Statistik Kehutanan Indonesia 2001

REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
Land Rehabilitation & Social Forestry

Untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan serta memulihkan kembali fungsi lahan yang kritis diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang sungguh-sungguh. Kegiatan rehabilitasi lahan kritis telah dimulai sejak tahun 1976 antara lain melalui program bantuan Reboisasi dan Penghijauan (INPRES), kemudian sejak Tahun Anggaran 1994/1995 melalui DIPDA Tingkat II. Sejauh ini upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan, karena upaya-upaya tersebut hanya terbatas pada aspek teknis dan dikerjakan dalam kerangka sistem keproyekan. Berdasarkan hasil studi terbukti bahwa akar masalahnya adalah aspek kelembagaan yang pada masa lalu belum tertangani dengan baik.

Pada tanggal 31 Januari 2001 dikeluarkan SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tanggal 31 Januari 2001 tentang standar dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan acuan dari seluruh pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan seperti tesebut pada SK Menhut adalah terpilihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS dan mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan

LAHAN KRITIS

Penetapan lahan kritis mengacu pada definisi lahan kritis yang ditetapkan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas toleransi. Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian.

Penilaian kekritisan lahan tergantung pada fungsi lahan yaitu sebagai berikut:

  1. Fungsi Kawasan Hutan Lindung

    Pada fungsi kawasan lindung, kekritisan lahan dinilai berdasarkan keadaan penutupan lahan/ penutupan tajuk pohon  (bobot 50%), kelerengan lahan (bobot 20%), tingkat erosi (bobot 20%) dan manajemen/usaha pengamanan lahan (bobot 10%).

  2. Fungsi Kawasan Budidaya Untuk Usaha Pertanian

    Pada fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian, kekritisan lahan dinilai berdasakan produktifitas Lahan yaitu rasio terhadap produksi komoditi umum optional pada pengelolaan tradisional (bobot 30%), kelerengan lahan (bobot 20%), Tingkat Erosi yang diukur berdasarkan tingkat hilangnya lapisan tanah, baik untuk tanah dalam maupun untuk tanah dangkal (bobot 15%), batu-batuan (bobot 5%) dan manajemen yaitu usaha penerapan teknologi konservasi tanah pada setiap unit lahan (bobot 30%).

  3. Fungsi Kawasan Hutan Lindung Di luar Kawasan Hutan

    Pada fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan, kekritisan lahan dinilai berdasarkan vegetasi permanen yaitu prosentase penutupan tajuk pohon (bobot 50%), kelerengan Lahan (bobot 10%), tingkat Erosi (bobot 10%) dan manajemen (bobot 30%).

Berdasarkan kriteria tersebut, Luas lahan kritis seluruh Indonesia s.d. akhir tahun 2001 adalah:

Dalam Kawasan Hutan    :   8.136.646 ha.
Luar Kawasan Hutan      :   15.106.234 ha.

Kegiatan rehabilitasi lahan kritis sejak TA. 1999/2000 s.d. TD. 2001 diuraikan lebih lanjut seperti pada Tabel-4 berikut :

  Tabel-4.   Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis

Didalam Kawasan Hutan

Diluar Kawasan Hutan

   TA. 1999/2000

12.952 ha

   TA. 1999/2000

328.358 ha

   TD. 2000

26.811 ha

   TD 2000

154.145 ha

   TD. 2001

7.147 ha

   TD. 2001

54.098 ha

Jumlah

46.910 ha

Jumlah

536.599 ha

Data tersebut di atas tidak termasuk kegiatan rehabilitasi di kawasan pantai.

REBOISASI HUTAN LINDUNG

Reboisasi atau rehabilitasi hutan lindung bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan lindung kritis di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipasif. Kepastian ini merupakan prioritas karena sesuai dengan fungsinya.

Kegiatan utamanya adalah penanaman kawasan hutan lindung dengan tanaman hutan dan tanaman kehidupan yang bermanfaat yang dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat setempat. Penanaman ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat penutupan lahan yang optimal sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, sehingga tercipta keharmonisan antara fungsi hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode 5 tahun terakhir sejak Tahun 1997/1998 s.d. Tahun 2001, kegiatan reboisasi hutan lindung adalah :

Rencana kegiatan reboisasi      :    126.451 Ha.
Realisasi kegiatan reboisasi       :     85.900 Ha.

Sedangkan untuk kegiatan reboisasi Tahun 2001 adalah sebagai berikut

Rencana kegiatan reboisasi      :     35.732 Ha.
Realisasi kegiatan reboisasi       :     5.472 Ha.


HUTAN KEMASYARAKATAN

Hutan Kemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 Tahun 2001 adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik serta kepastian hukum. Sedangkan pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Hutan kemasyarakatan dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi DKI Jakarta karena tidak adanya kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Dalam periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1997/1998 s.d. tahun 2001, dalam rangka hutan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Tabel II.3.1. s.d. Tabel II.3.4.) :

Untuk tahun 2001, kegiatan yang dilaksanakan adalah (Tabel II.3.1. s.d. tabel II.3.4.):

PENGHIJAUAN

Kegiatan penghijauan adalah penanaman kembali lahan kritis di luar kawasan hutan yang ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kondisinya sehingga fungsinya sebagai media produksi, tata air maupun pendukung kehidupan dalam DAS dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan peruntukannya.

