SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI KEHUTANAN

 

Astana, Satria

Daya saing ekspor hasil hutan andalan setempat = Export competitiveness of local mainstay forest products / Satria Astana. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.1 ; Halaman 27-37 , 2005

Permintaan hasil hutan, termasuk hasil hutan andalan setempat (H2AS), hingga kini masih relatif tinggi. Kondisi demikian mengharuskan adanya upaya pengembangan hasil hutan yang bersangkutan. Upaya pengembangannya memerlukan informasi mengenai keunggulan komparatif dan kompetitif serta stabilitas daya saing ekspornya. Selaras dengan masalah tersebut, penelitian bertujuan untuk mengkaji: 1) daya saing ekspor, terutama keunggulan komparatif dan kompetitif H2AS, dan 2) stabilitas daya saing ekspor H2AS. Penelitian dilakukan di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada bulan Nopember dan Desember 2002. Keunggulan komparatif dan kompetitif berturut-turut diukur berdasarkan koefisien Biaya Sumberdaya Domestik (k) dan Private Cost Ratio (PCR). Stabilitas daya saing ekspor H2AS dianalisis berdasarkan kepekaan PCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H2AS memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta stabilitas daya saing ekspor yang tinggi. Ekspor minyak cendana belum tergoncang jika harga inputnya meningkat atau harga outputnya menurun berturut-turut sampai 30% dan 20% dan untuk kerajinan kayu cendana sampai 100% dan 40%, sedangkan ekspor kemiri mulai terguncang jika harga inputnya meningkat atau harga outputnya menurun berturut-turut lebih dari 29% dan 20% dan untuk buah tengkawang lebih dari 35% dan 23%. Dengan demikian, kebijakan pengembangan beberapa hasil hutan tersebut dapat diarahkan masuk ke dalam kelompok pengembangan budidaya tanaman ekspor daerah setempat.

Kata kunci: hasil hutan, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, daya saing ekspor

 

Astana, Satria

Sistem tataniaga dan ketergantungan penduduk lokal dan ekonomi daerah pada hasil hutan andalan setempat = Marketing system and dependency of local people and regional economy on local mainstay forest products / Satria Astana. - Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.1 ; Halaman 39-59 , 2005

Kegiatan pengusahaan hasil hutan andalan setempat dimulai sejak penduduk lokal mengenal sifat istimewa dan alamiah hasil hutan yang bersangkutan. Pengusahaannya menjadi mata pencaharian utama atau kedua penduduk lokal hingga kini. Seiring dengan tingginya permintaan Hasil Hutan Andalan Setempat (H2AS), sementara potensi produksinya terus menurun, maka perlu upaya pengembangan.

Untuk memahami permasalahan dalam pengembangannya, maka penelitian dilakukan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji: 1) sistem tataniaga hasil hutan andalan setempat, 2) posisi tawar petani terhadap sistem tataniaga hasil hutan andalan setempat, dan 3) tingkat ketergantungan penduduk lokal dan ekonomi daerah terhadap hasil hutan andalan setempat. Penelitian dilakukan di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada bulan Nopember dan Desember 2002. Efisiensi sistem tataniaga H2AS dianalisis berdasarkan tiga ukuran, yaitu: 1) panjang pendeknya rantai tataniaga, 2) struktur pasar, dan 3) besarnya marjin tataniaga. Ukuran ketergantungan penduduk lokal pada H2AS menggunakan besarnyapendapatan yangdihasilkan dari H2AS,jumlah tenaga kerja kegiatan produksi ke konsumsi, sedangkan ketergantungan ekonomi daerah pada H2AS diukur menggunakan besarnya kontribusi H2AS terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan ketergantungan penduduk terhadap H2AS adalah tinggi, adapun kontribusi H2AS terhadap PDRB bervariasi dan terhadap PAD adalah rendah. Sistem tataniaga H2AS tidak eflsien karena distfibusi laba memusat di salah satu lembaga niaga. Kebijakan pengembangan H2ASdapatdilakukan melalui upaya-upayaantaralain: l)budidayatanaman,2) pengembangan pasar, dan 3) penurunan inefisiensi tataniaga melalui penyebaran informasi pasar dan perbaikan infrastruktur (tr an sport asi, komunikasi).

Kata kunci: Tataniaga, hasil hutan, penduduk lokal, ekonomi daerah

 

Astana, Satria

Mengukur peta potensi kekuatan politik: ilustrasi proses pengambilan kebijakan kasus larangan eksport kayu bulat / Satria Astana. -- Info Sosial Ekonomi : Vol.5(1) ; Halaman 61-68 , 2005

Kajian peta kekuatan politik di bidang kehutanan jarang jika tidak boleh dikatakan belum pernah dilakukan. Tulisan ini memberikan ilustrasi dan implikasi bagi kepentingan kelestarian hutan atau politik 'hijau". Kekuatan politik "hijau" bergantung pada politikus, voters, grup penekan dan birokrasi. Wawasan lingkungan mereka menentukan seberapa jauh aspirasi "hijau" diwujudkan ke dalam keputusan politik riil. Peran pemerintah perlu ditempatkan untuk menjaga keseimbangan dalam permainan politik stakeholders sehingga proses perubahan menuju pemanfaatan hutan lestari bisa dikendalikan. Kebijakan pemerintah perlu berlandaskan pada process-based dan bukan output-based. Kepentingan kelestarian hutan dapat terwujud jika proses penguatan wawasan lingkungan di semua tingkatan berjalan efektif.

Kata Kunci: Kekuatan politik,   kelestarian hutan, kebijakan ekspor, hutan alam, kayu bulat

 

Astana, Satria

Analisis kebijakan ekspor kayu bulat dari hutan tanaman Acacia mangium = Export policy analysis of log from plantation forest of Acacia mangium / Satria Astana.-- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.2 ; Halaman 115-135 , 2005

Lambannya pembangunan hutan tanaman disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah rendahnya harga kayu bulat di dalam negeri akibat kebijakan larangan ekspor. Terdapat kekhawatiran yang luas terhadap harga kayu bulat yang terus rendah. Kenyataannya, harga kayu bulat yang rendah bukan hanya menyebabkan nilai pengembalian investasi dalam pembangunan hutan tanaman khususnya Acacia mangium lebih rendah dari harga kapital yang digunakan tetapi juga mencegah masuknya investasi baru. Ini pada gilirannya akan menyebabkan pembangunan hutan tanaman mengalami stagnasi. Upaya mencegah dampak buruk yang lebih jauh dapat dilakukan melalui intervensi kebijakan mengijinkan produksi kayu bulat dari hutan tanaman khususnya Acacium mangium diekspor. Dalam kaitan ini, dampak kebijakan ekspor kayu bulat perlu dikaji. Diukur dengan surplus produsen dan konsumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria Kaldor-Hicks dampak kebijakan ekspor kayu bulat dari hutan tanaman khususnya Acacium mangium tanpa atau dengan pengenaan pajak ekspor non-prohibitive adalah lebih baik dibanding kebijakan larangan ekspor.

Kata kunci: Kebijakan ekspor, kebijakan  larangan ekspor,   hutan  tanaman, surplus produsen, suplus konsumen, Acacia mangium

 

Astana, Satria

Dampak kebijakan pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak terhadap kinerja industri hasil hutan kayu = Impact of oil price subsidy reduction policy on performance of wood products industry / Satria Astana ...[et al] . - Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2 No.4 ; Halaman 367-398 , 2005

Sebagai suatu upaya meningkatkan efisiensi ekonomi, pemerintah secara bertahap telah mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak (SH-BBM). Tetapi pelaksanaannya telah menimbulkan kontroversi. Dengan menggunakan model ekonometrika, tujuan penelitian adalah mengkaji dampak kebijakan pengurangan SH-BBM terhadap kinerja industri hasil hutan kayu, termasuk dampak kesejahteraan sosialnya. Industri kayu olahan hulu yang dikaji adalah kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis. Model diduga dengan metode three-stage least squares, menggunakan data sekunder rangkaian waktu tahun 1980-1996. Data dikumpulkan dari publikasi statistik Departemen Kehutanan, Food and Agriculture Organization, International Monetary Fund, dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurangan SH-BBM menurunkan kinerja industri hasil hutan kayu, yang menyebabkan penurunan dalam kesejahteraan sosialnya.

Kata kunci: Subsidi BBM, hasil hutan kayu, kebijakan, ekonometrika

 

Cahyono, S. Andy

Tinjauan faktor kelayakan, keuntungan, dan kesinambungan pada pengembangan hutan rakyat / S. Andy Cahyono, Nunung Puji Nugroho; Nur Ainun Jariyah. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 99-107 , 2005

Pengembangan hutan rakyat telah berlangsung lama dan memberikan manfaat secara lingkungan, kesejahteraan dan keamanan hutan dan masyarakat sekitarnya. Namun, pengembangan hutan rakyat yang hanya didasarkan pada aspek biofisik dan silvikultur seringkali mengalami kegagalan. Hasil beberapa penelitian mengindikasikan bahwa aspek kelayakan, keuntungan dan keberlanjutan menentukan suksesnya pengembangan hutan rakyat. Tetapi, penelitian belum berhasil untuk mengoreksi hasilnya untuk tujuan pengembangan hutan rakyat.

Kata kunci: hutan rakyat, kelayakan, keuntungan, kesinambungan

 

Dewi, Indah Novita

Kajian Sosial Ekonomi Budaya dan Persepsi Masyarakat sekitar Danau Tempe = Social Economic Cultural Study and Perception of Community Around the temple Lake / Indah Novita Dewi, Iwanuddin. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.3 ; Halaman 259-268 , 2005

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2002 dengan lokasi di lingkungan masyarakat sekitar danau tempe, terdiri dari 7 kelurahan/desa, yang tersebar dalam 3 kabupaten secara purposive. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar Danau Tempe. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana dengan jumlah responden 158 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara orientasi lapangan, wawancara maupun duplikasi data skunder. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan analisis Chi-kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar danau tempe memiliki karakteristik ; mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani palawija, tingkat pendidikan penduduk rendah, pendapatan tergantung musim. Hasil analisis Chi-kuadrat menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kelestarian Danau Tempe tidak dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan maupun pendapatan masyarakat.

Kata kunci: Sosial Ekonomi Budaya, Persepsi, Danau Tempe, Chi-kuadrat

 

Diniyati, Dian

Dinamika kelompok tani hutan rakyat: studi kasus di desa Kertayasa, Oja dan Sukorejo = The dynamics of community forest farmer groups: cases study in villages of Kertayasa, Boja and Sukorejo / Dian Diniyati. - Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2 No.4 ; Halaman 333-347 , 2005

Penelitian dinamika kelompok tani hutan rakyat ini dilaksanakan pada bulan Nopember sampai Desember 2003 pada tiga desa di tiga kecamatan yaitu : Desa Boja, Desa Kertayasa dan Desa Sukorejo. Jumlah petani yang bergabung didalam kelompoktani diambil sebanyak 18 orang untuk dijadikan sebagai responden untuk setiap desa dan ditentukan secara sengaja. Dinamika kelompok diidentifikasi dengan menggunakan delapan faktor. Nilai kumulatif dari faktor sosial menunjukkan tingkat kedinamikaan kelompok, dimana semakin tinggi nilai faktornya semakin dinamis kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kelompok tani di Desa Kertayasa dan Desa Sukorejo tergolong kelompok yang dinamis, sementara kelompok tani di Desa Boja termasuk kurang dinamis.

