SNI 01-5009.8-2001

PENGUSAHAAN TAMAN BURU
BERASASKAN PEMANFAATAN SECARA LESTARI

1    Ruang lingkup

Standar ini memuat acuan normatif, istilah, definisi dan criteria yang berkaitan dengan Pengusahaan Taman Buru Berasaskan Pemanfatan secara Lestari; dan nama dan lokasi taman buru di Indonesia.

2    Acuan normatif

2.1    Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2.2    Undang-Undang Nomor 9 Tahun1990 tentang Kepariwisataan.

2.3    Undang-Undang Nomor 24 Tahun1992 tentang Penataan Ruang.

2.4    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.5    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2.6    Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.7    Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

2.8    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2.9    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

2.10    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

2.11    Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

2.12    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 591/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru.

2.13    Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 602/Kpts-II/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan Dan Perkebunan.

2.14    Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 96/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengusahaan Taman Buru.

2.15    Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 97/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Buru.

3    Istilah dan definisi

Istilah dan definisi yang berkaitan dengan pengusahaan taman buru berasaskan pemanfaatan secara lestari sesuai dengan SNI 01-5009.7-2001 tentang Istilah dan definisi pengusahaan taman buru berasaskan pemanfaatan secara lestari.

4    Kriteria Pengusahaan Taman Buru Berasaskan Pemanfaatan Secara Lestari

Pengusahaan taman buru berasaskan pemanfaatan secara lestari dapat dinilai dari 2 (dua) standar, yaitu standar pengelolaan dan standar keberhasilan.

4.1    Standar pengelolaan mencakup 7 (tujuh) standar, yaitu:

4.1.1    Standar perusahaan, dengan kriteria:
 Bentuk badan usaha
-  
Organisasi badan usaha
-  
Modal badan usaha
-  
Sistem berusaha

4.1.2    Standar perizinan, dengan kriteria:
-  
Rekomendasi kegiatan usaha
-   Izin pengusahaan
-  
Pungutan izin usaha dan izin-izin kegiatan lainnya
-  
Iuran hasil usaha

4.1.3    Standar perencanaan, dengan kriteria:
-   Rencana pengelolaan
-  
Rencana karya pengusahaan
-  
AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) atau UKL dan UPL

4.1.4    Standar pelaksanaan, dengan kriteria:
-  
Kegiatan nyata
-  
Promosi
-  
Pelayanan wisata
-  
Penelitian dan pengembangan
-  
Pelaporan
-
   Monitoring dan Evaluasi

4.1.5    Standar peralatan dan perlengkapan, dengan kriteria:
-   Sarana pengusahaan taman buru
-  
Prasarana pengusahaan taman buru
-  
Pungutan izin usaha dan izin-izin kegiatan lainnya

4.1.6    Standar kelestarian kawasan, dengan kriteria:
-   Keutuhan kawasan
-  
Penataan kawasan
-  
Keamanan kawasan
-  
Pembinaan kawasan

4.1.7    Standar kelestarian satwa buru, dengan kriteria:
-   Jenis-jenis satwa buru
-  
Populasi satwa buru
-  
Jumlah satwa buru yang boleh diburu
-  
Waktu berburu
-  
Alat berburu
-  
Pengayaan jenis satwa buru/penangkaran
-  
Pengendalian hama dan penyakit (klinik hewan)

4.2    Standar keberhasilan mencakup 3 (tiga) standar, yaitu:

4.2.1    Standar kelestarian usaha, dengan kriteria:
-   Hasil usaha
-  
Keuntungan badan usaha
-  
Kuantitas dan kualitas pemburu
-  
Keamanan dan kenyamanan pemburu
-  
Ketertiban dan kepatuhan pemburu
-  
Keselamatan pemburu

4.2.2    Standar pemberdayaan sumber daya manusia setempat, dengan kriteria:
-  
Peranserta masyarakat dalam kegiatan usaha
-  
Penggunaan sumber daya manusia setempat sebagai tenaga kerja

4.2.3    Standar kesejahteraan masyarakat setempat, dengan kriteria:
-   Peningkatan pendapatan
-  
Peningkatan taraf hidup

CATATAN     Dalam proses pengembangan taman buru, dimungkinkan adanya pengembangan lokasi taman buru; pengembangan acuan normatif; pengembangan istilah dan definisi yang akan disajikan dalam suplemen dari dokumen ini.

TAMAN BURU DI INDONESIA

  1. Taman Buru Lingga Isaq (luas ±80.000 Ha), di Aceh Tengah – Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
  2. Taman Buru Pulau Pini (luas ±8.350 Ha), di Nias – Propinsi Sumatera Utara.
  3. Taman Buru Pulau Rempang (luas ±16.000 Ha), di Kepulauan Riau – Propinsi Riau.
  4. Taman Buru Gunung Nanu’ua (luas ±10.000 Ha), di Bengkulu Utara – Propinsi Bengkulu.
  5. Taman Buru Semidang Bukit Kabu (luas ±15.300 Ha), di Bengkulu Utara – Propinsi Bengkulu.
  6. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (luas ±12.420,7 Ha), di Sumedang/Garut – Propinsi Jawa Barat.
  7. Taman Buru Landusa Tomata (luas ±5.000 Ha), di Propinsi Sulawesi Tengah.
  8. Taman Buru Komara (luas ±4.610 Ha), di Takalar – Propinsi Sulawesi Selatan.
  9. Taman Buru Karakelang Utara dan Selatan (luas ±21.400 Ha), di Sangihe Talaud – Propinsi Sulawesi Utara.
  10. Taman Buru Padamarang Mata Osu (luas ±8.000 Ha), di Kolaka – Propinsi Sulawesi Tenggara.
  11. Taman Buru Pulau Moyo (luas ±22.250 Ha), di Sumbawa – Propinsi Nusa Tengara Barat.
  12. Taman Buru Tambora Selatan (luas ±30.000 Ha), di Dompu – Propinsi Nusa Tenggara Barat.
  13. Taman Buru Dataran Bena (luas ±11.000 Ha), di Timor Tengah Selatan – Propinsi Nusa Tenggara Timur.
  14. Taman Buru Pulau NdaNo (luas ±1.562 Ha), di Kupang – Propinsi Nusa Tengara Timur.
  15. Taman Buru Pulau Rusa (luas ±1.500 Ha), di Alor – Propinsi Nusa Tenggara Timur.