Pelaksanaan kegiatan penghijauan berupa kegiatan pembuatan hutan/kebun rakyat dan kegiatan pembangunan kebun bibit desa (KBD).

  1. Pembuatan Hutan/Kebun Rakyat

    Kegiatan berupa penanaman lahan kosong dan pekarangan di luar kawasan oleh masyarakat dengan jenis tanaman keras, MPTS (Multi Purpose Trees Species) dan buah-buahan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh penutupan lahan yang optimal untuk mengendalikan lahan kritis, menghasilkan kayu bakar, kayu bangunan untuk keperluan masyarakat lokal, konservasi tanah, memperbaiki iklim mikro dan tata air serta lingkungan.

    Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1997/1998 s.d. tahun 2001, kegiatan hutan/kebun rakyat mencapai 455.832 ha.  Pada tahun 2001 saja realisasinya adalah seluas 11.838 ha.

  2. Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD).

    Kebun Bibit Desa adalah unit persemaian yang tidak permanen yang dibuat untuk menyediakan bibit dalam pekan penghijauan di sekitar desa lokasi kegiatan. KBD dikelola oleh kelompok tani pelaksana kegiatan penghijauan/pembangunan hutan/kebun rakyat.

    Pembuatan KBD selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1997/1998 s.d. tahun 2001, telah dilaksanakan penanaman sebanyak 1.491.064 batang. Untuk tahun 2001 saja realisasinya adalah sebanyak 79.152 batang.

Kegiatan lain dalam rangka penghijauan adalah pembuatan unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UP-UPSA) dan Unit Percontoh Usaha Pertanian Menetap (UP-UPM).

UP-UPSA adalah suatu unit percontohan usahatani yang memadukan pola usahatani produktif dengan teknik konservasi tanah sehingga secara teknis mampu mengurangi erosi dan sedimentasi.

UP-UPM adalah suatu unit percontohan usahatani pada wilayah yang tingkat usaha pertanian tanaman semusimnya masih terbelakang. Dasar pemikirannya adalah dalam rangka mengurangi perladangan berpindah dengan meningkatkan pola dan cara bertani melalui usaha pertanian menetap.

HUTAN BAKAU

Hutan bakau adalah zona peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang memiliki nilai penting untuk perlindungan pantai, penahanan endapan lumpur dan fungsi keseimbangan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan bakau merupakan ekosistem hutan, sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Kegiatan hutan bakau yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50% dan/ atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman per hektar (Keputusan Menhut No. 49/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997).

Kegiatan pengembangan pengelolaan hutan rakyat merupakan usaha untuk mengelola hutan rakyat berdasarkan azas kelestarian lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku industri dan peningkatan mutu lingkungan.

Pelaksanaan usaha hutan rakyat dilakukan melalui unit-unit usaha. Satu unit usaha merupakan unit pengelolaan usaha hutan rakyat yang terdiri dari beberapa kelompok tani dengan luas lahan minimal 900 ha. Usaha hutan rakyat dapat dikembangkan pada lahan milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan hutan rakyat yang bertujuan disamping untuk rehabilitasi lahan juga untuk menghasilkan kayu rakyat.

Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 1997/1998 s.d. tahun 2001, kegiatan hutan rakyat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: 

Untuk mencukupi kebutuhan kayu dan non-kayu sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri, sejak tahun 1997 pemerintah mengadakan pembangunan kehutanan melalui kredit bunga lunak yaitu Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) yang sekaligus mempercepat penanganan lahan kritis yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

PERSUTERAAN ALAM

Kegiatan persuteraan alam merupakan kegiatan agro-industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997 yang dimaksud dengan persuteraan alam adalah bagian kegiatan perhutanan sosial dengan hasil kokon atau benang sutera yang terdiri dari kegiatan penanaman murbei, pembibitan ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera dan pengolahan kokon.

Usaha tani persuteraan alam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku industri persuteraan alam dan peningkatan mutu lingkungan. Pelaksanaan usahatani persuteraan alam dilakukan melalui unit-unit usaha. Satu unit usahatani merupakan unit pengelolaan usahatani persuteraan alam dengan luas kebun murbei minimal 50 ha atau setara dengan jumlah tanaman murbei sebanyak 500.000 batang. Usahatani persuteraan alam dapat dikembangkan pada lahan hak milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan usahatani persuteraan alam.

Kegiatan persuteraan alam yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 1997/1998 s.d. tahun 2001, adalah sebagai berikut:

Sejak tahun 1997 dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, Departemen Kehutanan telah menyalurkan kredit usaha persuteraan alam (KUPA) yang disalurkan ke petani sutera di 5 (lima) provinsi, yaitu: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

PERLEBAHAN

Perlebahan adalah budidaya lebah untuk menghasilkan madu, jelly, lilin dan hasil lainnya. Usaha perlebahan cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Hasil kegiatan perlebahan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia adalah berupa madu dengan produksi pada tahun 2001 sebesar 3.953,3 ton kg.  Untuk kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi madu sebesar 12.128 ton.