Kata kunci: Kelompok Tani, Dinamika Kelompok, Kategori

 

Dwiprabowo, Hariyatno

Kajian luas unit pengelolaan hutan produksi di luar Pulau Jawa = An analysis on forest management unit size of production forest in outer Java / Hariyatno Dwi Prabowo. --Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.1 ; Halaman 75-88 , 2005

Pengusahaan hutan produksi yang selama ini dilaksanakan dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diperkirakan tidak mampu lagi menghadapi tantangan yang dihadapi sub sektor kehutanan untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat di masa depan mengingat menurunnya potensi hutan alam produksi. Kondisi hutan yang ada pada saat ini adalah bersifat campuran antara hutan primer, bekas tebangan, dan lahan tidak produktif dengan kecendrungan dua yang terakhir bertambah luas. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang akan datang. Salah satu alternatif adalah pembentukan unit-unit pengelolaan hutan sebagai pengganti sistem HPH yang lebih fleksibel dalam hal luas serta sistem silvikulturnya. Tujuan kajian ini adalah mencari luas minimal unit pengelolaan hutan yang secara finansial layak untuk dikelola dengan sistem silvikultur tebang pilih dan tebang habis. Metoda yang digunakan adalah program linear dengan kriteria finansial NPV dan IRR. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum luasan (minimal) unit pengelolaan hutan yang ekonomis dicapai jika luas hutan primer di dalam unit pengelolaan sekurang-kurangnya sama atau lebih besar daripada luasan non hutan primer (bekas tebangan dan tanah tidak produktif) sedangkan luasan hutan primer di dalam unit pengelolaan sekurang-kurangnya 30 000 ha.

Kata kunci: Unit pengelolaan hutan, hak pengusahaan hutan, luas hutan minimum

 

Ekawati, Sulistya

Kelembagaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada tingkat mikro DAS, kabupaten dan propinsi di era otonomi daerah = Land rehabilitation and conservation institution at micro watershed, regency and province levels in the decentralization era / Sulistya Ekawati ...[et al]. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.2 ; Halaman 195-206 , 2005

Selama ini penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) dilakukan secara sentralistik, namun sejak adanya otonomi daerah, kelembagaan RLKT mengalami restrukturisasi, karena kewenangan dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk penyelenggaraan RLKT) menjadi wewenang daerah. RLKT merupakan salah satu kegiatan pengelolaan DAS yang utama dan strategis. Pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan ekosistem berdasarkan prinsip satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan. Karena DAS tidak mempunyai batas yang bertepatan (co-incided) dengan batas administrasi, maka untuk DAS lintas kabupaten atau lintas propinsi memerlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan RLKT. Tujuan kajian adalah menyediakan informasi mengenai kelembagaan (jenis dan mekanisme kerja) serta tata nilai yang ada dalam penyelenggaraan RLKT pada tingkat Mikro DAS, kabupaten dan propinsi di era otonomi daerah. Metode yang dipergunakan adalah dengan pendekatan partisipatif dengan melakukan diskusi dan wawancara secara mendalam kepada partisipan. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan RLKT pada kategori penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS lokal dan mikro DAS dilakukan pemerintah kabupaten. Mekanisme kerja lembaga dalam penyelenggaraan RLKT pada level DAS lokal, regional maupun nasional belum berjalan dengan baik. Koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan RLKT di DAS Progo sudah mulai dirintis, namun demikian aplikasi lapangan belum berjalan dengan baik.Pandangan dan komitmen kabupaten hulu, tengah dan hilir DAS terhadap RLKT adalah baik, karena mereka sebenarnya sudah memahami manfaat dari pelaksanaan kegiatan RLKT. Walaupun demikian masyarakat di daerah hulu, tengah dan hilir DAS belum bersedia untuk melakukan sharing dalam pembiayaan RLKT.

Kata kunci: Kelembagaan, RLKT, otonomi daerah, jenis organisasi, mekanisme kerja

 

Ekawati, Sulistya

Monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dalam pengelolaan daerah aliran sungai: studi kasus di sub DAS Progo hulu = Monitoring and evaluation on socio economic condition for watershed management: a case study on upper Progo sub watershed / Sulistya Ekawati ...[et al] . -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.2 ; Halaman 207-214 , 2005

Pendekatan DAS sebagai satuan monitoring dan evaluasi (monev) saat ini telah menjadi konsep yang universal, namun demikian monev yang banyak dilakukan lebih ditekankan pada aspek biofisik. Aspek sosial ekonomi (sosek) masih dalam tahap monitoring dan belum pada tahap evaluasi (memberikan penilaian).Dengan melakukan monev kondisi sosek suatu DAS, kita dapat mengetahui parameter sosek mana yang lemah dan perlu untuk dibenahi, agar kegiatan pengelolaan DAS dapat berkelanjutan.

Kajian ini bertujuan untuk mengadakan monitoring dan evaluasi sosial ekonomi masyarakat pada suatu DAS (Sub DAS Progo Hulu). Kajian dilakukan secara partisipatif dengan diskusi kelompok (focus group discussion). Data yang terkumpul ditabulasi untuk kemudian diberi skoring. Kriteria kesehatan DAS (dari aspek sosial ekonomi) diklasifikasikan berdasarkan skor rata-rata.

Hasil kajian Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sosial Ekonomi DAS adalah :

  1. Indikator sosial ekonomi DAS Progo Hulu mempunyai nilai rata-rata 2,05 (dari selang 1 = buruk sampai 3 = baik), berarti termasuk dalam kriteria baik.

  2. Penyebab kondisi tersebut, ternyata berasal dari norma tentang konservasi tanah dan air, kepemilikan lahan yang sempit, konflik terhadap pemanfaatan sumberdaya alam DAS dan ketergantungan terhadap lahan pertanian.

  3. Usulan pengelollan DAS ke depan untuk aspek sosial ekonomi sebaiknya dikonsentrasikan pada norma, kepemilikan lahan, konflik terhadap pemanfaatan sumberdaya alam DAS dan ketergantungan terhadap lahan pertanian.

Kata kunci: DAS, monitoring, evaluasi, sosial ekonomi

 

Ekawati, Sulistya

Efektivitas kelompok tani dalam pengelolaan hutan rakyat : studi kasus hutan rakyat Wonogiri / Sulistya Ekawati; Nana Haryanti, Dewi Subaktini. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 197-207 , 2005

Hutan rakyat merupakan bagian kehidupan dart masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Hutan rakyat tidak hanya dipandang sebagai suatu komoditas kayu yang bernilai ekonomi, namun disadari keberadaannya sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Pembangunan hutan rakyat sangat tergantung pada dukungan kelembagaan yang kuat dan stabil. Penelitian ini dilakukan pada tiga kelompok tani, yang mewakili jenis tanaman hutan rakyat yang dominan di lokasi kajian, seperti jati, mahoni dan pinus. Pengumpulan data pada kajian ini dilakukankan dengan metode partisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelompok tani hutan rakyat merupakan organisasi statis, karena kurang dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan kelompok yang mengarah pada upaya peningkatan produksi kayu belum nampak, hal ini disebabkan karena hutan rakyat merupakan usaha tani sampingan. Pengelolaan hutan rakyat mulai dari pembibitan sampai dengan pemasaran dilakukan secara perorangan, belum terkoordinasi secara kelompok. Oleh karena kelompok tani hutan rakyat perlu mendapat bimbingan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kelompok, baik yang menyangkut aspek teknisfpengelolaan tanaman) maupun aspek kelembagaan (penataan organisasi).

Kata kunci: Hutan rakyat, kelembagaan, kelompok tani hutan rakyat

 

Ginoga, Kirsfianti

Karbon dan peranannya dalam meningkatkan kelayakan usaha hutan tanaman jati (Tectona grandis) di KPH Saradan, Jawa Timur = Carbon and its role in enhancing economic value of teak (Tectona grandis) plantation in Saradan forest resort, East Java / Kirsfianti Ginoga, Yuliana C. Wulan, Deden Djaenudin.- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.2 ; Halaman 149-167 , 2005

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung karbon dan pengaruh nilai karbon pada kelayakan hutan tanaman Jati (Tectona grandis). Penelitian dilakukan di KPH Saradan, Perum Perhutani Unit II, Jawa Timur. Metode perhitungan karbon menggunakan model alometrik Biomasa (Brown dan Vademikum Kehutanan) karena model ini sangat sederhana serta mengakomodasi variabel yang lebih banyak. Dengan kondisi tanah yang relatif kurang subur, pada akhir daur (60 tahun), Jati menghasilkan karbon per hektar berturut-turut sebesar 348,08 (Brown, 1997) dan 520,46 ton C/ha (Vademecum Kehutanan, 1976). Perkiraan biaya karbon berdasarkan pembuatan hutan tanaman per ton adalah sebesar Rp. 22.194 dihitung berdasarkan pembuatan hutan tanaman. Ditambahkannya nilai karbon akan meningkatkan kelayakan hutan tanaman, yang diindikasikan dengan meningkatnya IRR perusahaan sebesar 2%, dan NPV sebesar 73%. Implikasinya adalah dengan kondisi sekarang (daur panjang, resiko tinggi) pembangunan hutan tanaman jati layak untuk diusahakan terutama apabila nilai karbon dimasukan, karena itu perlu diteruskan.

Kata Kunci: Hutan Tanaman Jati,, Diskon Faktor, Penyerapan Karbon, Harga Karbon

 

Ginoga, Kirsfianti

Kajian kebijakan pengelolaan hutan lindung = Policy analysis of protection forest management / Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, Deden Djaenudin.-- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.2 ; Halaman 169-194 , 2005

Permasalahan hutan lindung Indonesia sudah sangat kritis, penurunan luas dan kerusakan hutan lindung sejak 1997 sampai 2002 dua kali lebih besar dari kerusakan hutan produksi. Melihat kondisi yang demikian, muncul beberapa pertanyaan mendasar, seperti sejauh mana kebijakan dan peraturan perundangan yang ada mendukung ke arah pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan? Adakah dampak kebijakan ini terhadap pengelolaan hutan lindung? Sudah tepatkah kebijakan dan peraturan perundangan yang ada sehingga mendukung ke arah tujuan dari peruntukkan kawasan hutan lindung tersebut? Kajian tentang kebijakan pengelolaan hutan lindung ini selain bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, juga bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan peraturan perundangan terkini yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung.  Secara lebih khusus,  penelitian ini  bertujuan untuk

(i)   mengidentifikasi kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung hutan lindung, mulai tingkat pusat sampai daerah,

(ii)   menelaah kebijakan dan peraturan perundangan, termasuk mengkaji konsistensi dan sinkronisasi kebijakan tersebut,

(iii)   mengetahui kondisi hutan lindung saat ini, dan

(iv)   merekomendasikan kebijakan pengelolaan hutan lindung yang diperlukan untuk mencapai pembangunan hutan lindung yang berkelanjutan.

Hasil kajian terhadap 83 peraturan yang mengatur hutan lindung, menunjukkan masih belum jelas dan terarahnya kebijakan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan. Walaupun berbagai perundangan mulai dari UU No. 41/1999, PP 44/2004, PP 34/2002, Keppres 32/1990 sudah secara jelas menyebutkan fungsi, peranan dan kriteria hutan lindung, serta bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di atasnya. Tetapi perundangan yang sama masih mengijinkan perubahan penggunaan areal hutan lindung untuk kepentingan penggunaan di luar kehutanan, termasuk pertambangan tertutup. Sehingga keberadaan hutan lindung menurut peraturan perundangan masih dilematis. Secara lebih rinci persoalan dalam kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masih terdapat perbedaan mendasar antar perundangan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung. Kedua, adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Ketiga, belum terlihatnya harmonisasi kebijakan yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan hutan lindung di daerah. Keempat, adanya kebijakan yang overlapping dan membingungkan pelaksana Iapangan. Kelima, kurangnya apresiasi pemerintah kabupaten terhadap fungsi ekologis dari hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan mencegah intrusi air laut. Keenam, tidak mengacunya kebijakan yang lebih rendah kepada peraturan yang berkaitan erat yang berada diatasnya. Penelitian ini menyarankan perlunya meningkatkan kebijakan terutama dalam hal : (i) mewujudkan persamaan persepsi tentang fungsi hutan lindung antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung, dan (ii) kebijakan yang komprehensif, integrated, dan tidak overlapping.

