepala yang ditunjuk oleh Eksekutif Senior dengan biaya seperti pada struktur biaya yang ada.

4.1  Laporan pra asesmen (FR.01.62) dibuat oleh Asesor dan diserahkan kepada Eksekutif Senior paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penilaian awal dilakukan.

4.2 Bila hasil penilaian awal dinilai cukup maka dilanjutkan dengan prosedur selanjutnya seperti pada butir 7. Tetapi bila hasil penilaian awal dinilai kurang baik maka laboratorium diminta oleh Eksekutif Senior untuk memperbaiki dan hasilnya dikirim ke Sekretariat KAN untuk diverifikasi, dan selanjutnya ditindaklanjuti seperti butir 7.

5.    Eksekutif Senior menetapkan tim penilai (asesmen), yang disesuaikan antara kompetensi Asesor dengan lingkup pengujian/kalibrasi yang akan diakreditasi. Eksekutif Senior meminta persetujuan dari laboratorium pemohon atas keanggotaan tim penilai dan tanggal penilaian. Apabila laboratorium tidak setuju dengan tim penilai dan atau tanggal penilaian, laboratorium dapat menyatakan keberatan dengan argumentasi yang kuat dan KAN akan mengatur kembali tim penilai dan atau jadwal penilaian.

6.    Sebelum melakukan evaluasi terhadap sebuah laboratorium, Asesor Kepala akan melakukan audit kecukupan terhadap Panduan Mutu laboratorium dan melaporkan hasil audit kecukupan menggunakan form FR.01.09.

6.1  Jika Panduan Mutu belum mencakup seluruh elemen Pedoman SNI 19-17025-2000, Panduan Mutu tersebut dikembalikan oleh Sekretariat KAN ke laboratorium pemohon guna penyempurnaan.

6.2  Jika Panduan Mutu telah memenuhi persyaratan Pedoman SNI 19-17025-2000 maka akan dilakukan asesmen lapangan.

7.    Asesmen lapangan terhadap kemampuan teknis dan penerapan sistem mutu suatu laboratorium dilakukan oleh Tim Asesor yang ditunjuk oleh KAN.

Ketua Tim Asesor membuat laporan awal penilaian yang telah dilakukan dan harus diserahkan ke Sekretariat KAN paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penilaian. 

Laporan awal penilaian tersebut berupa :
-
  Copy (salinan) dokumen laporan ketidaksesuaian (FR.01.04)
Copy (salinan) dokumen laporan ringkas (FR.01.04.1)
Copy (salinan) dokumen buku harian asesor (FR.01.54)
Dokumen asli daftar hadir pertemuan pembukaan dan penutupan (FR.01.58)
Dokumen asli tinjauan kinerja Asesor (FR.01.20)

7.1  Bila dalam laporan penilaian ternyata terdapat temuan ketidaksesuaian dengan jenis dan jumlah yang masih dapat ditolerir, maka Eksekutif Senior meminta kepada laboratorium untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Tetapi bila jumlah dan jenis ketidaksesuaian sangat berat maka KAN dapat memutuskan untuk menunda akreditasi dan proses selanjutnya dimulai dari proses awal.

7.2  Laboratorium menyerahkan ke Sekretariat KAN dokumen asli laporan ketidaksesuaian (FR.01.04) dan laporan ringkas (FR.01.04.1) yang telah dilengkapi dengan rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan ke Sekretariat KAN tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penilaian.

7.3  Untuk ketidaksesuaian yang dapat ditolerir maka hasil perbaikan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh laboratorium segera dikirim ke KAN tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penilaian dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak laboratorium dan Asesor. Dalam keadaan tertentu batas waktu tindakan perbaikan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian setelah mendapatkan persetujuan dari KAN.

7.4  Tindakan perbaikan tersebut selanjutnya diberikan kepada Tim Asesor untuk diverifikasi. Verifikasi oleh Tim Asesor terhadap tindakan perbaikan dilakukan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak tindakan perbaikan diserahkan ke KAN.

7.5  Setelah menyelesaikan verifikasi tindakan perbaikan Asesor Kepala menyerahkan laporan penilaian yang terdiri dari:
-  Hasil verifikasi tindakan perbaikan (FR.01.35)
-  Laporan asesmen (FR.01.05)
-  Lingkup akreditasi yang direkomendasikan oleh Tim Asesor (FR.01.61a / FR.01.61b)
-  Semua dokumen terkait yang dipinjamkan oleh Sekretariat KAN

8.    Eksekutif Senior menetapkan anggota Panitia Teknis untuk melakukan pengkajian terhadap laporan yang dibuat oleh tim penilai.

8.1  Panitia Teknis membuat laporan atas kajian laporan penilaian yang dilengkapi dengan rekomendasi dan diajukan ke KAN.

8.2  Bila laporan kajian tidak merekomendasi akreditasi, maka Eksekutif Senior menginformasikan kepada laboratorium untuk dilakukan tindakan perbaikan lebih lanjut dengan/tanpa verifikasi lapangan oleh Asesor. Tindakan perbaikan yang telah diverifikasi Asesor selanjutnya dilakukan pengkajian kembali oleh Panitia Teknis.

9.    Laporan Panitia Teknis yang merekomendasi akreditasi akan diteruskan oleh Eksekutif Senior ke dalam Rapat Dewan Pengarah KAN.

9.1  Dewan Pengarah KAN memberikan rekomendasi kepada Tim Manajemen untuk pemberian akreditasi kepada laboratorium pemohon yang telah memenuhi kriteria akreditasi.

9.2  Apabila Dewan Pengarah KAN tidak memberikan rekomendasi maka laporan Panitia Teknis akan diberikan kepada Eksekutif Senior untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap proses penilaian tersebut.

10.  Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarah KAN, Tim Manajemen KAN memutuskan untuk memberikan akreditasi dan bila ternyata masih ada permasalahan yang serius maka rekomendasi Dewan Pengarah KAN dikembalikan lagi kepada Dewan Pengarah KAN untuk dipertimbangkan kembali.

Ketua KAN menandatangani sertifikat akreditasi, dan Sekretariat KAN akan menyerahkannya dengan cara melalui pos tercatat, diterima langsung di Sekretariat KAN atau diserahkan melalui upacara (bila dikehendaki). [IRM]