Kata Kunci: Kebijakan, Peraturan perundangan, Instrumen Kebijakan, Hutan Lindung, Konsistensi dan Sinkronisasi, Reklamasi

 

Handadhari, Transtoto

Analisis pungutan rente ekonomi kayu bulat hutan tanaman industri di Indonesia = Economic rent analysis of timber estate log production in Indonesia / Transtoto Handadhari ...[et al] .-- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.2 ; Halaman 137-148 , 2005

Rendahnya perolehan pungutan kayu bulat hutan tanaman industri, di samping karena lambatnya pembangunan hutan tanaman, juga dikarenakan sistem pemungutan rente ekonomi yang lemah. Kebijakan pengurangan produksi kayu bulat hutan alam, dan rencana pembangunan hutan tanaman ke depan mendorong perlunya dilakukan perbaikan sistem pungutan rente ekonomi kayu bulat hutan tanaman.

Kata kunci:   Hutan tanaman, keuntungan usaha, pungutan kayu bulat dan rente ekonomi

 

Hakim, Ismatul

Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan DAS Solo / Ismatul Hakim. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.3 ; Halaman 209-217 , 2005

Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di Pulau Janva baik yang berada di bagian hulunya, bagian tengahnya maupun bagian hilirnya. DAS Solo memberikan manfaat bagi pengairan lahan pertanian (sawah), pemenuhan hajat hidup masyarakat sehari-hari (mandi, cuci, kakus) bagi masyarakat pedesaan, dan bagi pemenuhan kebutuhan industri danjasa (air) di perkotaan. Akan tetapi kondisi DAS Solo saat ini sudah sangat kritis sejalan dengan kemampuan daya dukungnya sebagai penampung saluran air di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Hal ini akibat kondisi land use (penggunaan lahan) yang sudah over capacity, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat sedimentasi dan erosi tanah di bagian atasnya di sepanjang aliran DAS Solo. Sehingga pengelolaan DAS Solo harus tetap memperhatikan kondisi fisik ekosistemnya dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, penanganan DAS Solo mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, penggunaan lahan sekitarnya dan monitoring-evaluasinya harus terintegrasi. Pengelolaan DAS Solo dari sisi teknologi, management dan kelembagaannya sudah relatif lebih intensif dibandingkan dengan DAS-DAS lainnya di tanah air, dimana sudah besar investasi dalam bentuk proyek dan Bantuan Luar Negeri yang dikeluarkan sejak peristiwa banjir tahun 1966 yang melanda karesiden Surakarta. Dengan adanya desentralisasi pembangunan, maka terdapat kecenderungan adanya tarik menarik kepentingan antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS Solo pada setiap sektor dan tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah). Setelah keluarnya UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, pengelolaan DAS tidak memiliki payung hukum dan peraturan yang mengaturnya. Sehingga kecenderungannya setiap sektor dan instansi bekerja sendiri-sendiri tergantung kepentingannya, meskipun saat ini sudah ada pembagian kerja antara instansi seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri (di pusat). Akan tetapi banyak muncul permasalahan di daerah dalam kaitannya dengan batasan wilayah administratif (propinsi dan kabupaten), sehingga perlu dikembangan sistim kolaborasi dalam pengelolaan DAS dan sistim koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait (multi-stakeholder). Oleh karena itu, kunci utama keberhasilan dalam pengelolaan DAS Solo adalah penguatan kelembagaannya sehingga antara instansi terkait terjadi kesepahaman, sinergitas dan kebersamaan dalam pengelolaan DAS Solo. Dalam kaitannya dengan kondisi kekritisan yang meningkat di banyak DAS di seluruh tanah air, dengan mengambil contoh pengelolaan DAS Solo sudah saatnya di tingkat pusat dibentuk Badan Khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan DAS yang sifatnya lintas instansi dan pada setiap tingkat dengan menggabungkan bagian/kegiatan yang ada kaitannya dengan Pengelolaan DAS seperti Dep. Kehutanan, Dep. Pertanian, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Dalam Negeri dan Kantor Meneg Lingkungan Hidup. Jika setiap instansi berjalan sendiri-sendiri maka masyarakat akan terkotak-kotak, sehingga menjadi tidak berdaya. Keberhasilan kita merehabilitasi lahan dan hutan tergantung dari sampai dimana tingkat partisipasi masyarakat didalamnya, terutama dalam kaitannya dengan kesinambungan kegiatannya setelah proyek selesai. Untuk itu salah satunya adalah dengan memberdayakan potensi SDM lembaga-lembaga yang mengakar di pedesaan seperti pondok pesantren, kelompok tani, kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan lain-lain.

Kata Kunci: Kelembagaan, Pengelolaan, Daerah Aliran Sungai, DAS Solo

 

Hakim, Ismatul

Sentralisasi sektor kehutanan menghadapi reformasi birokrasi; suatu telaahan bagi agenda penelitian kebijakan / Ismatul Hakim. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.3 ; Halaman 233-256 , 2005

Proses desentralisasi sektor kehutanan yang terhambat selama ini disebabkan oleh belum jelasnya kegiatan dan program prioritas kehutanan apa yang harus dilaksanakan. Yang dipahami oleh masyarakat saat ini bahwa: kerusakan hutan dan lahan   pencurian   kayu   terjadi   dimana-mana, sedangkan laju perbaikan   dan penanaman tanaman hutan masih sarat dengan masalah. Hal ini disebabkan oleh terlalu lamanya kita berada dalam suasana yang sentralistis di masa Pemerintahan Orde Baru yang dicirikan beberapa hal diantaranya arogansi kekuasaan (birokrasi), ketertutupan dan tidak transparanan dalam manajemen (pengelolaan), polat pendekatan struktural (kaku) dari atas ke bawah, statis dan monolog, serta berorientasi pada target keproyekan. Sementara itu, proses dan dinamika masyarakat dan kelembagaannya kurang diperhatikan dengan baik. Oleh sebab itu, beberapa prioritas kegiatan dan program dalam pembangunan kehutanan yang menonjol sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini adalah :

  1. Pola Tataguna dan Penataan hutan sebagai prakondisi pembangunan (kehutanan) harus sudah jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak (stakeholder). Di masa depan, sudah saatnya harus ditetapkan mana yang kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan yang harus dipertahankan. Pola Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) harus dikaji ulang oleh semua stakeholder. Penggunaan istilah Hutan Alam yang digenjot untuk produksi hasil hutan (kayu) selama ini harus jelas kapan akan kita akhiri. Eksploitasi dan penebangan hanya dapat dilakukan oleh siapa saja pengelola yang menanam pada hutan/lahan yang ditanami sendiri. Jika masih ada hutan (alam) yang dieksploitasi maka harus terbuka dan  transparan kepada publik, karena ada hak- hak masyarakat di dalamnya. Ke depan kita hanya harus bangga dengan sebutan Departemen  Penanaman Hutan, daripada Kerusakan Hutan dan Illegal Logging. Tentang kawasan hutan yang akan dan sudah dikonversi sudah saatnya dikonsolidasikan dan dikoordinasikan dengan Rancangan Umum Tata Ruang Nasional (RUTRN dan RTRWP) dengan instansi terkait seperti Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bappeda di tingkat propinsi/kabupaten.

  2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perum Perhutani di Pulau Jawa dan PT. Inhutani di Luar Jawa harus menjadi contoh (teladan) dalam  hal keberhasilannya membangun Hutan Tanaman (Kebun Kayu) dan produksi hasil hutan (kayu) kepada swasta dan masyarakat luas. BUMN harus dapat membina dan membimbing usaha swasta seperti perusahaan HTI dan masyarakat dalam mengembangkan Hutan Rakyatnya terutama dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen dan kelembagaannya. Di Pulau Jawa, Hutan Rakyat telah banyak berhasil menggerakkan roda ekonomi dan usaha masyarakat terutama di kelompok usaha kecil, menengah dan kelompok tani/koperasi hutan di pedesaan. Pemerintah dan BUMN harus dapat merangsang dan memfasilitasi kemudahan di bidang Iptek, manajemen dan kelembagaan pengelolaan-Hutan Rakyat,

  3. Yang termasuk dalam kategori Hutan (alam), lebih-lebih yang saat ini kita kenal sebagai Hutan lindung, Hutan/Kawasan Konservasi, Suaka Alam, Cagar Alam atau Suaka Marga satwa harus dijaga dan dilindungi oleh semua pihak terutama Pimpinan Nasional, Pimpinan Daerah dan masyarakat luas. Perlu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi lindung dan fungsi konservasi  (public awareness) hutan. Masyarakat  akan dapat membangun kelembagaan dan hukumnya sendiri dengan penuh kesadaran akan eksistensi hutan dan koservasi alam. Hutan dan kawasan konservasi menjadi tanggung jawab semua pihak (multi-stakeholder). Pemerintah (pusat dan daerah) harus membangun kepercayaan   baru kepada semua pihak dan masyarakat karena selama ini terkesan Pemerintah seperti pemilik hutan, bukan pengatur, pengurus dan penata hutan. Selama ini hutan/kawasan hutan adalah monopoli dalam penguasaan hutan/kawasan hutan.

  4. Penanganan lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah saatnya dibuat kelembagaan khusus (otonom) di  tingkat pusat (dan daerah) yang melibatkan semua pihak terkait dari  hulu sampai  ke hilir dalam kerangka Pengelolaan Sumber Daya Air secara   terpadu untuk mengembalikan fungsi ekologis dan hidroorologis dari hutan/lahan bagi kelestarian ekosistem kehidupanmanusia. Embrio kelembagaan baru dalam Pengelolan DAS atau Sumber Daya Air terdiri dari unsur Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup. Pendekatan multi-pihak secara kolaboratif dalam pengelolaan DAS atau Sumber Daya Air (SDA) harus semakin ditingkatkan.

  5. Proses desentralisasi dalam pembangunan sektor kehutanan  baru dapat berjalan setelah adanya kemauan dan kesanggupan semua pihak terutama Pemerintah (pusat, propinsi dan daerah) untuk berkolaborasi dalam mengelola Sumber Daya Hutan atas dasar kesadaran, komitmen dan pemahaman yang sama terhadap fungsi dan peran Sumber Daya Alam (Hutan). Jika belum ada kesamaan antara para pihak, maka percuma saja kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat.  Di lain pihak, sebaliknya pemerintah  akan tertinggal oleh masyarakat di desa dan di sekitar hutan yang sudah banyak berhasil membangun hutan rakyat. Dan sudah saatnya, justru pemerintah harus belajar dari masyarakat dalam mengelola lahan dan hutan.

  6. Dalam menuju desentralisasi sektor kehutanan secara terarah, maka berbagai kebekuan yang masih tersisa dalam birokrasi terutama di tingkat pusat yang masih bernuansa kekuasaan, memusat, tertutup, monolog, kaku dan statis dalam pola kepemimpinan, pengambilan keputusan, rekrutmen pejabat, struktur organisasi dan kultur kerjanya harus segera dicairkan. Pola pendekatan fungsional lebih diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi di sektor kehutanan, karena sudah terlalu banyaknya permasalahan yang muncul di permukaan. Sebagai konsekwensinya, maka setiap orang dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan prestasi kerjanya dalam menangani berbagai permasalahan dan melaksanakan suatu program di lapangan. Dengan cara ini, dapat dibedakan antara akuntabilitas perorangan dan akuntabilitas pimpinan instnasi. Jabatan, proyek maupun kegiatan ditawarkan secara terbuka. Pola seperti ini yang akan dapat membersihkan berbagai bentuk manipulasi dan korupsi di birokrasi (KKN) akibat sudah terlalu bernuansa politis. Tidak perlu terjadi diskriminasi antara tenaga struktural dan tenaga fungsional di birokrasi, akan tetapi kepemimpinan dan kelembagaan kehutaan diisi atas dasar kapasitas dan kemampuan seseorang (profesionalisme). Oleh karena itu, peran tenaga fungsional seperti peneliti, widyaiswara, penyuluh dan dosen serta aktivis LSM harus lebih difungsikan dalam melakukan reformasi birokrasi di bidang kehutanan.    Dengan demikian tidak ada lagi kesan kumuh di birokrasi

Kata Kunci: Desentralisasi, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, multi-stakeholder, public awareness, forest for people, reformasi birokrasi

 

Haryanti, Nana

Kondisi sosial masyarakat Merawu dan sub DAS Batang Bungo = Social condition of community at Merawu and Batang Bungo Sub Watersheds / Nana Haryanti; Paimin, Sukresno. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.3 ; Halaman 231-244 , 2005

Fungsi daerah aliras sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem tidak hanya bertumpu pada kawasan hutan saja, namun juga meliputi kawasan budidaya tanaman dan kawasan pemukiman. Oleh karena itu pengelolaan DAS perlu memberikan perhatian pada manusia dan aktivitasnya sebagai bagian dari sistem DAS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sub DAS Merawu dan Bungo, dan pola bagaimana mereka mengelola sumber daya alamnya. Penelitian dilakukan di sub DAS Merawu dan Batang Bungo. Metode observasi dan interview digunakan untuk mengurapulkan data. Tujuan dari observasi dan interview adalah untuk mengeksplorasi kondisi sosial dari petani dan mengembangkan kejadian-kejadian, aktivitas, dan persepsi dari subyek penelitian.

Data kemudian dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi sosial pada masyarakat sub DAS Merawu dan Batang Bungo, yang dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi sosial dan alam. Hulu sub DAS Merawu adalah lahan kering dan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim, dan lahan di hilir sub DAS Merawu adalah persawahan. Lahan di sub DAS Bungo dimanfaatkan untuk perkebunan karet, keadaan ini disebabkan lahan tidak memungkinkan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim secara intensif. Kegiatan dasar wilayah baik di sub DAS Merawu dan Bungo adalah sektor pertanian. Tingkat pendidikan responden umumnya masih rendah, berakibat pada rendahnya praktek konservasi tanah karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai konservasi terutama di sub DAS Bungo. Sementara itu rendahnya praktek konservasi tanah di sub DAS Merawu lebih disebabkan oleh pertanian lahan kering. Kontribusi pertanian pada pendapatan rumah tangga di sub DAS Merawu adalah 95% berasal dari pertanian lahan kering, sedangkan di sub DAS Bungo kontribusi sektor pertanian mencapai 68% berasal dari perkebunan karet. Jumlah petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari 1 Ha di Sub DAS Merawu sebesar 33,3%, dan jumlah petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari 3 Ha di sub DAS Bungo adalah 36,2%. Luas kepemilikan lahan di Jawa akan berpengaruh pada status sosial dalam masyarakat, sedangkan di Sumatra status sosial dalam masyarakat lebih dipengaruhi oleh kemampuan dan kecakapan.

Kata kunci: Aktivitas manusia, pemanfaatan lahan, kondisi sosial dan alam

 

Hastanti, Baharinawati W.

Kajian sosial ekonomi dan budaya masyarakat Suku Moi di sekitar C.A. Peg. Cyclolps di Jayapura / Baharinawati W. Hastanti, Iga Nurapriyanto. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5No.3 ; Halaman 271-281 , 2005

Penduduk di kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloops dikhawatirkan akan memberi ancaman terhadap kelestariannya, terutama akibat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, sehingga dibutuhkan penelitian untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dan budaya masyrakat di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan penduduk di kawasan C.A. Peg. Cycloops dikawatirkan merupakan ancaman tekanan terhadap kawasan hutan. Akibat pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti lahan pertanian, kebutuhan pangan yang akan meningkatkan kerusakan kawasan C.A. Peg Cycloops. Pada kawasan tersebut terdapat masyarakat adat yang hidupnya masih tergantung pada hutan, dengan tingkat kehidupan yang relatif sederhana baik ekonomi, teknologi maupun pengetahuan.

Kata kunci: Sosial, ekonomi, budaya, masyarakat Suku Moi

 

Hayati, Nur

Kearifan  tradisional  masyarakat adat dalam  pengelolaan  hutan  adat Rumbio di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau / Nur Hayati. -- Info Sosial Ekonomi  : Vol.5(1) ; Halaman 81-91 , 2005

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan adat Rumbio, Propinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kearifan tradisional masyarakat adat Rumbio dalam mempertahankan hutan adat dan menginformasikan keberadaan unsur-unsur budaya konservatif yang dimiliki masyarakat adat sehingga dapat diberdayakan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan adat/rakyat. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung dan berdasarkan kuisioner untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Rumbio memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka, baik yang berkaitan dengan flora, fauna maupun ekosistem secara keseluruhan disamping itu juga masih terdapat nilai-nilai budaya konservasi di dalam masyarakat Rumbio yang ditunjukkan oleh aturan adat yang melarang penebangan tanaman yang ada di hutan ulayat, sanksi yang berat kepada para penebang kayu, dan inisiatif adat untuk melakukan penanaman kembali tanaman yang ditebang untuk keperluan khusus

Kata kunci: Kearifan tradisional, masyarakat adat Rumbio, hutan adat Rumbio

 

Irawanti, Setiasih

Rehabilitasi mangrove secara swadaya : belajar dari masyarakat Sinjai / Setiasih Irawanti, Kuncoro Ariawan. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 187-196 , 2005

Tekanan terhadap keberadaan hutan mangrove berlangsung sejalan dengan taju pertumbuhan penduduk, karenanya pengelolaan hutan mangrove seyogyanya memenuhi persyaratan ekologis, disamping menguntungkan secara ekonomis serta diterima oleh masyarakat setempat. Ada berbagai faktor alam yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan budidaya mangrove, seperti jenis tanah, ombak air laut, kalender musim dan Iain-lain. Rehabilitasi mangrove seyogyanya dilaksanakan pada musim angin bertiup dari arah darat, sehingga diperlukan sumber pembiayaan yang luwes yang secara administratif dapat digunakan pada musim tanam. Tanaman muda mangrove membutuhkan sentuhan tangan pencintanya, setidaknya setiap 3 (tiga) hari sekali selama 3 tahun pertama sejak penanaman, sampai akar nafas yang tumbuh dari samping telah menancap ke dalam lumpur. Kebersamaan diantara anggota masyarakat merupakan modal dasar keberhasilan rehabilitasi mangrove secara swadaya, sehingga dapat dibakukan dalam bentuk kelompok. Ekosistem mangrove di Kabupaten Sinjai merupakan hasil rehabilitasi yang awalnya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat untuk tujuan pengamanan lingkungan, melindungi pemukiman dari gempuran ombak dan tiupan angin kencang. Dalam perkembangannya, masyarakat berharap mendapatkan manfaat ekonomi dari tanaman mangrove, yang ditempuh dengan cara mengkonversinya menjadi tambak untuk budidaya udang dan bandeng, namun masyarakat selalu membangun tanaman -bakau baru di sempadan pantai sehingga tercapai ketebalan sekitar 600 m sebagai green belt yang dipandang mampu mengamankan dari gempuran ombak. Dalam puluhan tahun, proses tersebut akan menghasilkan daratan baru di kawasan pesisir berupa daerah pertambakan. Pemerintah Daerah (PEMDA) memberikan insentif kepada masyarakat berupa kepastian hak atas lahan tambak dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) dan wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kata kunci: Mangrove, rehabilitasi, Sinjai, swadaya

 

Jariyah, Nur Ainun

Study ketersediaan kayu rakyat di kabupaten Wonogiri = A study on potential supply of private forest in Wonigiri district / Nur Ainun Jariyah, S Andi Cahyono. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.1 ; Halaman 61-74 , 2005

Pasokan kayu dari hutan alam mengalami penurunan dan tidak akan mampu lagi sebagai pemasok utama kebutuhan industri kayu. Pada masa mendatang Pasokan kayu diharapkan berasal dari HTI, hutan rakyat dan perkebunan. Tujuan dari kajian adalah untuk memberikan informasi kondisi hutan rakyat dan ketersediaan kayu rakyat di Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah stratifikasi random sampling. Lokasi kajian di Desa Karangtengah, Desa Ngelo dan Desa Sumberejo.

Analisa yang digunakan adalah deskriptif. Hasil kajian adalah 1) Pemilihan tanaman kayu dan kombinasinya sangat berpengaruh terhadap potensi hutan rakyat yang dimiliki, 2) Hutan Rakyat di Wonogiri beragam dilihat dari jenis tanaman, kombinasi tanaman, potensi dan penguasahaannya, 3) Kerapatan pohon tertinggi diperoleh pada strata 2 di Desa Karangtengah sebesar 413 pohon/ha, 4) Rata-rata potensi riap hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri sebesar 8.36 m'/ha, ketersedian kayu di Kabupaten Wonogiri sebesar 138 745.74 mVth.

Kata kunci : Hutan rakyat, permintaan kayu, pasokan kayu

 

Jariyah, Nur Ainun

Peranan pendapatan dari penyadapan getah Pinus merkusii terhadap pendapatan rumah tangga : Studi kasus di Desa Burat, RPH Gebang, BKPH Purworejo, KPH Kedu Selatan, Propinsi Jawa Tengah = Share of Pinus merkusii Resin tapping earning to household income : A case study at the Burat Village, RPH Gebang, BKPH Purworejo, KPH South Kedu, Central Java Province / Nur Ainun Jariyah. - Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.3 ; Halaman 269-277 , 2005

Petani di sekitar hutan mempunyai banyak sumber pendapatan salah satunya adalah dari upah penyadapan pinus. Meskipun demikian masih sedikit informasi tentang pendapatan dari penyadapan getah pinus. Kajian ini dilaksanakan di Desa Burat, RPH Gebang, BKPH Purworejo, KPH Kedu Selatan, Propinsi Jawa Tengah. Upah penyadapan Pinus merkusii meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 61,5%. Pendapatan rumah tangga tanpa upah penyadapan sebesar Rp. 371.100,00/tahun dan dengan upah penyadapan pinus menjadi Rp. 963.660,00/tahun. Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel yang berpengaruh dengan penyadapan pinus adalah jumlah pohon yang disadap dan jarak dari rumah ke hutan.

Kata Kunci:   Penyadapan getah, pendapatan rumah tangga, ekonomi rumah tangga

 

Kadir W, Abd

Analisis finansial pengolahan nira aren (Arenga pinnata) menjadi produk Nata pinnata = A financial analysis of Nata pinnata processing made from aren sap / Abd Kadir W. --Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.1 ; Halaman 17-26 , 2005

Nira aren adalah cairan yang keluar dari tandan bunga jantan pohon aren setelah tandan bunga tersebut dipotong dan disadap. Nira aren yang telah disadap oleh petani aren memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk nata pinnata karena secara fisik nira aren tidak jauh berbeda dengan air kelapa. Produk nata pinnata adalah salah satu jenis makanan penyegar atau pencuci mulut (food dessert) yang terbuat dari nira aren yang telah mengalami proses fermentasi. Untuk mengembangkan pengolahan nira aren menjadi produk nata pinnata sebagai suatu usaha industri skala rumah tangga, perlu dilakukan analisis finansial untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha pengolahan nata pinnata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial pengolahan nira aren menjadi produk nata pinnata sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Metode yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha ini yaitu, Benefit-Cost Ratio (BCR), Payback Period (PP) dan Break Even Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pengolahan nira aren menjadi produk nata pinnata sebagai suatu usaha skala rumah tangga layak dikembangkan dimana nilai BCR selama satu tahun produksi sebesar 1,112 (BCR > 1), payback period yang dihasilkan 6 bulan dan break event point sebesar 193 kg nata/bulan atau setara dengan Rp. 579.000,-/bulan.

Kata kunci: Nira aren, nata pinnata, analisis finansial

 

Kadir W. Abdul

Kegiatan penghijauan dan peranannya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat: studi kasus kecamatan Mallawa kabupaten Maros / Abd. Kadir W. . - Info Sosial Ekonomi : Vol.5(1) ; Halaman 69-79 , 2005

Salah satu upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan adalah kegiatan penghijauan.   Manfaat  kegiatan   penghijauan   disamping   untuk   mencegah  erosi, pengaturan tata air, perbaikan kesuburan tanah dan perbaikan kualitas udara adalah juga sebagai sumber pangan dan sumber pendapatan bagi masyarakat baik berupa upah kerja maupun hasil tanaman penghijauan (buah, kayu dan hasil tumpangsari). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kegiatan penghijauan terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total pendapatan petani di Kecamatan Mallawa adalah Rp. 3.732.798/tahun dan kontribusi kegiatan penghijauan terhadap total pendapatan petani dalam bentuk upah adalah Rp. 99.996 atau 2,65 %. Disamping itu manfaat penghijauan dalam jangka panjang sebagai sumber pangan, perbaikan tata air, perbaikan kesuburan tanah dan perbaikan kualitas udara sebagian besar masyarakat kurang mengetahuinya. Lembaga yang terlibat dalam kegiatan penghijauan adalah dinas PKT, dinas pertanian, aparat desa, dan LKMD. Diketahui bahwa keterlibatan lembaga-lembaga tersebut semakin berkurang seiring dengan selesainya kegiatan proyek penghijauan. Peranan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai motivator sangat penting untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan.

Kata kunci: Kontribusi Penghijauan, Pendapatan Masyarakat, Penghijauan

 

Kadir W, Abdul

Pengembangan sosial forestry di SPUC Borisallo : Analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat / Abdul Kadir W. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.3 ; Halaman 297-309 ,2005

Stasiun Penelitian dan Ujicoba (SPUC) Borisallo memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai show window pengembangan social forestry. Hal ini karena potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dibutuhkan dimilikinya untuk pengembangan social forestry. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan social forestry di SPUC Borisallo. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor yang dapat mendukung pengembangan social forestry di kawasan tersebut adalah tingginya persentase usia kerja produktif masyarakat, pekerjaan utama petani, potensi tenaga kerja keluarga, persepsi masyarakat terhadap kawasan, dan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Namun demikian pendapatan yang diperoleh masyarakat dari meggarap lahan di SPUC Borisallo belum mampu mangangkat masyarakat dari garis kemiskinan sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan produktivitas lahan garapan mereka.

Kata kunci: SPUC Borisallo, social forestry, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat

 

Karyono, O.K

Peran masyarakat adat Sepuhan Cipta Gelar dalam mendukung kelestarian hutan di kawasan Taman Nasional Halimun -Salak / O.K.Karyono dan Tuti Herawati. -- Info Sosial Ekonomi : Vol.5(1) ; Halaman 1-8- , 2005

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar membagi hutan dalam 3 (tiga) bagian sesuai dengan fungsinya yaitu ; Leuweung Titipan, Leuweung Tutupan dan Leuweug Garapan, Leuweung tutupan berfungsi untuk melindungi leuweung awisan, yang dilindungi oleh hokum negara sebagai sumber mata air. Leuweung titipan adalah hutan yang akan dijadikan tempat pemukiman masyarakat kasepuhan di masa yang akan datang.

Leuweung garapan adalah lahan di Kawasan Taman Nasional Halimun-Salak mengelola sumberdaya alam dengan kearifan tradisional yang mereka anut. Kawasan hutan dibagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai dengn fungsinya, yaitu; leuweung (hutan) awisan, titipan, tutupan, dan garapan. Pemanfaatan hutan terbatas untuk kepentingan pribadi dan adat, sehingga tidak ada komersialisasi dalam pemanfaatan hasil hutan. Masyarakat adat mengelola kebun dengan sistem agroforesty khas Jawa Barat, yaitu kebun telun yang terdiri dari tanaman kayu dan buah yang variatif dan banyak memuat keanekaragaman hayati. Keyakinan bahwa segala sumber daya alam adalah milik Sang Pencipta menjadi pegangan bagi masyarakat adat untuk mengelola alam sesuai dengan aturan Sang Pemilik, sehingga hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dan dapat dinikmati dengan baik. Hal ini berdampak positif terhadap kelestarian hutan di kawasan ekosistem Halimun.

Kata kunci: Masyarakat adat, kawasan hutan, kelestarian hutan, agroforestry (talun)

 

Karyono, O.K

Dampak pengelolaan taman nasional terhadap sosial ekonomi masyarakat desa hutan: study kasus Taman Nasional Gunung Halimun Sukabumi Jawa Barat / O.K.Karyono. --Info Sosial Ekonomi : Vol.5(1) ; Halaman 9-23 , 2005

Tujuan pengelolaan Taman Nasional selain menjaga hutan tetap lestari juga membantu meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Ketergantungan masyarakat desa sekitar hutan terhadap taman nasional Gunung Halimun cukup tinggi, selain memanfaatkan jasa lingkungan (air, udara segar, pemandangan indah) juga memanfaatkan kawasan untuk tanaman pertanian. Mayarakat di sekitar kawasan taman nasional Ginning Halimun adalali bertani. Luas pemilikan lahan responden untuk pertanian 0 - 1,5 liektar, rata-rata pendapatan responden Rp. 2.828.771/capita/tahun atau Rp 85.720,35/capita/bulan.

Jumlah anggota keluarga responden kurang dari 5 orang ada 20 orang, sedangkan jumlah anggota keluarga yang lebih dari 5 orang tercatat 12 Orang. dengan pendidikan responden mayoritas SD (85%).

Ketergantungan   masyarakat   desa   sampel   terhadap   kawasan   Taman Nasional Gunung Halimun cukup tinggi baik untuk daerah pertanian maupun untuk pemanfaatan air dari kawasan ini. Kata kunci : Pengelolaan Taman Nasional, Sosial Ekonomi, Masyarakat desa hutan

 

Karyono, O.K

Prospek budidaya buah merah (Pandanus conodicus Lamk) di bawah tegakan hutan rakyat di Wamena / O.K. Karyono dan Subarudi. -- Info Sosial Ekonomi : Vol.5(1) ; Halaman 93-98 , 2005

Buah merah sebagai sumber hayati mudah dibudidayakan di bawah tegakan hutan rakyat dengan umur pohon antara 2 s/d 3 tahun. Tanaman buah merah mampu tumbuh di lahan-lahan bawah tegakan hutan dan mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: (i) budidayanya sederhana, (ii) kandungan minyaknya cukup tinggi, dan (iii) berkhasiat untuk pencegah penyakit degeneratif, serta (iv) mudah pemasarannya karena bernilai ekonomi tinggi.

Keuntungan yang diperoleh petani dalam usaha budidaya tanaman buah merah oleh petani di Wamena, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.100.000 per hektar per tahun.

Jika buah merah diolah menjadi minyak, nilai jual di daerah Wamena Rp. 800.000 s/d Rp. 1 juta per botol dengan isi 640 ml . Nilai jual minyak buah merah di luar Wamena seperti Jakarta dan Bali mencapai Rp. 1 s/d Rp. 2 juta per botol dengan isi 640 ml. Oleh sebab itu buah merah mempunyai prospek yang cerah untuk dibudidayakan oleh masyarakat baik di bawah tegakan hutan rakyat maupun dikebun-kebun milik masyarakat dan produk ini dapat dijadikan produk andalan di daerah Jayawijaya, propinsi Papua

Kata kunci: Prospek budidaya, buah merah, keuntungan dan hutan rakyat

 

Karyono, O.K.

Pengaruh biaya dan tarif masuk taman wisata alam terhadap tingkat kunjungan dan pendapatan, Studi kasus Karangnini Ciamis Jawa Barat = The Effect of Entrance Fee on Number of Visitors and Income of Recreation forest, Case Study at Karangnini, Ciamis, West Java) / O.K.Karyono. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.4 ; Halaman 301-312 , 2005

Setiap pengunjung dan atau kendaraan yang masuk ke hutan wisata diwajibkan membayar pungutan masuk untuk negara. Tarif pungutan pada pengunjung yang masuk ke taman wisata berkisar antara Rp. 500 s/d Rp. 1.000,- (SK Menhut 878/Kpts-I I/1992). Besarnya tarif pungutan masuk ke hutan wisata berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan pendapatan pengusahaan ekowisata. Hasil analisis menunjukkan, semakin tinggi tarif pungutan masuk ke hutan wisata jumlah pengunjung semakin menurun. Sesuai dengan analisa ekonomi, kurva demand dari obyek hutan wisata dipengaruhi oleh tarif pungutan masuk yang ditentukan oleh pengelola. Kurva demand akan menurun dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah, yang berarti setiap penurunan harga/tarif masuk akan berakibat pada kenaikan permintaan pasar. Derajat kunjungan (Vi) terhadap biaya perjalanan (Tci) dengan hasil perhitungan regresi = 72149.42642 - 130.02555 x, atau Vi = 72,14- 0,13 Tci. Dengan demikian menunjukkan bahwa derajat kunjungan cenderung menurun dengan meningkatnya biaya perjalanan, walaupun nilai koefisien korelasi (r2 - 68%) dan nilai koefisien determinasinya rendah (r2 = 0,004630).

Kata kunci: Tarif pungutan, Pengunjung, Hutan wisata

 

Kusumedi, Priyo

Kajian kelembagaan mangrove dengan pendekatan sosial budaya setempat = Study of mangrove institute with local social culture approach / Priyo Kusumedi. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.1 ; Halaman 89-101 , 2005

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek tentang kelembagaan rehabtlitasi mangrove berbasiskan masyarakat dan bahan formulasi kebijakan rehabilitasi mangrove dengan pendekatan sosial-budaya setempat. Metode penelitian yang dipakai mengikuti petunjuk teknis penelitian sosial ekonomi SSEKI, dengan pendekatan non survei, yaitu RRA. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode: 1) Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan 2). Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan yang ada di lokasi penelitian bersifat keswadayaan (inisiatif masyarakat). Kelembagaan yang ada merupakan format organisasi yang modern, dengan struktur kepengurusan dan elemen organisasi yang sangat komplek, lengkap dan tertatarapi, serta didukung pranata hukum formal, baik legalisasinya maupun legitimasinya. Rekomendasi untuk pembuatan bahan kebijakan rehabilitasi hutan mangrove di masa mendatang, yaitu ; Perubahan cara pandang melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pendampingan kelompok tani yang intensif, berkelanjutan dan membangun kemitraan dengan pihak luar melalui mediasi lembaga terkait seperti PT maupun LSM serta pembuatan kesepakatan dengan masyarakat tentang tata guna lahan, baik dengan penggunaan sistem hukum formal maupun penegakan aturan yang ada dalam masyarakat.

Kata kunci: Kelembagaan, rehabilitasi mangrove, sosial-budaya

 

Kusumedi, Priyo

Potensi sengon pada hutan rakyat di desa pacekelan kabupaten Wonosobo = Potential of sengon community forestry in pacekelan village of Wonosobo regency / Priyo Kusumedi. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.1 ; Halaman 103-114 , 2005

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi hutan rakyat sengon yang ada di desa Pacekelan. Penelitian ini dilaksanakan di desa Pacekelan, kecamatan Sapuran, kabupaten Wonosobo, provinsi Jawa Tengah, mulai bulan Januari 2000 sampai April 2000. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume actual standing stock rata-rata anggota kelompok sebesar 106,661 m3. Volume actual standing stock seluruh anggota kelompok tani di desa Pacekelan adalah 14.825,58 m3 22.099,81 m3.Berdasarkan hasil pengukuran dari lahan tegalan responden, bahwa di desa Pacekelan setiap tahunnya dapat menghasilkan kayu sengon sebesar 2.965,12 m3 -4.419,96 m3yang terdiri dari kayu bakar 296,51 m3 - 441,99 m3 sedangkan kayu perkakas 2.668,61 m3-3.977,964 m3.

Kata kunci: Potensi, hutan rakyat, desa pacekelan

 

Kusumedi, Priyo

Pemetaan partisipatif di KHDTK Borisallo = Participatory Mapping in KHDTK Borisallo / Priyo Kusumedi. - Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2 No.4 ; Halaman 349-365 , 2005

Pemetaan partisipatif merupakan sebuah pendekatan yang telah menjadi sebuah kebutuhan lazim di berbagai kawasan hutan. Pendekatan tersebut dikembangkan dalam kerangka mewujudkan adanya pengelolaan sumberdaya alam yang lebih menjamin pengembangan social forestry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder dan peran masing-masing stakeholder dalam pemetaan partisipatif. Metode penelitian yang dipakai adalah RRA {Rapid Rural Appraisal), PRA {Participatory Rural Appraisal) dan input data spasial, interprestasi citra landsat, input data non-spasial pada tabel atribut peta, pembuatan layout peta dengan software Arc View dari data spasial dan data non-spasial serta pembuatan peta digital. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta sistem informasi geografis yaitu PC Arc/View dan PC ARC/Info. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemetaan berlangsung melalui proses yang lama dari tahap inisiasi sampai pelaksanaan di lapangan sehingga didapatkan peta partisipatif penggarap lahan, tata batas panggarap lahan, tata batas kelompok tani, sebaran pemukiman serta peta tata guna lahan. Selain itu dalam pemetaan partisipatif harus ada pembagian peran dan tanggung jawab antar stakeholder untuk mendorong pembelajaran bersama dalam perkembangan pemetaan atau penyediaan informasi "keruangan yang akurat dan diakui oleh semua stakeholder.

Kata kunci: social forestry, pemetaan partisipatif, stakeholder, KHDTK Borisallo

 

Mairi, Kristian

Studi Sosial Budaya Masyarakat adat Toraja dalam rangka Pelestarian Sumber Daya Hutan = Socia-Cultural Study of Toraja Custom Society In Relation with The Sustainability of Forest Resources / Kristian Mairi. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.3 ; Halaman 245-258 , 2005

Tradisi dan budaya masyarakat adat Toraja sangat erat kaitannya dengan pengamanan dan pelestarian sumberdaya hutan. Hal ini mendasari timbulnya kesadaran yang membudaya untuk mengelola hutan adat yang dimiliki secara kolektif. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui pola keterkaitan adat dan budaya masyarakat Toraja dalam rangka pelestarian sumberdaya hutan serta merumuskan skema pengelolaan hutan lestari yang didasari oleh nilai-nilai budaya masyarakat adat. Pengumulan data dilakukan secara porpusive sampling dengan wawancara terstruktur dan survey. Intensitas sampling 10% dengan asumsi bahwa 80% dari penduduk adalah masyarakat adat. Total sampel adalah 60 responden. Data yang terkumpul di analisis secara qualitative descriptive, diterjemahkan dalam bentuk skema/bagan, uraian, penjelasan, serta kesimpulan tentang kondisi sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

  1. Adanya kebutuhan ritual adat budaya yang tinggi terhadap hasil hutan telah membentuk pola perilaku dan sikap pandang yang baik sehingga mereka memiliki kesadaran yang tinggi memelihara dan mempertahankan hutannya.

  2. Pendapatan usahatani masyarakat adat yakni Rp. 2.490.279/kk/tahun atau Rp. 622.570/kapita/tahun.

  3. Salah satu upaya urgen dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam pelestarian hutan adalah menyediakan bibit yang memadai di setiap dusun atau desa supaya petani bisa menjangkaunya.

Kata Kunci: Adat budaya, hutan adat, sosial-ekonomi

 

Mile, Yamin

Potensi pengembangan hutan kemasyarakatan melalui pola wanatani berbasis sereh wangi, studi kasus usahatani sereh wangi di desa Salebu, Cilacap, Jawa Tengah) = Potential development of social forestry through sereh wangi based agroforestry model : a case study of sereh wangi farming at Salebu, Cilacap, Central Java / M. Yamin Mile, Achdiat Bastari. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.3 ; Halaman 291-300 , 2005

Usaha sereh wangi (Cimbopogon nodus) merupakan salah satu bentuk usahatani dengan tanaman utamanya adalah sereh wangi.(tanaman penghasil minyak astiri). Tanaman ini biasanya ditanam di bawah tegakan pohon seperti Jati, Mahoni, Sengon. Melihat potensi dan kemungkinan penerapannya dalam program Hutan Kemasyarakatan (HKM), penelitian dilakukan. untuk mengetahui seberapa jauh kelayakan usaha sereh wangi dalam meningkatkan pendapatan petani melalui studi kasus kegiatan usahatani sereh wangi di Desa Salebu Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode sampling melalui wawancara dengan petani sample dan pihak investor yang terkait dan pengamatan langsung di lapangan Hasil penelitian menunjukan bahwa usahatani serah wangi sebagai bagian dari sistim wanatani cukup layak diusahakan dengan Net Present Value (NPV) (+) Rp 2.969.513, dan IRR = 64,69 % sedangkan BC Ratio = 2,029 (>1). Keuntungan diperoleh sejak tahun pertama penanaman dengan 4 kali panen dalam setahun. Keuntungan lebih besar akan diperoleh apabila nilai kayu ikut diperhitungkan yang biasanya dimulai pada tahun ke empat saat diadakan penjarangan secara bertahap. Melalui pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola wanatani berbasis sereh wangi, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat seperti di Desa Salebu yakni kekurangan lahan untuk pengembangan usahatani dapat diatasi dan masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pada saat yang sama kayu dapat diproduksi dan wilayah hutan dapat ditingkatkan keamanannya.

Kata kunci: Social forestry, Cetronella oil, Wanatani Sereh wangi

 

Nurapriyanto, Iga

Sistem Pengusahaan beberapa hasil hutan bukan kayu dan alur tataniaganya di Jayapura, Papua / Iga Nurapriyant, Abdullah Tuharea, Naris Arifin. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 135-144 , 2005

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dewasa ini menjadi perhatian dalam pengembangan dan peningkatan nilai hasil hutan di Papua terutama pada jenis-jenis komoditi HHBK yang mempunyai nilai ekonomi potensial, mengingat semakin menurunnya potensi hutan berupa kayu. Salah satu aspek penting dalam pengembangan HHBK adalah aspek tataniaganya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana sistem pengusahaan beberapa HHBK serta alur tataniaganya di Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan rantai tataniaga beberapa komoditi HHBK relatif pendek sejak dari sumber hingga konsumen/pasar. Bagi pengusahaan non gaharu terutama sagu dan rotan relatif masih sangat terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal sedangkan gaharu maupun Kamendangan lebih banyak dilakukan oleh pengusaha dengan skala usaha yang lebih besar yang berorientasi pada pasar nasional maupun ekspor.

Kata Kunci: Kajian, sistem, Pengusahaan, Tataniaga, Hasil Hutan Bukan Kayu

 

Rochmayanto, Yanto

Peluang dan hambatan pengembangan HKM di Koto Panjang, Riau : pendekatan sosiologis = Opportunity and constraint in CF development at Koto Panjang, Riau sociological approach / Yanto Rochmayanto, Tateng Sasmita. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.3 ; Halaman 279-289 , 2005

Tulisan ini menganalisis respon masyarakat terhadap pola pemanfaatan ruang HKm melalui pengembangan jenis andalan setempat. Respon sosial yang diukur adalah (1) persepsi tentang sistem pertanian menetap, (2) prospek pengembangan gaharu (Aquilaria malaccensis Lamk.) dan pulasan (Nephelium mutabile BL.), dan (3) mengidentifikasi kendala teknis di lapangan. Analisis dilakukan melalui segmentasi berdasarkan kelompok peran dalam masyarakat, usia dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Tanjung Alai mengenai sistem pertanian menetap sangat lemah. Keadaan ini berlaku untuk semua kelompok pada setiap segmen. Prospek pengembangan HKm cukup baik, karena 66,53 % masyarakat menunjukkan sikap tertarik terhadap gaharu dan 69,53 % tertarik terhadap pulasan. Sebagian besar masyarakat (95,69 %) menyatakan terbuka akan inovasi. Hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah hama gajah dan babi, jarak pemukiman dengan lahan yang relatifjauh serta lahan tak tergarap masih banyak. Berdasarkan hasil tersebut, untuk pengembangan HKm diperlukan sosialisasi mendalam tentang sistem pertanian menetap, yang ditujukan ke seluruh kelompok masyarakat.

Kata kunci: HKm, pengembangan, persepsi, prospek, gaharu, pulasan

 

Rochmayanto, Yanto

Analisis sistem kelembagaan pada hutan kemasyarakatan Koto Panjang, Riau / Yanto Rochmayanto, Edi Nurrohman, Dodi Frianto. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 121-133 , 2005

Aspek kelembagaan mempakan prasyarat penting untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Hasil analisis pada hutan kemasyarakatan Koto Panjang, Riau, menunjukkan organisasi HKm berbentuk lini (garis) dengan pengorganisasian kawasan dalam bentuk petak (departementasi berdasarkan wilctyah). Rentang pengendaliannya masih tergolong lebar dan sangat lebar, ditunjukkan dengan rata-rata jumlah hubungan organisatoris sebesar 571,92 (di kelompok tani Tanjung Alai) dan 1.447,5 (di kelompok tani Tanjung). Kelembagaan lain yang tersedia di masyarakat, baik formal maupun informal, dapat digunakan sebagai wahana untuk menjembatani pemahaman dan aplikasi hutan kemasyarakatan, antara lain koperasi, KUB dan Sistem Tigo Tungku Sejarangan. Banyaknya lembaga yang stagnan dan lumpuh menuntut adanya metode penguatan kemampuan manajemen organisasi.

Kata kunci: Kelembagaan, hutan kemasyarakatan, organisasi, manajemen

 

Sianturi, Apul

Pengelolaan hutan produksi alam lestari dengan sistem HPH = Sustained yield for production forest management by forest concessionaires / Apul Sianturi. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.1 ; Halaman 1-16 , 2005

Adanya isu sentral tentang pengelolaan hutan produksi alam yang lestari adalah bukti semakin tingginya tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah untuk menyongsong era globalisasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan betapa tingginya tingkat pemborosan pemanfaatan hutan dan kerusakan tegakan tinggal yang terjadi sebagai akibat kegiatan pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam pengelolaan hutan lestari, praktek pemanenan hutan seharusnya dikendalikan dan dikaitkan dengan praktek silvikultur untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai tegakan secara berkelanjutan, tetapi kenyataan pemanenan hanya dikaitkan dengan target tebangan.

Di samping itu, terdapat kesenjangan antara ketersediaan kayu dan" hutan produksi alam dengan kebutuhan industri pengolahan yang menuntut pasokan kayu dari hutan alam. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pengelolaan hutan produksi alam. Untuk itu telah dikaji kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan hutan produksi alam.

Kajian ini bertujuan mendapatkan informasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan hutan produksi alam. Sedangkan sasarannya adalah bentuk pengelolaan hutan produksi alam guna mendukung perkembangan industri hasil hutan lestari.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang selama ini dilakukan belum dapat memberikan kelestarian hutan. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan hutan agar pemanenan hasil hutan dapat berlangsung secara lestari. Untuk itu pengelolaan hutan yang dilakukan dengan sistim HPH harus dilaksanakan secara baik dan benar. Sistim HPH dari sudut pembiayaan negara adalah lebih menguntungkan. Pada sistim ini dapat digunakan sistim TPTI untuk hutan alam, dan sistim THPB untuk areal hutan yang sudah rusak atau lahan kosong. THPB atau hutan tanaman terdiri dari hutan tanaman penghasil pulp dan hutan tanaman penghasil kayu perkakas dengan perbandingan luas areal 2 banding 3. Dengan demikian dalam satu unit HPH akan ditemukan hutan produksi alam dan hutan produksi tanaman.

Produksi kayu bulatdari hutan produksi pada tahun 2005 sampai 2012 adalah sekitar8,5 juta m3, 10 juta m3, dan 11,4 juta m3 per tahun bila kebenaran data luas areal hutan produksi primer yang dilaporkan diasumsikan sebesar 60%, 70%, dan 80% secara berurutan. Pada tahun 2013 sampai 2039 produksi kayu bulat meningkat menjadi 53 juta m3, 61,8 juta m3, dan 70 juta m3.Selanjutnyatahun 2040dan seterusnya produksi kayu bulatmenjadi 93 juta m3, 107juta m3, dan 122 juta m3 per tahun bila riap hutan bekas tebangan 1 m3/ha/tahun dan menjadi 98 juta m3, 112 juta m3, dan 128 juta m3 per tahun bila riap hutan bekas tebangan menjadi 1,5 m3/ha/tahun masing-masing untuk kebenaran data luas hutan produksi dari yang dilaporkan sebesar 60%, 70%, dan 80%.

Kata kunci : Kebijakan, pengelolaan, hutan produksi, lestari, tebang pilih, tebang habis

 

Siarudin, M

Evaluasi program pengembangan usaha ekonomi pedesaan (USPED) masyarakat daerah penyangga. studi kasus: resort Cisarua, seksi konservasi wilayah II Bogor, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango = Evaluation of buffer zone village economic development programme. case study: resort Cisarua, conservation section II Bogor, Gede Pangrango National Park / M. Siarudinm, M. Yamin Mile. -- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2.No.3 ; Halaman 215-229 , 2005

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) serta meningkatkan kepduliannya terhadap upaya pelestarian kawasan, telah dilakukan program: "Pengembangan Usaha Perekonomian Pedesaan Masyarakat Daerah Penyangga", yang lebih dikenal dengan istilah USPED. Sejak tahun 1993/1994, program ini diimplementasikan dalam bentuk pemberian bantuan bib it tanaman multiguna (Multy Purpose Trees Species/MPTS), permodalan untuk kelompok wirausaha, ternak kelinci, ternak domba, dll. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan ternak domba serta pengaruhnya terhadap program konservasi hutan di kawasan TNGP. Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi: Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung, dan Desa Citeko Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Responden berasal dari para anggota kelompok tani penerima bantuan, serta masyarakat di luar kelompok penerima bantuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuisioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perkembangan usaha secara fisik dari program bantuan tergolong cukup baik, dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan domba 1,04 ekor per tahun dan perguliran domba yang telah mencapai 34,63 %; 2) Program bantuan cukup berhasil membantu peningkatan pendapatan bersih para anggotanya rata-rata Rp 233.295,-per jiwa per tahun, serta adanya kontribusi bantuan domba terhadap pendapatan bruto per tahun rata-rata sebesar 19,25 %; 3) Masyarakat menunjukkan sikap yang positif terhadap program bantuan yang diterimanya; 4) Program bantuan memiliki dampak positif terhadap keamanan kawasan. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian hutan cukup baik, ditandai dengan kesediaan yang tinggi untuk bergabung patroli dengan petugas, memberikan infonnasi positif kepada petugas ketika melihat gangguan kawasan, serta mempengaruhi masyarakat disekitarnya untuk turut menjaga kelestarian hutan. Beberapa saran untuk pelaksanaan program ini ke depan antara lain: pemilihan bibit domba yang berkualitas, perlu dibuat peraturan dasar kelompok petani, komunikasi antara petugas TNGP, aparat desa dan masyarakat perlu ditingkatkan lagi.

Kata  Kunci:   Daerah   Penyangga,   Taman   Nasional,   konservasi   hutan,   tingkat pertumbuhan, program bantuan, perguliran domba

 

Subarudi

Restrukturisasi kelembagaan : sebuah gagasan dalam pemberdayaan Badan Litbang Kehutanan / Subarudi. -- Info Sosial Ekonomi : Vol.5(1) ; Halaman 39-50 , 2005

Restrukturisasi kelembagaan Badan litbang kehutanan adalah suatu tuntutan yang perlu direspon sebagai upaya organisasi pembelajaran (learning organization) dan penyusuaian diri dengan tuntutan re-organisasi lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat semenjak diterapkannya otonomi daerah tahun 2000. Tujuan penulisan paper ini adalah menganalisis kemiingkinan melakukan restrukturisasi kelembagaan Badan litbang dengan melihat kondisi dan posisi kelembagaan Badan litbang saat ini berikut alasan dibalik restrukturisasi kelembagaannya yang kemudian dibandingkan dengan suatu kelembagaan riset yang ideal. Dari studi perbandingan antara kedua kondisi kelembagaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: (I) Pusat-Pusat Litbang Kehutanan yang saat ini terdiri dari 4 (empat) unit direstrukturisasi menjadi 3 unit yang terdiri dari: (i) Pusat kajian Kebijakan Teknologi Hutan dan Hasil Hutan, (ii) Pusat Kajian Kebijakan Hutan Tanaman, dan (Hi) Pusat Kajian Kebijakan Sosial, Budaya dan Ekonomi Kehutanan; (2) Koordinasi antara ketiga Puslitbang dengan UPT-UPTnya dapat lebih terarah danjelas, (3) Riset terpadu (integrated), menyeluruh (comprehensive), efektif (effective) dan efisien (efficient) lebih mudah untuk dicapai melalui koordinasi yang intensif (4) publikasi ilmiah dapat diterbitkan oleh masing-masing Puslitbang sesuai dengan Surat Edaran LIPI, dan (5) Konflik antara Badan Litbang Kehutanan dengan Badan Litbang daerah dapat dihindari.

Kata kunci: Restrukturisasi, Kelembagaan, Badan Litbang

 

Subarudi

Evaluasi pelaksanaan kontrak pembangunan hutan rakyat: studi kasus di propinsi Jawa Timur / Subarudi. -- Info Sosial Ekonomi : Vol.5(1) ; Halaman 51-60 , 2005

Pola kemitraan dalam pembangunan hutan rakyat yang berada di Jawa Timur dapat dikatakan sebagai sistem kontrak pembangunan hutan rakyat karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membuat kontrak perjanjian kerjasama antara petani hutan rakyat dengan pengusaha/mitra usaha pembangunan hutan rakyat. Dalam pelaksanaannya, kontrak pembangunan hutan rakyat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana karena pembentukan kelompok tani dilakukan hanya pada saat proyek kerjasama muncul dan belum melembaga di lokasi tempat pembangunan hutan rakyat. Hasil analisa rugi laba untuk pelaksanaan kontrak hutan rakyat menunjukkan bahwa tingkat keuntungan lebih banyak diperoleh pengus aha/mitra usaha dibandingkan dengan petaninya sendiri sehingga pelaksanaan kontrak hendaknya diperhitungkan dan ditinjau dari berbagai aspek pengelolaan. Jalan keluar lerbaik adalah menggunakan sistem penyertaan modal bersama antara mitra usaha (pendanaan) dan petani (penyediaan lahan dan tenaga) sehingga prosentase pembagian keuntungan dapat diperhitungkan sesuai dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pembangunan hutan rakyat.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan Kontrak, dan Pembangunan Hutan Rakyat

 

Supratman

Analisis sistem kelembagaan pengelolaan DAS Jeneberang = Analysis of institutional system of Jeneberang watershed management / Supratman, C.Yudilastiantoro. - Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2 No.4 ; Halaman 323-331 , 2005

Penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan menyebabkan terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan kehutanan dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berimplikasi kepada adanya kewenangan yang lebih besar kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kehutanan. Pada sisi yang lain, desentralisasi kehutanan dapat berdampak sosial-ekonomi negatif terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai Desember 2003. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Di Kabupaten Gowa di pilih Kecamatan Tinggi Moncong (mewakili wilayah hulu DAS) dan Kecamatan Parangloe (mewakili wilayah tengah DAS). Pada kedua kecamatan tersebut dipilih lima desa untuk disurvei intensif, yaitu Desa Manimbahoi, Bulutana, Parigi, Manuju, dan Desa Borisallo. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas data kondisi bio-fisik dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah DAS Jeneberang. Data sekunder diperoleh melalui survei, wawancara dengan masyarakat setempat dan dinas-dinas yang terkait, serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), analisis data yang digunakan adalah Qualitative - Descriptive Analysis dan Quantitative - Descriptive Analysis serta analisis tabulasi frekwensi dan tabulasi silang Hasil penelitian adalah perlunya dibangun suatu sistem kelembagaan perencanaan dan pengelolaan DAS yang terinterkoneksi antara hulu-hilir. Sistem kelembagaan perencanaan dan pengelolaan DAS Jenneberang yang terinterkoneksi mensyaratkan adanya peran yang jelas dan saling terkait antara kelembagaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat setempat, dan lembaga penyangga seperti swasta, perguruan tinggi, dan LSM.

Kata kunci: Institusi/lembaga, otonomi daerah, DAS Jeneberang

 

Syahadat,Epi

Kajian pelaksanaan pelelangan kayu hasil sitaan dan temuan : studi kasus di kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah / Epi Syahadat dan Hendro Prahasto. -- Info Sosial Ekonomi : Vol.5(1) ; Halaman 25-37 , 2005

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sektor kehutanan. Nilai PSDH-DR tergantung dari tingkat produksi dan besarnya tarif untuk setiap jenis kayu, semakin banyak produksi kayu (yang legal) semakin besar PSDH-DR yang dapat dipungut. Sedangkan PSDH dan DR dari kayu hasil illegal logging hanya dapat di pungut apabila kayu tersebut laku terjual melalui proses pelelangan tahap pertama sampai dengan ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi mengenai pelaksanaan pelelangan di Propinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Barito Utara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pelelangan di Kabupaten Barito Utara masih banyak kelemahan dan kebijakan yang ada sangat tidak kondusif dan berpotensi merugikan keuangan negara. Kelemahan tersebut diantaranya adalah dalam menentukan batas harga dasar (yang terlalu rendah), peserta lelang (sebagian besar perseorangan), dokumen lelang (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku), penawar lelang (umumnya hanya satu dan sekaligus ditetapkan sebagai pemenang lelang), biaya lelang dan biaya pengganti tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dalam hal ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 319/Kpts-II/1997 dan atau Surat Keputusan lainnya mengenai petunjuk pelaksanaan lelang.

Kata kunci :   PSDH-DR,    lelang kayu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kayu illegal

 

Syahadat, Epi

Upaya penanganan lahan kritis di Propinsi Jawa Barat / Epi Syahadat. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 109-120 , 2005

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (GERHAN) merupakan gerakan moral secara nasional untuk tnenanam pohon di setiap kawasan hutan dan lahan kosong. Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) merupakan penjabaran dari GERHAN yang lebih dikhususkan pada gerakan rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan diprioritaskan untuk lahan kritis milik negara maupun milik masyarakat. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah : a) terehabilitasinya lahan-lahan kritis baik milik negara maupun milik masyarakat, b) terlaksananya alih profesi eks para perambah hutan di hutan negara maupun di zona inti hutan negara, c) lancarnya operasional pembinaan dan pengendalian dalam rangka menunjang keberhasilan gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK), d) pulihnya daya dukung dan daya tampung lingkungan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kegiatan tersebut dicapai melalui berbagai upaya diantaranya; penyediaan bantuan bibit tanaman buah-buahan untuk per Kabupaten / Kota; penyediaan bantuan bibit tanaman perkebunan untuk per Kabupaten / Kota; penyediaan bantuan bibit tanaman siap tanam khusus untuk Kota Bandung dan penyediaan bantuan ternak domba untuk alih profesi eks perambah hutan negara maupun perambah hutan di zona inti hutan negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan GRLK ini sebesar Rp 11 Milyar.

Kata kunci: Lahan kritis, rehabilitasi lahan, pengendalian dan pembinaan masyarakat

 

Syahadat, Epi

Pengembangan pariwisata alam nasional di kawasan hutan / Epi Syahadat. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 153-169 , 2005

Pembangunan Kepariwisataan Nasional (PKN) Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Selain daripada itu pembangunan kepariwisataan nasional ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia dalam mendukung kelangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional. Kegiatan ini merupakan salah satu penopang atau pengganti komoditas andalan berupa minyak bumi yang potensi semakin berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita dan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan nasional dapat dicapai atau di raih berkat keterpaduan dan kesinergian antara kekuatan masyarakat, pemerintah, media masa, dan pelaku usaha pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata alam perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu : pariwisata nasional, perencanaan kawasan, pengelolaan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya, penataan ruang serta peraturan perundangan. Adapun strategi pengembangan Obyek dan Day a Tarik Wisata Alam meliputi pengembangan : aspek perencanaan pembangunan, aspek kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pengelolaan, aspek pengusahaan, aspek pemasaran, aspek per an serta masyarakat dan penelitian dan pengembangan.

Kata kunci : Pembangunan pariwisata, kawasan hutan, wisata alam,  Kesejahteraan masyarakat, kelestarian alam

 

Sylviani

Studi kemungkinan pengembangan sosial forestry di kawasan hutan Lindung Nanggala, Sulawesi Selatan / Sylviani. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 145-152 ,2005

Kawasan Hutan Lindung Nanggala berpotensi untuk dikembangkan program sosial forestry melalui penggalian potensi sumber daya alam melalui peningkatan kualitas dan produktivitas lahan melalui berbagaijenis tanaman lokal dan kearifan tradisional setempat, Produk tanaman perkebunan andalan seperti Vanili, kopi, lada dan coklat. Sedang tanaman kehutanan antara lainjenis kayu Uru ( ElmerMia Sp ) dan Buangin serta Matoa ( Pometia Pinnata ) dan bambu perlu dibudidayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan pemberdayaan yang lebih intensif dalam membangun potensi diri, potensi alam, keinginan dan motovasi untuk memperbaiki pola pikir yang telah tertanam oleh budaya yang telah berakar cukup lama dan hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan serta penguatan kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kordinasi antara pemerintah daerah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan instansi terkait melalui pelatihan-pelatihan untuk fasilitator daerah seperti pelatihan penyuluhan, pelatihan metode PRA.

Kata kunci: Social forestry, hutan lindung

 

Sylviani

Kajian sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan adat / Sylviani. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.2 ; Halaman 171-185 , 2005

Luas hutan adat (331,17 ha di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan berada di kawasan hutan produksi yang dikelola sudah sejak lama secara turun temurun oleh sekelompok masyarakat adat/komunal yang diketuai oleh seorang ammatoa. Sedangkan di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Timur pengelolaannya berdasarkan hak kepemilikan dan diakui oleh seorang tumenggung / kepatihan. Persepsi masyarakat adat ammatoa tentang fungsi hutan yaitu sebagai suatu wilayah yang sakral karena berbagai upacara adat dilakukan di dalam hutan, dan berfungsi sebagai ekologis yaitu sebagai pengatur tata air, penghasil kayu, pelindung tumbuh-tumbuhan dan satwa. Sedangkan masyarakat dayak hutan sebagai sumber kehidupan baik sebagai petani sawah, peladang, pencari ikan, berburu dan sebagainya. Penggolongan hutan oleh masyarakat ammatoa terdiri atas ; hutan keramat (hutan lindung yang dijaga kelestariannya), hutan tebangan (hutan produksi adat yang bisa dimanfaatkan kayunya), hutan rakyat (baru terbentuk dengan jenis tanaman kapas, coklat kopi dan merica ). Sedangkan masyarakat dayak mengelompokkan lahan hutan menjadi : lahan laman (pekarangan), lahan Ladang, lahan bawas (bekas ladang), lahan tembawang, lahan pekuburan dan lahan rimbah untuk berburu ). Kelembagaan adat masyarakat ammatoa ada 4 yaitu : organisasi masyarakat adat di dalam kawasan hutan, organisasi masyarakat adat di luar kawasan hutan, organisasi khusus penjaga hutan keramat dan organisasi formal kepemerintahan. Sedangkan pada masyarakat dayak ada tiga yaitu: organisasi tingkat. rumah tangga, organisasi sosial tingkat kampung dan organisasi sosial tingkat desa.

Kata kunci: Lahan Adat, Kelembagaan, Ammatoa, Fungsi dan Pemanfaatan Hutan

 

Tuharea, Abdullah

Kajian pengembangan kegiatan pariwisata di kepulauan Padaido / Abdullah Tuharea ...[et al] . -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.3 ; Halaman 311-322 , 2005

Provinsi Papua dengan segala keanekaragaman sumberdaya alamnya, termasuk hutan dan kawasan konservasi lainnya, di era reformasi ini banyak mengalami "tekanan-tekanan" terutama dari masyarakat setempat. Tekanan-tekanan tersebut terjadi karena masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Hal ini tanpa disadari mengakibatkan rusaknya kawasan konservasi tersebut, termasuk yang memiliki nilai wisata. Begitu pula yang dialami oleh Kepulauan Padaido yang ditunjuk sebagai salah satu kawasan konservasi oleh Pemerintah. Pengembangan kegiatan pariwisata yang bersifat partisipatif sudah sangat perlu diterapkan guna mengurangi tekanan-tekanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terakhir tentang pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ekowisata) di Kepulauan Padaido sejak ditetap-kannya sebagai kawasan Taman Wisata Alam Laut. Penelitian yang berlokasi di Kecamatan Padaido, Kabupaten Biak Numfor ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi wisata yang ada di Kepulauan Padaido tidak hanya wisata alamnya, tapi juga wisata budaya dan wisata sejarah. Kegiatan kepariwisataan di Kepulauan Padaido hanya berlangsung dari tahun 1997 sampai dengan pertengahan tahun 1998. Karena dalam pengelolaannya tidak optimal, sehingga pemerintahan desa dan masyarakat di lokasi wisata tidak merasakan kontribusi nyata dari kegiatan pariwisata tersebut.

Kata kunci: Pengembangan, Pariwisata, Partisipatif

 

Yeny, Irma

Struktur Sosial Budaya Masyarakat Dofonsoro: Sebuah tinjauan Budaya dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Sekitar Danau Sentani / Irma Yeny; Hidayat Alhamid. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.3 ; Halaman 257-270 , 2005

Keragaman suatu budaya amat dipengaruhi oleh keragaman ekologi dan ekosistem dimana kelompok masyarakat tersebut berdiam. Beragamnya keadaan tersebut mengkondisikan masyarakat meragamkan pemanfaatan sumberdaya alam sesuai kebutuhan hidup mereka. Untuk melahirkan sikap mendukung dan menghargai dari masyarakat terhadap usaha rehabilitasi lahan kritis pada DAS sentani, sudah selayaknya bila informasi tentang struktur budaya masyarakat sentani diinventarisir. Penelitian dilakukan pada tiga desa, yang berada disekitar Daerah Tangkapan Air (DTA) Sentani Jayapura, yaitu meliputi kampung Asai Kecil (Kleublou) yang mewakili ekosistem danau sentani, Kampung Amay yang mewakili ekosistem laut and Kampung Buper yang mewakili ekosistem pegunungan dofonsoro. Penelitian ini bertujuan menyajikan informasi dan pemahaman tentang struktur budaya masyarakat Sentani dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif dengan teknik survey. Dari hasil penelitian menunjukkan ditemukan tatanan kehidupan masyarakat yang memegang posisi kunci dalam menggerakkkan masyarakat. Tidak terjadi struktur sosial antara masyarakat pendatang (suku Dani dari Lembah Baliem). Rehabilitasi yag dilakukan selama ini tidak menunjukkan hasil akibat pemerintah tidak menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat. Perubahan sosial terjadi pada semua sendi kehidupan di Sentani baik perubahan positive maunpun perubahan negative yang menimbulkan menurunnya kualitas hidup.

Kata kunci: Struktur Sosial Budaya, Management Pengelolaan, Masyarakat Sentani

 

Yeny, Irma

Kajian hukum adat Suku Mooi dalam pemanfaatan sumberdaya alam di Sorong / Irma Yeny; Wilson Rumbiak; Arif Hasan. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.3 ; Halaman 283-295 , 2005

Beberapa wilayah di Papua aturan adat masih diakui keberadaannya dan dianggap mempunyai kekuatan hukum yang dapat membuat jera dan cukup efektif. Sehingga untuk dapat mengakomodir potensi adat dalam penegakan sanksi adat maka kajian hukum adat perlu dilakukan. Penelitian dilakukan pada masyarakat sekitar hutan produksi di kabupaten Sorong provinsi Irian Jaya Barat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengelompokkan adat istiadat dalam mengatur masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam di Papua. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan pokok berupa pencarian fakta dan penafsiran data/ fakta tersebut dengan tepat (Whitney, 1960 dalam Nazir, 1988). Hasil penelitian menunjukkan adanya paranata adat yang hidup sampai saat ini dan mampu mewadahi segala kepentingan adat yang dapat memperkuat kedudukan hutan adat dalam hukum formal. Selanjutnya Hukum adat Suku Mooi terdiri dari norma dan aturan adat (hukum adat). Sebagaimana hak-hak adat yang ada di Indonesia hukum adat tersebut tidak tertulis dan tidak statis, sehingga hukum adat waktu lampau berbeda isi dan sanksinya dengan hukum adat dimasa sekarang.

Kata kunci: Hukum Adat, Pemanfaatan, Sumberdaya Alam

 

Yudilastiantoro, C.

Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan lindung di DAS Palu (Hulu), Sulawesi Tengah / C. Yudilastiantoro. -- Info Sosial Ekonomi : Volume 5 No.3 ; Halaman 219-231 ,2005

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.(UU 41/1999). Pemanfaatannya dapat berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu Penelitian ini dilakukan di tiga desa, yaitu desa Toro, Matauwe dan Bolapapu; di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan penelitian pada bulan Januari - Desember 2003. Penentuan responden secara "purposive sampling", dengan jumlah sample 75 responden. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder; kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan Chi Square (X"). Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi pemungutan hasil bukan kayu di hutan lindung terhadap pendapatan kelaurga antara 25% - 33%. Hasil uji Chi Square (X2) dan uji koefisien keeratan hubungan (nilai C) menunjukan bahwa faktor sosial ekonomi, yaitu: umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan jumlah pendapatan tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi pengelolaan hutan lindung; tetapi luas lahan (kebun) berpengaruh nyata terhadap partisipasi mengelola hutan lindung. Nilai keeratan hubungannya sangat rendah sampai rendah. Model partisipasi masyarakat setempat bernuansa gotongroyong dengan dasar kearifan lokal. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga, melindungi dan melestarikan hutan lindung, karena adanya motivasi menggunakan sebagian kawasan lindung untuk berkebun.

Kata Kunci: distribusi pendapatan, partisipasi, faktor sosial ekonomi

 

Yudilastiantoro, C.

Kelembagaan pengelolaan DAS dalam konteks desentralisasi di DAS Saddang dan Bilawalanae, Sulawesi Selatan = Watershed management institution in the context of decentralization in Saddang and Bilawalanae Watersheds, South Sulawesi / C.Yudilastiantoro; Iwanuddin. - Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan : Volume 2 No.4 ; Halaman 313-322 , 2005

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam (termasuk sumber daya alam di wilayah DAS) kepada daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya muncul ego sektoral dari masing-masing daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya guna menentukan suatu kelembagaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang mantap dalam rangka desentralisasi dengan cara melakukan identiflkasi tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dianalisis dan ditelaah untuk dapat menyusun suatu pemantapan kelembagaan pengelolaan DAS dengan mengkaji kekurangan dan kelebihan dari kelembagaan pengelolaan DAS yang sudah ada. Lokasi penelitian di DAS Saddang dan DAS Bilawalanae di Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil kajian : seluruh instansi/lembaga yang terkait dengan pengelolaan DAS di tingkat Kabupaten, setuju dengan upaya pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS Tingkat Propinsi sebagai koordinator pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota untuk DAS Bilawalanae yang terdiri dari beberapa kabupaten.Untuk DAS Saddang; semua instansi terkait di tingkat kabupaten, setuju bila Balai Pengelolaan DAS Saddang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelolaan DAS Saddang ( sebagai leading sector DAS Saddang). Diperlukan SK Menteri atau Gubernur, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi suatu Badan Pengelolaan DAS Tingkat Propinsi sebagai koordinator pengelolaan DAS lintas kabupaten. Diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Kabupaten.

Kata   kunci: Desentralisasi, Kelembagaan, Daerah Aliran Sungai, Para pihak